pendidikan SLTA,pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di di JalanLasinrang, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Laleng Bata, KecamatanPaleteang, Kabupaten Pinrang,, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang padahari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dengan register perkara Nomor487

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor487/Pdt.G/2019/PA.Prg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 306.000,00 ( tiga ratus enam ribu );Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.

Penggugat;melawan,Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja padahari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor487

H.Sirjoni sebagai mediator sesual dengan penetapan Nomor487/Pdt.G/2020/PA.Bta tanggal 26 Oktober 2020Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui danmembenarkannya.Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai denganTergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (xxx ) kepadaPenggugat (xxx);3: Menetapkan biaya perkara menurut hukumBahwa, Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidakmenghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yangsah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor487/Pdt.G/2018/PA.Cbd, tanggal 26 Oktober 2018, yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasanketidakhadiran Penggugat tersebut tidak ternyata berdasarkan

suatu alasanyang sah;Bahwa, Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidakmenghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yangsah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor487/Pdt.G/2018/PA.Cbd, tanggal 20 April 2018 dan tanggal 20 Mei 2018, yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, danalasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatualasan yang sah;Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini

bertempat tinggal dahulu di KecamatanTarakan Barat Kota Tarakan, sekarang tidak diketahuilagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggalkantor urusan agama 29 Juni 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor487

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidiair :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihakPemohon diwakili oleh kuasanya menghadap di muka sidang, sementarapihak Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya, sedangkan Termohon tersebut telah dipanggil secararesmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor487/Pdt.G

2009Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati PemohonSupaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTermohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadapdi muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebin dahuluakan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidakhadirannya ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor487

Menetapkan supaya Terdakwa HENDRI alias EEN bin HASANUDDIN dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Ro2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor487/Pid.Sus/2018/PN Bkn., tanggal 4 Desember 2018, yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias EEN bin HASANUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan altematifketiga;2.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) = Nomor17/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 19 Februari 2019, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor487/Pid.Sus/2018/PN Bkn., tanggal 4 Desember 2018, yang dimintakan bandingtersebut;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya

Nomor 1625 K/Pdt/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor487/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 18 April 2017, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Provisi:Menolak tuntutan provisi Penggugat:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Nomor 1625 K/Pdt/20182017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriJakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.METROPOLITAN TELEVISINDO tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor536/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 November 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor487

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang,Nomor487/Pid.Sus/2023/PNKtp, tanggal 6 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor487/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST, tanggal 13 Agustus 2019 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO bin SUJANIalias JANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan ;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor487/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2019 yang dimintakanbanding tersebut, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah TahananNegara; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta. Pid/2019/PN Jkt.

Berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor487/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libels);DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);2.

pemberitahuan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan membaca, memeriksa, dan memperhatikanberkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, berita acara sidang,dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor487

Nomor 49 tahun 2009, HIR (Stb. 1941 No.44), dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor487/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2020 yang dimohonkanbanding;Halaman 8 dari 9 halaman Putusan NOMOR 607/PDT/2020/PTD.DKI Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat bandingditetapkan sebesar

berdasarkan relas panggilan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.JPHalaman 3 dari 6 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2019 /PA.JP.tanggal 08 April 2019 dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas, makaPenggugat diperintahkan untuk melengkapi alamat Tergugat;Bahwa pada sidang tanggal 23 Maret 2019 Penggugat tidak datangdipersidangan dan Penggugat diperintahkan untuk dipanggil pada sidangtanggal 7 Mei 2019;Bahwa, pada sidang tanggal 7 April 2019 Penggugat tidak datang dipersidangan dan telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor487

bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara inl ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2019Penggugat tidak hadir dipersidangan dan telah diperintahkan untukdipanggil pada sidang 7 Mei 2019 dengan relaas panggilan Nomor487

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor487/Pdt.G/2019/PA.P.Bun. dari Penggugat;3. memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019M, bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Drs. Sanusi, sebagaiketua Majelis serta Drs.

Desember 2007, yangdicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, KotaMojokerto, Sesuai dengan akte nikah Nomor487/37/X11/2007 tanggal 27 Desember 2007 denganmaskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunaisebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan statussaat akad nikah dilaksanakan Tergugat jejaka sedangPenggugat perawan, dan sesaat setelah akad nikahTergugat mengucapkan janji ta'liktalak 5; 2.

Foto copy Kutipan Akta Akta Nikah Nomor487/37/X11/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto,tanggal 27 Desember 2007 (P.2) jr rere eee eee eee eee ee ee eee ee eee Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti buktisurat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup~ danmembenarkannya ; eee eee Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukansaksi saksi di persidangan, yaitu1.

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluhenam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor487/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 15 November 2018:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor487/PDT/2018/PT.DKI tanggal 15 November 2018 juncto PutusanHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2020Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 742/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Seltanggal 28 Maret 2018;3.

SD, pekerjaan petani,bertempat tinggal dahulu di Mamuju, sekarang tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebutSebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti surat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor487

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.SUBSIDER:Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugattelah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadirsebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor487/Pdt.G/2012/PA.Skg.tanggal 23 Juli 2012, dan tanggal 23 Agustus 2012, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media , sedangkan tidak temyataketidakhadimya

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 0212 2014, Nomor :487/PDT.G/2014/PN.JKT.UT, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini;2. .Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tertanggal, 08122014, Nomor487/PDT.G/2014/PN.JKT.UT, tentang menentukan hari Sidang ;3. Gugatan Penggugat tertanggal : 2111 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Utara, pada tanggal 27112014. tercatat dibawah Reg.

Nomor487/PDT.G/2014/PN.Jkt.Ut, dalam perkara perbuatan melawan hukum antara:SUYONO, wiciecseccseccteccecececeeceneeenessneeenneens sebagai Pelawan ;Melawan :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.Menteri Keuaangan RI Cq.Direktorat JendralKekayaan Negera Cq.Kakanwil VII Jakarta Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraLelang Jakarta II, CS, ........ Para Terlawan ;4.

. ; Bahwa dengan adanya upaya hukum yang telah ditempuh oleh Terbanding denganmengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor487/Pdt.G/2012/PN.Dps, hal tersebut telah menyimpang dan tidak sesuai denganhukum acara dan praktekpraktek pengadilan yang telah berjalan selama imi,sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Terbanding sudah tidak menghendakiadanya pelaksanaannya putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri TabananNomor 42/Pdt.G/2011/PN.Tbn.yang telah mempunyai kekuatan

dimohonkan oleh Terbandingdahulu Terlawan untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terbanding semulaTerlawan telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Maret 2014 yangpada pokoknya sebagai berikut ;1.Bahwa dalil keberatan Pembanding sebagaimana dalam poin ke1 dan ke2memori bandingnya adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karenatindakan hukum yang dilakukan oleh Terbanding berupa gugatan melaluiPengadilan Negeri Denpasar yaitu. perkara Nomor487

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor.31/Pdt/2013/PT.DPSyang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor487/PDT.G/2012/PN.DPS Para Pelawan mendalikan bahwa tindakan Para Pelawanyang tidak mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor42/Pdt.G/2011/PN.Tbn.tanggal 12 September 2011 bukanlah merupakan perbuataningkar janji/ cidera janji/ wanprestasi dan secara yuridis pula tidak ada kewajibanhukum bagi Para Pelawan untuk mentaati isi putusan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya pada pokoknya tentang ringannya pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut adalahmerupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menentukan tentang pidanayang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya keberatan JaksaPenuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 April 2015, Nomor487

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 April 2015, Nomor487/Pid.Sus/2014/PN.Smn. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya ;5.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor487/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid/2021/PT MDN1.

Januari 2021 dan salinanyatelah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal18 Januari 2021 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memoribanding bertanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Simalungun pada tanggal 1 Februari 2021 dan salinanya telahdisampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari2021 ;Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telahdiberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara nomor487

Pengadilan Negeri untukmemperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.(2) Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkanpenetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggidijatuhkan.Putusan Pidana yang telah dijatuhkan pada perkara a quo, terlalutinggidanmemberatkan bila di bandingkan dengan kasus sama yang pernahdiputus oleh Peradilan yang samaHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid/2021/PT MDNBahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor487

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anakmelakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjutsebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu : Pasal 81 Ayat(1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tetang Penetapan Perpu Nomor 1Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ;Menimbang, bahwa atas perbuatannya oleh Majelis Hakim pada tingkatpertama sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor487

Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 6236/Lorok Pakjo,tanggal penerbitan Sertifikat 10 Agustus 2000 terletak di ProvinsiSumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat ,Keluranhan Lorok Pakjo, Surat Ukur tanggal 9 Mei 2000 Nomor487/Lorok Pakjo/2000 seluas 140 m?

Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 6236/Lorok Pakjo,tanggal penerbitan Sertifikat 10 Agustus 2000 terletak di ProvinsiSumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat ,Keluranhan Lorok Pakjo, Surat Ukur tanggal 9 Mei 2000 Nomor487/Lorok Pakjo/2000 seluas 140 m* (Seratus Empat Puluh MeterPersegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB)04.01.03.30.00501., setempat dikenal sebagai Lorong EngganoNomor 54, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IlirBarat I, Kota Palembang

Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 6236/Lorok Pakjo,tanggal penerbitan Sertifikat 10 Agustus 200 terletak di ProvinsiSumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat ,Keluranhan Lorok Pakjo, Surat Ukur tanggal 9 Mei 2000 Nomor487/Lorok Pakjo/2000 seluas 140 m?

,mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.2.3.4.Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08Nopember 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor487/39/X1/2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang dansetelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sertapada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus jejaka ;Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat