Tentunya seperti diketahui untuk mendapatkan hak ahli warisharus memenuhi prosedur hingga ketahap penetapan ahli waris olehpengadilan yang dimulai setelah Kematian Pewaris, bukan sebelumkematian pewaris sehingga gugatan penggugat sangatlah tidakpantas,karena kedudukan Penggugat tidak meiliki kKualitas hukum untukbertindak sebagai Penggugat (Legitima persona in standi judico) (VideYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Pdt/2001,Tanggal 29 September 2003 Kaidah hukumnya Seseorang Penggugatyang

Tining, maka untuk itu Penggugat tidak memiliki kapasitas danlandasan hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadapTergugat I dan II, Ill, IV, V, VI, VU dan VIII berdasarkan JurisprudensiMahkamah Agung Nomor 1529 K/Pdt/2001., tanggal 29 September 2003, yangkaedah hukumnya berbunyi orang yang mengajukan Surat Gugatan haruslahmemiliki kwalitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dengan kata lainharus memiliki legetima persona standi in judicio ;b Mengacu kepada objek gugatan yang bukan

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor5698/2016/S.1529/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 paraTerdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2016;11.

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia u.o Ketua Kamar Pidana Nomor5699/2016/S.1529/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 paraTerdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2016;12.

Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor5700/2016/S.1529/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 paraTerdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2017;13.

Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor5701/2016/S.1529/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 paraTerdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017;yang diajukan di muka persidangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :PRIMAIR:Bahwa mereka Terdakwa EMRIZAL, ST selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan

Sus/2011 Jakarta Selatan. 11.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta SelatanNomor : 1529/1.77 tanggal 07 November 2007 perihal Rencanapembangunan RSUD Jakarta Selatan. 12.1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ055842 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.887.270.000,(satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuhpuluh ribu rupiah). 13.1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No.

Permohonan Penetapanlokasi untuk RSUD di Jakarta Selatan. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor : 2499/1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihalPersetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya JakartaSelatan. 10.1 (satu) lembar foto copy Surat Lurah Bintaro KecamatanPesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 247/076.3tanggal 23 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan RSUDJakarta Selatan. 11.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor :1529

YULIA AFRA, M.T. berdasarkan permohonanpembayaran uang muka dari PT Cipta Eka Puri Nomor01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukanpembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPHsehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT CiptaEka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor 0714721591 sejumlahRp5.276.644.888,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enamratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)berdasarkan SP2D Nomor 1529

foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat PengelolaanKeuangan Daerah pada Satua Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;55) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran2018;56) 1 (Satu) jepitan SP2D Nomor 1529

(Yurisprudensi MARI No. 1529.K/Pdt/2001 tertanggal 23 September 2003);Bahwa gugatan hukum yang mendasarkan pada normanorma hukum haruslahbersifat terang dan jelas (tegas), dan tidak boleh ditafsirtafsirkan demimemelihara kepastian hukum, sebab hal itu berkaitan dengan hak asasi manusiayang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga.

(Yurisprudensi MARI No. 1529.K/Pdt/2001 tertanggal 23 September 2003);Bahwa gugatan hukum yang mendasarkan pada normanorma hukum haruslahbersifat terang dan jelas (tegas), dan tidak boleh ditafsirtafsirkan demi memeliharakepastian hukum, sebab hal itu berkaitan dengan hak asasi manusia yang harusdilindungi dan dihormati oleh siapapun juga.

permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2016 sebanyak 6lembar, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon yang dituangkandalam Surat Permohonan cerai tertanggal 7 September 2016, kecualiterhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya olehTermohon;Bahwa benar pada tanggal XXXXXX, Termohon dan Pemohon telahmelangsungkan Pernikahan, Berdasarkan Kutipan Akta PernikahanNomor: 1529

.- tanggal 30 Mei 2007.155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1529, Rp. 6.612.227.- tanggal 30 Mei 2007.156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1527, Rp. 6.509.225.- tanggal 30 Mei 2007.157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 1526, Rp. 15.500.000.- tanggal 30 Mei 2007.158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1525, Rp. 5.520.000.- tanggal 30 Mei 2007.159

copySurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:426, Rp.187.625.000. tanggal 8 Mei 2007.152. 1 (satu) lembar foto copySurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:405, Rp.31.551.450. tanggal 8 Mei 2007.153. 1 (satu) lembar foto copySurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1521, Rp.346.000. tanggal 30 Mei 2007.154. 1 (satu) lembar foto copySurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1528, Rp.773.000. tanggal 30 Mei 2007.155. 1 (satu) lembar foto copySurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1529

Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Merauke Nomor 800/1529 tanggal 1 Agustus 2012 yangmemerintahkan kepada Sdr. Mariane Fofid, S.Hut (vide bukti tambahanT30b);3. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan KonservasiProvinsi Papua Nomor 090/848 tanggal 31 Juli 2012 yangmemetintahkan Sdr. Arnold Rumbino, S.E. (vide bukti tambahan T30a);4.

DAUD JALIL) dandiketahui oleh Camat Rimbo Melintang (Drs SURYA ARFAN) denganbatas batas sebagai berikut ;Utara berbatas dengan : Suwarno ;Selatan berbatas dengan : Gino ;Timur berbatas dengan : Teguh ;Barat berbatas dengan : Wahyono ;Yang terletak di Dusun Sukajadi RT 07, RW 02 Desa Bangko Jaya,Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Bengkalis ;Surat Keterangan Tanah Nomor 1529/SKT/1996 tanggal 8 September1996 seluas 2 (dua) Hektar yang tercatat atas nama SUWARNO yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Bangko

mengabulkan gugatan PENGGUGAT untukseluruhnya;Menyatakan PENGGUGAT atau Kelompok Tani Jaya Abadi adalahpemilik sah atas hamparan bidang tanah 310 (tiga ratus sepuluh) Haberikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya;Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor :1512/SKT/1996, 1513/SKT/1996, 1514/SKT/1996, 1515/SKT/1996,1516/SKT/1996, 1517/SKT/1996, 1518/SKT/1996, 1519/SKT/1996,1520/SKT/1996, 1521/SKT/1996, 1522/SKT/1996, 1523/SKT/1996,1524/SKT/1996, 1525/SKT/1996, 1526/SKT/1996, 1527/SKT/1996,1528/SKT/1996, 1529

1525/SKT/1996 tertanggal 8 September1996 seluas 2 (dua) hektar tercatat atas nama pemilik Wahyono;Surat Keterangan Tanah No. 1526/SKT/1996 tertanggal 8 September1996 seluas 2 (dua) hektar tercatat atas nama pemilik Mulyadi;Surat Keterangan Tanah No. 1527/SKT/1996 tertanggal 8 September1996 seluas 2 (dua) hektar tercatat atas nama pemilik Paidi;Surat Keterangan Tanah No. 1528/SKT/1996 tertanggal 8 September1996 seluas 2 (dua) hektar tercatat atas nama pemilik Supriono;Surat Keterangan Tanah No. 1529

Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RIdalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asaslegitima persona Standi in judicio maknanya siapapun yang merasa memilikisuatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selakupihak, baik selaku pihak Penggugat maupun Tergugat;c.

, menurut Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il dapat dijadikan acuan dalam berfikir dan dasar dalamHalaman 31 dari 113 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Polmelakukan pertimbangan untuk mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa TurutTergugat V yang menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi tidak memiliki kapasitas (legal standing) dalam bertindak sebagaiPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, oleh karenaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1529

Arruan Manaman / Nuraeni dapat bertindak sebagai pihak dalamperkara a quo, sehingga dengan demikian sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003tersebut tersebut di atas, menurut Hakim Anggota dan Hakim Anggota II telahHalaman 90 dari 113 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Polsesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas legitima persona Standiin judicio maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan inginmempertahankan

Dasar hukum Gronkaart sendiriberasal dari Staatsblad Van Nederlandsch Indie Tahun 1890 No. 55 tentangAgrarische Wet dan Nomor 118 tentang 118 tentang Agrische Besluit, yangmana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa semua yangdianggap sebagai tanah negara yang digunakan dengan suatu fungsitertentu dapat dibuktikan dengan Grondkaart;DASAR KEPEMILIKAN TANAH PEMBANDING I YANG BERASALDARI EIGENDOM VERPONDINGNomor' 1529/Seb Nomr 1650/SebADALAHPALSU &TIDAK BENAR.6.

Polisi : AB 1529 EH atas nama : Xxxxxxxxxxx (orangtuaTergugat), No. Rangka : MHKV3BA3JEK031420, No. MesinMD85655.Halaman 20 dari 49Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Smn5) 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk : Honda, type : All NewJazz, isi silinder 1496 CC, tahun pembuatan 2012, warna : putih, No.Polisi : AB 1686 TQ, atas nama Syihabudin, No. Rangka :MHRGE8860CJ211588, No.

Saksi WEMPHIE WUISAN, di bawah sumpah telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :>Bahwa Saksi kenal Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga,sedangkan Tergugat Saksi tidak kenal ;Bahwa Saksi mengetahul permasalahan antara Penggugat dan Tergugatmengenai penarikan kendaraan mobil jenis KIA RIO DB 1529 Warna AbuHalaman 31 dari 42 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN.MndAbu dan setahu Saksi kalau kendaraan milik Penggugat itu di kredit ,setelah diberitahu oleh Penggugat, namun

CFH 000385490 tgl 21/5/1529. Tanah Hj. Asmini Tgl 27 Mei 2015 5.000.000 1.010.000.0cek no.

bersurat kepada Badan PertanahanNasional Kabupaten Sumba Timur; Bahwa didalam data yang ada dalam gambar situasi tanah milik Tergugatyang dibuat tahun 1979 bagian Timur berbatasan dengan tanah Negara,tetapi sesuai fakta dilapangan sudah ada perubahan yaitu : bagian baratberbatasan dengan tanah milik Paulus Kondalimu, bagian selatan berbatasandengan tanah milik Riwu Ratu, sebelah Utara berbatasan dengan Laut; Bahwa sesuai data yang ada dalam peta surat ukur No.282 atas namaKomando Resort Kepolisian 1529

Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 1529

Barang bukti nomor urut 71 tentang 1 (satu) jepitan SP2D Nomor :1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaranuang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran KawasanNTT Fair TA 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratustujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratusdelapan puluh delapan rupiah);2.

Cipta Eka Puri pada Bank BNITangerang nomor: 0714721591 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar duaratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratusdelapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D nomor:1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta EkaPuri tersebut, Saksi Ir.

Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 sebesarRp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empatpuluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2Dnomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepadaPT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir.

Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerangnomor: 0714721591 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluhenam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapanrupiah) berdasarkan SP2D nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni2018;Menimbang, bahwa dari pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puritersebut, Saksi Ir.

. : 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 dan secaraanalogi, dapat pula memeriksa Putusan Mahkamah Agung No. 157 K/Sip/1974tanggal 1071975. Lain daripada itu, gugatan ini bukanlah merupakan gugatankelompok vide PERMA No. 1 Tahun 2002, terkait dengan tidak dipenuhinyasemua ketentuanketentuan yang terdapat dalam PERMA a quo. Disamping itu,belum dilakukan semacam dismissal proses terhadap gugatan terkait jika PERMAa quo dijadikan dasar diajukannya gugatan.

Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001,Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ran.tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori HukumAcara Perdata tentang asas legitima persona Standi in judicio maknanyasiapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankanhaknya tersebut, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihakPenggugat maupun selaku pihak Tergugat;Bahwa

Oleh karena itu sudah seharusnya GugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529 K/Sip/1975 tanggal 29September 2003 ; Hal 38 dari 70 hal. Putusan Nomor.505/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.Dalam akta pengikatan jual beli, Penggugat (TermohonKasasi)/Suhendro Santoso bertindak mewakili anaknya DesiliaSantoso yang masih di bawah umur untuk melakukan jual beli satuanrumah susun.