Ditemukan 1874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
313 — 452
  • Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro LemaBatu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahanoleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014,tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah ToroLama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02Oktober 2019;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di LokasiToro Lemma Batu Kalo ( Karangan ) Luas 30 Ha diserahkan olehFungsionaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
222 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjalankan tugasnya;3.19.2 Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabilapilihanpembentuk undangundang menetapkan Kejaksaansebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu, makaseyogiyanya kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang.Sebaliknya apabila wewenang penyidikan memangsepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, makaJaksa hanya berwenang melakukan penuntutan;3.19.3 Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegakhukuk seyogyanya melakukan koordinasi jika ditenggaraiakan terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
318 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan objek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);Prosedur penerbitannya (prosedural).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
173 — 78
  • ParkirPantai Klayar terdapat kelebinan bayar sekitar sebesar Rp.73.000.000,(tujuh puluh tiga juta rupiah) karena kualitas Membuat Beton Mutu K175/Rabat Beton tidak terpenuni.Bahwa Ahli tidak berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timur dalammenghitung kerugian kKeuangan negara dalam perkara ini, tetapi Ahli Sudahmembaca dan mempelajari hasil temuan BPK tersebut.Bahwa Ahli UNS hanya menghitung volume pekerjaan Penataan KawasanParkir Pantai Klayar.Bahwa Hasil Laporan Tim Ahli UNS tidak tumpang tindin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
404 — 841
  • Telah dibuat jalan kebun oleh Pemda setempat sehingga sangatdekat dengan jalan utama dan mudah dijangkau Lahan satu hamparan dan bebas banjir dengan jenis tanah liatgambut tipis Lahan siap segera dapat dikerjakan lanclairing Lahan tidak tumpang tindin dengan kepentingan lain, tidaksengketa..
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
154 — 255
  • Dpstanah Kehutanan yang dalam hal ini adalah tanah Tahura Ngurah Rai.Dokumen ini menunjukan bahwa proses pengkajian, penelitian, danpeninjauan fisik tidak dilakukansecaranyata sehingga terjaditumpang tindin obyek tanah. Hal ini merupakan bentuk kesalahanpresedur yang berdampak pada keabsahan penerbitan sertifikat atastanah yang dimohonkan.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
203 — 112
  • Dokumen ini menunjukan bahwaproses pengkajian, penelitian, danpeninjauan fisiktidakdilakukansecaranyata sehingga terjadi tumpang tindin obyek tanah. Hal inimerupakan bentuk kesalahan presedur yang berdampak pada keabsahanpenerbitan sertifikat atas tanah yang dimohonkan. Dari segi hukum administrasi negara bahwa pembatalan sertifikat tersebutadalah sebagai akibat adanya kesalahan obyek tanah yang diberikansebagai hak kepada pemohon.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi - ANDI TAUFAN TIRO
255 — 144
  • TAUFAN TIRO mengatakan Terima Kasihsetelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2 Milyar itu;Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4(empat ) kali, yaitu:o Pertemuan Pertama dengan Pak IMRAN dan Pak AMRAN,bertemu di Kementerian PUPR ;Hal 138 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Psto Pertemuan Kedua dengan Pak IMRAN dan Pak QURAISH,mempertegas Program Aspirasi yang punya Pak IMRANberapa nilainya dan Pak QURAISH berapa nilainya, karenaada ada pemikiran bahwa Proyek Program Aspirasinyatumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
140 — 272
  • Belunkut ternyata letak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23122003 dan SertipikatHalaman 621 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNHak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal29122003 adalah tumpang tindin dengan areal tanah Hak GunaUsaha Nomor : 1/Belunkut An. PT.
    Desember 2018berdasarkan keseluruhan alasanalasan hukum, faktafakta hukum,buktibukti hukum dan dasardasar hukum yang disampaikan TerbandingXV dahulu Tergugat XV / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas.Halaman 761 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNOleh karena itu. sudah seharusnya Majelis Hakim Banding yangterhormat untuk menyatakan banding Pembanding ditolak danmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor105/Pdt.G/2016/PNRAP tanggal 20 Februari 2018;Bahwa mengenai tumpang tindin
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
251 — 193
  • RAMANG ISHAKA yang juga berkedudukan sebagai saksi yangdiajukan oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telahmenegaskan bahwa memang benar perihal fakta bahwa telahterjadi tumpang tindin atas obyek tanah yang di klaim oleh PemdaKab. Manggarai Barat dengan tanah yang sudah diserahkanfungsioner adat ngorang kepada Ir. NICOLAUS NAPUT" atas lokasiobyek yang sama (Vide Uraian Keterangan Saksi Hj.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
615 — 331
  • pukul 08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALIEMAS MANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PTDUTA PALMA katanya sudah menghadap bapak dan merekaminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisiRTRW, atas hal tersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEPISKANDAR untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PTDUTAPALMA (PT PALMA SATU) agar tidak tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surveyor Indonesia terdapat 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen,yaitu Pemohon; Bahwa telah terjadi tumpang tindin dalam pertimbangan hukumJudex Facti yang pada pokoknya menyatakan Pemohon terbukti tidakmelaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasandan pengendalian kontrak kerja yang dilaksanakan oleh PenyediaPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
84 — 93
  • Penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnya yang dibahas mulai tahap Musrenbang Tingkat Lurah, Camat dan TingkatKota yang kemudian Dinas PU hanya mensrinkonkan programyang ada di Suku Dinas dengan Dinas sehingga tidak ada yangtumpang tindin pekerjaan, namun jika ada maka akan dikajipekerjaan tersebut merupakan kewenangan siapa, kemudiandalam pembahansan APBD, Suku Dinas melalui Bappekomelakukannya ke Bapeda Propinsi DKI, sedangkan untuk TA. 2013s/d TA. 2014, saya tidak ikut melakukan singkronisasi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

209 — 58
  • Belunkut ternyata letak Sertipikat Hak MilikNomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23122003 danSertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal29122003 adalah tumpang tindin dengan areal tanah Hak Guna UsahaNomor : 1/Belunkut an. PT.