Ditemukan 1874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 Juni 2016 — -AHMAD SAFI'I (Terdakwa) -DANI K. DAULAY, SH (JPU)
146 — 30
  • ASRUL dan gagalnya pembangunan KantorCamat tersebut disebabkan adanya tumpang tindin lahan tempatpembangunan Kantor Camat tersebut serta cairnya uang muka tanpaadanya pertanggung jawaban kegiatan pembangunan adalah bertentangandengan tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Direktur CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — NUNUNG BUDIANA S.P. Bin DIDI SURYANA
83 — 10
  • Pak Yusufdan yang menerima adalah Dikmas;Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung proposal karenapenerimaan proposal hanya di Kasi Dikmas;Bahwa saksi pernah ketemu dengan orangorang yangmenyerahkan proposal;e Bahwa bentuk kongkrit dari Program Keaksaraan Fungsionaladalah untuk membebaskan buta aksara;e Bahwa kaitannya dengan mesjid yaitu adalah program Disdikdan DKM yang merupakan satuan pendidikan non formal karenaDKM memberikan pelajaran di mesjidmesjid;e Bahwa kegiatan tersebut tidak tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
645 — 640 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Dalam risalahpembahasan amandemen UUD 1945 (BAB II hal. 130135) secarategas disebutkan fungsi BPKP dalam hal "audit kKeuangan" telahdihilangkan bahkan secara instansional disarankan dihilangkan untukmenghindari tumpang tindin pelaksanaan audit atau pemeriksaankeuangan negara di Indonesia.Bahwa selain itu, menurut PEMOHON KASASI, Nota Kesepahamanantara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor :KEP109/A/JA/09/2007, Nomor.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
SYAFLINDA
191 — 40
  • MM selaku PPK IAIN Imam Bonjol Padang tersebut,karena ternyata hampir keseluruhan dari bidang tanah seluas 3.352 M2tersebut berdempet atau tumpang tindin seluas + 2.393 M2 yangmerupakan bagian dari bidang tanah dengan SHM Nomor : 183 tahun1991 An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2676 K/Pdt/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — A. L. B. TOISUTA/LEIMENA, dk vs. NY. JUSNANI
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Petitum Gugatan akibat dari adanya tumpang tindih diantaraPetitum Gugatan, hal ini telah diakui sendiri oleh Majelis Hakim Judex Factisebagaimana Pertimbangan Hukum pada garis datar () ke3, halaman 107Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alin oleh PengadilanTingkat Banding tersebut karena Pertimbangan Hukum pada garis datar ()ke3, halaman 107 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan : Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 9 di tolak karena tuntutan padaangka 9 berlebihan dan tumpang tindin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
101 — 29
  • Pertanahan, yang telahmelakukan kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan GedungAutis, Gedung Kesenian dan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2012 secaraserampangan, tumpang tindin dan tidak mengikuti tahapantahapansebagaimana yang telah diatur Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
167 — 29
  • Pemerintahan dan anggota Panitia Pengadaan Lahan,yang telah melakukan kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk pembangunanGedung Autis, Gedung Kesenian dan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2012secara serampangan, tumpang tindin dan tidak mengikuti tahapantahapansebagaimana yang telah diatur Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
253 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wilayah KW 540/04/DPE/LHT/2005 ini overlap atau tumpang tindin dengan sebagianWilayah KP Usulan Penggugat seluas 1.750 Ha (Bukti P37),mohon lihat Lampiran 2;c. PT. Bara Alam Utama (Tergugat 7), berdasarkan SK No. 540/07/DPE/LHT/2005 tertanggal 07 April 2005 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 540/07/DPE/LHT/2005)(SK No.540/07), seluas 799,6 Ha untuk jangka waktu 3 (tiga)tahun.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-1970 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 76PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 12 April 2017 — ACHMAD ACHSIN, Bin MUFTI
104 — 36
  • Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain8.dan atau program proyek sejenis ditahun sebelumnya.. Petani ada dan berdomisili di calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersama.Prasarana menunjung dan perlengkapan lainnya tersedia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nopember 2003, di sisi lain sesuai SPPD No :11 tanggal 05 Nopember 2003, Bukti Kas Nomor 1527 tanggal17 Nopember 2003 Terdakwa telah menerima Biaya PerjalananDinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 5 s.d 9 Nopember2003, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah menerima biayaperjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 5 s.d 7Nopember 2003 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menggunakanbiaya perjalanan dinas tumpang tindin
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 19 Juni 2017 — -
102 — 81
  • selaku penasehat, tugas yang sudah saksi lakukan pada saatpelaksanaan pembangunan adalah mengarahkan pelaksanaan,namun saksi hanya melakukannya hanya sekitar 1 (satu) minggu saja,setelah itu saksi tidak terlibat lagi dalam pelaksanaan pembangunan,karena sepertinya pelaksana pembangunan (Bambang Kuswadi) tidaksesuai dengan saksi, misalnya saksi pernah memberikan arahanbahwa pemasangan peralon kok seperti ini (kok bukan wavin) tetapidijawab oleh saudara Bambang emang seperti ini, dan lagi adatumpang tindin
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
171 — 67
  • Tbkatau kurang hatihatinya, Apabila Pasal 1366 KUHPerdata dikaitkan denganikut sertanya Tergugat IV, Tergugat V, dalam =memproses,menandatangani dan menerbitkan suratsurat yang menyebabkan terjadinyatumpang tindin tanah diatas tanah obyek aquo, dapat dikatagorikankedalam Karena kelalaian atau kurang hatihatinya menimbulkan kerugianpada orang lain, sehingga Penggugat juga dapat menuntut ganti rugi kepadaTergugat IV, dan Tergugat V;. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
421 — 1480
  • Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema BatuKallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahan olehFungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014, tanggal1012014;1 (Satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro LamaBatu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober2019;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
116 — 49
  • lima) Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 36/539.81/2005 tanggal20 juni 2005 atas nama Ir.H.Wiwik Tjahyono,M.sc untuk TPU Kota Bekasi,Nomor : 37/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005 atas nama Lilis Isminarti, Nomor: 38/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005 atas nama Drs.Cahyo Purnomo, Nomor: 39/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005, atas nama lpung Tjahyadi, Nomor :40/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005 atas nama Dewi Ambarwati untuk dicabutdari arsip agar tidak ada tumpang tindin
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
240 — 80
  • Maluku Barat Daya Propinsi Maluku No.HK.201/1/17/DRJU.KUM.2014 / No. 553.2/50/2014 tanggal 28 Pebruari 2014tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di Moa LakorKabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tersebut berkaitan denganmasalah lahan, dan untuk menghindari tumpang tindin dalam pengelolaan asset,dan sebelumnya belum ada MOU dengan Pemerintah Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
133 — 45
  • KawasanParkir Pantai Klayar terdapat kelebihan bayar sekitar sebesarRp.73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena kualitas MembuatBeton Mutu K175/ Rabat Beton tidak terpenuhi.Bahwa Ahli tidak berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timurdalam menghitung kerugian kKeuangan negara dalam perkara ini, tetapiAhli sudah membaca dan mempelajari hasil temuan BPK tersebut.Bahwa Ahli UNS hanya menghitung volume pekerjaan PenataanKawasan Parkir Pantai Klayar.Bahwa Hasil Laporan Tim Ahli UNS tidak tumpang tindin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
152 — 75
  • Bahwa menurutpendapat Ahli letak Kerugian Keuangan Negara adalah pada jumlah selisih yangdibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan realisasi yang diterima pemiliktanah (tanpa perantara) serta jumlah yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riaukepada Saksi Murtadi yang tanahnya tumpang tindin dengan tanah milik Sdr.Marlinis Sy.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinyamenyatakan tidak ada kerugian Negara karena hasil perhitungan yang dibuatBPKP belum pasti, Ahli dalam melakukan audit
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
111 — 52
  • Lukah Banua, dalam hal ini kerugian yangdialami penggugat adalah :e Terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas sebidang tanah milikpenggugate Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan tanah milikpenggugat karena telah menjadi sengketa.Bahwa Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikanKepentingan Penqgugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan(2)Undangundang Nomor 9 tahun 2004, Surat Keputusan Tergugatdapatdituntut pembatalannya dan dinyatakan tidak sah.2223C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
318 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan objek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);Prosedur penerbitannya (prosedural).
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
238 — 164
  • kepemilikan Turut Terlawan II atasTanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk ObjekSita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata HutanTanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannyapeninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas arealhutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan II, dan dari peninjauanlapangan ditemukan terjadinya tumpang tindin