kedua Penuntut Umum;

Pengadilan Negeri Rembang dalam Putusan Nomor 01/Pdt G.S/2016/PN Rbgbelum melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas kebakaran tebu ParaPemohon Keberatan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Sarang KabupatenRembang, yang mana pengajuan pembiayaan Para Pemohon Keberatankepada KJKS BMT USA Rembang sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta)untuk tambah modal perawatan tebu tersebut.Sebagai pertimbangan hukum apakah peristiwa kebakaran tebu tersebutadalah merupakan peristiwa force majeure / overmach sebagaimana

tanggal 03 November 2016 tanpa melakukan langkahlangkah untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,bukanKarma perusahaan mengaiami Kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang narusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure), tetapikarena efisiensi maka sesuai ketentuan Pasai 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003,L.e....nA.

yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan secara terusmenerus.c Apabila Pihak Kedua ternyata menyerahkan pelaksanaan Paket Pekerjaanbaik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuantertulis dari Pihakd Apabila kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Kontrak danSurat Perintah Kerja tidak dipenuhi oleh Pihake Apabila pekerjaan tertunda oleh Pihak Kedua lebih dari 14 (empat belas)hari kalender, dimana tertundanya pekerjaan tersebut tidak disebabkan olehkejadiankejadian force

majeure, tidak juga oleh karena kesalahan PihakPertama atau tidak disebabkan oleh halhal untuk mana Pihak Pertama dapatmenyetujui, tetapitertundanya.........26161718tertundanya pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidakberlaku lagi atau Pihak Kedua dinyatakan pailit oleh Pengadilan ;f Kecuali untuk halhal dimaksud ayat (1) huruf a s/d e pasal ini, apabilasetelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut denganselang waktu penerbitan Surat Peringatan

berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan secara terusmenerus.c Apabila Pihak Kedua ternyata menyerahkan pelaksanaan Paket Pekerjaanbaik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuantertulis dari PihakPertama.d Apabila kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Kontrak danSurat Perintah Kerja tidak dipenuhi oleh Pihake Apabila pekerjaan tertunda oleh Pihak Kedua lebih dari 14 (empat belas)hari kalender, dimana tertundanya pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh55kejadiankejadian force

majeure, tidak juga oleh karena kesalahan PihakPertama atautidak disebabkan oleh halhal untuk mana Pihak Pertama dapat menyetujui,tetapi tertundanya pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakantidak berlaku lagi atau Pihak Kedua dinyatakan pailit oleh Pengadilan.f Kecuali untuk halhal dimaksud ayat (1) huruf a s/d e pasal ini, apabilasetelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut denganselang waktu penerbitan Surat Peringatan selama 3 (tiga) hari kerja,

tahun berjalan (Rp.2.399.107.617)Jumlah penerimaan hasil penjualan ekspor Rp.3.911.862.883Bahwa dari perhitungan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa tidakterdapat penjualan lokal seperti yang diyakini/diasumsikan olehTerbanding, Terbanding mengasumsikan disebabkan tidak dapatnyadiserahkan buktibukti pendukung pembukuan Pemohon Banding makajumlah Rp. 3.301.170.000,00 dianggap sebagai penjualan lokal.Sedangkan sebagian kecil bukti pembukuannya sudah dilaporkan olehPemohon Banding terbawa banjir (force

Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang PengadilanPajak.Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 8Januari 2008 dan dilampirkan dalam ikhtisar Pembahasan Akhir terdapattemuan pemeriksa yang tetap dipertahankan yakni penjualan lokalsebesar Rp. 3.301.179.900,00.Bahwa hasil temuan termaksud dalam angka (2) tidak didasarkan atasbuktibukti yang akurat, sedangkan datadata yang seharusnya menjadipijakan bagi pemeriksa adalah bukti dokumen ekspor dan buku kas yangdalam keadaan darurat (force

Menyatakan barang bukti berupa : 222 een e ne nee 2 (dua) unit Speaker BMB warna hitam model CS550 V MK II Pro; 1 (satu) unit Amplifire merk BMB warna hitam DA3000 III; 1 (satu) unit Equalizer merk Martin Roland warna hitamMRQ 3102 B; 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Force one warna hitam dengan nomorpolisi BM 4249 PE; 229 o nnn nnn nnn nnn nn nner ncn n enn ccccccc ccc1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna putih BM 4703 EJ; 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor (STNK

) sepeda motor roda dua merkForce one dengan nomor rangka MH34NS0124K923688 dan nomor mesin 4WH600892; on nn nn nn nnn nn nn nn nn nn nnn en nnn nnn e eee1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor roda duamerk Yamaha Force One warna hitam dengan nomor rangkaMH34NS0124K923688 dan nomor mesin 4WH600892; 1 (satu) potong kayu broti panjang + 1 (satu) meter; 1 (satu) buah Gembok yang telah rusak merk GOLD DOOR warna kuning; 1 (satu) buah gembok yang telah rusak merk TRI TOP warna

Misalnya bila perusahaanmemutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalamkeadaan merugi, pailit, maupun PHK terjadi karena keadaan di luar kuasapengusaha (force majeure).

Kemudian Tani (DPO) memperlihatkan kunci T yangsudah dipersiapkan oleh Tani (DPO), lalu terdakwa ikut bersama samaArhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO) dengan cara membonceng dibelakang;e Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Force One warna kuning milikArhani als Utuh(DPO) mereka berangkat ke daerah Barabai Kab. Hulu SungaiTengah untuk melihat pameran/pasar malam.

Hulu Sungai Tengah sedangkan Arhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO)berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Force One warna kuningmilik Arhani als Utuh (DPO) menuju kerumah mereka masingmasing;Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 06.00 Witaterdakwa bersama dengan Arhani als Utuh (DPO) melepas nomorpolisisepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut keperumahan Desa Pamangkih dengan maksud akan ditawarkan kepadaseseorang dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta

DA 4118 BP;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00Wita, terdakwa dihampiri oleh Arhani (DPO) dan Tani (DPO)denganmenggunakan sepeda motor Force One warna kuning milik Arhani(DPO), pada saat itu kKeduanya mengajak terdakwa untuk mengambil sepedamotor milik orang lain dengan tanpa izin;Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Force One tersebutterdakwa bersama kedua temannya tersebut berangkat menuju ke PasarMalam di daerah Barabai Kab.

Mengabaikan situasi kondisi Force Majeur (bencana alamdan Covid19);Ketujuh poin tersebut yang disebutkan oleh Penggugat dalamgugatannnya tidak secara jelas menguraikan perbuatan tersebutditujukan kepada siapa dan oleh siapa dan kapan kejadiannya, uraianperbuatan melawan hukum dalam gugatan haruslah disebutkan dalamgugatan secara jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan,Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pat.G/2021/PN Ampkepada siapa dilakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukan

Mengabaikan situasi kondisi Force Majeur (bencana alam danCovid19);Terhadap hal tersebut Para Tergugat menilai argumentasi Penggugattersebut adalah argumentasi yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum,disamping itu tuduhan atas adanya suatu perbuatan melawan hukumseharusnya diuraikan secara jelas dan sitematis sehingga menjadi terangbenderang duduk perkaranya dan tidak ujugujug secara langsungmenyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumtanpa ada dasar yang jelas dan oleh karenanya

Mengabaikan situasi force majeure (bencana alam dan Covid19);bahwa sesuai dengan kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan olehKoperasi CU.

huruf a ditolak olehsalah satu pihak atau para pihak, maka para pithak atau salah satu pihak dapatmelanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara teruSmenerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Medan, antaraPenggugat dengan Tergugat tidak tercapai dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medantelan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 567/2354 tanggal 10 November 2020.Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraHalaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 141/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164

bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

sekitar pukul 22.30Wita Saksi berangkat dari rumah menuju ke kedai K3 denganmenggunakan sepeda motor milik Saksi bermaksud untuk makanbersama temanteman, setelan sampai di kedai K3 sebelum Saksimemarkir Sepeda motor milik Saksi tersebut di samping kedai K3 dalamkeadaan terkunci stang kemudian Saksi masuk ke kedai K3 tersebutbersama temanteman Saksi untuk makan, lalu sekitar pukul 23.30 Witapada saat Saksi keluar dari kedai K3 bermaksud ingin pulang dan melihatsepeda motor milik Saksi jenis Yamaha Force

Tanah Bumbu;Bahwa ditemukan jenis Yamaha Force 1 warna hitam putih dengan nomorpolisi DA 5327 LC, nomor rangka MH34NSO0OF1K545109 dan nomormesin 4WH222069;Bahwa menurut keterangan Terdakwa tindak pidana tersebut terjadi padahari Minggu tanggal 3 November 2018 sekira pukul 16.00 Wita di JalanHalaman 4 dari 11 putusan pidana nomor 23/Pid.B/2019/PN Bin.Sumpol KM 13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab.

caramenginjak pedal besinya kemudian motor tersebut hidup, kKemudian Saksisembunyikan di Pal 9 dekat danau selama satu malam, lalu pada pagiharinya Saksi ambil bersama saudara Agus kemudian Saksi simpan dirumah Saksi di Pal 13 Desa Makmur Mulia kemudian pada sore harinyaSaksi bersama dengan saudara Agus bertemu dengan saudara Eko lalusaudara Eko ada mengatakan kepada Saksi kalau mau membeli sepedamotor yang murahmurah untuk dipakai di gunung kemudian Saksitawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

mengundurkan diri sebagaikaryawan;Bahwa meskipun Tergugat menutupinya dalam melakukan PHK terhadapPenggugat dengan alasan pensiun (Purna Tugas) atau efisiensi tetap sajatindakan Tergugat yang secara sepihak telah melakukan PHK terhadapPenggugat tidak dapat dibenarkan, karena faktanya usia Penggugatbelum memasuki usia pensiun, dan jika ingin melakukan efisiensinyatanya perusahaan Tergugat tidak tutup dan tidak mengalami kerugianselama 2 (dua) tahun berturutturut atau tidak pula dalam keadaanmemaksa (force

Pemutusan hubungan kerja yang terpaksa harus dilakukan karenaperusahaan tutup yang disebabkan mengalami kerugian selama 2 (dua)tahun berturutturut atau dalam keadaan memaksa (force majeur) dan/atau perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian selama 2 (dua)tahun berturutturut atau dalam keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan effisiensi";Bahwa adalah fakta sampai sekarang perusahan Tergugat PT.

Batik Keris) tidaktermasuk dalam kategori perusahaan yang mengalami kerugian selama 2(dua) tahun berturutturut atau dalam keadaan memaksa (force majeur)yang mengakibatkan terjadinya penutupan perusahaan, dan faktanyaperusahaan Tergugat tersebut belum dan tidak pernah tutup;Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUUIX/2011, tanggai 20 Juni2012, dimana dalam ketentuan atau putusan dimaksud dengan tegas danjelas menyebutkan PHK dengan alasan effisiensi hanya dapat dilakukanapabila "Perusahaan Tutup" bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan force majeur;Bahwa seandainya pun benar (quod non) perusahaan Tergugat inginmelakukan effisiensi dengan cara memutuskan hubungan kerjanyadengan Penggugat, maka tentunya patut di pertanyaan adalah

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang ataulebih, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Sabtu Tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 03.00 Witaketika terdakwa bersama dengan Saudara JOHAN (DPO) sedang minumminuman keras di depan Hotel Sinar Dodo Banjarmasin, kemudian SaudaraJOHAN (DPO) mengajak terdakwa untuk berjalan dan terdakwamenyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JOHAN (DPO)dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force

Bin SOEGENG(Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan merekaterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Sabtu Tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 03.00 Witaketika terdakwa bersama dengan Saudara JOHAN (DPO) sedang minumminuman keras di depan Hotel Sinar Dodo Banjarmasin, kemudian SaudaraJOHAN (DPO) mengajak terdakwa untuk berjalan dan terdakwamenyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JOHAN (DPO)dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force

kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan diketahui bahwa padahari Sabtu Tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 03.00 Wita ketika terdakwa bersamadengan Saudara JOHAN (DPO) sedang minumminuman keras di depan Hotel SinarDodo Banjarmasin, kemudian Saudara JOHAN (DPO) mengajak terdakwa untukberjalan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudaraJOHAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sganja yang dibungkus dengan kertas nasi;- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Force;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star plat merah dengan nomor polisi BA 7661 JC.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RIKO RINALDO Panggilan RIKO.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkusdengan kertas nasi;e 1(satu) buah helm warna hitan merk Force;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star platmerah dengan nomor polisi BA 7661 JC.Dipergunakan dalam perkara lain an. RIKO RINALDO Pgl RIKO.4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Ap.3.000.

Pada saatditangkap Saksi Riko Rinaldo kedapatan membawa narkotika jenisganja di dalam helm warna hitam merek Force, ketika ditanya SaskiRiko Rinaldo memberitahukan bahwa dia mendapatkan ganja dariTerdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli ganjapada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB didekat Jembatan Lamposi Kelurahan Sungai Durian bersama SaksiRiko Rinaldo menggunakan sepeda motor plat merah yang menjadibarang

Pada saatditangkap Saksi Riko Rinaldo kedapatan membawa narkotika jenisganja di dalam helm warna hitam merek Force, ketika ditanya SaskiHalaman 13 dari33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN PyhRiko Rinaldo memberitahukan bahwa dia mendapatkan ganja dariTerdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;e Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli ganjapada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB didekat Jembatan Lamposi Kelurahan Sungai Durian bersama SaksiRiko

ANDRI,SpPK selaku Penanggung jawab Laboratorium RSUD Dr Adnaan WDPayakumbuh.Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti yang telah disita secara sah menurut undangundang, yaitu :1 (satu) paket kecil diduga narkotika jeni sganja yang dibungkus dengankertas nasi;1 (satu) buah helm warna hitan merk Force;Halaman 19 dari33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Pyhe 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star plat merahdengan nomor polisi BA 7661 JC.atas barang bukti

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sganja yang dibungkus dengankertas nasi;e 1 (satu) buah helm warna hitam merk Force;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea Star plat merahdengan nomor polisi BA 7661 JC.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RIKO RINALDO PanggilanRIKO.6.

(delapan ratusdelapan puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa kontrak yangharus dibayarkan TERLAWAN Il kepada TERLAWAN ; Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 1 KONTRAK SEWA KELOLA No.014/KSKLRD/DKB/VIIV10 tanggal 23 Agustus 2010 telahdiperjanjikan bahwa : apabila terjadi keterlambatan pembayaran nilaikontrak yang bukan disebabkan karena terjadi peristiwa force majeure,maka kepada TERLAWAN Il dikenakan denda keterlambatan sebesar1 o/oo (satu permil) per harinya dengan maksimal denda 9%(Sembilan persen

Rogodadi untuk Tanah Kas Desa Rogodadi ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 September 1998 pagi danoleh karena perundingan secara baik tidak tercapai, maka dibuatlah suatu SuratPernyataan penyerahan tanah tersebut, yang isi dan maksud surat(redaksionalnya) seluruhnya dipaksakan oleh para penuntut dengan disertaiancaman kekerasan ;Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 8September 1998 adalah mengandung cacat hukum karena dibuat di bawahpaksaan dan ancaman kekerasan (force

atau lebih kurang 886 ubin itu setiap panenan dapat menghasilkan + 80kuintal padi (9 kuintal tiap 100 ubin), sehingga dalam 1 (Satu) tahun kali panenandapat dihasilkan + 160 kuintal padi kering, yang bila diuangkan dengan hargaRp 108.000, (Seratus delapan ribu rupiah) tiap kuintal, maka harga padi 160kuintal itu adalah 160 x Rp 108.000, ialah Rp 17.280.000, (tujuh belas juta duaratus delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa penyerahan tanah kini tersengketa berdasarkan pemaksaan danancaman kekerasan (force

Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Surat Pernyataan PenyerahanTanah yang dibuat pada tanggal 8 September 1998 di bawah paksaan danancaman kekerasan (force majeur) adalah batal, tidak berlaku dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah kini tersengketa olehTergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangatmerugikan PenggugatPenggugat/Desa Buayan ;5.

PENGGUGAT tersebutTERGUGAT segera menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, (seratusjuta rupiah) tanpa ditundatunda, namun pada saat pelunasan TERGUGATmengalami nasib sial dan keadaan force majeure yaitu ternyata Pembelitersebut kabur melarikan diri dengan membawa mobil beserta suratsuratkelengkapannya. Kejadian tersebut sudah diceritakan pada PARAPENGGUGAT namun PARAPENGGUGAT bersikap tidak mau tahu danmenutup mata.

Blitar milik PARAPENGGUGAT dan menerima uang tanda jadi dari Pembeli; Bahwa penjualan mobil PARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT segeramenyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpaditundatunda, namun pada saat pelunasan TERGUGAT mengalami nasibsial dan keadaan force majeure yaitu ternyata Pembeli tersebut kaburmelarikan diri dengan membawa =mobil beserta suratsuratkelengkapannya.

Bahwa Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini termasuk tidak terbatasrrya membayar angsuran yangjatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuaidengan Perjanjian ini, dan Debitor tidak dapat menggunakan alasanapapun atau peristiwa peristiwa apapun juga termasuk karena keadaanmemaksa (force majeure) yang terjadi pada Debitor untuk menundapembayaran angsuran tersebut ......... "(vide butir 3 bukti P3) ;b.

pertelaan yang menunjukkan batas yangJelas dari masingmasing satuan rumah susun; bagian bersama,benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilaiperbandingan proporsionalnya, setelah memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;Bahwa hingga saat ini pun pertelaan a quo belum didapat sehubungandengan masih terselenggaranya kepala daerah di Denpasar, Bali.Sekali lagi, belum dapatnya diserahkan Unit Villa / Apartemen adalahdikarenakan hal yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan PARATERGUGAT (Force

Majeure);Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah PARA PENGGUGATjelaskan di atas, oleh karena pemenuhan prestasi yang dituntutPENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT telah terhalang oleh keadaandi luar kuasa PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT tidak dapatdinyatakan wanprestasi.

Sehubungan dengan adanya kondisi kahar (force majeur) dimana pendanaan untuk pembayarankegiatan pengadaan pupuk NPK mendukungbudi daya jagung di lahan khusus pada akun1762.202.526311 diluncurkandan dibebankanpada DIPA TA 2017 senilai 23.158.080.000, (duapuluh tiga milyar seratus lima puluh delapan jutadelapan puluh ribu rupiah), maka pembayaran akan dilaksanakan pada tahun 2017.Pada SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK), Merubah dan menambah ketentuan pada diktum huruf z dan DD, menjadisebagai berikut

: 2.Pembayaran Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan denganPrestasi cara termin dan kaitannya dengan kondiri kaharPekerjaan (force majeur) berupa kebijakan moniterpenghematan APBN, maka pembayaran sebesarRp.23.158.080.000, (Dua puluh tiga milyar Hal. 7 dari 32 Hal.

telah diperjanjikanberdasarkan perjanjian pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budidaya jJagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor: 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016,Bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugatsebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Nomor:520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 tidak dapatdilaksanakan bukan karena kelalaian Tergugat tetapi terjadi diluarkemampuan Tergugat karena dalam keadaan Kahar (Force

kepadaPenggugat nilai yang diperjanjikan adalah diluar kehendak para pihak(Pengguat dan Tergugat) yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagaimanajelas termuat dalam Addendum Perjanjain Nomor : 520/1946/SPKADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.Bahwa keadaan Kahar (Foce Mayjeur) telah disepakati dalam suratPerjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15September 2016 SYARATSYARAT UMUM KONTRAK (SSUk) angka 37.1sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat).Bahwa keadaan Kahar (force

Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.10.September 2016 sudah jelas tidak dapat terlaksana di tahun 2016 karenaadanya keadaan Kahar (Force Majeur).Bahwa selanjutnya di tahun 2017 pembayaran hasil pekerjaan (prestasi)Penggugat di tahun 2016 akan dibayarkan sebesar Rp23.158.080.000,00(dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh riburupiah) sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPKADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016 khusunya ketentuan hurufE angka 58.2.e SYARATSYARAT