Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak teroukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

Ahmad Hasantelah memenuhi rukun dan syarat prkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak pula ada halangan untukmenikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangUndang 7tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang UndangNomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenangPengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVII//2010 tanggal 17 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut : Pasal43

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituHalaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0025/Padt.

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan

Keputusan Pengurangan atau Pembatalan STPyang Tidak Benar atas STP PPN Nomor: 00030/107/08/651/10 tanggal 12Februari 2010 Masa Pajak Juli 2008 adalah merupakan surat jawabanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) kepada Wajib Pajak dalamhal ini Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) yang manapermohonan pemberian imbalan bunga yang diajukan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) tersebut ditolak karena tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU KUP, Pasal43

PPN Nomor: 00030/107/08/651/10 tanggal 12Februari 2010 Masa Pajak Juli 2008 yang merupakan surat jawabanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas permohonanpemberian imbalan bunga yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat tidak setujudan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim padahalaman 46 sampai dengan halaman 47, yang menyatakan :bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 27A ayat (2) UU KUP dan Pasal43

diterbitkan juga Keputusan Pengurangan Atau PembatalanSTP Yang Tidak Benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)huruf c UU KUP; sedangkan imbalan bunga diberikan berdasarkan SuratKeputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat KeputusanPenghapusan Sanksi Administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (1) huruf a UU KUP; maka dapat disimpulkan bahwa permohonanTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU KUP, Pasal43

persidanganmengetahui dan hadir serta mengenal saksisaksi pada saat pernikahnyapara Pemohon tersebut, dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwaantara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan pernikahan baikkarena nasab, sepersusuan, dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak teroukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

dilahirkan tersebut adalah anakPemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anaktersebut yaitu saudari Muhammad Daffa Arasha bin Brillian Rifa Aprillianto;Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama MuhammadDaffa Arasha bin Brillian Rifa Aprillianto adalah anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyalhubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43

Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

persidanganmenghadiri bahkan salah satunya merupakan saksi nikahnya padapernikahan tersebut, dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antaraPemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karenanasab, sepersusuan, dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Pct.Menimbang, bahwa faktafakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuanhukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calonistrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akandilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawinmenurut syariat

Para Pemohon di persidangansalah satunya merupakan saksi nikahnya pada pernikahan tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

karuniaNya,dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui;Demikian pula maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:Tit 1 gq my v2 000Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa faktafakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuanhukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calonsuaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43

Fathul Arkan binAshraf Ferdiansyah adalah anak yang dilahirkan dari pasangan Pemohon dan Pemohon Il, maka permohonan ini diajukan dengan kesepakatanPemohon dan Pemohon IIBahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Raditya FathulArkan bin Ashraf Ferdiansyah adalah anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyalhubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43

Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

Indovation And Design Pasal43 ayat (1) butir c point 1 berupa menerima uang, hadiah kompensasi atauapapun bentuknya dari Suppliyer sebagai kesalahan berat ;Bahwa karena Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensitelah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar peraturan perusahaan PT.Indovation And Design Pasal 43 ayat (1) butir c point 1 berupa menerima uang,hadiah kompensasi atau apapun bentuknya dari Suppliyer, maka Penggugatdalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 16

Para Pemohon di persidangansalah satunya merupakan saksi nikahnya pada pernikahan tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43