Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
198 — 109
  • Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pencurian
Register : 18-03-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 72/ Pid.B / 2015/ PN.Idm
Tanggal 27 Mei 2015 — NORI Bin SIWAD
47 — 5
  • CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnyaBahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP., S.H., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
93 — 152
  • Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sbg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
295 — 102
  • tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — IR. PONTIUS BATUBARA bin G. BATUBARA
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 02-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2014/PN.Plg
MURTINA - LAWAN - PT. Kencana Internusa Artha Finance, DKK
114 — 34
  • Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 09-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
Drs. ISKANDAR, M.Si
90 — 133
  • Bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan keuanganDesa.b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, PerubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.d. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa.e. Menyusun Pelaporan pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDesa.f. Melakukan Verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa.
    Pemeliharaan Kantor Desa; Bahwa dalam pekerjaan penggalian/pengerukan irigasi desa di Desa MuaraJalai menggunakan Dana Desa untuk pelaksana kegiatan tidak ada yangditunjuk secara tertulis akan tetapi sebelum dimulai pekerjaan saksi selakuSekdes dan selaku Ketua Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) Desa Muara Jalai pernah bertanya kepada Pj. Kepala Desa MuaraJalai Sdr.
    ABRAR bahwa untuk menghasilkan jalan semenisasidengan panjang 100 Meter, lebar 2 Meter dan ketebalan ratarata 12centimeter dibutunkan 100 Sak Semen, 20 M3 pasir , dan 25 M3 kerikil,masih tergolong wajar walaupun terdapat kelebihan, dimana dalam 100Meter lari (M) menggunakan pasir 20 M3 dan kerikil 25 M3, sedangkanberdasarkan perhitungan tekhnis bahwa dalam 100 Meter lari (M)dibutuhkan pasir sebanyak 11,52 M3 dan kerikil sebanyak 17,28 M3.terhadap kelebihan pasir dan kerikil tersebut yang disampaikan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — KASMADIYANSYAH Bin MASKUR
69 — 16
  • Kemudianpelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKURyang tanpa menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis sebagaimanayang dimasukkan di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dariPT.
    Seruyan secara tidak sah menurut Perpres No.54tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahannyakarena Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKUR bukan merupakanpengurus/karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap pada PT.Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernah meminta ijinatau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku PenggunaAnggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukmenggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yang
    Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
168 — 56
  • . : rekanan/CV.Manunggal Pratama mengajukan permohonanpemeriksaan pekerjaan pengawasan tekhnis pembangunan tahap II TamanMakam Pahlawan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Nomor suratnya :64/MNP/TGM/PWS/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006, kemudian KepalaDinas PU memerintahkan Team Panitia Penilaian Pekerjaan sesuai denganNomor surat tugas : 800/005/CK/PWS11/19/XI/2006 tanggal 30 Nopember2006, kemudian Team Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaanpengawasan tekhnis pembangunan tahap II Taman Makam
    Tanggamus sesuai dengan 81Nomor Suratnya : 64/MNP/TGM/PWS/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006.Kemudian Kepala Dinas PU memerintahkan Team Panitia Penilaian Pekerjaansesuai dengan Nomor surat tugas : 800/005/CK/PWS11/19/XI/2006 tanggal 30Nopember 2006, kemudian Team Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaanpekerjaan pengawasan tekhnis pembangunan tahap II Taman Makam PahlawanKab. Tanggamus sesuai dengan Nota Dinas No.: 33/NOTA/Pwsp11/PU/XII/2006tanggal 4 Desember 2006 yg ditanda tangani oleh Ir.
    Agung Jaya Teknik ternyata juga tidak memiliki kualifikasi teknisuntuk mengerjakan proyek Taman Makam Pahlawan tahap Il, tetapi dalam 141 laporan evaluasi hasil lelang di sebutkan beberapa pengalaman kerja dankualifikasi Tekhnis yang dimiliki CV. Agung Jaya Teknik padahal pengalamankerja maupun kualifikasi teknis tersbut tidak terdapat dalam dokumenpenawaran yang diajukan oleh Cv. Agung jaya teknik.e Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Mulyadi, ST.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 64/PID.B/2015/PN DPU
Tanggal 9 Juli 2015 — - MAMAN Als. MAMAN SANTRA
88 — 44
  • perijinan hutan dan hasil hutan dan tandalegalitas serta monitoring penerimaan Negara di Sektor Kehutanan;Bahwa ahli telah memiliki sertifikat sebagai Wasganis PHPL (PengawasTenaga Tehnis Pengelola Hutan Produksi Lestari);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benarketerangan saksi di BAP Penyidik;Bahwa kapasitas saksi sebagai ahli karena saksi memiliki sertifikasisebagai wasganis PHPL (Pengawas Tenaga Tekhnis
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 22-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Clp
Tanggal 25 Januari 2017 — 1.Broto manik moyo bin sagi eko Mulyawan 2.Hery Priyono Bin Sapar. 3.Subki Bin Toha. 4.Arif Supriyadi Bin Sakam 5.Paidi Bin Mulyadi
87 — 19
  • disiapkan 4 (empat) tabung gas LPG kosong ukuran 12(dua belas) Kg, setelah itu masingmasing dipasang regulator ketabungtersebut, selanjutnya stop kran yang ada pada tangki timbun dibuka danlangsung mengisi sendiri kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu keran ditutupkembali dan regulator dilepas, selanjutnya dilakukan penimbangan denganalat ukur timbangan manual yakni berupa timbangan duduk dan timbangangantung yang kedua bentuk alat ukur tersebut bukan alat ukur yang ditetapkandan memenuhi syarat tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
LUKMAN bertindak untuk dan atas nama PT RAYUSI UTAMA
Tergugat:
1.Cq Gubenur Provinsi Aceh
2.Cq Bupati Kabupaten Aceh Singkil
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil
90 — 12
  • Inwandi, karena Penggugat tidak mengetahuibagaimana tekhnis pembangunan tersebut, Penggugat menyuruh Saksiuntuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari Sdr.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Bukti T 910.Bukti T 1011.Bukti T 11Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 2003 tentangpetunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS, (fotokopi darifOtOKOPI) 5 2+ nnn nnn nae nnn nn nee en nnn nec ne onKeputusan Kepala BKN No.14 tahun 2003 tentangpetunjuk tekhnis pemberhentian dan pemberhentianpension PNS serta janda/duda sebagai pelaksanaantentang wewenang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS, (fotokopi dari fotokopi) ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-09-2007 — Upload : 14-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127K/PID/2005
Tanggal 27 September 2007 — Ir. JOHANNES NAPITUPULU
134 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1127 K/Pid/2005pada tanggal 11 Februari 2002 sesuai Kontrak No.10/Pemb/TK/II/2002 dan Surat Perintah Kerja ditandatangani tanggal 8 Februari2002 sedangkan ijin prinsip dari DPRD belum ada pada waktu itusehingga dasar dan petunjuk tekhnis (operasional) pekerjaan proyekini dikerjakan tanpa dasar hukum apapun, baik bestek yang teruraikandalam perjanjian pemborongan maupun bestek gambar.Bahwa Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
ADI PURNOMO, DKK
Tergugat:
PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
84 — 17
  • tanpa adanya peringatan dan atau pemberiansanksi oleh Tergugat memerintahkan Para Tergugat,Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalilyang tidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karenafaktanya Para Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,obermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari TergugatBahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Para Penggugatmengalami hal tekhnis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 6 Januari 2020 — Penggugat:
1.MUNAWIR
2.UCI ARSO
3.ANASIRWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KIWU KABUPATEN DOMPU
137 — 52
  • DEDI YANTO/ObjekSengketa, yang diterbitkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu yangsemestinya adalah tanggal 25 September 2019 bukan tanggal 25 agustus2019 adalah murni kekeliruan tekhnis panitia dalam pengetikan dan ataumenulis bulan; sebagaimana termuat dalam berita acara penetapan calonKepala Desa Kiwu yang berhak dipilin tanggal 25 September 2019sebagai dasar penerbitan surat keputusan/objek sengketa;dan kalau diperhatikan secara seksama dalam frasa menimbang huruf adalam Surat Keputusan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 342/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk
Tanggal 10 Agustus 2016 — SYAHRIL Bin SATAR
397 — 7
  • SYAHRIL Bin SATAR yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa SYAHRIL Bin SATARsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksuddalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 13 /PDT/2019/PT. MTR.
Tanggal 13 Maret 2019 — 1. H. M. IZZUL ISLAM,dk sebagai Para Pembanding M E L A W A N 1. IR. TEDY YUSALDI selaku Direktur PT. De Bale Property, dk, sebagai Para Terbanding
65 — 37
  • Izzat Husain, mengingat TERGUGAT IlREKONVENSI sangat memahami kondisi daerah dimaksud,sehingga pada saat itu PENGGUGAT REKONVENSI menyetujuirencana pembebasan lahan tersebut, dengan biaya biayapembebasan ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI;Bahwa, FAKTANYA dalam proses pembebasan tersebut seluruhmekanisme dan tekhnis pembebasan, termasuk penunjukan NotarisHalaman 42 dari 54 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.MTRBambang Gede. S.H., seluruhnya dilakukan oleh TERGUGAT IlREKONVENSI dan Sdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
77 — 12
  • Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam(Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 pada DinasPengairan Aceh No. 029.48/IALHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang didalamlampirannya menyebutkan bahwa volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe AlasDesa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (BencanaAlam) sudah diselesaikan 100% oleh Penggugat dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yangbelum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 11/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU Diwakili Oleh : ANDI WALINGA ,SH
Terbanding/Terdakwa : ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU
113 — 73
  • Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,Itu Semua Sesuai Dengan Arahan Kepala BidangFispra,Selaku Penanggung Jawab Langsung/PPTK(Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa Dalam MengurusKontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalar dan UD AZMANTravel,Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku Pejabat Pengadaan,Tidak PernahBertemu Dengan Pemilik UD Azman Travel,Dan Hanya MengerjakanSesuai Arahan Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda TakalarSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
    AQuo beberapa pejabatyang berwenanglah yang mengatur sedemikian rupa,mulai dari ProsesPembuatan Kontrak Yang Diarahkan Langsung Oleh Kepala BidangSelaku PPTK Kepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh Tim PHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu pula dengan Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan Yang Ditanda Tangani MasingMasing oleh KepalaBadan/Dinas Bappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis