Ditemukan 1136 data
102 — 27
Demikian halnya, Tergugat mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadiliperkara in casu untuk pula dapat menolak dan mengesampingkandalil yang berupa asumsi dari para Penggugat sebagaimanadimaksud.Bahwa selebinnya terhadap dalildalil dari para Penggugat padabagian posita angka 3 halaman 26 sampai dengan halaman 29,Tergugat tidak akan menanggapinya lagi karena hal tersebutmerupakan bagian dari rezim hukum kontrak yang telah Tergugat singgung sebelumnya di dalam angka
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
130 — 160
pertimbangan tersebutdiatas, eksepsi Para Tergugat mengenai antara Posita dan Petitum tidak jelasdan tidak bersesuaian menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukupberalasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terkait eksepsi keenam yaitu tentang Dalil gugatanPara Penguggat mengalami kekaburan (obscuur libel);Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung
103 — 13
uang yangditerima tidak cukup ;Bahwa sebenarnya para camat memang diperintahkan untuk buat SPJ, namun daripada ngarang nanti salah maka lebih baik saksi tidak buat SPJ ;Bahwa reaksi atau tanggapan para camat atas potonganpotongan tersebut pada saatitu tidak ada karena itu merupakan kebijakan Bupati maka para camat tidak beranikarena takut dipecat ;Bahwa atas pemotongan dana tersebut, saksi tidak keberatan (setuju) ;Bahwa saksi pernah mengikuti arahan Bupati di mana beliau dalam arahannyapernah singgung
134 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangtuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali;Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan denganPutusan Judex Facti Tingkat Banding, yang sama sekali tidakmempertimbangkan buktibukti yang merupakan pembuktian hukum yangdiajukan Para Pemohon Kasasi, namun semua itu diabaikan oleh Judex Facti.Oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Facti
TUKRAN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Usep Heriyanto, Dkk
443 — 609
Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, dengan pembatasan tertentu. karena lahirnyaperaturan perundangundangan yang baru dan pembatasan karenayurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknyamenyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili diPeradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitankeputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak atas tanah ataukeputusankeputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungandengan tanah;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
267 — 138
Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu:Halaman 22 dari 138 Halaman Putusan Nomor
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
999 — 1777
Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes Terawan Salahkan Pembeli Masker,Singgung
959 — 615
Ada 12 kriteria yang lain, termasuk putusan pengadilan yang pernahmengukuhkan sebelumnya atau juga karena pendaftaran dibeberapanegara, tadi sudah ahli singgung, yang menjadi perdebatan berapanegara; 10 tapi negaranya kecilkecil atau 3 tetapi negara besar,bagaimana, ukurannya bukan kuantitative tetapi kualitative.
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana telah kami singgung baik dalam Plaidoi maupun padaawal memori ini, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres RI No. 8 Tahun2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintahtidak tepat diterapbkan dalam kasus a quo karena dana proyek ini bersumberpada Mata Anggaran 57 (bantuan sosial pendidikan), dan pengawasannyabukan pada PPK, apalagi pencairan danya sekaligus (bukan pertermynsebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 8 Tahun 2006) ;3) Bahwa tindak pidana koropsi dapat
60 — 36
Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
883 — 276
Namun olehkarena tidak terdapat jumlah yang pasti berdasarkan hasil perhitungan lembagaakuntan publik yang kredibel dan dapat dipedomani perhitungan taksiran barangbarang jaminan dimaksud, maka Mejelis hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat perhitungannya dapat dilakukan pada saat melakukan eksekusi terhadappidana tambahan membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa;Ketiga, bahwa dalam praktek senantiasa dijumpai titik singgung antara ketentuanundangundang tindak pidana korupsi dengan ranah hukum
642 — 495
Kalau murni masalah material substansi yang menjadipokok perselisinan maka Hakim bisa memutuskan untuk kasus ini tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Perdata;Bahwa menurut pendapat Ahli, mensinergikan antara Hukum Perdata denganHukum Administrasi apabila ada titik singgung antara keduanya. Kalau secaraformalistik melihatnya bahwa secara positif apabila Hukum Perdata dibawa keHukum Administrasi tentang tenggang waktu maka tidak dapat di proseskarena telah lewat waktu.
111 — 74
Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNBDGdibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikatobyek sengketa; dBahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak hakkeperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat,yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan
LR 19/D/VIH/52/1974, terhadap sebagian bekastanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreformkepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepadaNegara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaandengan
71 — 17
Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
218 — 126
Prajudisial lafsiong.... makadisitu dikatakan jika terjadi titik singgung pidana dan perdata pada prinsipnyahentikanlah proses meskipun rumusan pidananya tidak tegas mengatakansebaiknya hentikanlah. Tetapi kKemudian dia juga merujuk pada perma, tetapidisitu lakukanlah pertimbangan yang sebaikbaiknya. Jadi pada akhirnya semuaHalaman 82 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1007 — 1620
memang dalam kondisi ada "Perselisihnan Partai politik" baikperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadaphak anggota Partai Politik; pemecatan tanpa alasan yang Jjelas; sertapenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan P3B, namun perselisihantersebut belum diselesaikan melalui mekanisme Pasal 32 UU Parpol, dengandemikian sepanjang tidak ada penyelesaian secara internal melaluiMahkamah Partai maka secara dejure haruslah dianggap tidak terdapatperselisinan;Menimbang, bahwa titik singgung
67 — 42
Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
94 — 17
Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung
89 — 31
Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanHal. 111 dari
110 — 55
DakwaanSubsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaanprimair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsidair