Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli) ;3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 (asli) ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli);2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 :3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 :4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Administrasi Pemerintahan), saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangan dan Logam yang juga selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO (mewakili KepalaDinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda),Hal 13 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sby14SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf DisperindagKabupaten Magetan.

MM dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetapmemproses pencairan dana kepada dua orang yang seolaholah mengaku sebagaipemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dantelah dicairkan dana kepada :e Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp.4.143 M dengan harga permeteradalah Rp.120.700, (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalahRp.500.060.000

SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan), saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi (Kabag.Administrasi Pemerintahan), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangandan Logam yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda),SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf Disperindag Kabupaten Magetan.Hasil rapat memutuskan pengadaan lahan untuk kawasan Industri hasil tembakau (rokok)menggunakan bantuan

MM dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetapmemproses pencairan dana kepada dua orang yang seolaholah mengaku sebagaipemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dantelah dicairkan dana kepada :e Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp.4.143 M dengan harga permeteradalah Rp.120.700, (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalahHal 45 dr 381

pelaksana kegiatan saranamaupun prasarana klaster industri berupapembuatan study kelayakan Rp. 900.000,;c Honor tim tekhnis pendukung pelaksanaanpengadaan lahan kawasan industri hasiltembakau Rp. 38.000.000, ;d Honor Panitia Pengadaan tanah ( P2T) KabMagetan Rp. 21.500.000 ;e Bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam DPA SKPD DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut diatas yaitu dalam rangka penyediaansarana maupun prasarana kalster industry dengan

pada tanggal23 Juli 2014 yang masingmasing dibuat didepan Notaris FARIDAHHANUM,S.H.Bahwa ketidak mampuan saksi OKTAVIA SIHOMBING melaksanakan pekerjaandimaksud dikarenakan orang yang semestinya bertindak untuk mengawasi,melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik kepadasaksi OKTAVIA SIHOMBING selaku pelaksana pekerjaan maupun kepada saksiHalaman 19 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN MdnHERIANTO, SE. selaku PPK yaitu saksi JHON LEONARD SIAHAAN,ST. selakustaf tekhnis

GENDAKE selakuKonsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.

SITOHANG, SH. maka saksiHARDIANTO bertempat di Asrama Haji Medan telah memberikan uangsebesar Rp. 60.000.000 kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTYARMALINA, SE. yang kemudian masingmasing dibagikan kepada :1.2.Besaksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000,saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

GENDAKE selakuKonsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudHalaman 41 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.

maka saksiHARDIANTO bertempat di Asrama Haji Medan telah memberikan uangsebesar Rp. 60.000.000 kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTYARMALINA, SE. yang kemudian masingmasing dibagikan kepada :1) saksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000,2) saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,3) saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,4) saksi MSSAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,5) saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

2Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Nomor:522/1673/Dishut, perihal Pertimbangan Tekhnis

lampirannya Kabupaten kotaberwenang mengeluarkan ijin lokasi, tapi sebelum itu BPN punya peraturanmulai Permen nomor 2 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupatiuntuk menerbitkan ijin lokasi;Bahwa ahli menjelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan Bupati dalammengeluarkan ijin lokasi terkait itu biasanya ada Perda mengenai ijin lokasidalam menjalankan kewenangan menerbit kan ijin lokasi tapi sebenarnyamaterilnya ada di Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2012 syaratnya harus adapertimbangan dan peilaian tekhnis

tekhnis dari BPN, selain itu pada UU Nomor30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur procedural pemerintah pada pasal 7ayat 2 huruf f memberikan kesempatan masyarakat mendengar aspirasimasyarakat yang berdampak Keputusan itu bersifat wajib;Bahwa ahli menjelaskan jin lokasi di atur ada rezim UU Pemda dan rezim UUAgraria, biasa Pemda membuat Perda tetapi kontennya ada pada UU Agraria,itu merujuk Permen ATR Nomor 29 tahun 1999 ketika 2015 itu merujuk PermenATR 5 tahun 2015 proseduralnya ada disitu dengan

PGPmembereskan terkait dengan yang ada di kantor BKPM itu tapi tidak tahuteksnya ini izin tidak masuk karena boleh jadi juga yang menyebut bahwa inimasih manual;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan syaratsyaratnya, syarat dari ijin lokasiitu, pada manual itu harus ada pertimbangan tekhnis dari BPN dan adapenyataan pada proses ada kewajiban yang tepat untuk memenuhi pasal 7 ayat2 memanggil masyarakat untuk ditanya peralinhan hak masyarakat itu clear apatidak;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan

PGPorang salah kamar itu kasuistis;Bahwa ahli menjelaskan untuk upaya administrasi sejak pihak merasa dirugikansehingga mengetahui dari keputusan karena itu bukan bagian dari keputusansehingga melakukan upaya keberatan;Bahwa ahli menjelaskan upaya administrasi bagaimana suatu keberatandiajukan tapi tenggang waktu ditentukan Undangundang administrasipemerintah sudah lewat konsekwensinya itu tekhnis administrasi pemerintahan,sehingga pemerintah bisa menjelaskan dalam jawaban keberatan sehinggadapat

(dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) PenyediaanJasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontaloTA. 2011 serta saksisUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan KotaGorontaloTA. 2010 dan TA. 2011.Pada tanggal01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010

(Dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selakuKepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP)Kota GorontaloTA. 2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor

Tata cara verifikasi tekhnis;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwaprosedur pengajuan IUPHKm meliputi:1. Pengajuan permohonan kepada Menteri;2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi;3. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, Direktur Jenderalmenyatakan persyaratan administrasi lengkap dan memerintahkan kepalaUPT untuk melakukan verifikasi teknis.4. Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi;5.

dalam pembuktian para pihak tidak adapertentangan terkait prosedur sebagaimana dimaksud peraturan di atas dantidak ada juga bukti untuk itu, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.hal yang tidak dipermasalahakan para pihak adalah bukan sengketa dankarenanya tidak perlu dipertimbangkan, tetapi setidaknya dalam konsideranmenimbang objek sengketa 2 diketahui bahwa Gapoktan Naga Jaya telahmengajukan IUPHkm dan telah dilakukan verifikasi tekhnis

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

No. 29 K/Pid.Sus/2016Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

Dan dalam hal ini Dinas Energidan Sumber Mineral Kabupaten Batang Hari sebagai Satuan KerjaHalaman 26 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBIPerangkat Daerah Tekhnis bidang Pertambangan, juga telahmelakukan pemberitahuan dan teguran melalui surat berkenandengan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi Penggugat.Faktanya, pelunasan iuran tetap tersebut dibayarkan Penggugatpada tanggal 16 September 2014 setelah terbitnya ObjekGugatan.

jangka wakyu IUP Eksplorasiadalah selama 7 Tahun ;Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukanbahwa IUP Eksplorasi itu beberapa tahap kegiatan, tahap kegiatanpenyelidikan umum, tahap kegiatan eksplorasi, tahap kegiatan studykelayakan, dari beberapa tahap kegiatan itu bisa dilakukan perpanjanganBahwa dalam UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 mengatursedemikian rupa persyaratanpersyaratanyangharusdilengkapiolehoemohonuntuk =mendapatkan izinpertambangan antara lain persyaratan administrasi, tekhnis

perusahaan yang akan mengerjakankontrak payung tersebut melalui system e procurement (system pengadaanbarang dan jasa secara electronic) dimana kontra payung diumumkan disitus resmi eprocurement serta di media massa lainnya, perusahaan yangberminat dapat mendaftar melalui elektronik dan bagi perusahaan yangmemenuhi syarat akan diundang untuk memasukkan penawaran dengancara elektronik serta penawaran secara fisik dengan system 2 sampul,yaitu:e Penawaran sampul 1 yang berisi data administrasi dan tekhnis

GORRY SANURI terdakwa juga telah menjelaskanmengani tekhnis proyek Kontrak Payung Perbaikan Jalan Aspal dan JalanBeton di Lokasi SP/SPU dan Perkantoran/Perumahan Field Jatibarangperiode 20132014 tersebut;Bahwa H. GORRY SANURI mengerjakan proyek Pembetonan PerbaikanJalan TrisiTugu senilai Rp. 1.3826.873.800,, proyek perbaikan jalan lokasiTL SPWLU di Cemara senilai Rp. 370.139.000, sehingga barumengerjakan sekitar Rp. 1,5 Milyar dan berjalan lancar;Bahwa H.

dimana terdakwa sama sekali tidak pernah mengawasi danmengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan walaupunterdakwa ditunjuk kemudian sebagai PPK setelah proyek pembangunantelah dilaksanakan namun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwaterhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terdapat kekurangandan kesalahan sehingga diwajibkan kepada pihak kedua yakni saksi Drs.Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap beberapakomponen strukturnya agar dapat memenuhi persyaratan tekhnis

Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.34mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan walaupunterdakwa ditunjuk kemudian sebagai PPK setelah proyek pembangunantelah dilaksanakan namun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwaterhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terdapat kekurangandan kesalahan sehingga diwajibkan kepada pihak kedua yakni saksi Drs.Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap beberapakomponen strukturnya agar dapat memenuhi persyaratan tekhnis yangberlaku

Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang

CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnyaBahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja dan

Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.

Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi

Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.

tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis

Tersangka kalau di temukan atau katakanlah terdapat alatbukti yang mencukupi yang mendasari penyidik untuk menetapkanTersangka, itu merupakah kewenangan Penyidik, kita tidak bisa mengukurlama atau cepat;Bahwa kalau dipisahkan berarti penegasannya ada pada pemberkasannya,yaitu pemisahan berkasa perkaranya, tetapi untuk tetapi konfirmasipembuktian atau konfrmasi status Tersangkanya semua tergantung padafakta penyidikan itu, jadi pemisahan pemberkasan perkara itu menurut padaalasan alasan yang bersifat tekhnis

yang lain menyatakan kalau proyek iturekayasa, logika pembuktian pidana itu menunjuk pada perbuatan yangsifatnya materiil, jadi dimensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapiada cara memperoleh alat bukti yang diatur misalnya alat bukti forensik, ituada Perkap yang mengatur tahapantahapannya, atau autopsi, ketikaprosedurnya dilanggar maka alat bukti itu menjadi tidak valid;Bahwa tiaptiap orang yang diperiksa itu berdiri diatasnya prosespembuktian yang di pisah, itu sudah menjadi bagian dari tekhnis

Selayar T.A. 2014;

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;

- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.

penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;

- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;

- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Aji kepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBN-P 2010 Kota Pekalongan ; 15. Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ; ----16. Rekening koran Bank BRI nomor rekening 3690-01-015857-53-3 atas nama Kelompok Ternak Lembu Aji ; --------------------------------17.

Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut : Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman

Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut :Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan