Ditemukan 1136 data
ROSMINI
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang
372 — 315
Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa materi permasalahan yang diangkat dalam isi posita gugatan Penggugatsecara substansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek keperdataan dari kepemilikan tanah, sehingga menurut Tergugatmateri gugatan Penggugat bukan merupakan ruang lingkup kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;2.
98 — 24
Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 9Penggugat,Tergugat tanggapi bahwa gugatan obyek harta bersama yangdi maksutkan dalam gugatan penggugat ini sudah di singgung dan diajukan oleh penggugat di pengadilan yang sama dan telah di putus,dipengadilan negeri juga obyek yang sama.dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap/pasti.12.
Pembanding/Penggugat II : LAW AN LIH Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat III : LAUW TJUIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat IV : KWEE HAN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat V : WIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Terbanding/Tergugat I : ALEXANDER HALIM KUSUMA
Terbanding/Tergugat II : PT. CAHAYA GEMILANG INDAH CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS dan PPAT INDRARINI SAWITRI ,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TANGERANG
154 — 278
Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugatdalam gugatannya secara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik paraPenggugat;b. bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan paraPenggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenaiapakah adanya hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan
111 — 40
hak milik atas tanah adalah, seseorang atau badanhukum perdata memiliki bukti formil hak milik atas suatu tanah, hal ini menimbulkan hakkeperdataan atas tanah melalui sertifikat tersebut;Bahwa dengan demikian, sertifikat sebagai suatu KTUN di sisi lain juga merupakan buktiadanya hak keperdataan yaitu hak milik atas tanah, Sehingga jika terjadi sengketaterhadap sertifikat tanah tersebut, maka dapat diadili dan diselesaikan di lingkunganperadilan Negeri, Hal ini tentu sudah menunjukan adanya titik singgung
Terbanding/Tergugat I : FENDY HANDOKO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
74 — 57
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyaHalaman 35 dari 59 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT BTNsecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;b.
JOHN HAMENDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
RIDWAN SUGIANTO
202 — 300
diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapan tertulisyang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan, bersifatindividual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus, dan bersifatfinal yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung
146 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.14.461.000, (empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribuRupiah);Titik singgung antara Gugatan Perdata Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2015/PN.Bks di Pengadilan Bekasi adalah Gugatan Perbuatan MelawanHukum tentang adanya Pembuktian Kepemilikan oleh Pemohon PK dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Termohon PK II dahuluHalaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2017Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi
30 — 20
pemberitahuanterlebin dahulu kepada saya, maka pada hari Senin Tanggal 11 Januari2016 via sms saya minta suami menjemput saya bada Isya di rumahuntuk jalan berdua pakai mobil barunya, suami menyanggupinya.Ditengah hujan gerimis suami menjemput saya, alhamdulillah suamimentraktir saya (Seingat saya pertama dan terakhir selama pernikahankami) makan sate pak Lihan di belakang mesjid Jamik, kemudiandilanjutkan dengan berjalan mengendarai mobil Ssuami menyusuri pantai.Selama dalam perjalanan sedikit saya singgung
90 — 385
Tanah seluas +3,5 Ha yang saudara singgung dimana diatasnyaada bangunan pemerintah / asrama Pemda memang sudahsepantasnya tidak perlu diadakan pembebasan karena tanahtersebut adalah tanah negara bebas dan tidak ada buktibuktiusaha masyarakat di atasnya.Tanah tersebut ditunjuk oleh Bupati Kdh. Tk. Il Kupang untuk dan atasnama Pemda Tk. Il Kupang, bukan oleh keluarga BertholomeusKonay;9.
RANNY KUSUMAWARDHANI, SE., MM.
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
316 — 213
datayang diterima dan diakui eksistensinya oleh negara adalah data yang dimaksudoleh objek sengketa;Menimabang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah yangdisengketakan para pihak termasuk kedalam pengertian "sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara", adalah sebagai berikut:Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUNJKT.Menimbang, bahwa pada sengketa yang objeknya berupa PenerimaanPerubahan Data Yayasan dan/atau perusahaan yang diterbitkan olehMenkumham mempunyai titik singgung
65 — 30
yang menyatakanBahwa penerbitan sertipikat tersebut termasuk cacat hukum administrasikarena saat penerbitannya terdapat kesalahan prosedur ... dst,Bahwa, dalil PARA Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kesalahanprosedur dalam penerbitan sertipikat tanah, maka yang berwenangHalaman 56 dari 118 Halaman Putusan Nomor : 29/PDT/2018/PT.KPGmenilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan PengadilanNegeri.Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang beririsan ataumempunyai 2 (dua) titik singgung
Bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai 2 (dua)titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yang masukdalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
99 — 92
sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), karena gugatan yang demikian dalam praktek beracara dapatdibenarkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan ParaTerbanding semula Para Penggugat, lebin tepat diartikan sebagai suatugugatan wanprestasi Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap ParaHalaman 46 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMRTerbanding semula Para Penggugat dari pada gugatan perbuatan melawanhukum oleh penguasa yang mempunyai titik singgung
MUHAMMAD ARIF ANGGODA USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Intervensi:
JANNES TANISIWA
248 — 570
Dengan demikian, karena Gugatan Penggugatmengandung Titik Singgung Wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara Dengan Peradilan Umum, karena Gugatan Penggugatmerupakan Masalah Perdata yang harus diajukan lebih dahuluke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa sebenarnyapemilik dari Tanah Dati Anggoda Usman tersebut.
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
113 — 28
dari pendapat dan pendirianMajelis Hakim tersebut di atas, jika Saja perbuatan melawan hukum yangdimaksud Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang berupa serangkaian tindakan pendudukan, penguasaan,penggunaan, pengelolaan dan sebagainya atas lahan/tanah obyeksengketa secara berkesinambungan dan teruS menerus yang nyatanyata dapat menghalangi Penggugat dalam menikmati secara leluasahak atas tanahnya tersebut maka secara kapasitas Penggugatmemilikinya sebagaimana telah Majelis Hakim singgung
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan sebagian Pekerjaan oleh Tergugat kepada perusahaan lainselaku. perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (perusahaanOutsourcing) tersebut dalam perjanjian pemborongan pekerjaan (Bukti T6,Bukti T71, Bukti T135, Bukti T256) yang didalam Gugatan Penggugatperjanjian tersebut justru tidak di singgung....2 Bahwa jika buktibukti tersebut yang menjadi landasan Judex Jurismenimbang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh harusdibatalkan, maka ini merupakan keliruan yang nyata dimana Judex
109 — 44
Bahwa tanpa bermaksud memasuki pokok perkara, perlulah kami singgung sedikitagar menjadi jelas, kalau Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkaraini, yakni sejak tahun 1988 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 luas 6.270 M2Halaman 43 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.a/n Budi Harsono (suami Penggugat) telah habis/berakhir dan langsung dikuasainegara, BUKAN dipecah sebagaimana didalilkan Penggugat.3.
161 — 80
Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agamadi bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan warisyang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya permasalahanmengenai titik singgung kKewenangan mengadili Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang
114 — 148
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 2 point 4 sampai dengan halaman 3 point 7 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasamilik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah dijual kepadaTan Mei Lan dll.
63 — 31
Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, sehingga harus dikesampingkan dalammempertimbangkan keputusan ini dan juga pada petitum point 12 menyatakanbahwa penerbitan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama ParlidunganSiahaan in casu Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah,sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkaraint;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatdiketahui masalah titik singgung
103 — 42
amplop berisiRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per minggu, sekarang sudah menerimaRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu/per khutbah, pertanyannyaadalah dengan kondisi fisik dan gaji yang demikian apakah memungkinkanPenggugat memiliki harta bersama dengan Tergugat seperti yang diterangkanpada posita gugatannya, rasanya sangat mustahil;Bahwa honor Penggugat sebagai penyuluh dibelikan bukubuku yangsekarang berada di rumah yang semestinya itulah harta gono gini, tapiPenggugat tidak pernah singgung