Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
121 — 42
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
121 — 42
Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada ParaPenggugatdihukum untuk membayar biaya perkara in casu, dan oleh karenapenyelesaian sengketa ini merupakan perkara prodeo atau dengan kata lainpembiayaan sengketa ini dibiayai olen Negara, maka kepada Negaradibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
197 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
Register : 04-04-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 31 Agustus 2018 — Penggugat:
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
47 — 21
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
47 — 21
Dari semua fakta hukum tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan kepemilikan tanah yang merupakan ranah dibidang hukum keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum di atas,dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalahSiapa yang berhak atas kepemilikan sebidang tanah, oleh karena itu harusditetapkan terlebin dahulu, Apakah Penggugat adalah pemilik
Putus : 14-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/PDT/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN VS Hj. MASDALINA, dkk.
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 bertanggal18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkansemua fakta dan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, makaMahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvaldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian
Register : 26-05-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 61 /Pdt.G/2015/PN.Kpg Tanggal 30 Nopember 2015 — MATIUS DAVID BOESDAY Melawan DINA BOESDAY- NGURU, dkk
81 — 21
81 — 21
nginap di keluarga Noya;Bahwa ketika saya nginap di rumah keluarga Noya, saya diberitahu olehkeluarga Noya bahwa ada orang Fatufeto namanya Markus Boesday tinggaldi Bandung lalu saya dibawa dan diperkenalkan oleh keluarga Noya denganMarkus Boesday lalu saya nginap selama dua hari di rumah Markus BoesdayBahwa selama dua hari di rumah Markus Boesday ia menceritakan tentangkeadaan di Bandung ;Bahwa Kalau mengenai tanah yang sekarang disengketakan dalam ceritasaya dengan Markus Boesday tidak pernah singgung
Register : 14-01-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 04/G/2013/PTUN.DPS Tanggal 30 Juli 2013 — PENGGUGAT:
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
109 — 37
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
109 — 37
Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Register : 03-04-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 12 Nopember 2012 — SUNARYANTI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; LIANANI KRISNAWATY
71 — 41
71 — 41
Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Putus : 25-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Ag/2015 Tanggal 25 Juni 2015 — Dr. NY. MEIZAR B. SYAFEI (Dr. MEIZAR DJALIL binti ABDUL DJALIL), vs 1. Ny. MUTIA LISA binti ABDUL MANAN, dkk
111 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam, wakaf dan shadaqah;Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan berkaitan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI dengan: Putusan Nomor Il.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, yangmerupakan salah satu titik singgung
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/MIL/2014 Tanggal 2 Desember 2014 — AHMAD AGUS FATKUROHMAN, DK
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan bukantidak tahu dan bukan pula tidak paham bagaimana mekanisme prosespersidangan yang benar, seperti halnya :a) Bagaimana cara pengungkapan fakta yuridis yang benar, objektif danmaksimal.b) Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta yuridis untukbisa dijadikan fakta yuridis sebagai fakta hukum.c) Bagaimana pula cara mekanisme dan cara membuktikan unsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yang benar danoptimal.Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 43/PID.B/2013/PN.SLMN Tanggal 11 April 2013 — IRENE ARYANTI
31 — 3
31 — 3
Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
Register : 01-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2018/PN SDA Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
116 — 42
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
116 — 42
Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
Putus : 05-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1174 K/PID.SUS/2015 Tanggal 5 April 2016 — Ir. KHAMIDIN YOESOEF bin MUHAMMAD YUSUF
714 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
714 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terdapat titik taut atautitik singgung dari berbagai ranah hukum, sehingga memungkinkan suatuobyek, subyek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukumyang berbeda.Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in Idem sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 KUHP, disebutkan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkindiulangi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yangbaginya telah diputuskan oleh Hakim di negara Indonesia dengan putusanyang tidak boleh diubah lagi.
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017 Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan jalan masuk, Barat dengan tanah BapakMax sudah pasti dan tidak terbantahkan; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sebagai pihakdalam perkara perdata tersebut di atas, akan tetapi riwayat kepemilikantanahnya berasal dari pelepasan hak tanah adat dari fahm/marga Dawir,dan karena Hengki Dawir dalam perkara perdata tersebut adalahsebagai Tergugat Ill, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus terikatdan tunduk pada putusan perdata tersebut; Bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat titik singgung
Register : 24-12-2014 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 12 Agustus 2015 — Ny. ROULI NAPITUPULU >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,cs
44 — 13
44 — 13
Bahwa terbitnya surat undangan maupun SPPBJ dari Tergugat haruslah diartikan atas sepengetahuan dan persetujuan daripadaTergugat II sebagaimana terbukti kedua produk surat tersebuttelah pula diberikan kepada Tergugat II dalam bentuk"tembusan" sebagaimana telah Penggugat singgung diatas ;5.4.6.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk vs PT. MAJU SUKSES SENTOSA
58 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dan nyatanyata didalam perkara ini yudex pactietelah menyalahi aturan hukum dengan melampui kewenangannyabahkan terlalu formalistic dan kaku serta tidak bernurani, mengingatdalam perkara yang samasama dihadapi ini, telah ternyata terdapattitik singgung peradilan umum, yang telah diambil alih oleh yudex pactietingkat pertama maupun tingkat kedua Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga dibutuhkan suatu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikanpenggarisan yang jelas dilingkungan peradilan Tata Usaha
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT, DK
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
dantelah salah menerapkan hukum pembuktian.Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2016Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan JudexFacti yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama dansalah menerapkan hukum pembuktian, yaitu yaitu Putusan MahkamahAgung Nomor 2187K/Sip/1983 yang mengatakan Putusan PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakan dalampersidangan.Hal ini bertitik singgung
Register : 30-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 103/PDT/2018/PT KPG Tanggal 30 Agustus 2018 — -. FRITS SERAN VS -. ANASTASIA SIAK, DK
58 — 27
58 — 27
Selain itu, ada perkara yang dasar hukumnyatidak ada atau kurang lengkap atau kabur atau berbedabeda atau terdapattitik singgung antara satu dengan lainnya (misalnya antara wanprestasidenganPMH), yang untuk memastikannya sulit sampai telah adanyapemeriksaan pengadilan, makamereka yang menghadapi persoalandemikian akan sangat dirugikan oleh peryaratan tersebut.3.
Register : 21-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kfm Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
89 — 23
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
89 — 23
Obyek sengketa tidak jelas (ERROR IN OBJECTOR).Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,apabila luas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyeksengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnyaapabila terkait dengan batasbatas
Register : 15-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 6/PDT/2019/PT MDN Tanggal 25 April 2019 — SYAHRUNSYAH, SH., MH VS HAJJAH NUR'AINI, DKK
36 — 27
36 — 27
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :Bahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, Padakasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelas danseksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersuaian,maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.f.
Register : 27-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 450/PDT/2021/PT BDG Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DALIM Bin RADULAH Diwakili Oleh : Endang Mulya, SH
Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
67 — 55
Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
67 — 55
Titik singgung yang paling mungkinterjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdataTUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Bertitik tolakdari ketentuan Pasal 10 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (diubahdengan UndangUndang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalamPasal 2 Jo.