Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIK selakuBendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :1.1(Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak Jalan Sehat MenujuPemilu Jujur dan Adil;1.2.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 Bimtek Putungsura PPK, PPS,KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011 Bimbingan Tekhnis

Aceh adalah sebagaiberikut : Memimpin bidang perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatanpelayanan tekhnis dan administrative sesuai peraturan perundang undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dinas keuanganAceh ;Bahwa dana ZIS yang dikelola oleh Badan Baitul Mal harus disetorkan padabendahara umum daerah setempat dan dana ZIS dikategorikan dalamPAD mengacu kepada Qanun Aceh Nomor : 10 Tahun 2007 pasal 25 danUU .

ZAINAL AZISmeliputi nama lembaga, kegiatan, kelengkapan adminsirasi proposaluntuk dimintakan persetujuan kepada peserta rapat apakah proposaldimaksud dapat direkomendasikan atau tidak untuk menerima bantuansosial, dengan memperhatikan kriteriakriteria yang harus dipenuhi olehyang mengajukan proposal bansos kemasyarakatan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 15Maret 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6Tahun 2011 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan

saksi) tersebut benar tandatangan saksi;Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi masuk dalam Tim PengkajiBansos tahun 2011 atau tidak karena saksi tidak pernah menerima SKtentang Penunjukan saksi sebagai Anggota Tim Pengkaji ProposalBansos Kemasyarakatan;Bahwa saksi juga tidak tahu tentang susunan Panitia Tim Pengkajikarena tidak pernah menerima SK Tim Pengkaji;Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 6 Tahun2011 tentang Pedoman Tekhnis

TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;

Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN PbrRiau APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dapatdibayarkan yaitu: Surat Pengantar SPPLS Ringkasan SPPLS Rincian SPPLS Lampiran SPPLSdan sesuai dengan Pasal 205 Ayat (3) Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahmenerangkan bahwa Lampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis terkait SSP diserta faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut Surat

tersebut, terdakwamembenarkannya.18.ROY MEINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah Manajer Eksekutif LembagaPengembangan Jasa Konsiruksi Provinsi Riau sejak tahun2011 s/d sekarang;Bahwa fungsi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksitugas pokoknya adalah mensertifikasi dan meregistrasiBadan Usaha dan Profesi, sedangkan tugas serta tanggungjawab saksi selaku Manajer Eksekutif LPJK adalahmemberikan dukungan pelaksanaan tugas LPJK meliputidukungan administrasi, tekhnis

Reka EnamGurita dengan Arwin Kadir selaku Direkturnya;Bahwa produk Konsultan Perencana berupa : gambar rencana, RAB/EE,Spesifikasi tekhnis, BQ, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan LaporanAkhir, dan yang saksi tandatangani hanya gambar rencana dan RAB,dimana gambar rencana dan RAB tersebut saksi terima dari staf KonsultanPerencana, dalam bentuk Hard Copy, dan itu untuk semua kegiatan termasukPeningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru tahun 2013;Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Agustus

sedangkan produkperencanaan baru selesai pada September, dan saksi tidak mengetahuimengapa bisa terjadi seperti itu;Hal 26 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglBahwa gambar rencana dan RAB yang ditandatangani saksi tidak digunakansebagai bahan proses pelelangan tetapi digunakan untuk pemenuhan produkakhir konsultan serta gambar kerja kontraktor fisik lapangan;Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah : surat perintah lelang dari PA/KPA,HPS, gambar rencana, RAB, spesifikasi tekhnis, BQ, Laporan

mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;96Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis

ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.

Surat Kepala Kepolisian Resor Ciamis Nomor : B/1385/VV/2014/SatReskrim, tanggal 17 Juni 2014 perihal Bantuan pemeriksaan secaraFiksik dan Tekhnis terhadap pekerjaan dari dana dana ADD (AlokasiDana Desa) Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamistahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 20132.

dipersidangan telah menghadirkan saksipokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis

Tjutju Nurdin;Bahwa tanda tangan terdakwa tidak bisa mencairkan dana;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa terganggu;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa menyesal;Bahwa terdakwa mengharapkan persidangan ini segera selesai dan mengharapkanhukum yang adil dan seadiladilnya;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Walikota;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Sekretaris daerah;Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi Bansos sudah ada petunjuk tekhnis

SMGe Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan UPT Teknis adalahpelaksana sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/ kegiatan tekhnispenunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan,dan berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umumdi Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 ayat (2) bahwa UPT DinasKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Puskesmas,Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas.

Jadisesuai dengan Perda No. 19 Tahun 2011 Dinas Kesehatan bukanmerupakan UPT Tekhnis karena Dinas Kesehatan tidak melakukanpelayanan retribusi langsung kepada pasien sehingga Dinas Kesehatantidak berhak mendapatkan insentif retribusi pelayanan kesehatan.e Bahwa saksi menerangkan pernah menerima uang Insentif capaian kinerjapada tahun 2014 yang terdiri dari Triwulan Pertama tahun 2014 Rp.11.900.000, yang saksi ketahui pada saat ditunjukkan bahwa uang Insentiftersebut mendasari sesuai dengan Surat

Tenaga Ahli Sipil di CV.Atchitechnique adalah memonitoring kegiatan pengawasan proyek yang dikerjakan yaitupekerjaan konstruksi kualitasnya dan ketrampilan kerja yang sesuai denganbestek kerja, membuat laporan hasil kegiatan pengawasan dari laporan harian,laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir pengawasanproyek yang dikerjakan CV.Atchitechnique ; Bahwa tugas pengawasan tersebut dimulai sejak awal proyek sampai denganakhir serah terima kepada Tim Pemeriksa ; Bahwa saksi juga mengawasi tekhnis

Unsur Dengan Sengaja Dengan Palsu Membuat atau Memalsukan Buku atau Daftar yang Semata matauntuk Pemeriksaan Administrasi .Menimbang, bahwa pertamatama Hakim Anggota I152153terlebih dahulu menguraikan arti daripada kesengajaan,yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Hakim Anggota Idalam menilai apakah perbuatan terdakwa benar benardilakukan dengan sengaja.Menimbang, bahwa istilah tekhnis yuridiskesengajaan, selaku padanan kata opzettelyk dalamWetboek Van Strafrecht (KUHP) dimana pembuat undangundang

Jema indomandiri perihal surveil harga alkes nomor : 001/AKKKB/PPKRSUD tanggal 10 agustus 2014;3 lembar Foto copy surat kepada Direktur RSUD Andi makkasauperihal surat penawaran harga alat kedokteran nomor0230/jemaSPH/VIII/2014 tanggal 15 agustus 2014;1 lembar Harga perhitungan sendiri (HPS) pengadaan peralatankesehatan, kedokteran dan KB RSUD Andi Makkasau kotaParepare sumber dana : APBNTP tahun anggaran 2014 tanggal8 oktober 2014;2 lembar Spesifikasi Tekhnis dan Gambar pengadaan peralatankesehatan

2016 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Angaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor:1.04.1.03.02.24.033.5.2 tanggal 15 Januari 2016;Nilai Pagu : Rp 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah);Nilai Kontrak sebesar Rp 11.450.609.000, (sebelas milyar empatratus lima puluh jutaenam ratus sembilan ribu rupiah);Sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/SPFSK.DRASOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016; BahwaLampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis

4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr20.ROY MEINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah Manajer Eksekutif Lembaga PengembanganJasa Konsiruksi Provinsi Riau sejak tahun 2011 s/d sekarang;Bahwa fungsi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konsitruksi tugaspokoknya adalah mensertifikasi dan meregistrasi Badan Usaha danProfesi, sedangkan tugas serta tanggung jawab saksi selaku ManajerEksekutif LPJK adalah memberikan dukungan pelaksanaan tugasLPJK meliputi dukungan administrasi, tekhnis

. : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Surat Tugas Nomor : PL.00.01.2.6.871tanggal 24 Oktober 2003 aperihal surat tugas tim tekhnis yang ditandatangani olehDr.SRI ASTUTI S.SUPARMANTO,MSc PH selaku Direktur Jenderal PelayananMedik Depkes RI ;BB.6. :1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PL.00.01.2.6.872 tanggal 24 Oktober2003 perihal Surat Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Dr.SRI ASTUTIS.SUPARMANTO,MSc PH selaku Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI ;BB.7.: 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir

Demka Sakti) ;BB. 3: 1 (satu) bendel ASLI HPS / OE KTI;BB.4 : 1 (satu) lembar ASLI Surat dari Menteri Kesehatan RI kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik Nomor : 1499 A/MENKES/ X/2003 tanggal 24Oktober 2003 perihal Perintah Melaksanakan Tugas dalam rangka Bantuanbidang kesehatan untuk KTI dan KBI yang ditandatangani oleh Dr ACHMADSUJUDI selaku Menteri Kesehatan RI ;BB.5. : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir Surat Tugas NomorPL.00.01.2.6.871 tanggal 24 Oktober 2003 aperihal surat tugas tim tekhnis

Demka Sakti) ;BB. 3: 1 (satu) bendel ASLI HPS / OE KTI;BB.4 : 1 (satu) lembar ASLI Surat dari Menteri Kesehatan RI kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik Nomor : 1499 A/MENKES/ X/2003 tanggal 24Oktober 2003 perihal Perintah Melaksanakan Tugas dalam rangka Bantuanbidang kesehatan untuk KTI dan KBI yang ditandatangani oleh Dr ACHMADSUJUDI selaku Menteri Kesehatan RI ;BB.5. : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Surat Tugas NomorPL.00.01.2.6.871 tanggal 24 Oktober 2003 perihal surat tugas tim tekhnis

Tugas saksipertanggungjawabkan kepada pengendali tekhnis Sdr. DANNY ARMIN.Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Surat Nomor :034.PANNAS.INASGOC/02/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihalPenambahan Review Harga Satuan Kontrak/Perjanjian PengadaanBarang/Jasa Untuk Peyelenggaraan Asian Games 2018 dan berdasarkanSurat Tugas Nomor : ST29/INSMENPORA/II/2016 tanggal 4 Februari2016, saksi ditugaskan sebagai Ketua Tim (Sdr. DANNY ARMYN selakuPengendali Tekhnis dan Sdri.

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal17 Januari 2011. 79.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja KegiatanDiLingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenMukomuko.77.

Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.

olehterdakwa tersebut, bahwa menurut terdakwa nantilah setelah proyek yangdijanikan La Ode Rafiun kepada terdakwa dengan nilaiRp1.400.000.000,00. diberikan, barulah terdakwa akan mengembalikandana sebesar Rp280.000.000,00 tsb;Bahwa yang menyusun namanama pada SK Pengurus YayasanYAPENTIM tersebut adalah saksi sendiri;Bahwa sebelum saksi menerima dana dari Anggaran Pembangunan UnitSekolah Baru (USB), saksi dan terdakwa lbu Sharifa mengikuti BimbinganTekhnis di Jakarta yakni bimbingan mengenai Petunjuk Tekhnis

Kasi Pengangkutan Sampah DKPPKabupaten Rokan Hilir yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 238Tahun 2015 tanggal 9 April 2015 diangkat selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggaran 2015 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) Terdakwa memiliki tugas antaralain: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

kata Setiap Orang adalah manusia /orang siapa saja sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dankewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwatelah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini PenuntutUmum telah mengajukan seorang Terdakwa pelaku Tindak PidanaKorupsi yaitu Ruslan Auhasba dengan identitas seperti tersebut diatas,cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)maupun surat dakwaan dengan jabatan atau kedudukan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrMenimbang, berdasarkan halhal tersebut diatas nyata dan benar Terdakwatelah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dimana Terdakwa telah membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Afrizal, saksi Asnawati, SEyang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran 2015pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar

perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yang telah merekayasa dokumen serta membuat dokumendokumen yang tidak sebenarnya yang kemudian ikut menandatangani dokumenkwitansi pembayaran yang tidak benar tersebut untuk pencairan anggaranbersamasama dengan saksi Afrizal selaku Bendahara Pengeluaran, saksiAsnawati,SE selaku Pj.Kasubbag Keuangan dan saksi Iwan Kurnia selaku KuasaPengguna Anggaran adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsiterdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

yang akan digunakan untukPertanggung Jawaban dengan melampirkan kwitansi pengeluaran yang tidakbenar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jikaperbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangan sekaligusyang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis