Ditemukan 1158 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dwangsom duangson dianson danggon dingson duanson dwangsoon dwangsoom dwangsome duangsom
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 97/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ANDREA CHRISTIANTO HIU Alias KIMFAT Diwakili Oleh : IYUSTINA, SH., MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : EKO RACHMANSYAH GINDO
Terbanding/Tergugat II : KARIADI GUNAWAN
Terbanding/Tergugat III : JOKO SEBASTIAN, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat IV : EFENDY HIDAJAT, SH.,
Terbanding/Turut Tergugat : DIREKTUR UTAMA BANK PANIN
135 — 60
  • KCU Pontianak/TurutTergugat;Oleh karena gugatan tersebut adalah bersumber dari hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat Il berkenaan dengan transaksi jual beli obyeksengketa, maka Turut Tergugat tidak memiliki tanggung jawab apapun atasakibat sengketa transaksi jual beli tersebut antara Penggugat dengan TergugatIl, oleh karena itu tuntutan terhadap Turut Tergugat baik tuntutan kerugianimmaterial maupun tuntutan dwangson itu tidak memiliki dasar hukum, danKarena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bln
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
123 — 272
  • Bahwa Tergugat menolak Dwangson yang didalilkan olehPenggugat, pada dalam perkara a quo karena gugatan ini tidak berdasarhukum yang bersifat mengadangada, khayalan dan hanya asumsiPenggugat;DALAM REKONPENSI1. Bahwa kiranya apa yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkaradiatas dianggap terulang kembali pada bagian Rekonpensi ini sepanjangmengenai halhal yang analog dan relevan;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 12-11-2012 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 512/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2013 —
2064 — 1425
  • petitum butir 36 halaman 22 Surat Gugatan, ParaPenggugat mendalilkan bahwa karena dikhawatirkan Para Tergugat tidakmau membayar kerugian Penggugat dengan sukarela dan juga tidak maumelakukan pemasangan iklan meminta maaf kepada Para Penggugatmaka cukup beralasan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isiputusan tersebut dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan.Bahwa seluruh dalil/posita maupun petitum Para Penggugat perihal uangpaksa (dwangson
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
ASEP SURYANA. DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA
67 — 19
  • Petitum yang tanpa disertaialasanalasan tentang hal itu layak untuk dinyatakan tidak dapatditerima untuk seluruhnya.Bahwa selain itu, petitum Para Penggugat perihal uang paksa(dwangson/astreinte) tersebut merupakan petitum yang keliru dan tidakmemiliki dasar hukum apapun.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Bkl
Tanggal 12 Agustus 2014 — Pdt.PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO , LAWAN AGUS SUSANTO, dkk
258 — 241
  • 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Bahwa oleh karena itu pula, Penggugat memohon agar Majelis Hakimmenghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat II atau pihak manapunyang sekarang mengusai sertifikat di maksud untuk mengembalikan /menyerahkan sertifikat tanah tersebutkepada Penggugat secara seketika, padasaat Majelis hakim mengucapkan putusan atas perkara a quo;Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar majelis Hakim menghukum paraTergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangson
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skm
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
105 — 52
  • Tentang Uang Paksa (Dwangsom), karena selain Gugatan ParaPenggugat tidak beralasan menurut hukum, juga karena apabilaGugatan Para Penggugat dikabulkan dan Putusan yangbersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (quod non),maka Tuntutan Para Penggugat dapat dieksekusi secara riil, Karenaitu tuntutan yang demikian itu tidak dapat diikuti dengan tuntutantambahan berupa Uang Paksa (Dwangson), bandingkan denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
89 — 23
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson)sebesar Rp.1.000.000/ setiap hari keterlambaan memenuhi keputuan ini;Halaman 13 dari 129 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klik9.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
168 — 184
  • Yahya Harahap, S.H. dalam affidavitnya (vide T68 Dalam Pokok Perkara) juga menyatakan sebagai berikut:Apabila benar secara nyata dan objektif apa yang dituntutdalam gugatan adalah untuk MENGHUKUM Tergugat MEMBAYARSEJUMLAH UANG, permintaan / tuntutan dwangson HARUSHalaman 132 dari 178 hal.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
337 — 244
  • Beberapa barangbarang bergerak kepunyaan TERGUGAT yaituberupa:e 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna Silver dengan Nomor Polisi BA.1974 SF;Menghukum masingmasing PARA TERGUGAT untuk membayar dwangson(uang paksa) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan aquo terhitung sejak putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);Menghukum TURUT TERGUGAT Is/d TURUT TERGUGAT XIl untuk patuhdan tunduk terhadap Putusan Perkara ini;Menyatakan
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 09-06-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 14-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 13 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 22
  • RUMJAH.54Maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cikarang c.q. yangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untukdapat MELETAKKAN SITA JAMINAN terhadap Seluruh Obyek Sengketatersebut di atas.21.Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Lalai didalam melaksanakan Putusan aquo, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk dapat menetapkan uang paksa(dwangson) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000, (Satu JutaRupiah
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
144 — 63
  • Menghukum Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar uang dwangson atasketerlambatan menjalankan putusan hakim sebesar Rp.50.000.000,(Lima puluhjuta)/hari;. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebin dahulu (Uit Voerbaar Bij voraad),walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.m.
    memerintahkan kepada Turut Tergugatuntuk menyerahkan Sertifikat tanah milik Penggugat kelompok sertifikat yang saat inidisimpan oleh Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan secara bebas dan leuasaserta tanpa syarat;Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat tidak pernah memohon secaraterpisah tentang sita jaminan atas tanahtanah Objek Gugatan yang dikuasai olehTergugat, maka terhadap petitum ini patut dan beralasan hukum haruslah dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk membayar uang dwangson
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 23-09-2019 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT.BUMI MUTIARA UTAMA,
Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
2.PT. Graha Property Nusantara,
3.Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kota Bogor,
4.Walikota Kotamadya Bogor
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
2.Lurah Kelurahan Kencana,
Intervensi:
1.Linda
2.Drs. Anwar Aliloedin, MM
3.Sayid Helmy Asyiri pemilik SKTM
4.Musrifah
5.Hariyo Februariyanto WP
6.Ngadiran
7.Sumarno
8.Sukapti
9.Sasmita
10.Samsul Huda, SH
11.Retno Palupi
12.Sukamto
13.Dianti Wardhani, SH.
14.Suyatno
15.Saptono
16.Wiyatmi
17.Hendratmojo Bagus H. Ir. Msc.
18.Ratna Kustinah,SE.
19.PT.BUMI MUTIARA UTAMA,diwakili olehi Direktur M.NASRUDIN ARDIYANSYAH
20.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
21.PT. Graha Property Nusantara,
22.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
23.Walikota Kotamadya Bogor
24.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
25.Lurah Kelurahan Kencana,
245 — 19
  • BuktiAuthentik dan valid , maka apabila Para Tergugat tidak membayar gantikerugian yang telah diderita Penggugat, maka tidaklah berlebinan apabilaPenggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat Il dan atau siapapun yangmendapatkan hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyeksengketa dalam keadaan sempurna dan menyerahkannya kepadaPenggugat, apabila perlu. dilaksanakan dengan bantuan aparat yangberwenang;Bahwa Penggugat mohon pula agar Para Tergugat dan Para TurutTergugat dihukum dengan uang = paksa (Dwangson
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 15-08-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
Hj. ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
74 — 26
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesarRp. 2. 000. 000, (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhiisi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;8.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
225 — 263
  • Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayaruang paksa/dwangson sebesar Rp. 5.000 (limaribu rupiah) perhariatas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan a quo;7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 12-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — YULIUS DAGILAHA, S.H X 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.PA, M.A, dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC, M.T, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,CS
241 — 156
  • pemerintah menilai suatudwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaansunguhsungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukumanuntuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukumandapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa maka dapatdisimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaransejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasayaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudiandilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uangpaksa (dwangson
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
954 — 1018
  • Pengabulan Petitum tentang DWANGSON Bertentangan dengan Hukum 134. Judex Facti mengabulkan permintaan tentang Qdwangsom sebesarRp 100 juta per hari sematamata karena Judex Facti melihat ada itikadtidak baik dari Tergugat dan Tergugat V.135.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
283 — 91
  • pemerintah melaluisuatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaansungguhsungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untukpembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapatdiperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, maka dapat disimpulkanbahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uangkarena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu denganprosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelangeksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa(dwangson
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
178 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 197 ayat 8HIR, barang yang merupakan alat produksi tidak boleh dilakukan penyitaan,sehingga tuntutan Para Penggugat patut ditolak;Bahwa, Pemohon Kasasi dapat menerima Putusan Judex Facti yangmenyatakan tuntutan uang dwangson Para Penggugat tidak dapatdikabulkan, akan tetapi tidak sependapat dengan Pertimbangan HukumMajelis bahwa Putusan Hakim Tergugat membayar sejumlah uang adalahtidak patut menurut hukum, oleh karena seharusnya Majelis menyatakandalam Gugatan Para Penggugat menuntut sejumlah