1 (satu) kali lalu menyuruhbergabung dengan para petarung/peserta latinan danuntuk melaksanakan makan siang dan setelah ituPrada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendirimenuju kearah Latda Chb Maulidi yang berada padabarisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang,setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduknamun tidak sanggup untuk menopang tubunyasehingga dibantu dengan tangannya yang berjejal ditanah dan setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) ikut makan siang namun hanya satu suap

Saksi IBNU GOPUR, memberikan keterangan di depan persidangan di bawahsumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan dalam kasus suap, yaitumemberikan sejumlah uang kepada pejabat pemerintah.Bahwa Saksi memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO, Terdakwa, BuNing (SUNARTI SETYANINGSIH), para pokja, YANUAR SANTOSA dan BupatiSAIFUL ILAH.Bahwa Saksi melihat kepada Terdakwa dan Saksi mengingat terdakwa.Pemberian suap yang dilakukan oleh

Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian hadiah atau janjiitu, ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikioleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya.Bahwa oleh karena pasal 11 merupakan tindak pidana suap pasif yangdirumuskan secara formil, oleh karena itu tindak pidana demikian disebutdengan tindak pidana formil. Bahwa delik formil itu adalah delik yangperumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap

Putusan Nomor 47K / PM.II09 / AD / IV / 2018Muhamad Eko Prasetiyo (Saksi11), namun baru satu suap Prada Agus LudiWartono sudah tidak mau makan lagi, karena kondisinya pada saat itu sudah muiaiiemas, tibatiba kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke sebeiah kiri maka Saksibersama Terdakwa , Saksi8 dan Saksi7 melepas ikatan tali, selanjutnya PradaAgus Ludi Wartono langsung diangkat ke saung, karena kondisi Prada Agus LudiWartono sudah tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian Saksi menyuruh Saksi11untuk

Perjanjian/Perikatan keperdataan(Lampiran PK1 dengan kode Bukti T118, T118a, T119, dan T120);2) Surat Perjanjian Dana Sementara (PPDS) (Lampiran PK2)antara RCI selaku pihak pertama dengan Pemohon PeninjauanKembali sebagai pinak kedua dalam kapasitas pribadi (LampiranPK2 dengan kode Bukti T121 dan T122):Berdasarkan Bukti Lampiran PK1 dan Lampiran PK2 telahmembuktikan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalahkeperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan RCI(Chen) dan bentuk gratifikasi yang dianggap suap

masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh dan dibenarkan;Bahwa apabila pelaksanaan sekolah menggunakan tukang dari luardalam pekerjan swakelola itu boleh dari penyedia materialpun tenagatrampil yang dikerjakan pada pekerjaan tersebut asal jangan melebihidari 50%;Bahwa pada fisiknya untuk sub kontraktor yaitu tidak digunakan tapikalau itu terjadi itu bukan karena hubungan kerja tapi ada hubunganmisalnya ada hubungan tukang tadi hubungan pinjaman kerja itudimaknai bukan suap

,jika penerimaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat ini,bukanlah karena kehendak bebas dari yang bersangkutan, akan tetapimerupakan sebuah keterpaksaan akibat dari tindakan intimidasi dan ilustrasiyang menakutkan dari Penggugat, bahwa apabila tidak menerima PemutusanHubungan Kerja (PHK) saat tersebut, maka ke 132 orang termasuk ParaTergugat ini, tidak akan menerima uang kompensasi apapun, karenaPenggugat memiliki dana yang sangat besar untuk memBOM (menggunakankekuatan uang sebagai SUAP

mengatakan inisebetulnya dapatnya banyak tetapi ini ada pak Kur minta, jadi untuksisanya saja kita bagibagi dan mengenai nominalnya saksi tidaktahu tetapi saksi Yusriansyah pernah mengatakan kalau dimintaterdakwa setengahnya dari uang pencairan dinas pengawasanlapangan ;Bahwa terkait dengan pembagian uang damai untuk warga negaraasing yang mengalami masalah meskipun saksi belum pernah memBAP warga asing karena saksi belum PPNS namun jika ada warganegara asing yang memberikan uang damai atau uang suap

hukum saksi maupunkantor hukum Antonius ;Dan hal yang kemudian saksi ketahui dari berita di internet danpenyampaiansaksi Joko Haryono pada tanggal 28 Mei 2019 bahwatelah terjadi kegiatan tangkap tangan oleh KPK terkait kasus imigrasiyang saksi tangani dan sampai saat ini, Surat kuasa saksi belumdicabut meskipun memang saksi hanya diminta untuk melakukanpendampingan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram ;Bahwa saat itu saksi yakin kalau kasus ini akan naik sehingga tidakada mens rea untuk melakukan suap

Adam Chazawi, SH dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu MediaPublishing, halaman 210 menyebutkan bahwa unsur kesalahan sipembuatHalaman 259 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrdalam korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf a ada duabentuknya yaitu :1. bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji ini diberikan untuk menggerakkan nya agar berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan

MUIS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan tindak pidana suap;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 1179 K/Pid/SUS/20086.

Hamidy yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, Lina Nurhasanah selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora RI periode tahun2015 sampai dengan 2016, Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima Kemenpora RI Tahun 2016sampai dengan 2017 dan Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap

memalsukan yang dapat merugikanmaupun mencemarkan nama perusahaan; Menyalahgunakan wewenang/jabatan yang berakibat merugikanPerusahaan;e Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sistem dan proseduryang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dapat merugikan secarafinansial maupun mencemarkan nama baik Perusahaan; Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan/kerabat kerja untuk melakukanperbuatan melanggar Peraturan perundangundangan ataupun semuaketentuan yang berlaku di perusahaan;e Menerima hadiah dan/atau suap

pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima suap

., tanggal 21 Desember 2016 Page 78 of 85dibawa ke ranah pidana apabila melihat kepada motivasi atau adanya kesalahanpribadi, dan mengandung unsur: suap, dan motivasi, serta tujuan; akan tetapitidak sependapat dengan pendapat ahli yang berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan ke ranah maladministrasi;Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti temuan bahwa di City SpaLampung melakukan praktek prostitusi terseluobung, Terdakwa mengutus saksiGusti Zaldi Arif Dian ke City Spa Lampung melakukan

yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap

MOH ROESLAN, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi (Menerima Suap Secara Bersamasama),sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketigamelanggar Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.

jadi harus masuk sebagai hukum pidana bertahap pada asasasas hukum pidana materil dan hukum pidana foBahwa kejahatan yang menyangkut tindak pidana korupsi disebutkejahatan/kelakuan kejahatan kerah putih, maksudnya kejahatan kputin atau yang lain itu sesungguhnya itu tergantung pada siapa pekejahatannya dan tidak semua kejahatan turut itu mesti kejahatan kputih, kerah putih ini artinya adalah orang yang berdasi, berdasi itu situ. golongangolongan elit pelakunya tetapi ternyata tidak jugadibuktikan suap

itu dari kejahatan kejahatan jalanan itu ada suap, umumnya melanggar lalu lintas suap dan sebagainya maka saya katbahwa dalam tindak pidana korupsi tidak semua itu adalah dissebagai kejahatan kerah putih mungkin kalau berbicara tentang kputin kekeliruan di dalam undangundang ini adalah dalam merumumasalah seharusnya ada masalah extraordinari crime yang dikataka!

sebagai kerah putih itu tidak benar karena korupsi bukan nyuap dijal:(di tangkap ya oleh lalu lintas suap yg 50 ribu, apakah kerah putih Bahwa UU TIPIKOR baik mengatur acara maupun pembuktiannya sdengan tindak pidana umumnya maupun khususnya, justru yang ppenting adalah penanganannya yang luar biasa itu yang paling peditangani secara luar biasa itu lebih bagus dari pada hukumnya di oabrik dengan alasan kejahatan kerah putih atau kejahatan luar biasahukum pidana khusus itu tidak memiliki alasan akademik

pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima suap

Kabag Anggaran Oyo Karyo ;Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya ke Kas Daerahsejumlah Rp. 37.000.000,Bahwa yang dimaksud sudah diatur yaitu aman dan selamat tidak ada masalah ;Bahwa benar uang yang sudah terdakwa terima disarankan oleh Polda untukmengembalikan ;Bahwa penerimaan uang tersebut terdakwa tidak ingat kalau dipotong pajak ;Bahwa terdakwa benar pada tiap bulannya terima anggaran rutin (representative)yaitu gajiBahwa benar selain perkara ini terdakwa pernah kena masalah suap

Kerugian negaraHalaman 156 dari 221 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPk/2018/PT MDNmenjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum danpenyalahgunaan kewenangan.Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadapkerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi ataupemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidakdilayani, dan perbuatan tersebut merupakan

Hal ini dikarenakan delikkorupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secarajelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh,penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suapdi sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uanghasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, danmenghalanghalangi proses peradilan.

Artinya bahwa Majelis Hakim telah melakukan tindakan mengeneralisir suatu ketentuan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang istripastilah telah diketahui dan disetujui, atau setidaktidaknya telah dibahasoleh/bersama suaminya;Bahwa bila kita melakukan telaah atas perkara yang menjadikan ROMIHERTON sebagai Terdakwa dan MASYITO sebagai Terdakwa Il adalahkarena Para Terdakwa diduga kuat telah melakukan suap, melalui SaksiMUCHTAR EFENDI, saat mengajukan permohonan keberatan kepada KPUDKota Palembang atas

AKIL MUCHTAR tidakdiuraikan sedikit pun tentang pemberian suap oleh Para Terdakwa/kiniPemohon Peninjauan Kembali kepada M. AKIL MUHTAR melalui MUHTAREFENDI, demikian pula fakta persidangan MUHTAR EFENDI yang hanyamenyatakan bahwa Terdakwa MUHTAR EFENDI terbukti melakukanpenghalangan pemeriksaan atas perkara M. AKIL MUHTAR dan tidak ada buktidan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa MUHTAR EFENDI telahmenyerahkan uang dari ROMI HERTON dan MASYITO kepada M. AKILMUHTAR.