Ditemukan 2424 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-07-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 3 Januari 2017 — ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN
164 — 58
164 — 58
Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan Kewenangan SebagaiStrafbarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FakultasHukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutippendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertianpenyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujudyaitu sebagai berikut :1.
Register : 21-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
149 — 94
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
149 — 94
Pertama dalam perkara ini, hal itudidasarkan dari fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi BudiWuraskito dan Saksi Irzal Rinaldi masingmasing di bawah sumpah danketerangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan yakniTerdakwalah yang berwenang melakukan dari mulai proses negosiasi,melaksanakan negosiasi hingga menandatangani berita acara negosiasi, yangmerupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Divisi Pemasaran danpenjualan PT DI;Menimbang, bahwa dengan mensitir pendapat Indriyanto
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn Tanggal 22 Nopember 2016 — - Ir. H. ABDUL AZIS, M.M
77 — 36
77 — 36
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Walinedalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga)wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kKelompok atau golongan;2.
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Walinedalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga)wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, Kelompok atau golongan;2.
Register : 30-06-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
112 — 37
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
112 — 37
Indriyanto Seno Adji,SH.
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
95 — 30
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
95 — 30
DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum PidanaKorupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalamhukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yang diberikan olehundangundang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negarapengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
76 — 80
76 — 80
Indriyanto Seno Adji, SH., MH KorupsiKebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV.
Putus : 02-06-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby Tanggal 2 Juni 2017 — SURIYADI Bin SAMSURI ;
KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
105 — 64
105 — 64
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal3 sebagai berikut menyalahgunakan kewenangan sebagai bestanddeel delictdan dengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeeldelict selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbarehandeling), sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatandapat dipidana atau tidak.
Register : 26-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 21 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 12 Agustus 2015 — HENDRIKUS RUBIN Alias HENDRIK
71 — 23
71 — 23
Indriyanto Seno Aji, scientificEvidence dalam proses Pembuktian, 2007, him 14)Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu denganlainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersiratjuga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji,S.H., M.H., Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana,Penerbit CV..
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
89 — 40
89 — 40
Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukanpenghalusan hukum (lirechtsvervijning ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir ;Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 18 September 2014 — ZALHADI PGL ZAL
62 — 21
62 — 21
Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya denganjudul Meyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandeling yang disampaikandalam diskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwaMahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum = (rechtsvervijning)pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1971 dengancara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal52 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara
Register : 19-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
111 — 59
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
111 — 59
Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya,walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanyaperbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi,Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV..
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 15 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 27 Juli 2015 — YAHYA MARKUS BANA S. Sos, MSi.
74 — 39
74 — 39
Indriyanto Seno Aji, scientificEvidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14) Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu denganlainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat jugaadanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H.,Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV.. AdityaMedia, Jakarta, 2007, hal. 441).
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 18 September 2014 — ANANG KHAIRIAN NOOR
61 — 7
61 — 7
Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatankorupsi itu sulit terlinat Karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normalyang rutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I MADE CATUR ADNYANA, SH
130 — 57
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I MADE CATUR ADNYANA, SH
130 — 57
Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya,walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanyaperbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi,Hal 172 dari 214 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2018/PN.DpsKebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV..
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
133 — 226
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
133 — 226
Indriyanto Seno Adji,SH.
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
427 — 615
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
427 — 615
Indriyanto Senoaji, SH. dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari2004 halaman 517518, 572);Menimbang, bahwa akan tetapi Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalampengertian yang bersifat onwetmatig;Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut PutusanMahkamah Agung Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1875 — 2183 — Berkekuatan Hukum Tetap
1875 — 2183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang saat inimenjabat sebagai Komisioner KPK menjelaskan doktrinnya mengenaisasaran norma atau adresrat norm dari tindak pidana gratifikasi padaketentuan Pasal 418 KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor, sebagai berikut:Pada Pasal 418 KUHP, tidak diperlukan pemberian janji atau hadiahitu. selalu diikuti perbuatan pelaku untuk menggerakkan berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya (tidak tercantum dalam unsur), tetapi cukup pemberianhadiah
Indriyanto Seno Adji., S.H., M.H. menguraikan pendapat29.hukum mengenai maksud pidana tambahan berupa uang penggantii,sebagai berikut:Sebenarnya tujuan dilakukan pensitaan maupun menetapkan uangpengganti tersebut adalah dalam rangka pengembalian Kerugian Negarayang ditimbulkan oleh pelaku secara langsung maupun tidak langsung(misalnya perbuatan pelaku yang memperkaya/menguntungkan orang lainatau suatu badan) dan merupakan bentuk pidana tambahan yang hampirmemiliki karakter hukum perdata (ganti rugi
Indriyanto Seno Adji., S.H., M.H. di atas,maka pidana tambahan berupa uang pengganti, sebagaimana tercantumdalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor ditujukan untuk memulihkankerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ;
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
100 — 31
100 — 31
dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitusuatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapijika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetapmerupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;Menimbang bahwa menurut Indriyanto
Putus : 09-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg Tanggal 9 Januari 2012 — H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri (TERDAKWA)
147 — 50
147 — 50
(Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor) ;Sehubungan dengan unsur secara melawan hukum (perbuatanmelawan hukum), Indriyanto Seno Adji (Korupsi dan HukumPidana, 2001, hal.22) menyatakan bahwa agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi peroduatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara "melawan
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
96 — 28
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
96 — 28
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahngunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahngunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.