Ditemukan 1347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlayanan pelawanan pertahanan pertamanan perkawinan eksekutif
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat) LAWAN - ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
187 — 20
  • Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/Sip/1975, tanggal24 Januari 1980, "perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesaidijalankan hanya dapat diajukan dengan mengajukan Gugatan Perdatabiasa oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, hak pakai, hak guna usaha,hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lIainlain", sehinggadengan demikian yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakahgugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat telah didasarkan atas hakhaktersebut diatas atau bukan ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara III Persero Diwakili Oleh : PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
180 — 132
  • Yahya Harahap dalambukunya yang berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta SertaPutusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi; 2017;PT Citra Aditiya Bakti pada halaman 47 yaitu sebagai berikut :Mari kita lanjutkan melihat ketentuan pasal 378 Rv.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4723 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • *'Perlawanan terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, atas dasarbahwa dalam grosse akte hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utangyang pasti dan karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdatabiasa, bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek eks Pasal 224 HIR.Putusan MA RI No. 47.K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998.Putusan MA RI No. 3030 K/PDT/1994 tanggal 30 November 1998.Putusan MA RI No. 641.K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1993.Putusan MA RI No. 2903.K/PDT/1999 tanggal 10 April 2001.Penjelasan
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
122 — 25
  • Bahwa setelah diteliti dari Surat Gugatan Penggugat dimana dari dalilnyaPenggugat halaman 9 adalah tanah objek perkara dimana Tergugat C akanmelakukan lelang paksa maka sesuai dengan ketentuan hukum penggugat harusmengajukan gugatan dalam bentuk perlawanan ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Keberatan mengenai pelelanganseharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangandilaksanakan (No.697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977) ;Salah dengan luas dan batas objek perkara ;Bahwa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM
Terbanding/Penggugat I : Rizky Amelia
Terbanding/Penggugat II : Ratna Juwita
Terbanding/Penggugat III : Siti Rahayu
Terbanding/Penggugat IV : Lukman Prihandika
Terbanding/Penggugat V : Fadhila
Terbanding/Penggugat VI : Hermawan Tjakradiwira
Terbanding/Penggugat VII : Gughi Gumielar SH
Terbanding/Penggugat VIII : Abi Dwi Pramono
Terbanding/Penggugat IX : Iman Sulaiman
Terbanding/Penggugat X : Herrizal Febrian
Terbanding/Penggugat XI : Dinda Fauzia Anindar
Terbanding/Penggugat XII : Adam Radiman
Terbanding/Penggugat XIII : Dino Ayudya Wibowo
Terbanding/Penggugat XIV : Ari Prasetiyo
Terbanding/Penggugat XV : Yuanita Aristona
Terbanding/Penggugat XVI : Febri Reni Sri Wahyuni
Terbanding/Penggugat XVII : Arie Hangga Fitriansyah
Terbanding/Penggugat XVIII : Finno Fuadi Saputro
Terbanding/Penggugat XIX : Dion Alismir Azwin
Terbanding/Penggugat XX : Hernawan Rihadi
Terbanding/Penggugat XXI : Shanty RSB Hutauruk
Terbanding/Penggugat XXII : Anna Indah Sofiyani
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Duta Tunas Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat II : Zakariah
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Turut Tergugat IV : Hanariah SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat V : Siswadji SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Mega Shinta Tjahja Putri SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Jakarta Harmoni
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Syariah
Turut Terbanding/Tergugat II : Dudit Dharmawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat IV : M Arief Rachman
209 — 135
  • pribadiatau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yangmereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karenapenggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernahmenjadi PihakBahwa terhadap sita eksekusi yang telah menimbulkan kerugian bagi pihakketiga dapat diajukan perlawanan dengan mendasarkan pula padaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaiberikut:e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1974 menyatakan:Tentang formalitas pengajuan perlawanan
    terhadap eksekusi yaituharus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusidijalankan).
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT. ALIKA EKAPUTRA Lawan SUPRIYANTO, S.T., Ny. ONG LINDAWATI, HERMAN BUDI PRAYITNO PT. BANK PERMATA CABANG SURABAYA eks PT. BANK BALI, NOTARIS ABDURACHIM, S.H NOTARIS YOVITA DAMAYANTI, S.H NOTARIS LUTFI AFFANDI, S.H., M.Kn
452 — 145
  • perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat jika Pembantah telah memenuhikewajibannya berupa melakukan penjualan obyek bantahan denganTerbantah N melalui penjualan di bawah tangan, namun demikianPembantah mendalilkan jika prosedur penjualan di bawah tangantidak sesuai dengan ketetuan Pasal 20 UndangUndang No. 4 TahunHalaman 266 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah;Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek,perlawanan
    terhadap eksekusi hak tanggungan telah dikenal luassebagai bentuk perlindungan bagi pihakpihak yang merasakeberatan dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dimuka, Majelis Hakim berpendapat bantahan perkara a quo yangdiajukan oleh Pembantah telah memenuhi syarat formal suatubantahan, untuk itu eksepsi Turut Terbantah Ill perihal BantahanPembantah Diajukan Tidak Memenuhi Syarat Formal harusdinyatakan ditolak;.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN BAJAWA Nomor 24/PDT.G/2013/PN.BJW
Tanggal 20 Maret 2014 — Penggugat:
1.Eduardus Djago
2.Martinus Kota
Tergugat:
1.Yoakim Waja
2.David Bai
3.Abraham Raga
126 — 13
  • saksi dalam perkara A quo;

    Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan dibantah oleh Para Terlawan, maka berdasarkan pasal 1865 KuhPerdata Jo pasal 283 Rbg kepada Para Pelawan diwajibkan membuktikan dalil dalil Gugatannya sedangkan kepada Para Terlawan membuktikan dalil dalil bantahannya;

    Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 206 ayat 6 Rbg, menentukan bahwa untuk dapat mengajukan perlawanan

    terhadap eksekusi yang dijalankan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut :

    - Perlawanan datang dari Pihak Ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan Putusan, Juga semua sengketa mengenai upaya upaya paksa yang diperintahkan;

    - Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan perbuatan untuk