Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.No. 376K/Pdt.sus/2008, tanggal 14 Agustus 2008, jo. Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung R.! Nomor. 113 PK/Pdt.sus/2008, tanggal 10Desember 2008, telah memutuskanH. Deddy Hanurawan selaku pribadi dan/atau selaku direkturutama PT. Cita Hidayat Komunikaputra dinyatakan pailit dengan segaiaakibat hukumnya (in kracht van gewijsde);2.

Eksepsi tergugat dan tergugat IIl pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kKewenangan untuk mengadiliperkara ini karena berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan(lex spesialisO menyatakan yang berwenang mengadili perkara menyangkutharta pailit adalah Pengadilan Niaga dengan alasanalasan pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan Putusan pailit No.16/Pailit/2008/PN Niaga JktPst,tanggal 21 Mei 2008 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.376 K/Pdt.Sus

/2008, tanggal 14 Agustus 2008 jo Putusan Peninjauan Kembalimahkamah Agung No.113/PK/Pdt.Sus/2008, tanggal 10 Desember2008, telah memutuskan H.DEDDY HANURAWAN selaku pribadi danatau sebagai direktur utama PT CITA HIDAYAT KOMUNIKA PUTRAdinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (In kracht VonQewijsde) ; 2222222222 2 2e nn nnn ee neeBahwa oleh karena objek sengketa serupa sebidang tanah dengansertifikat hak milik No. 1869/Turangga, seluas 2.200 m2, yang terletakdijalan Buahbatu by pass Turangga

375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2016, yang amarnyasebagai berikut:1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor PT BestbuyHome Shopping Indonesia, dengan para Krediturnya sebagai berikut:1.PT Media Nusantara Citra, Tbk;2. PT Sun Televisi Network;3.4.

Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 8 Maret 2016,terhadap putusan tersebut Para Pemohon PKPU melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasipada tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 08 Kas/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 85/Pdt.Sus

putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalammenerapkan hukum, karena sudah benar sesuai fakta persidangan tidak terbuktiadanya alasan yang sah untuk menolak mengesahkan perjanjian perdamaiansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus

2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No.4 Tahun 2003tanggal15 Oktober 2003 jo SEMA No.11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.350/K/Pdt/2006 antara James OWatung dan kawan kawan melawan Wempi Walituken (Partai Golkar) joPutusan Mahkamah Agung RI No.012/K/Pdt.Sus

yang dikalahkan maka berdasarkan asas keadilan dan kepatutandan ketentuan Pasal 181 HIR ia harus membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 816.000, (delapan ratus enambelas ribu rupiah) ;Mengingat Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR jis Pasal 181 HIR, UU NO.2Tahun 2011 tentang Partai Politik, SEMA No.4 Tahun 2003 tanggal15 Oktober2003 jo SEMA No.11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008, PutusanMahkamah Agung RI No.350/K/Pdt/2006 jo Putusan Mahkamah Agung RINo.012/K/Pdt.Sus

Undang Undang No. 13 Tahun2003 yang berbunyi Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak, sehingggadengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yangdisyaratkan oleh Pasal 82 Undang Undang Tahun 2004 atau gugatanPenggugat telah daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Nomor harusdinyatakan dapat dikabulkan ; 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/Pdt.Sus

No. 42/G/2014/PHISby.Undang No. 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari, oleh karena itugugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 774 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29Desember 2011, dengan sususnan Majelis Hakim Agung: e =H. Hjafni Djamal, SH,MH sebagai Ketua Majelis; e Dwi Tjahyo Soewarsono, SH,MH dan H.

354 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Setentang dengan ini, sebenarnya Pemohon Kasasi/Penggugat telahmengajukan bukti P12 s/d P17, berupa pertimbangan putusan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanNomor:@. 136/G/2011/PHIMdn, Tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 s/d 33,diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 647K/PDT.SUS/2012, Tanggal 18 Februari 2013, atas nama ISMAILDALIMUNTHE;@. 123/Pdt/G/2011/PHIMdn, Tanggal 16 Februari 2012, Halaman 26 s/d28, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.1I. melalui

Putusan Nomor 650K/PDT.SUS/2012, Tanggal 19 Desember 2012, atas namaSYARIFUDDIN;@. 14/G/2012/PHI/PNMdn, tanggal 7 Juni 2012.

1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogottersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan padatanggal 29 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut, Para PemohonKeberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 18/Pdt.Sus

106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Penasihat Hukum Kemalsjah & Associates, beralamat PlazaBapindo Menara Mandiri Lantai 22 Jalan Jendral Sudirman Kav.5455 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal3 Desember 2014;sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 75K/Pdt.Sus

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Ekspesi: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi: Menetapkan biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor75/Pdt.Sus/2008 tanggal 14 April 2008 sebagai berikut:Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon' kasasi: ANNAROMAULY SINAGA tersebut

805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

antara PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan adalah mengenai masalah wanprestasiatas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8021700057 tanggal 23Agustus 2017, maka Majelis berpendapat BPSK Medan tidak berwenanguntuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan tetapi hal tersebut adalah merupakan kewenangan dariPengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 42 K/Pdt.Sus

/2013, Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan 208K/Pdt.Sus/2018 yang mengandung kaidah hukum dimana BPSK tidakberwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji)Halaman 32Putusan Nomor 805/Padt.SusBPSK/2018/PN Mdnkarena terhadap sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi bukantermasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untukmenyelesaikan sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal

1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidakdilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telahwanprestasi;Bahwa, atas dasar fakta fakta tersebut diatas, dapat disimpulkanbahwa materi yang disengketakan antara PEMOHONKEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN adalah benarbenar didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataanyaitu adanya peristiwa Ingkar janji (Wanprestasi) pembayaranhutang oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHONKEBERATAN;Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: No. 94K/Pdt.Sus

/2012 tanggal 2 Mei 2012; No. 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013; No. 651 K/Pdt.SusBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014; No. 572 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal18 November 2014; No.472 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015.Pada pokoknya menyatakan: BPSK tidak mempunyaikewenangan memeriksa dan mengadili perkara hutang piutangyang bila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan pengadilanumum.Bahwa,berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum,kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut

Indonesia (InCassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan Perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan Nomor: 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkanbahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan MenteriKeuangan.Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 94/Pdt GSus/2016/PN SimBahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitusebagai berikut:1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor02/Pdt.Sus

Termohon Keberatan telah tidak memenuhi prestasinyasebagaimana diperjanjikan sehingga permasalahan antara PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan adalah termasuk kedalam ruanglingkup wanprestasi;Menimbang, bahwa oleh karena latar belakang timbulnya sengketaantara) Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan adalahdikarenakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi in casu Widodoyang tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan semula, makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/Pdt.Sus

/2013,Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan MahkamahAgung No. 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum bahwaBPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentangwanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitandengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dankewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalamketentuan Pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenJo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian

319 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang Nomor: 99/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Srg. yang diputus padatanggal 09 Oktober 2019;Dengan Mengadili sendiri;Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (PT LungCheong Brothers Industrial) untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 yang

50 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 103/PDT.Sus/PHI/2020/PN Jkt Pst tanggal20 Juli 2020; selanjutnyaMengadili Sendiri dan Memutuskan:Halaman 5 dari 8 hal. Put.

199 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1045K/Pdt.SusPHI/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi /Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017 diajukan permohonanpemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor23/Srt.PK/Pdt.Sus

45 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

hukum tetaptersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahnukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 September 2018, diajukan permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan KembaliNomor 36/Srt.PK/Pdt.Sus

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT G4S CASH SERVICE tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 28 Juni 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

497 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor: 98/Pdt.Sus/PHI/2018/PN Mdn;Selanjutnya mengadili sendiri memberi Putusan yang berbunyi sebagaiberikut:Mengadili Sendiri1. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Ditolakuntuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara TermohonKasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugatberakhir berdasarkan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu TertentuHalaman 4 dari 7 hal. Put.

83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepadaPemohon pada tanggal 11 Oktober 2016 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 November 2016 diajukan permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2017sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 11/Srt.PK/ Pdt.Sus

741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

., juncto Nomor 27/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 12 Juli 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasipada tanggal 17 Juli 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawabanmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 26 Juli 2017;Menimbang, bahwa permohonan

28 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Pdt.SusPHI/2018 tanggal 30 April 2018 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasidahulu Para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018, kemudian terhadapnyaoleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018 diajukanpermohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 26/Srt.PK/Pdt.Sus

554 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor02/Pdt.Sus/2016/PN PSP., tanggal 1 Maret 2016 antara PT Bank Mandiri(Persero) Tbk., (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis., tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,(Pemohon) melawan Suardi (Termohon);Halaman 10 dari 38 hal Put. Nomor 554 K/Pdt.SusBPSK/2017c.

Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan Dr. Drs. Filani Zikri, M.M., Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antaraKukuhono melawan Bank Capital Indonesia, Tbk;e.

., junctoNomor : 04/Pdt.Sus/Paili/2015/PN.Niaga.Jkt.Pus., yang semestinya Kuratoryang ditunjuk oleh hakim Pengawas ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,dikarenakan Kurator juga memiliki kepentingan ayas objek yang dinohonkan lelang oleh Penggugat ;Gugatan tidak memenuhi syarat perkara TUN ; Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana terdapat dalamPasal 1 ayat (8) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, jika diuraikan apa yangdimaksud dengan keputusan tata usaha negara tersebut, akan ditemukanunsurunsur

memenuhi syarat komulatif dariketentuan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan KeduaAtas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dimana Surat Kepala KPKNL Jakarta Nomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal PermohonanPenetapan Lelang, tidak memenuhi unsur final, dimana surat dimaksud tidakmengganggu proses eksekusi atas objek harta pailit, sebagaimana dimaksuddalam Putusan Nomor : 04/Pdt/Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., junctoNomor : 04/Pdt.Sus

Bukti T3Surat No.012/LEGALSBII/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015,perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Dan PengantarSurat Keterangan Pendaftaran Tanah (foto copy sesuai asli) ; Penetapan No.04/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo.No.04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. (foto copy sesuai legalisir) ; Surat No.1665/WKN.O7/KNL.01//2015, tanggal 18 Juni 2015,perihal Permohonan Penetapan Lelang (foto copy sesuai asli) ; Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.4.

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukangugatan, dikarenakan telah dinyatakan pailit berdasarkan PutusanPengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus/PKPN/2015/PN Smgtanggal 23 Desember 2015:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tonny Winata danKawan tersebut harus ditolak;Menimbang