Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
297 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal yang berkaitandengan tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam Proses Amdalsesungguhnya secara teknis diatur pada Permen Lingkungan HidupNomor 17 Tahun 2012 tengang Pedoman Keterlibatan MasyarakatDalam Proses Analisi Dampak Lingkungan Hidup, pada LampiranBab II mengatur:A.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
76 — 43
  • telah memberikan ketentuan yang pada pokoknyabahwa permohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 harisesudah putusan dijatuhkan;Menimbang bahwa in casu, perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Smr,putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariKamis pada tanggal 15 Nopember 2018, sedangkan Akta pernyataanpermohonan Banding ditanda tangani oleh kuasa hukum dari para Pembandingpada tanggal 27 Nopember 2018, hal ini berarti permohonan banding tersebutmasih dalam batas tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 4 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Evan Satriya, SH
Terbanding/Terdakwa : H. Teuku Ihsan Hinda
63 — 29
  • Dengan demikian,permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, diajukan masihdalam tengang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan Undangundang oleh karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung tanggal 15 April 2014 Nomor: 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ,Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGA PRATOMO
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
153 — 110
  • Budi Budiman,oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah puladiberitahukan dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut,dalam tengang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan
    Jaksa PenuntutUmum Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah diajukan dalamtenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak putusan di jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dajukanmasih dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang, danHalaman 152 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDGkarenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan olen UndangUndang,sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Umum tersebutsecara formal dapat
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
225 — 144
  • TataRuang Wilayah Nasional, KEL adalah kawasan Strategis Nasionaldengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup,Rehabilitasi/Revitalisasi diberi tanda dengan bukti T.12;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KptsII/2001 tanggal 19 Juni2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di ProvinsiDaerah Istimewa Aceh diberi tanda dengan bukti T.13;Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Aceh Tahun 20132033 diberi tanda dengan bukti T.14;Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — SEMPURNA GINTING, SKM, S.H VS PT. PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA)
170 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Nomor 21 Tahun 2000 tengang Serikat Pekerja (UUNomor 21/2000), dan peraturan perundangundangan lain yangberlaku, khususnya yang terkait dengan hubungan industrialketenagakerjaan;Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi dengan WKPPertamedika dan/atau pekerja secara individual tidak terdapatrencana untuk melaksanakan pembuatan dan/atau perubahan atassyaratsyarat kerja yang telah ditetapbkan dalam PKB, yang masihberlaku sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24Februari 2015
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 11-10-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDI KURNIADI
213 — 125
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telahmemberitahukan dan memberi kesempatan kepada Jaksa Penutut Umum untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebutdi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehJaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
688 — 258
  • (vide buktiP=7);Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan upaya administratifdan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan merupakan satu kesatuan normayang mengatur tentang batas waktu bagi masyarakat untuk menegakkan haknya sebagaiwarga negara maka permasalahan tengang waktu akan dipertimbangkan secarabersamaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi an.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
89 — 46
  • KeputusanTata Usaha Negara tersebut (vide pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan makadiberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 09 Juli 1991 yang mengatur :Baagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
74 — 96
  • berkekuatan hukun tetap, nebis in idem belummelekat ;Menimbang bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan, Suatu putusanmenurut hukum telah berkekauatn hukum tetap apabila terhadap putusan itutelah tertutup upaya hukum biasa, artinya terhadap putusan telah diajukansemua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga sudah tertutupupaya hukum tersebut karena sesuai prinsip hukum bahwa banding dan kasasihanya dapat diajukan satu kali saja atau terhadap suatu putusan tidak diajukanupaya hukum dalam tengang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
102 — 64
  • Bahwa walaupun telah terjadi jual beli antara TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT Il, karena terbukti tengang waktu lebih dahuluterjadi Pemindahan Hak Sewa Akta Nomor: 11 tahun 2016 tanggal15 Desember 2016 dan Pemindahan Perpanjangan Hak Sewa AktaNomor: 12 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dari padaperbuatan Akta Jual beli Nomor : 94/2017 tanggal 03 Oktober 2017,28 dari 112 halaman Putusan Nomor 341 /Pdt.G/2020 /PN DpsV.6.yang dibuat TURUT TERGUGAT III maka Peralihan kepemilikandimaksud tidak mengurangi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 29 Januari 2014 — - SYUMAN TAKDIR ALS ADI
87 — 27
  • Tiga Berlian dengan pihak PPKdan KPA tentang tengang waktupekerjaan proyek paket pekerjaanpembangunan Ruang Bangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima yaitu pekerjaan tersebut harus selesai bulan Desember tahun2009 namun proyek tersebut selesai sekitar bulan April 2010;Saksi tidak mengetahui kenapa proyek paket pekerjaan pembangunan RuangBangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima lama dikerjakanoleh CV. Tiga Berlian;45Bahwa benar ada adendum antara rekanan (CV.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
210 — 135
  • Oleh karena rentang waktu antara diterbitkannya Keputusan Nomor1426 Tahun 2018 hingga dilaksanakannya pelantikan Para Penggugat hanyaberjarak 4 (empat) hari kalender, bukan hari kerja, maka seandainya dilakukanpemberitahuan kepada Para Penggugat pun, pemberitahuan tersebut tidakmemenuhi tengang waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rotasi;Menimbang, bahwa di dalam sengketa a quo, setelah diterbitkanKeputusan Tergugat Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, menurutPara Penggugat dan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 15 September 2015 — H. ANNAS MAAMUN
896 — 411
  • banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
239 — 979
  • sampai dengan didaftarkannyakembali objek gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, padatanggal 17 Mei 2019, dengan register perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.BDG, telahmenggunakan waktu selama lebih kurang 74 (tujun puluh empat) hari, dansebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka VTenggang Waktu, dirumuskan bahwa Penghitungan tengang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 12 Agustus 2014 — GUNAWAN SUSANTO, Lawan 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM H. MOHAMMAD KADARMAN, 2. PEMERINTAH RI cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI cq. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI, 3. PT. DAUN RINDANG UTAMA, 4. PT. PERMATA HIJAU. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI qq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 6. PT. WARGA BATIK 7. NOTARIS ANNA SUNARHADI, SH.
101 — 414
  • mereka yang dituiulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat.e Menimbang, bahwa bagi mereka (pihakketiga) yang tidak dituju langsung olehkeputusan Tata Usaha Negara dan merasakepentingan dirugikan maka diberlakukanketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991angka V Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yangmenyatakan bahwa :"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi yang merasa berkepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 15 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : H,ANNAS MAAMUN
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
185 — 160
  • banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 202/PDT/2018/ PT MDN
Tanggal 15 Agustus 2018 — NILA SHINTA WATY VS MABES TNI ANGKATAN DARAT CQ. KODAM I BUKIT BARISAN CQ KESDAM I BUKIT BARISAN
82 — 72
  • Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Permintaan Banding sesuaiAkta Pernyataan Permohonan Banding Tertanggal 10 Januari 2018 No. 01/2018dan Salinan Putusan diterima Kuasa Para Penggugat Tertanggal 18 Januari2018, sehingga permohonan Banding ini diajukan masih dalam Tengang waktuyang ditentukan oleh undang undang;Bahwa Pembanding dengan ini mengajukan Memori Banding sebagai keberatanterhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
94 — 47
  • di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasPutusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 136 dari 156yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 April2017, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
300 — 195
  • ;Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan diajukan melebihitenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh faktafakta hukum yangrelevan dengan permasalahan tengang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:(1)Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor103/Pdt.G/2004/PN.Mlg Penggugat R.S Soebroto, Tergugat adalah