Ditemukan 6228 data
Terbanding/Terdakwa : SAINAL SAID
136 — 59
PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukanbersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Baratdan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahansudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibitkelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatanpembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksipetani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidaktercapai sesuai Petunjuk Tekhnis
Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pengembanmgan = danPengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan ProvinsiSulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Tekhnis Bab III yaitu :Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKS1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke8 yaitu memiliki statusyang Jelas dan tidak dalam sengketa2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitukepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Haf.
Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pengembanmgan = danPengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan ProvinsiSulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Tekhnis Bab III yaitu :1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke8 yaitu memiliki statusyang Jjelas dan tidak dalam sengketa2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitukepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Haf.
CV. TIRTA AGUNG Diwakili Oleh LENNY MAYASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
178 — 217
konstruksi mulai dariperencanaan pengadaan, tanggung jawab para pihak, proses pengadaanbarang/jasa sampai dengan metode evaluasi kemudian jenisjenis kontraksemuanya ada disini, tahapan proses juga dapat dilihat disini kalau tahapanproses secara detail ahli tidak hafal hanya saja proses pengadaan barang/jasadimulai dengan perencanaan pengadaan termasuk pemaketan kemudian jadwalpengadaan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh Pokja hanya sajadokumen perencanaan itu dari PPK seperti spesifikasi tekhnis
itu adalah bahanbahan atau material yang akandigunakan dan penyedia wajib mengikuti spesifikasi tekhnis itu contoh adanamanya beton K350, K250, K150 misal jembatan tersebut akan dilewati olehHalaman 54 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.truck ukuran sedang kemudian PPK minta spesifikasinya K350, ketikamelakukan pengecoran jalan tersebut akan menggunakan besi dan besi ini adalagi ukuranukurannya ada besi 15,10 dan ada lagi ukuranukurannya apabilamenurut PPK konstruksi yang dibutuhkan akan dilewati
trucktruck yangtonasinya cukup besar mungkin menggunakan besi yang ukurannya lebih besaritu yang dikatakan spesifikasi tekhnis;Bahwa daftar personel itu yang akan melaksanakan pekerjaan, tenagatenagakerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut dimintakan sertipikat keterampilankerja atau SKT pelaksanaan pekerjaan jalan, SKT yang mengeluarkannyaadalah LPJK , kalau referensi kerja dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam hal iniPPK , PPK itu pemilik pekerjaan dianggap orang yang memahami pekerjaantersebut
tidak boleh melebihi apa yang ada dalamdokumen dan apa yang tertulis didalam dokumen harus dipatuhi oleh semuapihak;Bahwa apabila Pokja merasa tidak cukup penyedia menyewa dan hanyamelampirkan buktibukti kepemilikannya maka Pokja dapat melakukan on thespot langsung kesumber dan itu yang dinamakan klarifikasi;Bahwa metode pelaksanaan KAK wajib diupload oleh PPK karena KAK itugambaran umum apaapa saja yang akan dikerjakan, PPK ini punya ID danPasword juga untuk mengupload KAK kemudian spesifikasi tekhnis
, kemudiangambar gambar, apabila KAK tidak diupload tidak dapat diumumkan karenaPPK tidak dapat mengklik tahapan berikutnya dan sistem akan selalu memintakarena masih ada yang belum di upload;Bahwa terkait metode pelaksanaan pekerjaan ini memang adaunsursubyektifnya karena secara tekhnis detail pun tidak diuraikan sehingga itu unsursubyektif tergantung siapa yang menilai karena disitu intinya memberikangambaran kemampuan sipenyedia untuk melaksanakan pekerjaan dari awalhingga akhir nah sampai sejauh
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
HERKAN AMANDI alias UJANG alias UCU bin RAJIMAN
44 — 4
Manager Tekhnis I. EVI Prasetyoningtyas,ST NIP. 19780609 200501 2 002 dengan hasil pengujian sebagaiberikut : 4(empat) kantong plastik klip transparan dengan berat netto 0,3098 (nolkoma tida nol sembilan delapan) gram mengandung Metafetamin Positif(+) (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).
Manager Tekhnis I.
Manager Tekhnis .
40 — 10
Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) , 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Riau cq. Pemerintah Kota Pekanbaru cq. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Pekanbaru , 3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Republik Indonesia cq. Rektor Universitas Riau (UNRI)
44 — 13
Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum , yang menegaskan bahwa :Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpapersetujuan dari Pihak Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat: Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan olehPenggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telahditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan
18 — 17
dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
YUSUF MUSTAKIM, S.H
Tergugat:
USMAN BAHRUN
Turut Tergugat:
1.DEDI ISWANTO
2.MUSLIM
3.PAK RIKO
109 — 28
Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku PedomanHalaman I dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN DpuTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskanbahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belummemberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIANTO ALS.YANTO BIN IDRIS MUNAP
108 — 55
. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );
- 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);
- 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.
.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.
Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar OperasionalProsedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranyamengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis;Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. GunBin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als.
YantoBin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) KepalaKantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu padaKeputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis telahmenyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT.
POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );16) 1 (Satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.
POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA (persero) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.
Berdasarkan Keputusan DireksiNo.KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik ditingkat pelaksana tekhnis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajibanmelakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukanlangsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta menjaga danmematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesarRp.650.000.000,00, (enam ratus lima puluh juga rupiah).
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
113 — 66
REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016
29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September
30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (SELANTIGA
36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
37. 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
38. 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
39. 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGAKegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016
73. 1 (satu) bundel asli Rancangan Anggaran Biaya kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)
74. 1 (satu) bundel asli Detail Engineering Design (DED) kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsariEXCEL yang bernama RAB Enggano Ver4.0_Master.
88. 1 (satu) Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)
89. 1 (satu) Odner Dokumen LS Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)
90. 5 (buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis
Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh
Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;1 (satu) buku
Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice
53 — 21
Fajar Mentaya Abadi karena saksi tidak pernahmengetahuinya.Bahwa selaku Kadis Pertambangan Prov Kalteng saksi tidak pernah dimintaGubernur Kalteng untuk memberikan pertimbangan tekhnis PT.
FajarMentaya Abadi menurut saksi surat rekomendasi tersebut diduga tidak benarkarena saksi tidak pernah memberikan pertimbangan tekhnis dalam rangkarekomendasi Gubernur untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatanEkploitasi PT. Fajar Mentaya Abadi (FMA).Bahwa surat rekomendasi permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untukkegiatan eksploitasi a.n. PT.
2011 perihal sarana / pertimbangan tekhnis larangan pemberian ijinlokasi pada kawasan APL.Cara membaca penomeran dari surat gubernur Kalteng nomor : 540/431/EKtanggal 12 April 2011 adalah :a.
perihal sarana / pertimbangan tekhnis larangan pemberian ijinlokasi pada kawasan APL;44Bahwa cara membaca penomeran dari surat gubernur Kalteng nomor: 540/431/EK tanggal 12 April 2011 adalah :Untuk angka 540 menunjukan bahwa surat tersebut terkait bidangpertambangan;.
YULIAN TARUNA, M.Si Bin T.L.SERA sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi KalimantanTengah sejak tahun 2009 sekarang, bahwa saksi tidak pernah dimintaGubernur Kalteng untuk memberikan pertimbangan tekhnis PT.
SYAHRUN NASUTION
Tergugat:
1.PT. PANGERAN BETON NUSANTARA
2.M. YUSUF. S
3.CV. SURYA LANGGENG PERKASA
4.PANGLONG BHINEKA MAKMUR
5.PANGLONG BAHAGIA
38 — 16
serta Suratsurat yang terlampir dalamberkas perkara tersebut;Telah membaca penetapan hari persidangan pertama dalam perkaratersebut;Telah membaca Berita Acara Persidangan, tanggal 4 April 2019 ,tanggal 11 April 2019 , 4 Oktober 2017, tanggal 25 April 2019 ,Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan berikutnya tanggal2 Mei 2019 Penggugat tidak hadir dipersidangan maka demi untukmemberikan kepastian hukum penyelesaian perkara yang cepat, sederhanadan biaya ringan, dan dengan berdasarkan biaya tekhnis
89 — 28
Penggugat yangmempermasalahkan objek sengketa berkaitan dengan Izin Bupati Bekasi danlampiran peta teknis bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (cq.Pengadilan Negeri Bekasi) melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) yang mana dalam perkara aquo Penggugat telah menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima dan telah berkekuatanhukum tetap, berkaitan gugatan Penggugat mempermasalahkan Surat KeputusanTergugat (Surat Keputusan zin Lokasi dan peta tekhnis
oleh Tergugat , Namun dalam dalil Penggugat tidak pernahdicantumkan dimana letak koreksi peta tekhnis tersebut dilakukan dan oleh siapayang melakukan koreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek sengketayang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel).3.
Bahwa Tergugat Il mengirimkan surat tertanggal 3 Juni 2012 kepadaPenggugat dalam rangka melakukan koordinasi mengenai batas izin lokasiagar tidak terjadi tumpang tindih izin lokasi antara milik Penggugat denganTergugat II berdasarkan pertimbangan tekhnis aspek tata guna tanah dariBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi seluas 4 Hektarsehingga apa yang dilakukan Tergugat Il merupakan itikad baik dalamrangka menghindari kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat IIdilapangan;.
Bukti TIl8 adalah fotocopy Surat Dinas Bina Marga dan PengelolaanSumber Daya Air Perihal Advis Tekhnis Peil Banjir dan saluran pembuangnomor: 611.31/1034/DBMPSDA tanggal 27 April 2012, sesuai dengan asii;. Bukti TIl9 adalah fotocopy Surat dari Asisten Pemerintahan & KesraNomor 469.1/65.1/65.A/Adm,Tapem tanggal 1 Maret 2013 perihal ProsesPenyelesaian Site Plan dan Surat IMB PT.
Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur;Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa Penggugatsendiri mengakui adanya koreksi terhadap lampiran peta tekhnis olehTergugat I, namun~ dalam dalil Penggugat tidak pernah dicantumkandimana letak koreksi peta tekhnis tersebut dilakukan dan oleh siapa yangmelakukan koreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek sengketayang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa dalil eksepsiTergugat II tidaklah cukup alasan
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan bahwa Denganmempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi, lokasikepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang adapengguna barang/jasa bersama dengan panitia terlebin dahulu harusmenetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocokdengan barang/jasa yang bersangkutan, meliputi : metode pengadaanpengadaan, sistem penyampaian penawaran, evaluasi penawaran dansistem kontrak pengadaan yang akan digunakan ;Bahwa berdasarkan BAB angka 7 butir f Petunjuk Tekhnis
;Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan HutanDesa Saliguma seluas 250 Ha telah diganti dengan penanaman Menau yangpenanamannya dilaksanakan secara tradisonal yaitu berdasarkan kebiasaanmasyarakat di sekitar lokasi tanam karena petunjuk tekhnis secaratertulis/Petunjuk operasional dan Spesifikasi Teknis pekerjaan tidak pernahdiserahkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada petugas lapangan yangtelah ditunjuk oleh Terdakwa Sdr.
mengadakan ikatanapabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untukkegiatan/proyek bersangkutan" ;Terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyediaan bibit sampaipenanaman pada bulan Maret tahun 2003 untuk Desa Mongonpoula danDesa Sotboyak seluas 225 ha telah selesai dilaksanakan pada bulan April2003 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada disertai denganpetunjuk teknis, petunjuk operasional atau spesifikasi tekhnis
pekerjaan penanaman 250 Ha, Rotan Manau didalam kawasan hutan, penanaman 250 Ha rotan manau di luar kawasanhutan, penghijauan pantai berupa penanaman 1 Ha Bakau dan penanaman50 Ha Cemara Laut di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan HutanDesa Saliguma Siberut Selatan seluas 250 Ha telah diganti denganpenanaman Manau yang penanamannya dilaksanakan secara tradisonalyaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam karenapetunjuk tekhnis
RAHMAT HARFI WIRAYANU, SH.
Terdakwa:
TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR Alm
31 — 29
kotor8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuhkoma lima nol) gram atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKUMUHAMMAD NUR (Alm).w Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas namaTENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat padahari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib olehStaf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahuioleh Manajer Tekhnis
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas namaTENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat padahari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib olehStaf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahuioleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengankesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif MetAmphetamin.
kotor 8,24 (delapan koma duaempat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atasnama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm).w Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas namaTENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dari BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hariSelasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh StafPengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahui olehManajer Tekhnis
33 — 3
Manager Tekhnis I Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Pontianak.
Manager Tekhnis IBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diperoleh hasil , dengankesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 ( satu) kantong plastiktransparan berisi serbuk kristal shabu dengan, netto 0,0704 gram teridentifikasiMetamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 2 dua) kantong transparan dimana (satu) kantong berisi 3 (tiga) klip plastikberisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu
MUSTAFA dan terdakwa ABDUL FARID BinSENINGRAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan ataumengangkut Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang didapatkan di Persidangan,terbukti bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pom Pontianak nomor :LP273/N/PLPol/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Dra.Ketut Ayu Sarwetini, Apt..Manager Tekhnis I Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Pontianak diperoleh hasil , dengan kesimpulan sebagai
76 — 33
., MM. sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubdit Penyidikan pada Direktorat JenderalImigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (KEMENKUMHAM RI), yangmemiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dankoordinasikebijakan, pembinaan dan bimbingan tekhnis di bidang penyidikan tindak17pidana keimigrasian, penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian sertapelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian.e Bahwa saksi ahli tidak mengenal tersangka atas nama YAN XIANGWU,HUANG MINGJIU, CHANG ZHANAO
keterangan kepada penyidik Kantor Imigrasi Kelas Pangkalpinang.e Bahwa saksi ahli menerangkan secara garis besar berdasarkan PeraturanDirektur Jenderal Imigrasi Nomor : F 434.12.01.10 Tahun 2006 tentangBentuk, Ukuran, Redaksi,Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa, bahwaVisa Republik Indonesia dengan Indeks Visa B211 adalah Visa Kunjungan.e Bahwa Saksi ahli menerangkan secara garis besar Berdasarkan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis
perusahaan di Indonesia, calontenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja, meneruskanperjalanan ke negara lain, dan bergabung dengan alat angkut yang beradadi wilayah Indonesia..e Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa seorang Warga Negara Asingpemegang Izin Kunjungan dengan Indeks Visa B211 tidak boleh melakukanperbaikan Kapal serta mengajarkan ABK Kapal Indonesia tentang tata carapengoperasian Kapal kerena di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis
izintinggalnya atas permintaan dari Wiratsongko ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bambang Catur SH MMdipersidangan diketahui Visa dengan Indeks Visa B211 seperti yang dikeluarkankepada para terdakwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ImigrasiNomor :F434.1Z.01.10 tahun 2006 adalah bentuk Visa Kunjungan budaya ;Menimbang, bahwa saksi ahli juga menerangkan secara garis besarberdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik33Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis
231 — 116
Bahwa pada bulan Desember 2006 Penggugat karena kondisi alam (Cuaca buruk)dan gangguan tekhnis kapal kargo, terlambat memasukkan alat alat kelengkapansebagaimana yang dikerjakan, hal ini diketahui oleh Penggugat dari suratyang dikirimkan oleh Perusahaan Cargo PT. MITRA INTERTRANS FORWARDINGtertanggal 11 Desember2006 (Bukti P.3) ; 76.
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SALAFUDDIN BIN MAHFUD
302 — 21
vitaminproduk IPI warna merah muda, masingmasing jenis obat terdakwa masukkan kedalam plastik klip sendirisendiri dan tidak terdakwa campur atau tiap plastik klipadalah obat sejenis dan tidak bercampur satu dengan yang lain.Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwd Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan meracik obat denganmenentukan jenis dan jumlah obat, kemudian menjual obat tersebut terdakwatidak pernah menjalani pendidikan farmasi, atau terdakwa bukan sebagaiseorang tenaga tekhnis
Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan meracik obat denganmenentukan jenis dan jumlah obat, kemudian menjual obat tersebut terdakwatidak pernah menjalani pendidikan farmasi, atau terdakwa bukan sebagaiseorang tenaga tekhnis kefarmasian, hal tersebut terdakwa ketahui karena didaerah asal terdakwa banyak orang yang bekerja menjual obat seperti terdakwa,sehingga terdakwa menjual obat tersebut awalnya diberitahu caranya oleh temandari daerah asal terdakwa.
penyakityang ada, kemudian pasien bisa menebus obat ke apotek, dan penggunaan dariobat obat tersebut tersebut harus sesuai dengan petunjuk penggunaan/ petunjukminum dari apoteker/ tenaga farmasi, serta kemasan dari obat tersebut terbungkusdengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar mataharisecara langsung, mulai saat diterima dari apotek hingga penyimpanan oleh pasienpengguna obat itu sendiri; Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasianadalah Apoteker dan tenaga tekhnis
farmasiberupa obat tablet warna kuning, 3 (tiga)butir sediaan farmasi berupa obattablet warna putih; 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip kecil beisi masingmasing 1butir sediaan farmasi berupa obat tablet Cytotec;. 1 (Satu) Hand Phone Merk Samsung Note 8 warna hitam dengannomor 081233548769; 1 (Satu) ATM Bank Mandiri No. 6032 9805 1808 4894; 1 (Satu) buku tabungan Bank Mandiri No Rek 184 00 0230593 4; Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi, dan Terdakwabukan sebagai seorang tenaga tekhnis
obat sejenis dan tidak bercampur satudengan yang lain; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak kurang lebih 1 (Satu)tahun yang lalu hingga sekarang, dan ratarata pendapatan terdakwa setiapbulan dari penjualan obat tersebut adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) kalau sedikit pembeli yang memesan obat kepada terdakwa ratarataterdakwa hanya mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi, dan bukansebagai seorang tenaga tekhnis
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
123 — 68
REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016
29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September
30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 33.932.800.- bulan September
31.1 (satu) bundel Uang Muka 20% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 29.757.200,- dilaksanakan oleh PT.
pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
37. 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
38. 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
39. 1 (satu) buku Bulanan06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
40. 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakonibuku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis
Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh
Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;1 (satu) buku
Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice
72 — 14
Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) , Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Riau cq. Pemerintah Kota Pekanbaru cq. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Pekanbaru , Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Republik Indonesia cq. Rektor Universitas Riau (UNRI)