Ditemukan 2725 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trias trail tria total tegal trian trikal torial trizal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
243 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman:518519, juga menyatakan:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap:e Adil, sesuai prinsip fair trial, dane tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapiimparsialitas;Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak,tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistemhukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yangsama kepada pihak yang berperkara.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 6 September 2018 — 1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE 2. Tempat lahir : Jakarta; 3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02 Kec. Baguala Kota Ambon; 2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur; 7. Agama : Kristen Protestan 8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara (Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO)
218 — 137
  • SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,169. 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04- 04-2016,170. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,172. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester
    SANAKY,tanggal 31 Desember 2014,1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016,Halaman 219 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Amb170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester ll Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29Januari 2016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni2015,1 (satu) Bundel Laporan
    SANAKY,tanggal 31 Desember 2014,1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester ll Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29Januari 2016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni2015,1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malutsemester Il Desember 2014,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
142 — 59
  • Hal ini tentulah bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang sama di mata hukum, dan berhakdiadili secara adil (fair trial), yang merupakan hak asasi manusia yang telah dijaminoleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya, terutamaKUHAP.Pasal 28 D ayat 1 UndangUndang Dasar RI Tahun 1945: Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum.Halaman 78 dari 140 halaman putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2019
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
221 — 139
  • Apavila sejak awal sampaiputusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai denganketentuan hukum acara (due process law), berarti pengadilan telahmelaksanakan dan menegakkan ideologi fair trial yang dicitacitakannegara hukum dan masyarakat demokratis.;9.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — EDMON SAIYA
89 — 41
  • yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum, karena dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaanperadilan (law enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranmateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumptionof innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process oflaw) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 09-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN PATI Nomor 120/Pid.B/2016/PN Pti
Tanggal 29 Agustus 2016 — Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA Bin SUGENG PRIBADI BRODJOWARDOJO.
113 — 24
  • BBI, tapi tidak bisa diambilkarena diblokir/ditutup saksi tidak mengetahui dengan pasti; Bahwa rekening diblokir dan tidak bisa diambil dananya pada bulanNopember 2014;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya jika adayang tidak benar, yaitu: Bahwa pemblokiran rekening terjadi pada bulan Desember 2014 bukanNopember 2014; Bahwa pabrik di Jepara belum berproduksi penuh, hanya trial dan error(percobaan) saja, jadi belum ada hasilnya;.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
188 — 78
  • Melakukan pengujian dilapangan (trial) dilapangan denganmembuatkan benda uji kubus beton atau silinder beton , apabilahasil pengujian benda uji tersebut memenuhi syarat spesifikasimaka desain mox formula menjadi job mix formula dan rekanandapat memulai pekerjaan beton dilapangan ;3.
    secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( Jaw enforcement ) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslahdilakukan menurut hukum ( due to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/MUHAMMAD ALI, S.T ; Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
132 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Factidalam hal ini tidak menerapkan asas Fair Trial karena telahmengkesampingkan fakta hukum di persidangan;Bahwa pembebanan mesin dipengaruhi oleh permintaan sistempada saat itu atau permintaan Pusat Pengatur Beban sedangkanpada saat pengujian komissioning oleh Lembaga Sertifikasi (PLNJasa Sertifikasi) terhadap Gas Turbin (GT) 2.1 yang telahdilakukan pekerjaan LTE, mesin GT 2.1 tersebut mampu mencapaipembebanan sebesar 140,7 MW (sesuai Laporan Inspeksi TeknisNomor 124.BKT.020.A.2013 tanggal
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
217 — 69
  • Melakukan pengujian dilapangan (trial) dilapangan denganmembuatkan benda uji kubus beton atau silinder beton , apabilahasil pengujian benda uji tersebut memenuhi syarat spesifikasimaka desain mox formula menjadi job mix formula dan rekanandapat memulai pekerjaan beton dilapangan ;c.
    secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement ) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslahdilakukan menurut hukum ( due to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SUGENG RIYONO, M.M
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Judex Juristelah khilaf karena sebagai akibat dipenggalpenggalnya keteranganketerangan para saksi yang menguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali,yang notabene keteranganketerangan para saksi tersebut semuanyaadalah saksisaksi a charge Jaksa/Penuntut Umum, terjadilah pelanggaranterhadap asas fair trial dan due process of law, sekali lagi perlu ditegaskandi sini, semuanya itu terjadi karena Judex Juris mengabaikan keterangansaksisaksi Jaksa Penuntut Umum
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 08-12-2015 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 17 Nopember 2016 — PT. GRAHA CAKRAMULIA (Pengugat) Lawan 1. PT. SURYA SAWIT SEJATI (Tergugat) 2. UNITED PLANTATIONS BERHAD (Company No. 240-A) (Turut Tergugat)
121 — 103
  • Hubungan jual beli ini, setelah melewati masa trial atau percobaan,dikuatkan dengan dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli TandanBuah Segar Kelapa Sawit No: 005/SPK LE/UP SSS/2011tertanggal 9 Pebruari 2011 (Bukti T1).b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi - HERLAND bin OMPO
190 — 88
  • Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;1 (satu) Bundel foto copy Please HaulOut Treated Soil &Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell& Dike Restoration of SBFKotabatak Work Reg No:IMS/040/ESW/02/09;1 (satu) Bundel foto copy Please HaulIn Cocs FromStockpile 4C27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas WorkReq No : IMS/041/ESW/02/09;1 (satu) Bundel foto copy Please Haulin ocs FromStocpile 4C27 To SBF 8D58 & 8D72 To Be Mixed WithThe Existing Cocs (Tph +/ 2 %) Work Reg No : IMS/042/ESW/02/09;1 (satu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Perjudian
Putus : 27-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2014 — PATRICK ANTONIUS
218 — 94
  • saja.Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari sms dari sms/voip gate waytersebut, Saksi tidak mengetahui nomor nomor telepon sim card yang adadiserver, dan tidak mengetahui nomor tujuan pengiriman smsnya.Bahwa Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarakjauh, dengan mengetahui IP adan Password, dan Saksi tidak mengetahuidimana database servernya.Bahwa biaya yang dikeluarkan terhadap penitipan server tersebut sebesarUSD 2000 namun Saksi belum pernah menerima biaya tersebut karenamasih trial
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
242 — 252
  • orang yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum, karena dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaanperadilan (law enforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel(ultimate truth) dengan asas praduga tidak bersalah (jresumption of innocence)yang haruslah dilakukan menurut hukum (due to process of law) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (tomesures a fair and just trial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2015 — Putus : 04-09-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 4 September 2015 — SEMUEL ANGKY
94 — 111
  • yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteksCriminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalamhukum pidana guna mencari kebenaran materiel (ultimate truth) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslah dilakukanHalaman 128 dari 180 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PN.AB.menurut hukum (due to process of law) guna menjamin terselenggaranya suatuperadilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
670 — 1182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakdipertimbangkan oleh Judex Fact;Judex Facti telah bertindak berat sebelah dan tidak menegakkan asasImparsialitas serta para pihak yang berperkara tidak diberlakukan secaratotal dengan cara yang sama (treating all equality)Proses pemeriksaan yang diiakukan Judex Facti yang tidak memeriksaketerangan dan buktibukti para pihak dalam proporsi yang seimbang, tidakmemperlakukan para pihak secara sama serta tidak ada kesetaraan yangsama di depan hukum, sehingga Judex Facti telah melakukan tindakanproses unfair trial
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUTMAINNAH,H,SH.
Terdakwa:
JUMANGIN
75 — 48
  • secara nyata melakukan perbuatan pidanasesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalamkonteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( /awenforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimatetruth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yangharuslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB
Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
77 — 32
  • secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuaidengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan( law enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranamateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalaha(presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menuruthukum ( due to process of law) guna menjamin terselenggaranya151Suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil ( toensures a fair and just trial
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 141/PID.SUS/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — PIDANA - R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos - HENDRIK SAGIO, SH - Drs. ABDUL HAVID
180 — 359
  • , menimbulkan suatu pertanyaan, apakahsusunan surat Dakwaan tersebut dengan tidak meletakkan kata kata atauatau kata dan hingga terdapat multi tafsir, jenis kKomposisi dakwaaan tersebutapakah berbentuk alternatif, Kumulatif atau kKombinasi sebagaimana yang telahdigariskan dalam bentuk bentuk surat Dakwaan, hingga dengan dasarpertimbangan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan yangbersifat Undue Proses dalam penyusunan surat Dakwaan yang berartipemeriksaan berada dalam keadaan Unfair Trial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
89 — 35
  • didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimatetruth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yangharuslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law ) guna menjaminHal 149 dari 190 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb150terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial