(HR 25 April 1916).Sebelum sesuatu barang itu Sampai kepada penerima, belum dapat dikatakanadanya niat jahat/mens rea untuk si penerima suap.

Jika termasuk dalam pidana maka disanaada unsur suap, tipuan dan paksaan maka itu jelas kejahatan jabatan.Jika selain itu maka semua adalah persoalan administrasi itulah yangdimaksud dengan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.

dari ENDING FUAD HAMIDY yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, LINA NURHASANAH selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora periode tahun2015 s.d. 2016, EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI TahunAnggaran 2016 2017 dan SUPRIYONO selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun2017 sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap

Jika PPKmengetahui adanya penyimpangan dan PPK punya kewenangan untukmengendalikan agar penyimpangan dihentikan namun tetap membiarkandan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintai pertanggungjawaban ataskewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannyasecara pidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakahtindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, sepertiperbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam prosespengadaan barang

Jika PPK mengetahui adanyapenyimpangan dan PPK punya kewenangan untuk mengendalikan agar penyimpangandihentikan namun tetap membiarkan dan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintaipertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pidana, makaterlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakah tindakan yang dilakukan telahmemenuhi unsur pidana, seperti perbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasidalam proses pengadaan barang

Bahwa Ahli menjelaskan terhadap peraturan yang sebutkan dalamketerangan ahli adalah Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan 4 kalihingga terakhir Perpres 4 tahun 2015 adalah aturan yang disebutkan ahliuntuk menjelaskan pekerjaan penyedia Jasa untuk proyek PeningkatanJalan Ruas Jalan Rajabasa Lama Induk Taman Nasional Way KambasT.A 2016.Bahwa sepemahaman Ahli terhadap kontrak adalah ranahnya perdata, jadikalau ada kesalahan itu bersifat administratif kecuali disitu ada pekerjaanyang ditipu, fiktif, suap

No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI6.6) 1 (satu) bundel Laporan Komisi Bantuan Hukum IndonesiaNo.015a/AD/HH/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Laporanakibat hukum lanjutan dari Perkara sengketa Pilkada KotaPalembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.7) 3 (tiga) lembar Surat Mahkamah Konstitusi no. 96/PAN.MK/5/2013tanggal 29 Mei 2013.8) 1 (satu) jilid berkas laporan untuk KPK tentang Dugaan Suap diMahkamah Konstitusi dalam Perkara Pilkada Kota PalembangTerkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PHPU.DXI

Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepadaTerdakwa belum dapat mencerminkan rasa keadilan ; Bahwa, pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepadaTerdakwa belum mencerminkan suatu putusan terhadap pemidanaandalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucianuang yang harus mendapatkan perhatian khusus; Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak menyesali perbuatannyayang seharusnya menjadi perhatian dari Majelis Hakim; Bahwa terkait suap

Misalnya tidak melakukanpenahanan karena menerima suap; Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya denganmaksud yang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehathukumnya; Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki Kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Tim Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal 24 Februari 2014 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan segala macam upaya agar PT.Mayindo dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam proses pelelangan danpelaksanaan pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis TahunAnggaran 2011 di Dinas Perhungan Komunikasi dan Informatika KotaTangerang Selatan;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suap

Penyimpangan merupakan definisiyang dipakai sebagai payung dari berbagai macam whitecollar crime, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi,pencucian uang, penghindaran pajak, serta fraudulentstatements. Pemeriksaan investigatif merupakanpemeriksaan lanjutan dari auditing, auditing yang lebihkhusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapanpenyimpangan. Pemeriksaan investigative merupakanHal. 114 dari 155 hal. Put.

tentangNasabah Penyimpan dan Simpanan dari Sriyati (baca Pasal 47UndangUndang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)tindakan telepon tersebut dilakukan pada hari libur kantor/Sabtu,dalam hal ini perlu kKesadaran dan kewarasan penegak hukumyang sarjana hukumnya benar diperoleh dari perguruan tinggiyang benar untuk memilahmilah dan menilai suatu peristiwahukum secara ilmiah, jangan sampai kita para penegak hukum ini(maaf) hanya sebagai pemuas nafsu dari para premanisme dankejahatan demi uang suap

datang kerumah dan mengatakanAIR SUMBER KEHIDUPAN dan saya jawab iya pak, tadi siang ketemusaksi juga ngomong seperti tu pak, dan saksi mau ngasih tahu bapak tapikarena bapak tidak ada saya akhirnya pulang ke rumah, kemudian padahari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar Jam 06.30 Wib Terdakwamenelpon saksi dengan mengatakan bang, jinkan saya tidak masukkantor, badan saya lemah dan saksi jJawab iya Kus, kau kan ndak adamakan cuma minum air ja, wajarlah lemah, coba dipaksakan makansesuap atau dua suap

April2015 tidak relevan untuk penetapan tersangka dalam kontekstertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir19 dan Pasal 111 KUHAP, karena Putusan MK tersebut hanyaterkait dengan pengujian PasalPasal tertentu dalam KUHAPyaitu, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1), danPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pemohon didugamemiliki keterlibatan secara langsung sebagai salah satupelaku dalam tindak pidana suap

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi mengatur beberapa hal yang menyimpang dari aturan umum(KUHAP), karena komponen pembentuknya selain hukum nasional sepertisubstansi UndangUndang lama yaitu UndangUndang Nomor 3 Tahun1971 dan UndangUndang Suap.

lector; S3 Hukum pidana diUniversitas Hasanudin Makasar ;Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya mengenai faktanya sendiri saksitidak tahu ;yakni :83Bahwa perbuatan korupsi sebenarnya diatur berdasarkan UndangUndangPemberantasan tindak pidana Korupsi yang kita tahu ada UU No. 31 Tahun1999 dan ada UU No. 20 Tahun 2001 disini yang diatur di dalam ketentuanUndangundang tindak pidana korupsi antara lain yang sering digunakanPasal 2 ayat 1 menyangkut memperkaya diri, Pasal 3 kemudian adaketentuan mengenai suap

Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor

;
Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita KPK sejumlah SGD3.000 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13,nomor model: MNGK3PA/A,SN:CKJV9WMVYM, kapasitas128 GB,berikut sejumlah uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiag)yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap

424

Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.

Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.

Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)

Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023

429

1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek.

Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092

Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek.

terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Programdan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan GerbangPemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentulainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaran negara dianggappemberian suap

Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum yang terungkapdipersidangan.Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, diperoleh faktahukum adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa ABDUR ROUFdengan saksi FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara dalam rangkamewujudkan tindak pidana korupsi (Suap).

ketentuan minimumancaman pidana 4 (empat) tahun yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal12 huruf b UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Bahwa disamping itu, putusan Judex Facti kurang dalam pertimbanganhukumnya (onvoldoende gemotiveerd) karena ada kerjasama yang erat antaraTerdakwa dengan saksi Fuad Amin (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku penyelenggara negara dalam rangkaian tindak pidana suap

Dengandemikian, maka perbuatan Terdakwa merupakan conditio sine qua non (syaratmutlak yang harus ada) terjadinya tindak pidana korupsi (Suap) ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan luar biasa(extra ordinary crime) dan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakanpelanggaran hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan telahmenimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan, masyarakat, bangsadan

cetakan kelima, BalaiPustaka, Jakarta, 1995, halaman 1046);Halaman 456 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN SmrMenimbang, bahwa pengertian menerima terkait dengan penerimaansesuatu yang diberikan dapat berupa sesuatu yang berwujud, misalnya uang,mobil, televise, atau tiket pesawat terbang, maupun sesuatu yang tidakberwujud, misalnya fasilitas untuk bermalam di Suatu hotel berbintang dan lainlain;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi rumusan kata menerimamenunjukkan bahwa tindak pidana suap

Pemberian atau penerimaan secara tidak langsunginilaanh yang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimanaHalaman 457 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smrputusan Mahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukanTindak Pidana Korupsi cq menerima hadiah walaupun anggapannya uangyang ia terima dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pulapenerima barangbarang itu bukan Terdakwa, melainkan istri

PenyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuaidengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, April2005 halaman 192 menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap

uangdari SERNITHA alias SARAH yang keseluruhannya berjumlahRp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh jutaruptiah);Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwaadanya persesuaian kehendak antara saksi DEK ARYANTO, saksi ADITYAHalaman 532 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN SmrMAHARANI YUONO dan saksi SERNITHA alias SARAH selaku Pemberi Suapdengan Saksi ISMUNANDAR, Saksi ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH,Terdakwa, saksi MUSYAFFA dan saksi SURIANSYAH selaku Penerima Suap