Putusan Nomor 405 /B/PK/PJK/2015 Perincian Cost of Goods Manufactured dari PE UCC Plant Perincian Cost of Goods Manufactured dari PE SDK Plant Laporan dari Utility Plant Ringkasan Pemakaian Fuel selama JanuariDesember 2008(dalam unit) di Ethylene Plant dan Utility Plan COGS dari Ethylene Plant JanuariDesember 2008 COGS dari Pygas selama JanuariDesember 2008 COGS dari Proylene selama JanuariDesember 2008 COGS dari PE UCC Plant dari JanuariDesember 2008 COGS dari PE SDK Plant dari JanuariDesember 2008 Trial

dalammengungkapkan kejujuran mengenai fakta hukum dan adanyatindakan dan upaya menyebarkan adanya kejadian yang menyudutkannama baik Penggugat rekonpensi dan RSUD Kabupaten Bekasidimana atas adanya beritaberita tersebut sangat berpengaruh danmempengaruhi diri pribadi Penggugat rekonpensi dan keluargasehingga menimbulkan kerugian nama baik Penggugat Rekonpensisebagai seorang dokter spesialis apalagi perkara hukumnya masihberjalan dalam perkara a quo BELUM MEMILIKI KEKUATANHUKUM, sehingga yang ada menjadi trial

yang secara nyatamelakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks CriminalJustice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( Jawenforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranmateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah(presumption of innocence ) yang haruslah dilakukanmenurut hukum ( due to process of law) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial

Tarif Rp 17.000, itumerupakan trial. Ada alat lain HMC, tarifnyaadalah Rp 22.000,Penetapan tarif pemakaian GLC berdasarkanhasil kesepakatan. 35PertanyaanInvestigatorCrane merupakan alat mekanis yang masukgolongan jasa terkait. Penetapan tarif jasa terkaittersebut harus tetap berpedoman pada PeraturanMenteri Perhubungan. Apakah penetapan tariftesebut seudah sesuai dengan PeraturanMenteri?

orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yangdidakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks CriminalJustice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (ultimate truth) dengan asas pradugatidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslah dilakukan menuruthukum (due to process of law) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilanyang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial

Hal ini dapat dimaklumi karena padaprinsipnya KUHAP menganut asas fair trial, dimana dalam asas ini terdakwamemiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2)huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidangpengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikanjaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untukmenyampaikan kebohongan.

dilatoria)bahwa pada gugatan Para Penggugat yang menarik Lateng (turutTergugat) sebagai pihak dalam perkara ini sementara kapasitasnya hanyasebagai penerima gadai sehingga sangat jelas dan terang objek sengketamasih dalam proses tergadai sehingga menyebabkan gugatan ParaPenggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya dipengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukanmasih terlampau dini29Bahwa demi terlaksananya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, danBiaya Ringan (Speedy Trial

Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yangditerapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial, due process oflaw dan asas presumption of Innocence.

Yahya Harahap, S.H,,Mantan Hakim Agung dan mantan Tuadum Mahkamah Agung RI tahun1977, dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung PemeriksaanKasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit SinarGrafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, pada halaman 237 s/d 238menyebutkan:"Fungsi utama Peradilan Kasasi, mengoreksi atau memperbaikikesalahan Peradilan bawah (to correct error or mistake by the trial courtor lawer court);Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi bertanggungjawab untukmemperbaiki dan meluruskan

Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidanayang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System denganlebih mengedepankan adanya fair trial, dueprocess of law dan asas presumption ofInnocence.

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 201113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun2011.14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Abtanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah MalukuPerihal Rencana Penerbitan Obligasi.15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Malukutanggal 14 Februari 2011.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 20111 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi BankMaluku tahun 2011.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. BankPembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana PenerbitanObligasi.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/O93 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 20114;Halaman 339 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 aor 14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maiuku tahun 2011;14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal RencanaPenerbitan Obligasi;15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 201113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun2011.14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Abtanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah MalukuPerihal Rencana Penerbitan Obligasi.15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Malukutanggal 14 Februari 2011.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 20111 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi BankMaluku tahun 2011.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. BankPembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana PenerbitanObligasi.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/O93 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 20114;Halaman 339 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 aor 14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maiuku tahun 2011;14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal RencanaPenerbitan Obligasi;15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasidalam memberikan pertimbangan.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer UtamaNomor 5K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 8 Juni 2016 terlihat jelas JudexFacti tidak memeriksa seluruh perkara dan hanya mempertimbangkan buktibukti dan dalil yang diajukan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IIJakarta Nomor : Sdak/34/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015, sehinggadengan demikian Judex Facti tidak menerapkan prinsip fair trial

Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidanayang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System denganlebih mengedepankan adanya fair trial, dueprocess of law dan asas presumption ofInnocence.Oleh karena itu) dengan titik tolak demikianmaka di satu sisi dalam penerapan peradilanpidana terhadap Terdakwa, Majelis telahmenerapkan ketentuan sesuai peraturan hukumyang berlaku, tegas, adil, jujur danmenerapkan keseimbangan kepentingan' terhadapkomponen dalam proses peradilan pidana

Trial Balance 2009 s/d 2012; 35. Asli 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI tanggal 12 April 2012 perihal Standing Instruction Tagihan 6 s/d 31 Maret 2012, Standing Instruction Pembayaran PT. SMP No. 041/SI-II-SMP/IV/2012; 36. Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 041/BRI-Rp/VIII/2 tanggal 27 Agustus 2012; 37. Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 006/BRI-USD/V/2 tanggal 29 Mei 2012; 38. Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 006/BRI-USD/VI/ tanggal 28 Juni 2012; 38.

SMP antara lain:Balance Sheet 2009 s/d 2012;a Proffit Loss 2009 s/d 2012;b General Ledger 2009 s/d 2011;c General Ledeger 2012;d Trial Balance 2009 s/d 2012;35.36.37.38.39.40.41.42.43.Asli 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI tanggal 12 April 2012 perihal Standing InstructionTagihan 6 s/d 31 Maret 2012, Standing Instruction Pembayaran PT.

SMP antara lain:Balance Sheet 2009 s/d 2012;a Proffit Loss 2009 s/d 2012;b General Ledger 2009 s/d 2011;c General Ledeger 2012;d Trial Balance 2009 s/d 2012;Asli 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI tanggal 12 April 2012 perihal Standing Instruction Tagihan6 s/d 31 Maret 2012, Standing Instruction Pembayaran PT. SMP No. 041/SIIISMP/IV/2012;Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 041/BRIRp/VIII/2 tanggal 27 Agustus 2012;Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 006/BRIUSD/V/2 tanggal 29 Mei 2012; 38.

Pekerjaan Body KapalPerlengkaan Navigasi & KomunikasiPerlengkapan KeselamatanPerlengkapan TambatPekerjaan PermesinanPerlengkapan GeladakSteering & sistem & Stern ArrangementMesin KapaloP N Po FP SNBiaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT10.

Pekerjaan Body KapalPerlengkaan Navigasi & KomunikasiPerlengkapan KeselamatanPerlengkapan TambatPekerjaan PermesinanPerlengkapan GeladakSteering & sistem & Stern ArrangementMesin Kapaloon oa FW NDBiaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT10.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanyaakan mempertimbangkan buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkaraini dan buktibukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkaraini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian, siapa yang mendalilkanmaka ia wajib untuk membuktikan dan dalam perkara a quo gugatan ParaPenggugat telah disangkal oleh Tergugat dan turut Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan mengingat asas fair trial

Direktur Jenderal Pajak;isinya adalah:Halaman 14 dari 89 HalamanPutusan Nomor 76/Padt.G/2017/PN Gin6)english:Indonesia:in the case of tax fraud, based on the tax legislation ofIndonesia, the office of taxation will hold the Tax Courttrial process to audit and asses the tax need to bepaid by the taxpayer;in this regard, he requested that my client to give aguarantee deposit as much of Rp. 5.000.000.000,00(five billion rupiah);There will be a decision of the amount should be paidat the end of the trial

Prinsip ini diaktualisasikan melaluipelaksanaan proses peradilan yang layak, proses peradilan yangjujur, fair trial;Bahwa peradilan yang jujur, peradilan yang layak atau fair trialadalah suatu proses peradilan yang bebas, sehingga dapatmenjamin terhadap setiap pelaku tindak pidana harus dilaksanakansecara adil dan tidak memihak, dimana pemeriksaan terhadapTerdakwa sebelum dinyatakan bersalah, harus didasarkan atassuatu penyelidikan yang mempertimbangkan seluruh buktibuktiyang didapat secara sah sehingga

Galangan AnugerahKariangau Balikpapan sehingga untuk pelaksanaan demobilisasi tidakpernah dilaksanakan; Bahwa kondisi mesin setelah lama terendam air laut maka dipastikansaat ini sudah mengalami kerusakan secara total dan didalamDOCKING REPORT tersebut tertuang sea trial akan tetapi sea trialtersebut tidak pernah dilaksanakan; Bahwa yang dimaksud dengan sea trial adalah uji coba terhadap kapaltersebut jika selesai dilakukan rehabilitasi (pengerjaan) kapal dilautapakah dapat difungsikan secara normal