Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 23-10-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 23 Oktober 2018 — * Perdata MAINI, Dk X BUPATI BOGOR
136 — 94
  • Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugatbahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melangar hukum dalampenertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semuasudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tamahtanah tersebut.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 —
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktb
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
101 — 11
  • Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 17-03-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 38
  • Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Juni 2017 — PURWADI VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU AEK KANOPAN
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-04-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 8 April 2013 — KHAIDIR MALIN SAMPONO, Dkk melawan SYAFRIL Pgl SYAF, Dkk
75 — 8
  • Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN. Niaga Sby
Tanggal 22 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. PURI SANTRIAN
590 — 147
  • Box.8044Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 telah melangar ketentuan Pasal 83Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidakmempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalamhal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;Hal 25 dari 57 Pts No.05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 21-04-2010 — Putus : 07-01-2011 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Trk
Tanggal 7 Januari 2011 — Perdata -RIBKA AING ISTERI YAHYA ACANG, B.A -Dra. Hj. SITI MARIAM -SRI HASTUTI -ACHMAD MUHDOR
91 — 16
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkanadanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 733/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Vannath Por
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Bob Yanastra
103 — 52
  • EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGAR ASASASASHUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAMPOSITA.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaPerkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan PerubahanGugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatansebelumnya.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
277 — 211
  • PP No 53 tahun 2010 tentang disiplinPNS, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UUNo. 30 tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah ;8.Bahwa begitu juga dalam subtansi penerbitan objek sengketatidak memuat aturan yang mengatur tata cara dan prosedurpenjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin seperti tidak adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Oktober 2016 — Pdt. E. GEORGE ANTON Cs melawan PDT. PROF. DR. IR. BAMBANG YUDHO, M.TH., M.SC., PH.D Dkk
172 — 71
  • REKONPENSI telah diuraikan dalam pokok perkara jawaban ini sehinggaPARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak akan menguraikan kembali dalam gugatanrekonpensi ini. 222 22222 ene n enn n nnn n nnn enn neeBahwa oleh karena telah terbukti kKeputusan penunjukan PARA TERGUGATREKONPENSI sebagai ketua umum dan sekretaris umum MPS GBI adalah tidak sahmaka perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan diri sebagai KetuaUmum dan Sekretaris umum dalam gugatan perkara ini adalah dapat dikategorikansebagai perbuatan melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
256 — 461
  • hatihatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat.hal mana dengan tegas diaturdalam pasal 1366 KUHPerdataBahwa pasal 1365 KUHPedata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa)Oleh karenanya Majelis yang Terhormat,terhadap tidak dilunasinya TagihanPenggugat,dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan baik dari Tergugatmaupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalamPasal 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan yang melangar
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Tanggal 3 Maret 2015 — PEMOHON TERMOHON
20 — 8
  • menuju apa itu kesempurnaanmenjadi istri.kalau pada akhirnya adalah suatu pembiaran Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon maka sungguh Termohon tidak mengetahui.4 Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohondengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dhukul) dan dikaruniai satu anakbernama XXXXX, 13 bulan ikut Termohon.5 Pada poin ini Pemohon menganggap bahwa termohontidak patuh dan taat kepada suami dalam hal ini Pemohondan menyebutkan bahwa Termohon telah melangar
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Kdr
Tanggal 30 April 2015 — - SUMIRAH als KADISIH Ny LEGIMIN lawan - 1. YANTO Bin KARYO MARIDIN (Alm) dkk
47 — 14
  • Legimin merasa sangatdirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa,bahkan dengan itikat buruk dengan cara seolah olah membeli tanah milikKadisih (Sumirah) Ny Legimin tersebut, maka Tergugat harus dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perouatan melangar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
213 — 65
  • Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya,dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkanketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulumengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwaTergugat telah melangar Asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;Menimbang ...........06Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalammenerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquotelah bertentangan
    dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batalSurat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak MilikObyek Sengketa aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (8) dan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 05-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SORONG Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son
Tanggal 30 Maret 2015 — ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS
114 — 55
  • perkara ini ;Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20Maret 2015, Nomor Reg.Perk PDM78/Ep.1/Srong/03/2015, yang pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/ataupenggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.sebagaimana diatur dan diancam pidana melangar
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pnn
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
1.IRNA KUSIAR
2.NILLA AFRISMA
Tergugat:
1.SYAMKI HERIYIMMI
2.SYAMKI KUMALA BETTI
3.LILI SEPTIANA
4.SYAMSILA ARENA
5.ARDINAL
6.HJ. IRLINI JAFRI
7.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP SUMBAR melalui KEPALA KANTOR BPN KAB PESSEL
8.MARKHALINA SATRIANITA, SH
Turut Tergugat:
1.NURAINI
2.IRIL
3.PEN
144 — 28
  • E yang telahmenerbitkan Akte Wasiat (Cacat Hukum) melangar pasal 1684 BW, apalagisaksisaksi dalam Akte Wasiat/Hibah, bukan dari pemilik harta wasiatdalam hal ini kemenakannya dari si pemberi Wasiat/Penghibah;Bahwa saya pihak Tergugat Sub. B.1, Ssecara tegas menyatakan dalamjawaban atau Tanggapan, terhadap gugatan Penggugat sangat mendukungdan mebenarkan dalildalil gugatan Penggugat dalam perkara saat ini, tidakada yang harus dibantah Apalagi saya pihak tergugat Sub.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 624/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 6 Januari 2015 — ANDESMAR SIREGAR BIN PARULIAN
84 — 36
  • SUSANTO PANGARIBUAN menggoyanggoyangkan tubuhsaksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAH sudah meninggal, tetapi ternyatasaksi NURSIAH masih hidup.Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan atau turut sertamelakukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi.Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
187 — 112
  • yang tidak bersedia menandatanganiRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatandimaksud.(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatanganioleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidakmengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. 14.4 Bahwa karena Tergugat tidak cermat, tidak prosedural dalam halpenerbitan objek sengketa, dan melangar
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perumahan
Register : 01-07-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 08-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — -IR.HUSNI SURYA, MS, Cs lawan -KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
133 — 58
  • Oleh sebab itu surat Tergugat No,No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 bertentangan denganperaturan dasar yang dasar penerbitannya dan bertentangan dengankeputusan Tergugat sendiri serta sekaligus melangar asas fair play. Bahwa surat Tergugat No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013adalah suatu keputusan yang menyimpang dari peraturan dasarnya, yaknisurat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013.