Era LiardyHafza atas penetapan Penggugat sebagai Pemenag awal,sanggah dari PT.

Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang kerugian Penggugatadalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Penggugatdigugurkan berdasarkan sanggah dari PT.

PHB/L/IX/2019, tanggal 18September 2019.1 Bukti P16: Foto Copy Sanggah Banding dari Penggugat kepada6.

(Sesual dengan print out)Fotocopy Surat Sanggah dari Pokja 02/Dis.PHB/L(sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pemilinan Nomor :11314039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/IX/2019 tanggal 19September 2019.

pada sanggah.

, saatitu ada seseorang selain Judi Tetrahastoto yang bertemu dengan Pokja, namunSaksi kurang begitu paham seseorang tersebut siapa, namun berdasarkan ceritaorangorang, bahwa seseorang tersebut bernama Ibnu Gopur;Bahwa penetapan pemenang adalah tanggal 18 Juli 2019, sanggah diajukantanggal 23 Juli 2019, masa sanggah adalah lima hari dan dari batas akhir masaHal. 40 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Sbysanggah Pokja punya waktu menjawab sanggah 3 hari (hari kerja), Pokjamenjawab sanggah pada tanggal

Totok Sumedi membicarakan masalah sanggah, namun tidak adajanjijanji dari Ibnu Gopur kepada M.

GENTAYU CAKRA WIBOWO ajukan untukpekerjaan pembangunan jalan Candi Prasung merupakan harga penawaranpaling rendah.Bahwa Saksi bertemu dengan JUDI TETRAHASTOTO bersamasama denganIBNU GOPUR terkait sanggah pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung.Bahwa Untuk proses sanggah, proses sanggah ini cukup melalui elektronik yangditembuskan kepada PPK.Bahwa Saksi pernah bertemu SUNARTI di Kantor Dinas Bina Marga Kab.

sanggah yang diajukan olehsaksi yakni hanya menyampaikan agar persoalan ini diselesaikan baikbaik.Bahwa Saat saksi berbicara dengan IBNU GOPUR untuk menyelesaikanpersoalan sanggah ini, tidak ada JUD TETRAHASTOTO masuk dan bergabungdalam percakapan antara saksi dengan IBNU GOPUR.

Kabag pengadaan mengetahuispek pengadaan,Bahwa Kalau ada peserta yang tidak puas dengan hasil lelang biasanyamereka mengajukan sanggah.

Alba Perkasa tidak pernah melakukan Sanggah Banding kepadaPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso;Bahwakelanjutan proyek pembangunan dermaga desa wisata Kel. MadaleKab. Poso tersebut saat ini dibatalkan sampai batas waktu yang tidakditentukan;Bahwa alasan CV.

;Menimbang,bahwa keberatan oleh peserta / rekanan / penyedia barangdan jasa terhadap pelaksanaan lelang / tender terhadap Pokja 2 ULP/UKPBJdalam ketentuan peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaanbarang/jasa pemerintah jo peraturan Lembaga pengadaan barang/jasapemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang /jasamelalui penyedia, dapat melakukan upaya sanggah melalui aplikasi SistemPengadaan Secara Elektronik (SPSE) selanjutnya apabila penyanggah tidaksetuju dengan

jawaban sanggah dapat mengajukan sanggah banding kepadakuasa pengguna anggaran (KPA) selain itu untuk pekerjaan jasa konstruksimempersyaratkan pihak yang melakukan sanggah banding harus menyerahkanHalaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Psojaminan sanggah banding yang besarnya 1 % (satu persen) dari nilai paguanggaran; (vide : Pasal 30 s/d Pasal 32 peraturan presiden Nomor 16 tahun2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah);Menimbang,bahwa selain mengatur mekanisme (

banding setelah adanya jawaban sanggah olehPokja2 ULP/UKPBJ sebagaimana mekanisme (tata cara) keberatan yang diaturdalam ketentuan tersebut diatas, yang bersesuaian dengan bukti surat T.2 danP.13 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Abdi Dermawan, S.T, danBarita Natanael Sirait, S.T;Menimbang,bahwa dengan tidak diajukannya sanggah banding olehpenggugat maka gugatan penggugat bersifat premature dan Pengadilan NegeriPoso menyatakan tidak berwenang menilai perobuatan/tindakan/putusan Pokja 2ULP

Diatas tanah pekarangan tersebut sejak semula pihakTergugat/Pembanding menerima dari pewarisan dalam keadaan penuh denganbangunan dan juga ada bangunanbangunan pura ( sanggah keluaraga )sedangkan obyek tanah sengketa point 1.2 adalah tanah milk keluarga Tergugatyang berasal dari harta pusaka peninggalan leluhur Tergugat/ Pembanding.

Mereka beserta keluargabertempat tinggal di luar Pulau Bali;10 Bahwa obyek tanah sengketa dikuasai dan ditempati oldhh I WAYAN SURYADHIANA ( Tergugat/Pembanding) bersama ibunya (NI WAYAN SUCTI ).; Bahwa benar diatas obyek sengketa berdiri beberapa bangunan yang terdiri dari :Rumah Tinggal ;Sanggah (Tempat suci keluarga ) ;Tempat penyimpanan pretima ;Rumah adat ; Dan rumah toko ( Ruko) ; Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005 telah diadakan rapat di Bale PesamuanPura Desa Peguyangan yang dihadiri oleh

;NI WAYAN TYJATRI mengatakan dihadapan diforum peserta rapat,karena dia telah pindah keyakinan dengan berAgama Islam maka diatidak lagi bisa ngayah, selanjutnya dia menyerahkan ayahayahan di PuraPenyarikan Desa dan sanggah Paibon sepenuhnya kepada NI WAYANRAI SUCIATI ( adik kandungnya ) beserta artha berana yang diatursecara intern keluarga melalui kesepakatan yang disahkan oleh KepalaKelurahan Peguyangan.;Bahwa dalam rapat itu disimpulkan : 111.

Berdasarkan silsilah/lelintihan tersebut diatas diputuskan mengesahkanpenyerahan ayahayahan di Pura Penyarikan Desa dan sanggah Paibon dariNI WAYAN TJATRI kepada NI NYOMAN RAI SUCIATL;2. Serah terima artha berana terkait dengan point satu diatur secara internkeluarga dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Peguyangan.;3. Diminta agar NI NYOMAN RAI SUCIATI sebagai penerima ayahayahanmelaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya, menuju ajeg Ball.;4.

SOEKARYO dansemula beragam Hindu kemudian berpindah keyakinan dengan memeluk Agama13 Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakanpada tanggal 18 Pebruari 2013 diproleh fakta bahwa diatas tanah obyek sengketaberdiri beberapa bangunan antara lain :Bangunan Sanggah ( tempat suci keluarga ) ; Bangunan tempat penyimpanan pratima.;Bangunan Rumah Adat.

Pada peraturan sebelumnyayaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sanggahan banding tidakmenghentikan proses pelelangan, sehingga tidak diminta untukmenyampaikan jaminan sanggahan banding.Peningkatan nilai jaminan sanggah banding membuat Penyedia lebihberhatihati dalam menyampaikan sanggahan banding. Peraturan ini di satusisi meningkatkan kualitas sanggah banding yang diajukan. Jaminansanggah banding menjadi bukti keseriusan Pemohon sanggahan banding.Halaman 75 dari 92 halaman.

banding, tetapi peraturan pemerintah tersebutmengatur mengenai pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksimaupun perencana dan pengawas konstruksi namun tidak mengaturmengenai sanggah banding namun hanya mengatur masa sanggah,sehingga dalil Pemohon di atas tidak dapat dipertentangkan denganPerpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kalidengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.g.

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan: "Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi", maka dengan adanya sanggah banding akan mengakibatkanpenghentian proses pelelangan. Untuk melindungi hak pesertalelang/seleksi lainnya dan agar instrumen sanggah banding ini tidakHalaman 86 dari 92 halaman.

Sehingga Pemohon yang berpendapat bahwaJaminan Sanggah Banding merupakan bentuk pemaksaan yangmenghilangkan hak seseorang dalam mengeluarkan pikiran danpendapat adalah tidak terbukti.

Sehingga tidak benar bila dikatakanjaminan sanggah banding merupakan pembebanan kepada penyediabarang/jasa pemerintah namun merupakan garansi kerugian yangtimbul diakibatkan atas penghentian proses pengadaan barang/jasapemerintah dan bila sanggah banding terbukti benar maka uangjaminan akan dikembalikan kepada Pemohon sanggah banding.Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung agar kiranya dapat mencermati apabila anggapan Pemohontersebut dianggap benar adanya dan permohonannya

B/2017/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni tidak pernahhendak memotong dan berkatapencuri dan tukang tipu, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetappada keterangannya;3.

B/2017/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni tidak pernahhendak memotong dan berkatapencuri dan tukang tipu, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetappada keterangannya;4.

Boalemo; Bahwa pada saat itu saksi mendapat pekerjaan untuk memanjat kelapa darikebun milik saksi korban; Bahwa padasaat sekitar satu pohon datang Terdakwa berkata sambil nadamarahmarah untuk berhenti melakukan pemanenan pohon kelapa, karenatanah ini masih sengketa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;5.

bertemu dengan saksikorban dan saksi HARUN JASSIN dan saat itu sudah ada beberapa kelapayang dipetik kKemudian saksi memuat ke dalam mobil pick up milik saksi; Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan tanah ini masihdalam sengketa jangan memanen, mendengar hal itu saksi pulang ke rumahdan kemudian saksi mengembalikan kelapa yang terlanjur diangkut kepadasaksi korban tanoa mendapat bayaran apapun;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

sambil mengatakan bahwa saksi korban sedangmemanen kelapa di lokasi kebun sengketa; Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan mendatangi lokasi kebuntersebut, namun saksi tidak mengetahui lagi kejadian yang selanjutnya karenasaksi sudah pulang ke rumah; Bahwa saksi mengenali parang yang dihadirkan di persidangan dan parangtersebut milik saksi dan tidak tahu kaitannya dengan perkara pengancamanTerdakwa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

Palemahan Tengah, tempat tinggal keluarga leluhur Pan Sabda (WayanGriya) dan keturunannya, termasuk areal sanggah, luasnya kurang lebih1300 m? (seribu tiga ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunaninduk warisan leluhur berupa: Bale Gede, Bale Singasari, Bale Sakapat,Meten Banjah, Dapur, dan Jineng 2 (dua) unit, serta Sanggah Kawitan;c.

Bahwa Pura/Merajan/Sanggah Gede tersebut tidak saja disungsung olehPara Pemohon Kasasi, akan tetapi juga disungsung oleh puluhan umatlainnya yang merupakan keturunan dari lelunhur Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Tergugat, sehingga umat lain yang selaku pengemponPura/Merajan/Sanggah Gede tersebut semestinya harus ikut digugat pula,akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/dahulu Para Penggugat, sehingga oleh karenanya pula gugatanPara Penggugat/Para

Bahwa selain hal tersebut pula, Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtelah tidak memperhatikan aspek keagamaan dan aspek hukum adat yangberlaku di Bali, dimana dalam tanah sengketa tersebut sudah berpuluhpuluhtahun secara turuntemurun membangun tempat sembahyang keluarga yangdinamakan Pura/Merajan/Sanggah Gede (tempat memuja Ida SanghyangWidhi Wasa dan Para Leluhur Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi), yang dari sejak dahulu tidak pernah ada yangmempermasalahkannya.

Bahwa di samping itu pula pembangunan tempatsembahyang selevel Merajan/Sanggah Gede tersebut tidak gampang untukdipindahtempatkan, oleh karenanya pula dengan pertimbangan yang matangdan dengan alasan kepemilikan tersebutlah pihak Leluhur Para Tergugat/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi telah membangun Merajan/SanggahGede tempat sembahyang di lokasi tanah sengketa tersebut;9.

Banjar, Kab.Buleleng, batasbatasnya sebagai berikut :Batas sebelah Utara : Rumah Milik Ketut Bintir ;Batas sebelah Timur : Sanggah;Batas sebelah Selatan : Rumah Milik Made Suarsana;Batas sebelah Barat : Jalan Raya Banyuatis;Tanah Tegal/Kebun, luas Kurang lebih : 2.500 M2, Terletak di BanjarDinas Kaja, Desa Banyuatis, Kec. Banjar, Kab.

Buleleng; Batasbatasnyasebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Pangkung; Batas sebelah Timur : Jalan; Batas sebelah Selatan : Rumah Milik Made Suarsana;Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 105/Padt/2019/PT DPS Batas sebelah Barat : Sanggah Pasek Batan Manggis;3.

Buleleng, BatasBatas sebagai berikut :Batas sebelah Utara : Rumah Milik;Batas sebelah Timur : Sanggah;Batas sebelah Selatan : Rumah Milik;Batas sebelah Barat Jalan Raya Banyuatis,Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 105/Padt/2019/PT DPSDirawat dan sudah direnovasi oleh penyakapnya/penggarap kebunnyabernama Wayan Japa (alm.), dan ditempati oleh alm.

Buleleng, BatasBatas sebagai berikut :Batas sebelah Utara : Rumah Milik Ketut Bintir;Batas sebelah Timur : Sanggah;Batas sebelah Selatan : Rumah Milik;Batas sebelah Barat Jalan Raya Banyuatis;Tanah Tegal/Kebun, luas Kurang lebih : 2.500 M2, Terletak di BanjarDinas Kaja, Desa Banyuatis, Kec. Banjar, Kab.

Putu Gede Konthen, terletak di Banjar Kaja,Desa Banyuatis, dengan batasbatas (penyanding):Utara : Panggkung;Timur =: Jalan;Selatan : Tanah dan rumah Made Suarsana;Barat : Sanggah/Merajan Pasek Gelgel Batan Manggis.Adalah sah hak milik Para Tergugat Dalam Konvensi/ParaPenggugat Dalam Rekonvensi atas dasar hak mewaris.10.

Upaya Administratif.Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif, denganmelakukan sanggah kepada tergugat, pada tanggal 21 September ,2020 ,dengan surat sanggah nomor 001/PCPSL/IX/2020 untuk paket 2 (DAK)Jalan Bukit SilehAieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai NanamJembatan Putih namun tergugat tidak menaggapi sesuai poin poin yangdi pertanyakan dalam surat sanggah penggugat, kalau ada hal hal yangkurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan Kklarifikasikepada penggugat, bukan malah

PENGGUGAT seyogyanya menggugatterhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dan telahTERGUGAT sampaikan objek gugatan Penggugat belum termasukkeputusan tata usaha negara yang bersifat final, dengan demikiangugatan PENGGUGAT menjadi premature.Bahwa selain itu, PENGGUGAT tidak melakukan sanggah bandingterhadap kekalahan PENGGUGAT dalam tender ini, berartiPENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah dari TERGUGAT.Oleh karena itu secara yuridis PENGGUGAT dianggap setuju denganjawaban sanggah

Hakini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukanpenawaran (Perpres 16/2018 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaianpengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 16/2018).Justru. ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan,kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, makapada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas.

Bukti P. 6 : Masa Sanggah tanggal 17 September 2020sampai dengan 23 September 2020(Fotokopi dari fotokop)) ;7.

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembagaint;Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggahdan sanggah banding, sebagai berikut:4.2.13 Sanggah;Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikanatas

Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohonkarena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan dan seringmenangis, kemudian sekitar 6 bulan yang lalu Para Pemohon bertanyakepada pandita/orang pintar dan diberi petunjuk untuk mengganti namaanak Para Pemohon;Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon darisemula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA dirubahmenjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA;Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut sudah diganti secara agamaatau niskala di sanggah

Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohonkarena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan dan seringmenangis, kKemudian sekitar 6 bulan yang lalu Para Pemohon bertanyakepada pandita/orang pintar dan diberi petunjuk untuk mengganti namaanak Para Pemohon; Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon darisemula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA . dirubahmenjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA; Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut sudah diganti secara agamaatau niskala di sanggah

didepanpersidangan ini, Para Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagaiberikut :Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ParaPemohon yang semula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA,karena anak Para Pemohon tersebut sejak kecil sering sakitsakitan dan seringmelihat mahlukmahluk aneh dan setelah ditanyakan pada pandita/orang pintardisarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi GEDEANANDA RAJENDRA NATHA, dan setelah dilakukan upacara secaraagama/niskala di sanggah

P/2019/PN Ampdirubah menjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA dan nama anak ParaPemohon tersebut sudah diganti secara agama atau niskala di sanggah kemulandan setelah dilakukan upacara Penggantian nama tersebut kesehatan anak ParaPemohon berangsurangsur membaik dimana keluarga besar Para Pemohon tidakada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan juga telah memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Para Pemohon mengajukanpermohonan

perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA, karena anak Para Pemohon tersebutsejak kecil sering sakitsakitan dan sering melihat mahlukmahluk aneh dansetelah ditanyakan pada pandita/orang pintar disarankan untuk merubah namaanak Para Pemohon tersebut menjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA, dansetelah dilakukan upacara secara agama/niskala di sanggah kemulan kesehatananak Para Pemohon berangsurangsur membaik, dimana keluarga besar ParaPemohon tidak ada yang keberatan

itu ke Pokja;Halaman 48 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDBahwa benar Surat perjanjian sewa peralatan, bukti kepemilikannyayang dimaksud menurut pemahaman Pokja yang mengajukan sewaitu harus melampirkan identitas peralatan tersebut;Bahwa benar sanggahan ini sudah ada pemenangQ;Bahwa benar saat evaluasi teknis tidak dilalukan klarifikasi;Bahwa benar sanggah banding Itu ranah PPK bukan Pokja;Bahwa benar tahapan sanggah banding evaluasi ulang dari awal;Bahwa benar melampirkan perjanjian Ssewa, dokumen

dan ketentuan padaangka 4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakanprotes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksiyang tidak setuju atas jawaban sanggah; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6Tahun 2018 yang mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan diPengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upayaadministratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang

Bagaimana mekanisme evaluasi ulang setelah sanggah banding, apakahpada tahapan evaluasi kualifikasi jika penggugat tidak hadir makaCianQgap QUOUT; 222 nnn n nena nnn n nnn nnn ence cence2.

banding diatur waktuuntuk menjawab 14 hari setelah klarifikasi jaminan sanggah banding, dariuraian ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keharusan masa kualifikasipembuktian setelah sanggah banding hanya kurang 1 hari; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen SPSE Poin31.3.

Dalam Undangan Pembuktian Kualifikasi sudan menyebutkandokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 menyebutkan Yangharus dibawa dokumen kualifikasi asli sebagaimana dipersyaratkan; Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menurut MajelisHakim terdapat ketidaksesuaian dimana penggugat sebelumnya telahdinyatakan gugur karena tidak memiliki dokumen kepemilikan peralatankemudian mengajukan sanggah dan sanggah banding, selanjutnya diundanguntuk

BanjarKawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,kemudian saksi Komang Tri Sudana Merta,SH, bersamasamadengan saksi Gusti Ngurah Ari Bhawa Suta dan saksi Dewa PutuAstika melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelakujudi Togel tersebut yaitu terhadap saksi Made Winia Antara aliasGonjoran di rumahnya yaitu di Banjar Kawan Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah

Banjar Kawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, kemudian saksi Komang Tri SudanaMerta,SH, bersamasama dengan saksi Gusti Ngurah Ari BhawaSuta dan saksi Dewa Putu Astika melakukan penyelidikann danpenangkapan terhadap pelaku judi Togel tersebut yaitu terhadapsaksi Made Winia Antara alias Gonjoran di rumahnya yaitu diBanjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah

hubungan keluarga denganaBahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu, Tanggal 07 Februari2015 sekira Jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Made WiniaAntara alias Gonjoran yang terletak di Banjar Kawan, Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersamasamadengan tim buser yang lainnya menangkap pelaku perjudian yaitusaksi Made Winia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksi sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

nnnanamenanene Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten10Bahwaperistiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

Kepolisian12Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten GianyarBahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran , dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

Gani & Son maupun CV.Duta Cipta Artha tersebut dijawab oleh Bupati sebagaimana dinyatakandalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11Nopember 2011 perihal jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepadaDirektur CV. Gani & Son serta CV. Duta Cipta Artha dinyatakan dalam SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011.

Gani & Son dan Surat Bupati KutaiKartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentangJawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 027/1614/TU/UMtanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yangditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Nomor027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban SanggahBanding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;Halaman 6 dari 18 halaman.

Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1614/TU/UMtanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yangditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Bupati KartanegaraNomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang JawabanSanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;3.

Gani & Son dan SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada DirekturCV.

Gani& Son dan Surat No.027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentangJawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta CiptaArtha adalah tidak mengindahkan teladan staf dari panitia lelang yangmenyatakan lelang harus diteruskan.Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Drs.

Medahan danyang mengurus kewajiban atas kelangsungan sanggah/ merajanpeninggalan Tejang adalah Ketut Windi (orang tua Tergugat).Bahwa dalam waktu bersamaan, status Ketut Windi (orang tua Tergugat)disamping mengurus sanggah/merajan yang ditinggalkan oleh Tejangsebagai soroh/klan Karang Buncing, juga masih menyungsung sanggah/merajan asalnya yang terletak di kediaman Wali yang berasal dari soroh/klan Arya Wang Bang Pinatih, status mana dikenal dengan istilah "Negen"yang berarti menjalankan dua kewajiban

Menyatakan hukum sah Tergugat bertindak menjalankan kewajiban ataskelangsungan sanggah/merajan peninggalan Tejang;. Menyatakan hukum sah Tergugat meheruskan kewajibankewajiban dantanggung jawab adat Tejang (alm) Banjar Adat Medahan dan Desa AdatSumampan;.

dan Sutama Yasa yang mengurus sanggah tersebut;Bahwa, Sutama Yasa mengurus Sanggah sudah diumunkan di Banjar danditerima di Banjar;Bahwa, secara Niskala Sutama Yasa diterima karena dia sedangkesakitan;Bahwa, kewajiban Tejang yang diteruskan oleh Sutama Yasa adalahmelaksanakan ayahan dan bayar iuran gotong royong;Bahwa, selain Sutama Yasa tidak ada orang lain yang melakukankewajiban Tejang;Bahwa, Sutama Yasa telah melakukan upacara mendak tirta;Bahwa, sanggah/merajan merupakan bagian dari warisan

yang mengurus sanggah tersebut adalah WayanDura, dalam pengertian melaksanakan rerainan atau piodalan, Saksi MadeOka Putra) menerangkan Windu meninggal pada tahun 2010 dan yangmenggantikan kegiatan di banjar adalah Sutama Yasa, sekaligus melaksanakankewajibannya di sanggah dan melakukan upakaranya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan adat waris di Bali padaumumnya dan berdasarkan awigawig atau aturan Desa Adat Sumampan,dengan tegas mengatur bahwa yang disebut sebagai warisan tidak hanyaberupa harta

benda yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi juga meliputikewajiban pokok yaitu tanggung jawab terhadap kelangsungan sanggah ataupemerajan yang ditinggalkan, disamping kewajiban meneruskan ayahan desadan kewajiban adat lainnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;Demikianlan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriPontianak pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh BONNY SANGGAH,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYA NOVITA, S.H.,M.H., danRENDRA, S.H.

,M.H Bonny Sanggah, S.H.,M.HumRendra, S.H.,M.HPanitera Pengganti,Julfarida, SH.Perincian biaya Biaya Pendaftaran Rp. 30.000, Biaya adm proses perkara Rp. 50.000,Panggilan Rp. 150.000,PNBP Panggilan Rp. 20.000,Meterai Rp. 6.000,Redaksi Rp. 10.000. Halaman 2 dari 3 Putusan No. 175 / Pdt.G / 2018 / PN.PtkJumlah Rp. 266.000. .,Halaman 3 dari 3 Putusan No. 175 / Pdt.G / 2018 / PN.Ptk

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuksero a0c7mpelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapansanggah banding.3.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggahtidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapatmenyampaikan sanggah banding.Romawi IV angka 4.2.14Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPApada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atasjawaban sanggah....4. Bahwa sesuai ketentuanketentuan hukum di atas, proses lelangpengadaan jasa konstruksi gedung asrama dan kelas BDK PekanbaruPutusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr.

Namun demikian, atasjawaban sanggah dimaksud, Penggugat belum melakukan prosessanggah banding yang merupakan upaya banding administratif dalamproses pengadaan barang/jasa Pemerintah;6.

Bahwa sesuai jawaban sanggah No. S12/JS/XII/ULPDRIAU/WII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Jawaban Sanggah yangdisampaikan pada SPSE Kementerian Keuangan untukpembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018,membuktikan bahwa surat pernyataan ketersediaan unit sanitaryhanya berasal dari PT Sinar Glassindo Jaya tanggal 10 Agustus 2018selaku distributor, bukan sebagai agen tunggal pemegang merk.

dan sanggah banding;Ba hwa dalam perkara a quo, Penggugat belum melakukan upayaPutusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr.

AtasJawaban Sanggah tersebut PENGGUGAT telah mengajukansanggah banding Kepada Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu SelatanHal 5 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNsesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September2020, Perihal: Sanggah Banding, dan atas sanggah bandingtersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Labuhanbatu Selatan telah menjawabnya sesuai Surat Nomor:600/377/DPUPR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal:Jawaban Sanggah

tersebutsesuai Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPILLS/2020, Tanggal 07September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah namun TERGUGATtetap pada keputusannya.

Atas Jawaban Sanggah tersebutHal 10 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNPENGGUGAT telah mengajukan sanggah banding KepadaPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: SanggahBanding, dan atas sanggah banding tersebut Kepala DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.

Labuhanbatu Selatantelah menjawabnya sesuai Surat Nomor: 600/377/DPUPR/2020,Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding,namun sanggah banding tersebut tidak dapat diterima dan tetappada keputusan TERGUGAT , 2222 2n ene nn nnn ne en nn nee14.

Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan Lelang Tender(vide bukti P11=T7) dan Jawaban sanggah Tergugat (vide buktiP15=T8); 22 non nnn nn nnn nnn ene ee5. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding dan jaminansanggah banding (vide bukti P13 dan P14), dan Tergugat telahmenjawab sanggah banding (vide bukti P15=T.9.)

tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KontraktorKontrak Kerja Sama, yang bertujuan untuk memberikan kesamaandalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang lebih jelas bagi seluruhPengelola Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ; 18Bahwa di dalam Buku Pedoman Tata Kerja Pengelolaan RantaiSuplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiII/PTK/I/2011,Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,Bab XI diatur tatacara Sanggahan (butir 14.1 s/d 14.3.2 halaman187189) dan Sanggah

terhadap keberatan Penggugat atas Pemenang LelangNo. 10111Ops Jasa Penyewaan dan Pengoperasian 100 UnitHydraulic Pumping Unit Berikut Peralatan Bawah Tanah Dan PeralatanPenunjang Selama 24 Bulan telah dilakukan Upaya Administratif olehTergugat berdasarkan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai SuplaiKontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiIl/PTK/I/2011, BukuKedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Bab XIbutir 14 halaman 187190 yang mengatur tata cara dan prosedureSanggahan dan Sanggah

Banding) dan Instruksi Kepada PesertaPengadaan (IKPP) Bab II ke10 butir 10 halaman (1617) ; Bahwa adapun Upaya Administratif yang telah dilakukan olehTergugat terhadap Sanggahan/Keberatan dan Sanggah Banding atasPemenang Lelang No. 10111Ops Jasa Penyewaan danPengoperasian 100 Unit Hydraulic Pumping Unit Berikut PeralatanBawah Tanah Dan Peralatan Penunjang Selama 24 Bulan, yangdiajukan secara tertulis oleh Penggugat, yakni: Sanggah/Keberatan No.036/PKE/HPU/03/2012, tanggal 2 April 2012, Revisi Sanggahan

No.054/PKE/HPU/06/2012, tanggal 15 Juni 2012 dan Sanggah Banding No.060/PKE/HPU/06/2012, tanggal 25 Juni 2012, telah dijawab olehTergugat melalui Surat No 144/IVTL/2012 tanggal 09 April 2012 perihalJawaban Sanggahan, Surat No. 259/VITL/2012, tanggal 20 Juni 2012perinal Jawaban Sanggahan Revisi, Surat No. 278/VITL/2012, tanggal27 Juni 2012 perihal Jawaban Sanggah Banding ; Bahwa seluruh prosedur dan kesempatan dalam melakukanUpaya Administratif telah ditempuh oleh Tergugat dan Penggugat sesuaiPedoman

atashasil integrasi nilai SKDSKB melalui website BKNsscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 s.d 3 November 2020.6)Bahwa Para Penggugat mengajukan Sanggah dengan rincian:1.

Sanggah atas nama Glend Pradana:a. Psikotes Lanjutan terindikasi menyalahi prinsipPermen PAN RB No.23/2019: Adil, yaitu berbeda penilai, link, kKetentuan, instruksipengerjaan, jenis & jumlah soal Transparan, yaitu. pelaksanaan & menilai tiapkomponenb. Adanya ujian susulan dan tidak menggugurkan.2. Sanggah atas nama Risky Dwi Afriadi:Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.a.

Sanggah atas nama Devy Paramitha Agnelia:a. Psikotes lanjutan tidak berprinsip adil: perbedaanpenilai, link, Ketentuan, jenis & jumlah soal.b. Tidak transparan mengolah skor psikotes, saya yakinnilai integritas >4c.

Keseluruhan Instansi dari website BadanKepegawaian Negara sscnadmin.bkn.go.1d.Terhadap Sanggah tersebut hampir seluruhnya telah dijawab olehTergugat dengan status Tolak Sanggah, namun hanya ParaPenggugat yang tidak puas terhadap hasil sanggah tersebut danmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Bahwa terhadap kesesuaian penerapan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat terlebih dahulumenjelaskan sebagai berikut:Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.a.Bahwa

Kepada pesertaHalaman 44 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan sanggah atas hasil integrasi nilai SKDSKB melalui website https://sscn.bkn.go.id mulaitanggal 1 s.d 3 November 2020.

Oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai gugatanprematur (dilatoria exceptie) dan sudah selayaknya Majelis Hakimmenolak gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Upaya Sanggah PENGGUGAT Diterima Oleh TERGUGAT,.

Bahwa TERGUGAT kemudian menjawab Sanggah PENGGUGATmelalui Surat Nomor : SRT.01/RTPTU/BLPPBMNIIII/2021, tanggal 16Maret 2021, Perihal Jawaban Sanggah, yang pada pokoknyaTERGUGAT akan melakukan evaluasi ulang kepada PENGGUGAT.. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan TERGUGAT terhadaphasil pemilinan yang telah dilaksanakan dalam tender a quo, ditemukanbeberapa perbedaan dalam klausul kontrak yang disampaikan dengannama pekerjaan dan nomor kontrak yang sama.

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksiditambahkan tahapan Sanggah Banding.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara apabila telah selesaidalam upaya administratif, dimana upaya administratif yang dimaksudadalah Sanggah dan Sanggah Banding (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2)UU No. 5/1986 jo.

Kemudian disusul denganSanggah pada tanggal 9 Maret 2021.Bahwa jika mengacu pada aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmaupun aturanaturan terkait lainnya, Sanggah seharusnya dilayangkanterlebin dahulu kepada TERGUGAT sebagai pemenuhan upayaadministratif.Bahwa meskipun begitu, TERGUGAT tetap menjawab Sanggahan dariPENGGUGAT sesuai amanat Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018terkait masa sanggah yang disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah pengumuman (vide angka 4.2.13 LKPP No. 9 Tahun 2018

(fotokopi dari fotokopi);Jawaban Sanggah TERGUGAT Nomor : SRT.01/RTPTU/BLPPBMNIIII/2021 tertanggal 16 Maret 2021.print out);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.