1864/Pdt.G/2011/PA.Pt.

PUTUSANNomor 1864/Pdt.G/2012/PA.Pt.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkaracerai talak, antara :PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Ramayana XXXX, tempat tinggaldi Kampung XXXX RT.02 RW. 02 Desa XXXX Kecamatan Pati KabupatenPati, sebagai"PEMOHON'" 2022 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn

beralamatkan di Jalan raya Pati BanyuuripKM,05 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 03 November 2012, sebagai"TERMOHON":Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkara ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi dipersidangan ;= TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 September2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dengan register Nomor :1864

Sebuah Tanah dan Bangunan = yang terletak diSURABAYA, Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1864,luas tanah 0.024 da yang dibelinya pada tanggal 22Agustus 1988 dari PENJUAL dengan batas batas sebagaiberikut Sebelah Barat : Rumah milik P.HUSANA ; Sebelah Timur : Rumah milik H.SALIM GHAZALI ; Sebelah Utara : Jalan Raya Menganti =; Sebelah Selatan : Rumah milik BAMBANG ;Dan rumah tersebut telah dibangun permanen dantingkat dua, sedangkan Sertifikat tanahtersebutdipinjam oleh TETANGGA, sebagai jaminan pinjam

Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) berupa satu unit MobilJeep merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi B 1864 PZT, atas namaPT. Mandala Multi Finance.Tok, yang nilainya jika di lelang ditaksirsekitar Rp.160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah);9. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan jual beli, pindahtangan, pengalihan atau menjaminkan kepada pihak ketiga, yaitu: Satuunit mobil sedan merk Daihatsu Sirion dengan nomor polisi B1542 PYJ,atas nama PT.

Mandala Multi Finance.Tok dan Satu unit Mobil Jeepmerk Daihatsu Terios dengan nomor polisi B 1864 PZT, atas nama PT.Mandala Multi Finance. Tbk;10.

kekuatan hukumtetap (Pasal 606 a RV), maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutanPenggugat untuk membayar uang paksa (dvangsoom) tidak beralasanhukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitumangka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) atas permohonan Penggugat untukmeletakkan sita jaminan (conservatior beslag) berupa kendaraan sedan merkDaihatsu Sirion dengan Nomor Polisi B1542 PYJ dan Jeep Merk DaihatsuTerios nomor Polisi B 1864

BD 1864 AG yangbertanggungjawab secara pribadi atas perjanjian jual beli mobilyang dibuat antara Tergugat Konvensi dengan PenggugatKonvensi;Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/20183. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugisejumlah Rp.133.985.000,00 (seratus tiga puluh tiga jutasembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepadaPenggugat Konvensi;4. Menguatkan Putusan dalam Konvensi untuk selebihnya;DALAM REKONVENSI1.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1864/Dis/2008 atas namaSUMALI (bukti P3);4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3172051301095589 atas namaJonni Sarjono (bukti P4);5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarjono (bukti P5);6.

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 787 / Sei Muka atas nama Rohadi yang telah dibebani denganHak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat No.1864/2010 tanggal 13 Oktober 2010 berdasar pada Akta Pemberian HakTanggungan No. 661/2010 tanggal 30 September 2010 dan Sertifikat HakTanggungan Peringkat Il No. 2094/2011 tanggal 09 Desember 2011berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 388/2011 tanggal28 September 2011 yang dibuat dihadapan Nasip Tampubolon

memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena teiah di atursecara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek HakTanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Terlawan II.Kewenangan Terlawan juga teiah tertuang ataupun dipertegas di dalamHak Tanggungan Peringkat sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat No. 1864

Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta PemberianHalaman 20 dari 35 hal Perkara Nomor 535/Pdt/2019/PT MdnHak TanggunganFotokopi Hak Tanggungan Peringkat No. 579/2011 tanggal 25April 2011;Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 260/2011 tanggal11 April 2011;Fotokopi Hak Tanggungan Peringkat No. 1864/2010 tanggal 13Oktober 2010;Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 661/2010 tanggal30 September 2010;Fotokopi Hak Tanggungan Peringkat No 2095/2011 tanggal 09Desember 2011;Fotokopi Akta

/strong> (tujuh) bulan,;

Pasal 65, 66 ICW (Indische Comptabiliteits Wet) S. 1864 No. 106, menentukan bahwa sitaan atas barangbarang milik negara tidak diperkenankan kecuali atas izin Mahkamah Agung.; Putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/PDT/1985 tanggal 30 Juli 1987 :Pada prinsipnya barangbarang milik Negara tidak dapat dikenakan SitaJaminar/Sita Eksekusi. Menimbang, bahwa karena dalam putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 444/G/2005/PT. TUN.

berketetapan hati) untuk menjatuhkantalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, makapetitum permohonan Pemohon mengenai jjin untuk mengikrarkan talaknyakepada Termohon (XXXXX) memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaNomor: W10A6/1864

;Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alatalat bukti yang bersangkutan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan Register Nomor : 1864/Pdt.G/2008/PA.Krs, tanggal 30 Desember 2008, mengemukakan dalildalil sebagaiberikut : 1.

1864/Pdt.G/2014/PA.Pwt

PUTUSANNomor : 1864/Pdt.G/2014/PA.PwtBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaragugatan perceraian yang diajukan oleh : Nama Penggugat, Umur 63 tahun, Agama Islam, PekerjaanMengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir ,bertempat kediaman di RT.005/RW.008, Desa xxx,Kecamatan xxx, Kabupaten

Tandiyono danManuel Herietrenggi ;15.Foto copy Ekspedisi atau bukti pengiriman tanggal 7 April 2008 ;16.Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak kerja) Jual Beli Nomor: 1864/LAPI ITB/SPK/XII/2007 tanggal 29 Oktober 2008 ;17.Foto copy Kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2008 dan transfertanggal 21 Mei 2008 ;18.Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, atas 2 (dua) jenis 2 unitSystem Penjernih Air Mobile (bergerak) tanggal 14 Desember 2007 ;19.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F

No. 2076 K/Pid.Sus/201 122.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan dan PrasaranaAparatur Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda Kabupaten Mimika(Pengadaan Kendaraan Pengelolaan Air Bersih tahun 2007) ;23.Foto copy Ekspedisi atau bukti pengiriman tanggal 7 April 2008 ;24.Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 1864/LAPI/ITB/SPK/XII/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;25.Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2008 dan transfertanggal 21 Mei 2008 ;26.Foto copy Berita Acara Serah Terima

Tidak menerapkan atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaknidalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tidakmempertimbangkan Ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Pekerjaan PengadaanAngkutan Darat Pengelolaan Air Bersih Nomor : 1864/LAPI ITB/SPK/XII/2007 tanggal 29 Oktober 2008, yang ditanda tangani antarasaksi Joni Wamu Haluk dengan saksi Prof. Dr. Ir.

Dedi Tato Bin Sahardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

. : 1864/TP/2001 tertanggal 01 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Disdukctpil atas nama NANDA EKA NUR RAJIANSYAH dari suami istri yang bernama NOOR MUSTAFA dan SUMIRAH menjadi tertulis dan terbaca MUSTOPA dan SUMIRAH ;

1864/Pdt.G/2017/PA.Sby

PUTUSANNomor 1864/Pdt.G/2017/PA.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Cerai Talak antara :Pemohon ;melawan Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan diKepaniteraan

Mimika(Pengadaan Kendaraan Pengelolaan Air Bersih Tahun 2007) ;Foto copy Ekspedisi atau Bukti Pengiriman tanggal 07 April 2008 ;Foto copy Surat Perjanjian Jula Beli Nomor : 1864/LAPI/ITB/SPK/XII/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2008 dan transfertanggal 21 Mei 2008 ;Foto copy Berita Acara Serah Terima ; atas 2 (dua) jenis 2 unit systemPenjernih Air Mobile (bergerak) tanggal 14 Desember 2007 ;Uang seyumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah

Mimika (Pengadaan Kendaraan PengelolaanAir Bersih Tahun 2007) ;Foto copy Ekspedisi atau Bukti Pengiriman tanggal 07 April 2008 ;Foto copy surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 1864/LAPI/ITB/SPK/XII/2007tanggal 29 Oktober 2007 ;Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2008 dan transfer tanggal 21 Mei2008 ;Foto copy Berita Acara Serah Terima ; atas 2 (dua) jenis 2 unit system Penjernih AirMobile (bergerak) tanggal 14 Desember 2007 ;Bukti setoran pada Bank Mandiri tentang Penitipan Uang sejumlah

denganUndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;e Tidak menerapkan atau = menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Timika tidak mempertimbangkanketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Pekerjaan Pengadaan AngkutanDarat Pengelolaan Air Bersih Nomor : 1864

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnyaxxx/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumberdengan Nomor 1864/Adv/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020:Hal. 2 dari 10 hal.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dengandidampingi kuasa hukumnya datang menghadap di mukapersidangan

Probolinggo;Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;M ELAWAN TERMOHON, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal dulu diKabupaten Probolinggo ; Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alatalat bukti yang bersangkutan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan Register Nomor : 1864

1864/Pid.SUS/2015/PN Mdn

PUTUSANNomor:1864/Pid.SUS/2015/PN Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padapengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : HENDRO ADI SUCIPTO;Tempat lahir : Merendal;Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 21 Desember 1981;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Marendal Gg.

tanggal 26042015 s/d 04062015;Perpanjangan oleh Ketua PN Medan sejak tanggal 05062015 s/d 04072015;Penuntut Umum sejak tanggal 01072015 s/d 20072015;Majelis Hakim sejak tanggal 07072015 s/d 05082015;Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 06082015 s/d 04102015;Ome Of =Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersediadidampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan dan menghadapisendiriPENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1864

1864/Pdt.G/2019/PA.Sbr