Ditemukan 1493 data
306 — 312
DALAM POKOK PERKARA50.Dalildalil yang diuraikan oleh Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dalam A.Dalam Eksepsi tersebut di atas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (mutatisHAL 101 PUTUSAN SELA NO 03/PDT.G/2015/PN.NNKmutandis) yang tidak terpisahkan atas uraian dalam B.
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
341 — 240
Menghukum Penggugat untuk membebankan semua biaya yang timbuldalam perkara ini kepada Penggugat:;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat IIIntervensi dalam persidangan elektronik tanggal 15 Desember 2020 telahmengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020, yangpada pokoknya sebagai berikut :A.DALAM KONPENSI SEBAGAI EKSEPSI :.GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA :Bahwa berdasarkan akan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesianomr 5 tahun 1986 tentang
NURIAH
Tergugat:
1.SUDERMAN ALIAS DIRMAN ALIAS DERMAN
2.SUBURYATI
Intervensi:
1.SUPARDI
2.SUBANDI
3.NURIADI
123 — 34
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Nietonvankelijk Verklaard/ NO).A.DALAM KONPENSI:Dalam Pokok Perkara.1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnyaatau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapatditerima (Niet onvankelijk Verklaard/ NO).DALAM REKONPENSI:1. Menyatakan Gugatan Rekonpensi Intervensi/ Intervenien I, Il dan Ill Dk/ Penggugat Ill, IV dan V Dr dikabulkan untukseluruhnya.2.
825 — 390
PETITUM ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut :A.Dalam Penundaan ;1. Mengabulkan Permohonan Penundaan = yang diajukanPENGGUGAT ;Hal. 40 dari 237 Hal.
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
109 — 32
Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono)Tergugat II bahwa :A.DALAM EKSEPSIA.1.
92 — 19
Adapun perbedaannnya adalah :Pendapatan Daerah adalah hak pemeritah daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih.f.78Pembayaran Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
394 — 680
guna bangunan sepanjanguntuk keperluan pribadi dan/atau mendukung usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atauc.Melakukan perbuatan hukum yang bermaksudmelepaskan, mengalihkan dan mengubahpenggunaannya serta membebankan dengan = haktanggungan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.c.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan tahun20122023 berdasarkan Peraturan Daerah Kota TarakanNomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKota Tarakan tahun 20122023 :a.Dalam
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
392 — 451
UtrKhusus ("SEMA No. 6/1994"), dimana dalam SEMA tersebutsecara tegas dan jelas dinyatakan sebagai berikut:"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut UndangUndang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa ituhanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a.Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara Asebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalamperkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.15.
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
277 — 193
Ukur14122017 dengan luas 254 m2, atas nama HANS MANGOPO.55)Sertifikat Hak Milik (SHM) No 02738, Desa/Kelurahan Girimukti,tanggal penerbitan 24012018, Nomor Induk Bidang (NIB)02547, Surat Ukur Nomor 01665/GIRIMUKTI/2017, tanggal Ukur17122017 dengan luas 254 m2, atas nama ABDUL CHOLIK.4.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 21 April 2021, denganmengemukakan halhal sebagai berikut ;A.Dalam
146 — 88
TPK/2015/PN.Mtr.terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranakarena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :a.Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secarasalah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum ataukebiasan ;Dalam
84 — 43
Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat DalamKonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukanpembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli warisutama dari Drs.Hamat Yusuf, Tergugat Tergugat in casu.Permohonan :Tergugat I,IlI,V,VI, IX dan XI, Memohon agar Hakim Majelis MenjatuhkanPutusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat , IIl.V,VI.IX, dan Tergugat Xl,untuk seluruhnya ; Menyatakan gugatan penggugat
68 — 15
Tahun 2003, tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Lampiran Bab II Bagian D angka 1 huruf g angka 2 hurufa) yang mengatur : (Bukti T22)Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan padasaat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalamdokumenkontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyediabarang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antaralain : menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantumdalam kontrak;Cc)a.dalam
RICKI RIONART PANGGABEAN, SH.,MH.,Li
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD ARIFIN
93 — 41
Kapuas Hulu sebagai anggota), IGNATIUS MARTIN, BA(Alm) (Kepala Seksi Hakhak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab.Kapuas Hulu sebagai sekretaris Il bukan anggota), telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukannya yaitu sebagai berikut :A.Dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umumdalam hal ini pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas PemdaKab.
102 — 30
Pilihan dakwaan, dalam pengertian, bisa samaatau bisa tidak sama dengan dakwaan yang dipilih Penuntut Umum.Untuk itu, Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang dimiliki, tidaksependapat dengan Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan yangdibuktikan di persidangan dan Majelis Hakim memilih dan menetapkandakwaan alternatif ketiga untuk dibuktikan di persidangan, denganpertimbangan, diantaranya, sebagai berikut :a.Dalam dakwaan = alternatif kesatu, dalam bentuk DakwaanSubsidaritas, terdiri dari :1.Dakwaan
68 — 32
menolak dengan tegas seluruh dalildalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap daiildalil yang secara tegasdiakuinya kebenarannya oleh Tergugat ;A.DALAM EKSEPSI1.
140 — 11
Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tanganpada tanggal 02 Februari 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk DinasHal 85 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg302) a.303) a.dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten.Kampar Propinsi.
Jambi oleh atas nama DALISMAN bertandatangan pada tanggal 27 Juni 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRDPS /2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DALISMAN, untuk DinasHal 151 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg451) a.452) a.dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kabupaten.Kerinci Propinsi. jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangandan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan
(Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya PerjalananDinas atas nama AMRIZAL selama 4 ( Empat ) hari ke KotaMakassar oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal26 Juli 2011.. 1 ( Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRDPS /2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AMRIZAL, untuk DinasHal 208 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg562) a.dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenaiTugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi
(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama SAKBAN selama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta olehSAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRDPS /2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk DinasHal 228 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg596) a.Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokokdan Peran Fungsi ( Tupoksi ) DPRD Tahun 2011 berdasarkanPermendagri No.
Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tanganpada tanggal 02 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk DinasHal 824 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg302) a.303) a.dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten.Kampar Propinsi.
1249 — 922 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seluruh pihak Tergugat dalam perkaraperkara lain Para Penggugatadalah institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah,sedangkandalam perkara ini, selain menggugat institusiinstitusi pemerintah, ParaPenggugat juga melibatkan 2 pihak nonpemerintah atau pihak swasta,in casu Turut Tergugat (Palyja) dan Turut Tergugat II (Aetra), sebagaibagian dari pihak Tergugat;Untuk jelasnya, berikut Turut Tergugat (Palyja) uraikan namanamaTergugat dalam perkaraperkara lain;a.Dalam perkara penanganan buruh migran Indonesia
Terbanding/Penggugat : NY. MARGARETHA TJANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULSEL
58 — 26
KEMBALI seluruh putusan pengadilan adalahperbuatan penguasa yang melanggar hukum, karena tidakseorangpun manusia di Indonesia YANG MEMPUNYAI HAKMENGADILI KEMBALI PUTUSAN YANG SUDAH INKRACHT VANGEWIDE.Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, masingmasing telahmengajukan jawabannya sebagai berikut :Hal. 13 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKSJAWABAN TERGUGAT I : A.DALAM
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
ARIF HIDAYATULLAH
129 — 38
Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai banksama dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a.Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b disebutkan bahwayang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yangmempunyai wewenang dan tangung jawab tentang halhal yangberkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.. Unsur dengan sengaja sama dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a.
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang atas nama Yulmiyati Dapa Loka yang terdiri dari :a.Dalam rangka Pengurusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2009 Lingkup PemerintahKota Kupang selama 5 hari di BKN Denpasar Bali terhitung mulai tanggal 27 September s/d01 Oktober 2009, kwitansi Rp 6.350.000, Surat Tugas No.BKD.094/2348.k/A/IX/2009 tan ggal25 September 2009, SPPD 25 September 2009, Laporan Perjalanan Dinas, tiket Merpati,Boarding Pass dan Airport taks Kupang Denpasar, Boarding Pass Merpati dan Airport