Mabat Cimpaka D 47Rempoa Ciputat Tangerang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Akuntan Publik ;Terdakwa berada di luar tahanan :Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karenadidakwa:PRIMAIRBahwa Terdakwa Drs. HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

DERMANSIUS PURBAPemkab Simalungun;e Selanjutnya tanpa datadata dalam penyusunan kelebihan setor PPh 21dan tanpa ada staf dari Kantor Akuntan Publik Drs. HASNIL, M. YASIN &REKAN yang melakukan pekerjaan dan tanpa 8 (delapan) orang staf dariPemerintah Kabupaten Simalungun Terdakwa Drs.

Publik Drs.

HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yangdijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka KantorAkuntan Publik dimaksud harus tunduk pada UndangUndang No. 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik);Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentangpendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut :(1) KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola

Publik dikaitkan dengan perkaraaquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad &Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlianyang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. Telah mengikuti pelatihnan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Halaman 148 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDNSetiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Publik dan tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RIsebagai Rekan Non Akuntan Publik sesuai perintah Pasal 14 dan Pasal 15UndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa selain itu, terhadap alasanalasan banding Penuntut Umum padaMemori Bandingnya tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi bebanPT.

Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ; Pekerjaan : Akuntan Publik ;2. Nama : Ir. Doli Siregar ; Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, JI. H.R. Rasuna Said Kay. B-4, Jakarta Selatan 12920 ; Pekerjaan : Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ; Alamat : JI. Brawijaya IX No. 3B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Pekerjaan : Advokat ;4. Menyatakan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT.

International Islamic Boarding School yang dimintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh Para Ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini, wajib untuk memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga dan benda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh akuntan publik

publik dan tenagaahli profesional tersebut.7.

Fotokopi dari fotokopi Keputusan menteri Keuangan RI No. 395/MK.1/2014tentang Izin Akuntan Publik kepada Mimando, SE.,AK.,CPA ( Bukti P5 ) ;8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 910/MK.1/2008Tentang Izin Penilai Publik di bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisniskepada Ir. Doli Diapari Siregar, M.Sc.( Bukti P6 ) ;9.

Erimurni ( Bukti T11A ) ;12.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Auditor Independen, yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy ( Bukti T11 B ) ;Hal 23 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen,yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Ak., CA, CPA;.Alamat : Komp Cibubur Times Square, Ruko Madison Blok C2 No. 21, Jl.Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ;Pekerjaan: Akuntan Publik ;2. Nama : lr. Doli Siregar;Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. B4, JakartaSelatan 12920 ;Pekerjaan: Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ;Hal 26 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Alamat : Jl.

(termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatanperseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga danbenda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yangdiperlukan oleh akuntan publik dan tenaga ahli profesional tersebut ;7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasilpemeriksaan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini8.

Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 (Enam)tentang Akuntan Publik Drs.

LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER Tergugat II/Terbanding tertanggal 17 Maret 2017. dimanapada Pasal 4 Jangka Waktu penyelesaian tugas Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng adalah Juni 2017 (bukti T.IT.1Il26)2. Surat Pernyataan Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng menerimadata tertanggal Yogyakarta 17 Maret 2017 (bukti T.IT.II34)3. Kemudian mengeluarkan Surat tertanggal Yogyakarta 20 Juni2017 nomor SK.10/2017/VI/20/PST.

Yang ditujukan kepada Kasubdit Unit IV yang isinya pada tanggal tersebut Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng TIDAK BISA MENYELESAIKAN LAPORAN AUDIT. (buktiT.ITHI35)4. Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan kepada Waseso, ST Direktur PT. MANIRA ARTA RAMA tertanggal 18 September 2017 .Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT SMG5.

Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan nomor SK10/2017/VIII/29/PST tertanggal 29 Agustus2017 yang ditujukan kepada Sudarmianto, SH.

Bahwa dengan adanya permainan antara Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng dengan Penggugat/Terbanding mengakibatkan kerugianpada diri Tergugat I/Pembanding;Berdasarkan halhal diatas Tergugat I/Pembanding mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Semarang, agar berkenan memeriksa permohonanbanding ini, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Tergugat DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING2.

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.

Adapun dokumen yangPenggugat sampaikan adalah:1) Surat Pemberitahuan dari Kantor Akuntan Publik terkait status Auditatas Laporan Keuangan.

Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Penggugat telah menyampaikan keterangan secaratertulis yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersebutkepada KPP PMA Empat, pada 15 Januari 2013;3.5 Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan pembetulan SPT TahunanPPh Badan 2012 (Pembetulan ke1) yang dilaporkan secara efilingpada tanggal 27 April 2013 dengan NTTE 3100012035607489.

Publik Independen untuk Tahun 2012 pada16 Mei 2013 karena memang Laporan tersebut baru Penggugat terimadari Kantor Akuntan Publik dimaksud pada 15 Mei 2013;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat menerima SuratPemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan Nomor S3432/WPJ.07/KP.05/2013 tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebutdengan Surat Pemberitahuan).

Mengingat laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik belum tersedia/selesai, maka Penggugatdalam pelaporan SPT melampirkan surat keterangan dari kantorakuntan publik tentang hal ini.

Bukti Penerimaan Surat dari TPT dengan perihalKelengkapan SPT Tahunan secara elektronik (efiling) tahun pajak2012,Bahwa pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum menyampaikan dokumen berupa LaporanKeuangan yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik Independenuntuk Tahun 2012 karena Laporan Keuangan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah menyampaikan keterangan secara

Hasil pemeriksaan atas penerimaan penyetoran pendapatselama masa kerja sama antara PT TIRTANUSA SURYA TIMURdengan CV NAGA SAMUDRA TRADING Nomor 001/AL/II/2010tanggal 2 Februari 2010 dari Kantor Akuntan Publik,Drs. Buntaran dan Buntaran, dan lampirannya;Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 063PK/Pdt.Sus/20112. Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.326/KM 17/1998,tentang pemberian izin Akuntan Publik kepada Drs. LeaCecilia Buntaran;3.

KEP.326/KM 17/1998 tentangpemberian izin Akuntan Publik kepada Dra. Lea CeciliaBuntaran sah dan berharga sebagai bukti baru dalampemeriksaan peninjauan kembali;3. Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung Rl untuk mengangkat sita eksekusi No.61/Eks.ARB/PN.SBY yang telah dilaksanakan olehJurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30Desember 2009 terhadap tanah terletak di Jl.

Dokumen Perjalanan Kerjasama dengan akuntan publik dan bukti tanda terimapemberian honorarium dari KPU Kutai Kartanegara kepada Akuntan Publik danDokumen hasil yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ;5. Dokumen pengadaan alat tulis kantor dan perusahaan jasa pengadaan alat tuliskantor, berupa :a. Dokumen Perjanjian Kerja sama tentang pengadaan alat tulisdengan perusahaan jasa pengadaan alat tulis kantor.b. Dokumen bukti kwitansi belanja pengadaan alat tulis kantor.c.

Laporan Akuntan Indepencien atas Prcsedur yang Disepakati, oleh Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan Nomor: ML-221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009; --------b.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, At^sn^, Jusuf & Rekan, Nomor: ML-221 . 2/CAJK. l/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, Perihal : Memorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja sama Operasi (KSO) PTPN I Persero dengan Putra Investama Dalam Rangka Pengakhiran Kerja Sama Operasional per 31 Agustus 2009; -------------3.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yangdisepakati , oleh Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf &rekan, Nomor : ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3Desember 20097 nr pr rt se stn Sse.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yangDisepakati, oleh Kantor Akuntan Publik Chatim,Atjeng, Jusuft & Rekan, Nomor: ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009; b.

publik (KAP)CHATIM, ATJENG, JUSUF & REKAN, diberi tanda P4 ;Fotokopi Laporan Akuntan MIndependen atas prosedur yangdisepakati terhadap evaluasi kinerja kerjasama operasiantara PT Perkebunan Nusantara I (persero) dengan PT BasyahPutra Investama (dalam rangka Pengakhiran Kerja samaoperasi) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2009yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHATIM, ATJENG,JUSUF & REKAN, diberi tanda buktiP5; Fotokopi Management Letter atas laporan keuangan kerjasamaoperasi

Desember 2009 Setelahkoreksi Kantor Akuntan Publik, Kerja Sama operasi PTPerkebunan Nusantara I (Persero) & PT Basyah PutraInvestama, sesuai Akte perjanjian No. 32, tanggal 30 Juni2007, diberi tanda bukti P16: Fotokopi Manejemen Letter PT Perkebunan Nusantara I tahunbuku 2007, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Prof.Ir.Ads Fatma Lubis, MAFIS, MBA & Rekan, diberi tanda buktiPHL jp mr rr rr rrr rrr rr er rr re srr cr caFotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2008 'denganangka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada ar.ggal31 Desember 2007) PT Perkebunan Nusantara I (Persero), yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & rekandiberi tanda buktiP18,; 19.

dari Kantor AkuntanPublik E&Y yang mencantumkan jumlah sebesar USD 2,152,140.00 yang manajumlah yang seharusnya hanya sebesar USD 157,258.00, selisih yang terjadidianggap sebagai jasa luar negeri yang belum dipungut Pajak PertambahanNilai dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar USD1,994,782.00 atau Rp. 17.891.566.394,00;Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan melalui Surat Pemohon BandingNomor: 005/NTRIEFAT/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan dilampiri detailperhitungan dari Kantor Akuntan

Publik E&Y yang telah diterima olehHalaman 3 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 579 /B/PK/PJK/2013Terbanding pada tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa pencantumanjumlah sebesar USD 2,152,140.00 itu merupakan kesalahan penulisan (tertukar)dengan pos yang lain yaitu Purchase of Equipment yang mana juga sudahdikonfirmasikan oleh Kantor Akuntan Publik E&Y dengan ikut menandatanganisurat Pemohon Banding ini;Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 kepada Terbanding, Pemohon Banding jugasudah menyampaikan Kertas Kerja Audit Kantor Akuntan Publik E&Y dengankolom check list yang

ditandatangani oleh auditor yang membuat danmelakukan review atas Kertas Kerja Audit dimaksud yang menunjukkan bahwajumlah pembayaran jasa luar negeri (Royalty Fee dan Technical Fee) kepadaTPR Jepang yang sebenarnya hanya sebesar USD 157,358.00 dan USD47,536.00 dan bukan sebesar USD 2,152,140.00 seperti yang dinyatakan olehTerbanding;Bahwa terlampir Pemohon Banding sampaikan pula fotokopi surat konfirmasidari Kantor Akuntan Publik E&Y Nomor: PSWS36482/02 tanggal 19 Juni 2009yang menyatakan bahwa

Publik, sehingga demi jelasnyakepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil auditperlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik, sehingga demi jelasnya kepastianhasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor :(KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik (KAP) Drs.Abdulrahman Hasan Salipu, transaksitransaksi yang telahdilakukan oleh Terggugat Rekonvensi tidak tercatat dan ataubelum dipertanggungjawabkan.Bahwa Terggugat Rekonvensi belum malakukanpertanggungjawaban penggunaan uang KPPD tersebu,berdarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Abdulranhman Hasan Salipu, tercatat untuk penyedian tanah tanpapenjelasan dokumen transaksi terhadap adanya uang yangdigunakan sebesar Rp.952.818.000.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 3 yangmendalilkan Transaksitransaksi yang disengketakan terkaitPembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan(HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalamlaporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. AbdulrahmanHasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.1.4.

Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilHal 91 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpkaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Putusan Nomor 2891/B/PK/Pjk/2018PUT111448.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasar faktafakta tersebut seharusnya penelitimempertimbangkan buktibukti dan catatan, dan fakta yang sebenarnyaterjadi, bukannya berdasarkan Laporan Audit Akuntan Publik, selain ituseharusnya pihak pemeriksa dan peneliti bisa membuktikan atas kebenaranselisin penjualan

persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dandiadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga MajelisHakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu dalamBerita Acara Pemberian Keterangan yang menyatakan bahwa LaporanKeuangan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak diaudit olehKantor Akuntan

Publik dan Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali belum melakukan pemungutan PPNterutang atas selisih jumlah penyerahan dalam LaporanKeuangan dan SPT Masa PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturHalaman 5 dari 7 halaman.

13Januari 2014 di Polres Pemalang, kemudian pemeriksaan dilanjutkanpada tanggal 3 Maret 2014;Bahwa Penetapan Pengadilan Nomor : 01/Pen.Pid/2012/PN.Pml,tanggal 10 Juli 2012 yang menetapkan memberi iin kepadaPenyidik pada Kepolisian Resor Pemalang untuk menunjuk BPKPPerwakilan Jawa Tengah sebagai auditor adalah bertentangandengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 25 tahun 1992tentang Perkoperasian dalam pasal 40 menyebutkan :"Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan

publik,kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI No : 19/Per/M.KUKM/XI1/2008,tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam olehKoperasi dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : "Neraca danPerhitungan Hasil Usaha Tahunan KSP dan USP Koperasi yangtelah mencapai volume usaha pinjaman dalam (satu) tahun palingsedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) wajib diaudit olehAkuntan Publik dan diumumkan kepada anggotanya"Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam (

publik, kemudiandipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam Pasal 26ayat (2) menyebutkan "Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan bagiKoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebihdahulu di audit oleh akuntan publik dan diumumkan", dan lebih khusus lagidiatur oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 19 /Per / M.KUKM/ XI / 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SimpanPinjam

oleh Koperasi dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : "Neraca danPerhitungan Hasil Usaha Tahunan KSP dan USP Koperasi yang telahmencapai volume usaha pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik dandiumumkan kepada anggotanya"10 Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Lestari Bodeh,Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhitung sejak tahun 2007volume usaha pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikitRp. 1.000.000.000, (satu

milyar rupiah), sehingga yang berhakmelakukan audit adalah Akuntan Publik bukan BPKP;11 Bahwa menurut Keputusan Presiden RI Nomor : 103 tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerinta Non Departemen,dalam pasal 52 menyebutkan : "BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";12 Bahwa dengan memperhatikan aturanaturan hukum

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulananPPh Pasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporankeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;sedangkan;3.3.2. Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak ada keharusanuntuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25 padalaporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 Penggugat dengan mendasarkan perhitungan pada LaporanKeuangan yang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi kami harus didasarkanpada laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuranbulanan PPh Pasal 25 pada laporan keuangantriwulan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik.

Publik;Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 255/PMK.03/2008 mengatur mengenaiHalaman 21 dari 28 halaman.

Publik.

Publik untuk menghitung seluruhkerugian Penggugat yaitu melalui Auditor Independen Kantor AkuntanPublik Wartono dan Rekan di Graha Nino, JI.

Publik Wartono dan Rekan tanggal 23 November 2015 telahmenyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 918.391.638,00 (sembilanratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratustiga puluh delapan rupiah); Bahwa kecurangan yang dilakukan adalah dalam bentuk manipulasi dataterkait dengan perbuatan Tergugat yang dapat diperincikan sebagaiberikut: 2 22 200 ooo non oon nnn nnn non nnn nen nnn en nee en neea) Rekayasa Data Peminjam; 0 Utara SEL gg rm> Timur SO 8> Selatan : P.

KERUGIAN MATERIL e Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Wartono danRekan tanggal 23 November 2015 yang menyatakan secaraterperinci Kerugian Koperasi akibat Perbuatan Melawan HukumTergugat, berupa adanya piutang macet, yang tidak dapat tertagihdalam kurun waktu Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31Desember 2014 adalah sebesar Rp. 918.391.638,00 (sembilanratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enamratus tiga puluh delapan rupiah); B.KERUGIAN IMMATERIL Selain kerugian

Menyatakan Perbuatan Tergugat berdasarkan Hasil Laporan AuditorIndependen di Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan atas RekapSlip Mutasi Kas Debitur atas nama Niken Wahyuningsih (Tergugat)Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2014 telahmenyebabkan piutang macet, yang tidak dapat tertagih atas keuanganPenggugat hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 918.391.638,00(sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah Perbuatan

KERUGIAN MATERIL e Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Wartono danRekan tanggal 23 November 2015 yang menyatakan secaraterperinci Kerugian Koperasi akibat Perbuatan Melawan HukumTergugat, berupa adanya piutang macet, yang tidak dapat tertagihdalam kurun waktu Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31Desember 2014 adalah sebesar Rp. 918.391.638,00 (Sembilanratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enamratus tiga puluh delapan rupiah); B.

Pada saat uji bukti Pemohon Banding memberikan perincian akun piutang usaha dan hutanglainlain pada neraca namun Terbanding tidak dapat mengakui validitas perincian tersebutkarena tidak ada identitas dari akuntan publik selaku pihak yang mengaudit laporan keuanganPemohon Banding pada lembar perincian tersebut,4.

Terbanding keliru melakukan koreksi peredaran usaha karena alasan tidak adanya penjelasanpada laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan menarik kesimpulan mutasipencatatan akuntansi utangpiutang kepada pihak perusahaan afiliasi yang membuktikanadanya pembayaran pinjaman sebesar Rp2.540.801.817,00 dari pihak peminjam adalahsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan,bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak memadaikarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya danmelanggar

:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan

publik;

Nomor 5 PK/Pdt.SusPailit/2018Kantor Akuntan Publik yang independen dan terpercaya untukmelakukan pemeriksaan tentang kebenaran tagihan dari para Kredituryaitu PT BNI, Tbk, Kea Wood Holdings, Pte, Ltd, Kea Meng Kwang(Edmund Kea), Trillium Group Holdings, Ltd, dan Centrillium Holdings,Ltd, dan selanjutnya menetapkan jumlah tagihan yang benar dan sahdari para kreditur tersebut yaitu hanya jumlah tagihan yang benar secarasah masuk dalam kas perusahaan dan memang benar dipergunakanuntuk kepentingan PT

dengan PK 6 tersebut bukan merupakanbukti yang menentukan dan tidak dapat membuktikan adanya UnderlyngTranscsition terhadap tagihan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali terhadap PT Siak Raya Timber, sehingga tidakmemenuhi ketentuan dalam Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa tagihan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembalitidak tercantum dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yangtelah diaudit oleh Akuntan

Publik serta tidak didukung oleh bukti yangkuat;Bahwa surat menyurat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PTSiak Raya Timber tidak dapat dijadikan dasar adanya suatu utang piutang;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Il juga tidak dapatmenjelaskan/membuktikan adanya penambahan tagihan yang mencapaiRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), dan juga jumlah tagihan tersebuttidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik tersebut;Bahwa bukti transfer

Abubakar Sidik, MS, AK, CPA, Laki laki, tempat dan tanggal lahir,Palembang, 10 Mei 1948, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik DJOKO SIDIK &INDRA, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Raya No. 7 RT 014 RW 012Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalamhal ini memilih tempat kediaman hukum pada Kantor Kuasa Eka PurnamaSari, S.H., dan DIYAH STIAWATY, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukumpada Kantor KLINIK HUKUM ULTRA PETITA,

Bukti(P2) : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No. 582/KM.1/2016 Tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs.Abubakar Sidik, Ak, M.S., CPA;Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sql3. Bukti(P3) : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Sentra Tin Indo No.51 tanggal 22012018;4. Bukti(P4) : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Sentra Tin Indo No. 14 Tanggal 27 Desember2016;5.

Ahli WANDESTARIDO, S.E., Akt., M.Si., BKP., CA., CPA, di bawah sumpahmenerangkan halhal sebagai berikut:Bahwa Sebagaimana yang dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan publik (UU AP), Profesi Akuntan Publik merupakansuatu. profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans danhasilpekeryaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satupertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.Bahwa tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataanpendapatnya atas

Sebagaimanayang dikemukakan oleh Agoes (2017:52) dalam bukunya, bahwa profesi APmerupakan profesi yang berisiko tinggi (high risk), hampir semua APmenyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuaidengan standar profesional akuntan publik (SPAP), mentaati kode etikakuntan publik (kode etik) dan memiliki standar pengendalian mutu (SPM).Bahwa AP dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP; mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan

publik No.AP0424 dan izin akuntanpublik firma/perseroan No.98.2.0004.

Five Star Textile Indonesia) adalahmengalami kerugian secara menerus 4 (empat) tahun yang dilengkapi dengan LaporanKeuangan dan Audit oleh Akuntan Publik KAP Drs.

Gunawan Sudrajat Kep588/km17/1998 yang beralamat Jalan Golf Timur III No.1 Kompleks Taman Golf ArcamanikEndah Bandung 40293 dari tahun 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011, kenyataannyapenyelesaian masalah melalui mediasi di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSumedang tidak dijadikan pertimbangan yang serius (diabaikan) dalam putusan Anjuranbegitu pula dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1 A Bandung seolah olah melihat Kantor Akuntan Publik

Five Star Textile Indonesia) sifatnya insidentil/sewaktuwaktu, perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Drs. GunawanSudrajat sejak tahun 2003 sampai sekarang, sedangkan laporan keuangan dari tahun2008 sampai dengan 2011 Laporan keuangan PT. Five Star Textile Indonesia yaituWajar Dengan Pengecualian, sebelum tahun 2003 Laporan keuangan PT. Five StarTextile Indonesia diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain di Jakarta denganmemberikan pendapat yang sama.

Bukti T12 dan T13 (Laporan Keuangan dan AuditIndependen tahun 2009 & 2008, 2011 & 2010) tetap akan dilampirkan kembali ke dalamMemori Kasasi ini ditambah dengan Laporan Keuangan dan Audit Independen tahun2010 & 2009 dan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Publik KAP Drs.