Ditemukan 625 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pian piok pino pin pio piin pien pioh poin phon
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 4 September 2012 — SALEH SOLISSA alias SALEH
59 — 51
  • dalam kontrakadalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dikerjakan sekaligusnamun dilapangan dikerjakan secara bertahap ;Bahwa pekerjaan rehabilitasi yang dikerjakan oleh terdakwa adalah rehabilitasitotal yaitu dengan merehab satu gedung seluruhnya ;Bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh terdakwa pada waktu itu adalahbangunan pisik dan pagar sedangkan yang belum selesai adalah papan namaPuskesmas belum terpasang, tiang bendera belum selesai dikerjakan, pagartembok samping dan pagar pion
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 21-12-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 17-09-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 22-K/PMT.III/AU/XII/2010
Tanggal 14 April 2011 — DRS. SUMIRAN, Pangkat Mayor Adm, NRP 510568
46 — 44
  • Bahwa suatu hasil temuan Tim Gabungan danpenjelasan Saksi pada pion 5 (lima) dan 6(enam) diatas Saksi selaku Ahli dalam dugaanperkara korupsi ini, dapat menjelaskan ataudapat menjumlahkan kerugian negara yaitua. Dana yang diterima dari Pemda KabupatenJayawijaya pada tahun 2002 sebesarRp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah)sebagai penghargaan kepada seluruh anggotaDewan periode 19992004.b.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 107
  • Bahwa oleh karena tergugat Sampai dengan tergugat V telahmengalinkan obyek sengketa yang terdapat pada obyek pion 2 dengannomor SPPT 73.13.05.012.001.0123.0 atas nama wajib pajak TONGENGdan SPPT 73.13.050.012.001.0124.0 atas nama wajib pihak Abd. Rahimsebagian masuk dalam poin 2 dengan nomor SPPT73.013.050.012.001.0127.0 atas 5 dengan nomor SPPT73.13.050.012.001.0133.0 atas nama wajib pajak Muh. Aras Norma.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-05-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 69/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 25 Mei 2015 — PT. Ampuh Sejahtera melawan Udy Bintarta, SH, dkk
84 — 63
  • Sehingga kalausetelah diberikannya kesempatan menyelesaikan pekerjaantersebut, Penggugat ternyata tidak dapat menyelesaikankewajibannya, maka segala sesuatu yang timbul atas hal itumenjadi resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat.15.Bahwa terhadap dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat dalampoin 20 dan pion 21, menurut Turut Tergugat VI justru sebaliknyabukan suatu Peristiwa Kompensasi, hal itu karena pada faktanyaPenggugat sendirilah yang melakukan Wanprestasi terhadapkontrak pelaksanaan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2018
Tanggal 14 Maret 2018 — TRI YUDIANTO, Letkol Inf NRP 11990036720577
268 — 226
  • Adapun data yang diberitanda lingkaran tersebut sebagai berikut:SATGAS YONIF 734/SNS KLP BBP T2SP T2PJ T2P C1 FD3 KONSERVN Terima21 77 394 347 347 182 159 749 Bekang5 55 5 5 10 Den6 7 7 4 8 Kasibek Ph Ph pion oo2 5 7 7 6 7 Untuk kolom Bekang, Den dan Kasibek yang menulis jumlahnyaadalah Terdakwa namun didikte oleh Saksi2.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Umum Pencurian
Register : 11-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 110/Pid.B/2016/PN Bir
Tanggal 4 Oktober 2016 — Drs. MUHAMMAD Bin M. THAIB
57 — 14
  • terletak di DesaMAING, 5 wmnnnnnnnnnn nnn nn nn nn ne ne ee ee ce ee ee eee Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan membeli batu gajahTEPSCDUL nnnnnnnnnn= nn nne nnn nen nee nnn nen nn nnn ene coceomBahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah/kebun tersebut ; Bahwa selama saksi bertugas di Kecamatan Simpang Mamplam, saksi tidakpernah mendengar ada program prona di Desa Meunasah Mamplam ; Bahwa sebelum saksi bertugas di Kecamatan Simpang Mamplam, saksi jugatidak pernah mendengar ada PrograM PION
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
RADEN KERTAWALA
96 — 71
  • 43Jompang13 Dusun Montong 35 4 39BaruJumlah 291 254 545Bahwa realisasi penerimaan bahan/material program/kegiatanjambanisasi yang bersumber dari anggaran Dana Desa Tahun 2016yang semestinya diterima oleh masyarakat yakni : Tahap I :No Uraian Bahan Volum Satua Harga Jumlahe nves 29.076.0' Bata Merah 48.460 Bul 600 00140.00 34.790.02 Pasir 280.2 m3 Io 003 Semen 1,273 Zak 95.475.0 Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr 75.000 004 Besi 8 aun Lonjor ag 000 oo> Gumbleng al6 Buah 30.000 pion
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 38/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : KUNDRAT F. WIRTHA Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : JOHANIS LICO Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : METUSAEL TANODY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : FILEKS KWUWULAY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : FRITS HOSEA GASPAR POROE Diwakili Oleh : FRITS HOSEA GASPAR POROE
Terbanding/Tergugat I : IZAK A. LICO
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
140 — 179
  • Bahwa terkait pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan NegeriSaumalaki yang telah disampaikan pada pion a,di atas maka keberatanPenggugat/Pembanding adalah bahwa pelepasan hak yang dilakukanoleh Tergugat sampai dengan V kepada Tergugat VI tanggal 18 Agustus2004 itu adalah dalam rangka proses pemekaran sehingga hal itu jugayang akan dinikmati, dikuasai dan diperuntukan bagi masyarakat calondaerah pemekaran sebagai daerah pengusul yakni Kabupaten MalukuBarat Daya dan hal itu telah dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-03-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 Maret 2014 — Nunung Nurhayati
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dijadikansebagai pertimbangan untuk memperberat hukuman TerdakwaNunung Nurhayati;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi Il/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa danmengadili perkara ini telah melanggar hukum atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya karena memoriBanding dari Pembanding tidak diperiksa dan dipelajari secarajelas hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukum padahalaman 129 poin B yang hanya memuat 2 pion
Pengadilan PN SUKOHARJO
Register : 11-02-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh
Tanggal 20 Oktober 2014 —
88 — 38
  • dalam rangkaHalaman 120 dari 341 Putusan Nomor 11/Pdt G/PN Skh/2014Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo, Tergugat dalam hal ini telahmemberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat.Sehingga kalau setelah diberikannya kesempatan menyelesaikanpekerjaan tersebut, Penggugat ternyata tidak dapat menyelesaikankewajibannya, maka segala sesuatu yang timbul atas hal itu menjadiresiko yang harus ditanggung oleh Penggugat.15.Bahwa terhadap dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin20 dan pion
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA AMBON Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 46
  • Bahwa Pemohon menerima jawaban dalam pion 3 yang mana antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anaksebagaimana telah di akui oleh Termohon tentang kebenarannya.3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-07-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 26 Oktober 2011 — - PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI ENERGI;
189 — 117
  • Pihak yang270 Hal anan J 73 dari 192 halanan, Putusan Nonor : ZAG OTT PION eh beeen .Mempersengketakan dan /atau ha yang dipersemgketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah, PT.Adimitra Baratama Nusantara (Persero) dan PT. TrisensaMineral Utama, terkait dengan diterbitkannya Keputusankeputusan atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, dan samasekali tidak menyangkut /atau terkait dengan alas hak atasnama PT.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
204 — 739
  • ;Bahwa Perlu TURUT TERGUGAT IV sampaikan dengan kelirunyahasilpenjumlahan total luas lahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang telahdiajukan dan didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian telahjelas dan terang bahwa PARA PENGGUGAT tidak cermat dalam menentukan objekhukum yang dijadikan sebagai objek sengketa di dalam gugatannya sehinggagugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur ;Dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disampaikandalam pion
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2015 — LELO ANGGORO, S.STP,MAP Als LELO Bin IMAM SUBAGYO
75 — 100
  • Pemasyarakatan;Bahwa kalau ada pasal yang saling bertentangan (tidak bersesuaian) dalam suatuPerda maka hal ini ahli beritahukan sebaiknya ini dirobah, karena tidak bisadijalankan;Bahwa menurut ahli jika ada Perda yang bermasalah, maka Perda dimaksudsecepatnya dirubah;Bahwa Sistematika perundangundangan adalah Judul, konsideran, KetentuanUmum, Ketentuan Peralihan dan Penutup;Bahwa ketika Perda lama sudah dicabut, maka perda tersebut tidak berlaku lagiapapun alasannya;Bahwa Berita Acara pemeriksaan ahli pada pion
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
100 — 23
  • Dokumen PNM ULM/MBOPR/006 Revisi 01 tanggal 1 Mei 2013, pada halhal yang dilarang untukdilakukan dalam kegiatan operasional UlaMM yaitu : Pada pion No.7 dilarang menginput jumlah uang yang tidak sesuaidenganjumlah fisik uang yang diterima; Pada poin 8 dilarang melakukan switching setoran pembayaran dari satudebitur atau pihak lain kepada debitur lain yang bukan merupakan haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas denganmenginngat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
77 — 29
  • Bahwa kalau ada pasal yang saling bertentangan (tidak bersesuaian)dalam suatu Perda maka hal ini ahli beritahukan sebaiknya ini dirobah,karena tidak bisa dijalankan; Bahwa menurut ahli jika ada Perda yang bermasalah, maka Perdadimaksud secepatnya dirubah; Bahwa Sistematika perundangundangan adalah Judul, konsideran,Ketentuan Umum, Ketentuan Peralihan dan Penutup; Bahwa ketika Perda lama sudah dicabut, maka perda tersebut tidakberlaku lagi apapun alasannya; Bahwa Berita Acara pemeriksaan ahli pada pion
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
598 — 246
  • pemakaian batu bara/hari(17,5 ton/hari), limbah bottom ash 1,5 % pemakaian batu bara/hari (7,5ton/hari) total limbah B3 fly ash dan bottomash sebanyak 25 ton/hari.Bahwa saksi tahu peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, untuk penimbunan limbah B3 berupa fly ash dan bottomash harus memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, pemanfaatanlimbah B3 harus memilikiizin dari Kementerian Lingkungan Hidup.Bahwa saksi tidak membenarkan jawaban dalam Berita Acara Penyidikanpada pion
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
108 — 54
  • Dan secara operasional harus sesuai dengan suratHalaman 140 dari 229Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Ujang Sama AsadBupati Sumedang nomor 143 / 452 / BPMPD tanggal 13 November 2009perihal tertip pengelolaan kekayaan/asset Desa.Bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2007tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatandan Belanja Desa pasal 1 pion 16 bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
SUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNABin ENTAS SUTISNA.
101 — 36
  • Dan secara operasional harussesuai dengan surat Bupati Sumedang nomor 143 / 452 / BPMPD tanggal13 November 2009 perihal tertib pengelolaan kekayaan/asset Desa.Bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2007tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatandan Belanja Desa pasal 1 pion 16 bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunanPemerintah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMAS KUSDIANA Bin DUDUN
109 — 45
  • Dan secara operasional harussesuai dengan surat Bupati Sumedang nomor 143 / 452 / BPMPD tanggal13 November 2009 perihal tertib pengelolaan kekayaan/asset Desa.Bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2007tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatandan Belanja Desa pasal 1 pion 16 bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunanHalaman