informasi kalau Terdakwa menjual sepeda motor dengan uangmuka yang sangat murah sehingga saksi korban tergerak untuk mendatangi terdakwa dan membelisepeda motor dari terdakwa;Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bila terdakwa tidak dapat memberikan ataumenyerahkan sepeda motor kepada Budi Atmaja dan saksi Rudi Subandi bahkan uang yang semuladijadikan panjar juga tidak dapat dikembalikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa pada dasarnya tidakdilakukan dengan suatu tipuan

PemberhentianPerangkat Desa Air ltam Kecamatan Penukal mengandung kesalahansubstansi berupa adanya konflik kepentingan sebagaimana Penjelasanpasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Yang dimaksuddengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainyamateri yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat,misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaanfisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan

Yang mana dalam penjelasanpasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwaYang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam haltidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kKepentingan, cacat yuridis, dibuat denganpaksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

Bahwa semua kejadiankejadian itu, Tergugat berjanji kepadaPenggugat akan menyelasaikan semua utang piutang dan kerugian2semua kepada Penggugat, maka Tergugat memohon kepadaPenggugat agar di bantu untuk melunasi & mengembalikan uang orang2yang korban tipuan dan membayar semua kekurangan biaya sewamobil rental, maka akhirnya Penggugafaimseabanduauntukusambilinjaman bank untuk membayar utang2 Tegu at, maka Penggugatpin " g 2 BoB dt G/2019/PA.M 9 gmembayar semua utang2 orang2 yang dirugikan dan sisa

dimaksud dengan unsur sengaja, adalah bahwa pelaku memangmenghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaktidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN PiliMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk tidak dijelaskan definisinya didalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum BahasaIndonesia, tipu muslihat adalah segala macam tipuan

LUTHFIAH AYULESTARI melalui percakapan via HP selluler dan kami meilikibukti rekaman itu yang menunjukkan bahwa pernyataan Traumadan adanya tindakan kekerasan serta pemkasaan dan bujuk rayuHalaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT MKSdengan tipuan/kebohngan" adalah sesuatu KEBOHONGANNYATA yang ditampilkan oleh oknum PENYIDIK PolrestabesMakasssar dalam BAP perkara yang dihadapi TERDAKWAASWAR JAMALUDDIN; Bahwa inti dan "PERMOHONAN BANDING" mi kami selakuPenasihat Hukum ASWAR JAMLUDDIN

Motivasi tidak mengandung kekurangan yuridis seperti adanya salah kira(Dwaling) atau karena paksaan (Bedrog), ancaman, karena tipuan atau halyang tidak benar ;2. Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;3. Sesuai dengan syarat dan prosedur ;4.

2013 tersebut dicantumkan kalimat atasnama Ketua Tim Terpadu bukan atas nama Gubernur.Ahli menjelaskan bahwa yang disebut sebagai pembuat surat adalah yangmenandatangani surat tersebut bukan yang mengetik surat.Tentang pembuatan surat yang dibuat mengatasnamakan jabatan akan tetapi isi ataukonteks surat tersebut memuat hal yang tidak benar maka terhadap penandatangansurat tersebut dapat di kenakan atau dimintakan pertanggung jawaban pidanaapabila motivasi dari pembuatan surat tersebut mengandung tipuan

hakikatnya dapat di hukum atau dikenakan ketentuanPidana.Apabila suatu naskah dinas diabaikan atau tidak memperhatikan asas ketelitian dankecermatan pada saat penandatanganannya maka konsekuensi hukumnya adalahapabila naskah dinas tersebut terdapat kekurangan yuridis yaitu mengadungmotivasi yang bersifat salah kira atas kewenangan dan norma peraturan makadikenakan sanksi Administrasi, akan tetapi bila suatu naskah dinas mengandungkekurangan yuridis yang mengandung motivasi yang bersifat paksaan, tipuan

Dian Puji NugrahaSimatupang, SH.MH, selaku Ahli Hukum Administrasi Negara yang telah mengemukakansebagai berikut :Bahwa apabila suatu naskah dinas mengandung motivasi yang bersifat salah kira(dwaling) atas kewenangan dan norma peraturan maka dikenakan sanksi Administrasi,akan tetapi bila suatu naskah dinas mengandung motivasi yang bersifat paksaan(bedrog), tipuan (dwang) atau ketidakbenaran, maka pada hakekatnya dapat dihukumatau dikenakan ketentuan pidana.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang disebut

GTO.136Bahwa tentang pembuatan surat yang dibuat mengatasnamakan jabatan akan tetapi isiatau konteks surat tersebut memuat hal yang tidak benar maka terhadappenandatangan surat tersebut dapat dikenakan atau dimintakan pertanggungjawabanpidana apabila motivasi dari pembuatan surat tersebut mengandung tipuan,ketidakbenaran, ancaman atau paksaan.Bahwa mengenai arti dari sebuah tanda tangan dari surat dinas atau naskah dinas, ahlimenjelaskan bahwa arti dari sebuah tanda tangan adalah hak, kewajiban dan

DARSUM) hendak melahirkan, akan tetapi itu hanya alasan/tipuan dari terdakwa saja.

Pengertian akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikianliciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipumuslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;7.

Sugandhi, SH. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, yaknii :e Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan namasebenarnya;e Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yangberbeda dari keadaan sebenarnya;e Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya,sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akankebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;e Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimatkalimat bohong yangtersusun sedemikian rupa, sehingga

. =09= tertanggal 6 Oktober 2017 ( Perjanjian Hutang Piutang berikutdengan pemberian Jaminan )Bahwa Penggugat merasa ada yang tidak benar/siasatburuk/tipuan( CACAT KEHENDAK/CACAT YURIDIS )dalam pembuatan AKTA NomorNo. =01= tertanggal 02 Desember 2017 ( Pembatalan ) dan pembuatanPERDAMAIAN ( DADING ) Nomor =02= tetanggal 02 Desember 2017karena Penggugat tidak pernah mendengar Notaris ( Tergugat )membacakan isi dari Akta Pembatalan dan Perdamaian ( Dading ) tersebutdi hadapan Notaris ( Tergugat ),

antara Penggugat denganTergugat dan Tergugat II sesuai posita gugatan yaitu didalam prosespelaksanaan isi Akta Perdamaian (Dading) Nomor 46, tibatiba munculAkta Pembatalan Nomor 01, tertanggal 02 Desember 2017 dan AktaPerdamaian (Dading) Nomor 02 (Akta Dading Baru), tertanggal 02Desember 2017, tanpa sepengetahuan Penggugat yang isinya sangatmerugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mengajukantuntutan pembatalan aktaakta tersebut karena diduga menggunakanCaracara yang tidak benar/siasat buruk/tipuan

Bahwa Korban memberikan uang kepada terdakwa sebagai mahar keterdakwa sebesar Rp. 3.000.000, ; Bahwa terdakwa tidak bisa menggandakan uang semua itu hanya akaldan tipuan terdakwa saja; Bahwa saat itu saksi melihat kalau saksi korban dalam keadaan sadar;Terdakwa Membenarkan keterangan saksi.Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukansaksisaksi yang meringankan ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sejumlah

Kemudian Pasal 29 KHES berbunyi : Akadsah berdasarkan Hukum Islam adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsurghalath atau khilaf, ikrah (paksaan), taghrir (tipuan) dan ghubun (penyamaran).

pokok perjanjian itu harus melekat hakyang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G.S/2021/PN MmeMenimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P1 dan danjawaban Tergugat dan lampirannya, telah ternyata bahwa memang benar telahada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjiantersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan adapemaksaan dalam penandatanganannya, tipuan

orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatantersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh dengan segalaakibat yang ditimbulkannya, dengan demikian niat Terdakwa dengan kesadaranyang memang mengetahui dan dikehendaki perbuatan itu dilakukan danmengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk menurut penjelasan pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut ;Bahwa tipu muslihat adalah semua tipuan

oleh orang lain, dan dalamperumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang = ataumenghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini; Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Gin Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagaiagen polisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dansebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu; Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan

., telahterdapat cacat administrative, cacat kehendak dalam pembentukannyadi mana notulen rapat umum para pemegang saham tanggal 21September 2015 ternyata merupakan rekayasa dari hasil tipuan sdr.Tomy dan Sdri. Indahwaty sehingga terhadap objek gugatan a quoadalah batal demi hukum sehingga patut pula untuk dibatalkan;9.

Hal inilah yang menjadi dasarbagi TERGUGAT untuk menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang padaintinya menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa maupun ObjekSengketa Il telah terdapat cacat administrative, cacat kehendak karena dalampembentukkannya terdapat notulen yang dibuat dengan rekayasa hasil tipuan;8.

Amran padasekira bulan September 2015 di rumah Terdakwa di komplek TNI ALKenjeran, Surabaya secara tunai ternyata transaksi jual beli besi tua alatberat tersebut ternyata tipuan Sdr. H. Amran menghilang dan Terdakwa tidakmengetahui keberadaan dan alamatnya;Bahwa Terdakwa selain mempunyai masalah dengan Saksi1 jugamempunyai masalah dengan Sdr.

tersebut pertama pada sekitar akhir bulanAgustus 2009 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), kedua pada 27 September2008 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah).Total uang pinjaman Tergugat II sebesar: Rp. 365.000.000, (tiga ratus enam puluh limajuta rupiah).8 Bahwa uang kontan yang Total berjumlah Rp. 411.000.000,(empat ratus sebelas jutarupiah) tersebut diPinjamkan oleh para Tergugat untuk biaya Proyek yang merekadapatkan dari pemerintahan Kota Palangka Raya, ternyata itu hanya tipuan

Goefron Masyhuri diterbitkan pada tangal 27 Juli 1999, Surat Ukurtanggal 16031999 Nomor : 39/Tambank langon/1999, Luas 10.560 M2adalah dapat dikwualifikasi sebagai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negarayang didasarkan kepada datadata yang tidak benar mengandung unsurbedrog (tipuan), suatu Keputusan yang diterbitkan tidak boleh mengandungdwang , dwaling, dan/atau bedrog; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang

No. 133/Pdt.G/2017/PTA.SbyHukum Ekonomi Syariah yang dalam syarat terakhir dibunyikan dengankalimat suatu sebab yang halal menurut syariat Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum EkonomiSyariah ditentukan bahwa akad yang disepakati dalam perjanjian tidak bolehmengandung unsur ghalath atau khilaf (kesalahan), ikrah atau paksaan, taghriratau tipuan dan ghubn atau penyamaran.