/Pid.B/2020/PN Jkt.Pstsehingga menuruthemat Majelis, secara mutatis mutandis SMSA 102 bukanlahperaturan yang dapat digunakan secara legitimasi dibawah yurisdiksi hukumIndonesia, dan meskipun Terdakwa sebagai orang yang ditempatkan sebagaiekspatriat di Indonesia, akan tetapi Peraturan SMSA 102 tidak dapat diterapkankarena tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada ruang lingkuppermasalahan terhadap perkara in casu, terdapat titik singgung

yang mana Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melaksanakankewajibannya (fiduciary duty) sebagai Direksi;Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dan meneliti secaraseksama, bahwa permasalahan in casu, sebagaimana benang merah dapatditarik dari membaca surat dakwaan, tuntutan, pembelaan serta replik danduplik kedua belah pihak, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, Majelistelah memperhatikan adanya suatu perbuatan yang bertitik singgung

(ic Tergugat ) dinyatakantidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa dari kenyataan/fakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat kini sedang terjadi singgung antara sengketaperdata/kepemilikan di satu pihak menyangkut tanah berikut S.H.M Nomor2964 atas nama Iskandar Zulkarnain dengan sengketa Tata Usaha Negaramenyangkut sertifikat objek sengketa di lain pihak;"Menimbang, bahwa karena sengketa a quo ternyata lebih cenderungkepada sengketa

Hal inipenting mengingat persoalan nusyuz atau tidaknya seorang isteri berpengaruhterhadap berhak atau tidaknya dia mendapatkan nafkah dari suaminyasebagaimana yang telah Majelis singgung di atas;Menimbang, bahwa terkait nusyusz tidaknya pada kepergian PenggugatRekonvensi ke Batu) Sangkar yang pertama, majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukanPenggugat Rekonvensi yang bernama NAMA SAKSI 2 TERMOHONmenjelaskan bahwa saksi saat itu

Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.

Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelasbahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaan narkotikajenis sabusabu pada diri pelaku adalah

Saya juga sedih kalau saya singgung masalah mas maharHalaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 0119 /Pdt.G/2017/MS.Bnakawin saya sekedar nyicil aja 1.000.000/bIn beliau tersinggung padahal kalauuntuk bantu/meminjamkan uang ke saudara selalu ada bahkan tanpa dimintabeliau sendiri menawarkan bantuan begitu juga saat mengutangkan barangdagangannya terhadap pembeli percaya sajaMertua saya juga bilang ke Ruli dan sangat meyakinkan Ruli bahwa sayabilang ke orangorang masalah saya sudah slama minta cerai

Mendengar hal tersebut, kami menghentikan kegiatanpengukuran yang sedang kami lakukan, kemudian Tersangka sempatberkata kenapa langsung main ukurukur, dan tidak berapa lamakemudian pak Ledo sempat berkata kepada Tersangka dengan katakatajangan singgung saya, jangan sampe keluar yang ada dalam badansaya sambil menepuknepuk dadanya dan sempat juga pak Ledo berkatatorang baku liat, lalu Tersangka pergi kKerumahnya sambil mengatakannanti tunggu disini, disusul dengan perintah KASI Trantib kepada kamisemua

melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung

Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku

Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan

Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur yangberakhir

Eksepsi Kewenangan Absolut.Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Bahwa materi gugatan Penggugat secara susbtansial materipermasalahannya menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, dan menurut tergugat permasalahan ini perlu dibuktikanterlebih dahulu apakah ada hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan tanah dimaksud adalah benar milik penggugat, dengandemikian materi gugatan Penggugat

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok perkara tentang titi singgung antara Penggugat dengan Tergugat I danTergugat II, sebagai berikut:1. Apakah tanah/lahan obyek perkara benar ada, dan bagaimana keadaan obyekperkara tersebut?2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukumdan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian? 3.

Sayid MuhammadRizal Wahyudi yang muncul setelah adanya Sertifikat Hak Milik diterbitkan olehBPN.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang menjadi titiksinggung adalah bukti alas hak/asal usul tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan alas hak/asal usul tanah yang menjadi pembuatan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat dan Tergugat II yang diterbitkan oleh BPN adalah tepat, bukansah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN.Menimbang, bahwa titik singgung pembuktian dalam perkara

Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalahmasalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata denganpersoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat

(videMakalah SENGKETAKEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN HUKUMACARANYA Titik Singgung Kewenangan PTUN dan MK hal1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan TUN) yang dapatdigugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat ;3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KELIRUATAU KABUR (OBSCUUR)Bahwa Gugatan

Tentang Penetapan Calon Walikota dan WakilWalikota Palembang Terpilih Masa Bhakti 20132018 karena tidakmempunyai dasar hukum ;Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada fakta dan alatbukti yang disampaikan oleh para pihak ;Bahwa titik singgung antara Hukum Administrasi dengan Hukum Tata Negarasudah jelas, tetapi terhadap halhal tertentu hukum harus memberikan celahterhadap persoalan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat ;Bahwa untuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bermasalah

Sehingga titik singgung antara kepentinganwarga masyarakat dan pemerintah dalam konteks administrasi senantiasabermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN. Sebagai negarahukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapatdipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang ataubadan hukum perdata.

danproduk formal dari sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalahHalaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BJM.10keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajibanyang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satuAdministrasi Pemerintahan.Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN).Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi pemerintah dengan masyarakat atauwarganya.Sehingga titik singgung

menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung

HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang

Pais dan Mulyani ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah demo ataupun keributanmasalah solokan;Bahwa sewaktu pertemuan di kantor camat di singgung masalahuang Rp. 10 Juta dan waktu itu camat menanyakan tentang uang Rp.10 Juta kuwu (terdakwa) menjawab iya itu uang pribadi saya daritower untuk pembangunan drainase (solokan) ;uang Rp. 10 Juta tersebut benar dari konpensasi tower dan bukan dariTerdakwa;Bahwa selama berada diruang pak camat tersebut tidak ada ditadantangisuratsurat apapun, dan saksi

Dari semua fakta hukum tersebutMajelis Hakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan keperdataan yang harus diselesaikan terlebihMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, dapatdisimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikanatas sebidang tanah, oleh karena itu harus ditetapkan terlebih dahulu ApakahPenggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketamelalui peradilan umum (perkaraPerdata

mengenai kepemilikan/sengketa hak perdatasehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal inimenurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalambidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan);Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakkepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung