Ditemukan 1402 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM
109626
  • menggunakan vertical dryertersebut karena belum ada gabah yang akan di keringkan danhasil padi yang di jual masih basah atau timbangan.Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah petugas dari dinaspertanian tanaman pangan dan holtikultura Proponsi NTBmelakukan survey sebelum dan sesudah penerimaan bantuanalat vertical dryer .kalau dari pengoprasian vertical dryertersebut saksi / kami memperoleh sarung pada saat lebaran.Bahwa apakah ada anggota kelompok tani Sayang Daye Ilpernah menggunakan vertical dryer teresbut
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
9243
  • Kilap Propertindo) dan kini telah sah menjadi milik TERBANDING VI /TERGUGAT VI;Bahwa selanjutnya TERBANDING VI / TERGUGAT VI selaku Pembeli yangberitikad baik melakukan proses balik nama terhadap kepemilikan tanahtersebut di hadapan Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanpa adanya kendalaapapun, sehingga karenanya atas tanah tersebut telah beralin menjadi danterbit kKepemilikanannya atas nama TERBANDING VI / TERGUGAT VI (PT.Kilap Propertindo), tegasnya kepemilikan tanah teresbut telah sah baiksecara fisik
Register : 27-02-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penggugat:
H. M. Yusuf Juma bin H. Juma, DKK
Tergugat:
Hamzah bin H Juma
8838
  • (Enam belas snared Ediribu lima ratus enam puluh satu meter jyMmA BIN SALEH.perseg)).6 P6 Photo Copy Sertfikat Hak Milik nomor Objek tanah 24005 atas nama Hamza tertanggal 05 teresbut dahulu di 79Halaman Desember 2007, surat ukur nomor :6201/ sudiang raya / 2007 tanggal 04Desember 2007 dengan luas 5.036 M?(Lima ribu tiga puluh enam meterpersegi). Ini tidak benar karena objektanah tersebut adalah hartapeninggalan Almarhum H.
    Juma BinSaleh oleh Hamza mengurus untukmenerbitkan sertifikat atas namanyasendiri tanpa sepengetahuan ahli waris teresbut dahulu dikuasai dan digarapoleh Almahrum H.Juma bin Salehsetelah itu diserahkan kepada Hj.Sahalang Binti H.Juma (penggugat 1)untuk menguasaidan menggarap Sampai sekarang 199 Halaman lainnya dan perbuatan tersebut adalahhukum dimenguntungkan dirimelanggar manasendiri danmerugikan ahli waris lainnya adapunpengakuan tergugat 1 Hamza bin H.Juma yang mengatakan dia membeliberasal dari
Register : 06-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 262/Pid.B/2018/PN Bdg
Tanggal 24 Mei 2018 — KANIASARI
280489
  • tidak pernah membayar harga barang yangdibayarnya hanya faktur pajaknya saja seharga 1,5%2% dari DPP PPN ;Bahwa, faktur pajak PT.Unggul Citra Sejati tersebut saksi peroleh dariterdakwa Kaniasari ;Bahwa, saksi dalam pembayarannya menggunakan Bilyet Giro rekeninggiro Bank Danamon Cabang Merdeka Bandung atas nama saksi sendiri ;Bahwa, pembelian faktur pajak PT.Unggul Citra Sejati dilakukan oleh Sdri.Nina kepada terdakwa Kaniasari, pembayaran dilakukan dengan caratransfer oleh Nina;Bahwa, faktur pajak teresbut
Putus : 17-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 17 Juli 2013 — ENDANG SUSWANTI binti SUKENDAR
8616
  • NADHIRIN menjawab memang benaruang setoran teresbut tidak disetorkan kepada Kantor PD BPR BKKWonopringgo melainkan uang tersebut dipakai sendiri oleh Sdr.NADHIRIN, sedangkan untuk jumlah uang yang disalahgunakan olehSdr. NADHIRIN yaitu secara pastinya saya lupa sekira sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui bahwa Sdr. NADHIRINmelakukan penyalahgunaan keuangan PD BPR BKK Wonopringgoyaitu melakukan pemberhentian terhadap Sdr.
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — RICHARD NAINGGOLAN ,S.SOS Als RICARD BIN J. NAINGGOLAN
8649
  • tersebut dilengkapi oleh Kabupaten dikirim ke Provinsimelalui bidang teknis (Bidang Pengeloaan Lahan dan Air (PLA), kemudiandiverifikasi oleh tim teknis di bidang tersebut, kemudian bidang teknistersebut dimintai bendahara pengeluaran memperoses surat permintaanpembayran (SPP) ke Pejabat Penadatangan SPM, dan SPP beserta SPMdan kelengkapan dokumen tersebut diserahkan ke Pejabat SPM, kemudiansaksi selaku Pejabat Penandatangann SPM melakukan pengecekankelengkapan dokumen tersebut dan apabila dokumen teresbut
    setelah dokumen tersebut dilengkapi oleh Kabupaten dikirim ke Provinsimelalui bidang teknis (bidang Pengeloaan Lahan dan Air (PLA), kemudiandiverifikasi oleh tim teknis di bidang tersebut, kemudian bidang teknistersebut dimintai bendahara pengeluaran memperoses surat permintaanpembayran (SPP) ke Pejabat Penadatangan SPM, dan SPP beserta SPMdan kelengkapan dokumen tersebut diserahkan ke Pejabat SPM, kemudianPejabat Penandatangann SPM melakukan pengecekan kelengkapandokumen tersebut dan apabila dokumen teresbut
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
7432
  • tersebut dilengkapi oleh Kabupaten dikirim ke Provinsimelalui bidang teknis (Bidang Pengeloaan Lahan dan Air (PLA), kemudiandiverifikasi oleh tim teknis di bidang tersebut, kemudian bidang teknistersebut dimintai bendahara pengeluaran memperoses surat permintaanpembayran (SPP) ke Pejabat Penadatangan SPM, dan SPP beserta SPMdan kelengkapan dokumen tersebut diserahkan ke Pejabat SPM, kemudiansaksi selaku Pejabat Penandatangann SPM melakukan pengecekankelengkapan dokumen tersebut dan apabila dokumen teresbut
    setelah dokumen tersebut dilengkapi oleh Kabupaten dikirim ke Provinsimelalui bidang teknis (bidang Pengeloaan Lahan dan Air (PLA), kemudiandiverifikasi oleh tim teknis di bidang tersebut, kemudian bidang teknistersebut dimintai bendahara pengeluaran memperoses surat permintaanpembayran (SPP) ke Pejabat Penadatangan SPM, dan SPP beserta SPMdan kelengkapan dokumen tersebut diserahkan ke Pejabat SPM, kemudianPejabat Penandatangann SPM melakukan pengecekan kelengkapandokumen tersebut dan apabila dokumen teresbut
Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 September 2013 — SUPROJO, SE Bin MAT YASIR
3915
  • Kabupaten Jepara Tahun BukuMenimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keempat Laporan Auditoryang diajukan oleh Penasihat Hukum diatas, ternyata objek pemeriksaannya bersifatumum (General Audit) terhadap Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Jepara, dimanatidak secara khusus melakukan pemeriksaan terhadap pemasangan Sambungan Rumah,dimana terhadap pemasangan Sambungan Rumah tersebut hanya dilakukan secarasample, sehingga tidak bisa ditemukan adanya penyeleweangan terhadap pemasanganSambungan Rumah teresbut
Putus : 25-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 25 September 2013 — SUPROJO, SE Bin MAT YASIR
5728
  • seen rene oeeeene renderedMenimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keempat Laporan Auditoryang diajukan oleh Penasihat Hukum diatas, ternyata objek pemeriksaannyabersifatumum (General Audit) terhadap Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Jepara, dimanatidak secara khusus melakukan pemeriksaan terhadap pemasangan Sambungan Rumah,dimana terhadap pemasangan Sambungan Rumah tersebut hanya dilakukan secara sample,sehingga tidak bisa ditemukan adanya penyeleweangan terhadap pemasangan SambunganRumah teresbut
Register : 02-02-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 5 April 2017 — TAHIRMAN BIN WAHIR
5429
  • Anisa Putri Ragil dengan Projec Manager Prihantono, .Bahwa berdasarkan kontrak kerja induk teresbut jenis pekerjaan yang harusdikerjakan oleh PT. Anisa Putri Ragil sebagai berikut :A.Pembangunan Plaza Pekerjaan PersiapanPekerjaan Plaza dan Tempat ParkirPekerjaan Plaza Il dan Tempat ParkirPekerjaan Tempat Parkir 1 Unit Pekerjaan AkhirB.
Register : 22-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - SOZISOKHI SIHURA, SE.,M.Ec.,Dev
7425
  • mahasiswa PJJ USBM di Teluk Dalam tidak dikenakan biayaperkuliahan karena digratiskan ;Bahwa saksi saksi menerangkan dasar penetapan gaji besertatunjangan saksi berdasarkan keputusan ketua pengelola PUJ USBM diTeluk Dalam dengan golongan IV B sedangkan saksi bukanlah PNS ;Bahwa dasar pemberian golongan terhadap saksi dilakukan olehTerdakwa tetapi saksi tidak mengetahui dasar pemberian golongantersebut ;Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya ijin penyelengaraan PJJUSBM Medan di Teluk Dalam karena hal teresbut
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah)
Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
463296
  • pengajuanpermohonan dari Nasabah ataupun 19 karyawan, namun apabila memangbenarbenar mengajukan pasti selalu menanyakan kelanjutannya, namundari 19 nasabah tidak ada 1 pun yang tanya masalah rumah mereka, inimenandakan bahwa transaksi ini adalah tidak riil;Bahwa setahu saksi, ada keluhan dari pemegang saham bahwa kerugian,namun mereka tidak melapor ke OJK;Bahwa sampai dengan saat ini masih ada sisa kerugian Rp.1,7 Milyar;Bahwa setahu saksi, tandatangan komisaris yang ada di berkas pengajuannasabah teresbut
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm.
Tanggal 18 Maret 2013 —
664
  • Membayar uang pengganti sebesar Rp 122.836.333 ( seratus dua puluh duajuta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ),jikaterdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum yangtetap,maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut,dalam hal terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti teresbut,maka dipidanapenjara
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN
7515
  • tersebut dilengkapi oleh Kabupaten dikirim keProvinsi melalui bidang teknis (Bidang Pengeloaan Lahan dan Air (PLA),kemudian diverifikasi oleh tim teknis di bidang tersebut, kemudianbidang teknis tersebut dimintai bendahara pengeluaran memperosessurat permintaan pembayran (SPP) ke Pejabat Penadatangan SPM, danSPP beserta SPM dan kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kePejabat SPM, kemudian Saksi selaku Pejabat Penandatangann SPMmelakukan pengecekan kelengkapan dokumen tersebut dan apabiladokumen teresbut
Register : 11-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg
Tanggal 12 Agustus 2015 — BOBBY RAHMAN, S.KOM Bin MADTA’I MZ
5825
  • CITRA YASAPERSADA belum menerima laporan dari TPM di Kota Sukabumi danlangkah saksi terkait hal teresbut telah mengirim surat teguran kepadaPT. CITRA YASA PERSADA.Bahwa nama Tim Pendamping Masyarakat (TPM) program BSPS di KotaSukabumi yang saksi ketahui dari Surat Perjanjian kerja PT.
Register : 12-09-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Januari 2014 — Pidana Korupsi - UMAR RUKHYAT
14745
  • AdapunHal 264 dari 394 No.49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.dasar penugasan PPNS teresbut adalah Surat Tugas yang Terdakwa terbitkan atauTerdakwa tandatangani.> Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH MIGAS adalah sebagai berikut:+ Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.** Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.** Menandatangani kontrak.** Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa.+ Mengendalikan
Register : 11-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg
Tanggal 12 Agustus 2015 — FAUZI AGUSTIAN Bin DADANG ABDULLAH
6513
  • CITRA YASAPERSADA belum menerima laporan dari TPM di Kota Sukabumi danlangkah saksi terkait hal teresbut telah mengirim surat teguran kepadaPT. CITRA YASA PERSADA.Bahwa nama Tim Pendamping Masyarakat (TPM) program BSPS di KotaSukabumi yang saksi ketahui dari Surat Perjanjian kerja PT.
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 18 Maret 2013 —
6013
  • Membayar uang Pengganti sebesar Rp 62.836.333, ( enam puluh dua jutadelapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ) jikaterdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum yangtetap,maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut,dalam hal terpidana tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti teresbut,makadipidana penjara selama
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum: 1.SUGIYANTO, SH 2.EKO NURYANTO, SH Terdakwa: 1.HARIYANTO 2.MORANDA MALISSA
13543
  • Namun setelah saksi konfirmasi kepadaMoranda yang saat itu sedang berbelanja mesin dan kelengkapanitem kapal teresbut, hingga hampir masa akhir pekerjaan tetap tidakdibelanjakan sehingga saksi meminta bukti pengiriman barang dariMoranda. Akan tetapi moranda juga tidak mengirimkan bukti tersebutdan hanya menyampaikan nanti nanti saja sehingga saksimengeluarkan teguran teguran tersebutdan melakukan pemutusanperjanjian kerja.
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
12542011
  • undangundangnya di bunyikan seperti itu bahkandiberikan pedoman seperti itu, artinya itu untuk menuntun bahwakondisi yang sangat sensitive bisa ditekan apabila ada sarpras,sayangnya kemudian di lapangan sangat sedih untuk mengatakan;Bahwa fungsi menara api ini adalah early detection system / deteksidini, jadi untuk itulah mka didirikan menara, menara itu adaspesifikasinya tidak sekedar hanya menara karena menaranya harustinggi katakan sekitar 20 meter dan harus jangkauan yang jauhsehingga diatas menara teresbut