Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 17-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 30 Mei 2017 — - SAMUEL LIPENSIUS, Cs, vs - HENDRIKA WISANG
60 — 70
  • ., sebagai paraTergugat sebagaimana telah kami singgung di atas, yang kami beri kodeT.I/I.26 s/d T.I/Il 28:Bukti kode T I/II. 26 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 6/PDT.G/1980/PN.MMR. tanggal 23 Maret 1981;Putusa Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 13/PDT/1985/PTK.tanggal 16 April1985);Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Pertamina Persero
Tergugat:
PT. BAKRIE HARPER
Turut Tergugat:
1.Ir. Anton S Wahjosoedibjo
2.Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH, FCBArb
3.Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,MH.FCBArb,MCIArb
468 — 189
  • Sebagai tambahan, perlu juga kami singgung bahwa Putusan ArbitraseInternasional tidak dapat dibatalkan. Adapun yang dapat dilakukanterhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah pengesampinganeksekusi putusannya di Indonesia,dengan alasan bertentangan denganketertiban umum.Itulah yang dimaksud oleh kutipan Article V.2 Konvensi New York yangdikutip Pemohon dalam Permohonan Pembatalannya.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 25-10-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 516/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. TUNAS GRAHA SERVINDO
Tergugat:
1.ANDRIYANTO, SE.,MM
2.PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK
186 — 80
  • Laporan yang telah dilakukan olehPenggugat belum mempunyai dampak hukum apapun;Bahwa mengenai laporan Penggugat tersebut terkait adanya dugaantindak pidana pemalsuan tandatangan kepada pihak KepolisianDaerah Metro Jaya tertanggal 3 September 2019 dengan NomorLP/5541/1X/2019/PM.J/Ditreskrimum, juga mempunyai pokok materiyang sama dengan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehinggaLaporan Polisi Penggugat dengan NomorLP/5541/1X/2019/PM.J/Ditreskrimum harus dikesampingkan, hal inikarena mempunyai titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
92 — 39
  • Titik singgung yang paling mungkin dalam kasus yang seperti iniadalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH.Penjelasan dari M. Yahya Harahap persis dengan Gugatan Penggugat yangmencampurkan gugatan TUN (meminta pembatalan Sertifikat Lahan Sengketa) dangugatan PMH.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 268/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 30 Oktober 2018 — SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN melawan 1. HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA 2.YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA 3.GUBERNUR JAWA BARAT 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
191 — 646
  • Titik singgung yangpaling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalahgugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndnagNo. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UndangUndang No. 35Tahun 1999) sekarang diatur dalam Pasal 2 Jo.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - SUGIONO (PENGGUGAT) - PT. TAMAN MALIBU INDAH (TERGUGAT I) - YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI UPAYA “ (YASAU), (TERGUGAT II) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT III) - WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II (TURUT TERGUGAT I)
84 — 96
  • cece eee ee eee eee aces eeeeeeeeuaeeeeugaeeeeues TI4B;12.Fotocopy Putusan No. 87/Pid.B/1999/PN.Mdn, tertanggal 14 September1999, diberi tanda ....... 0c. c eee e cece ee eeeeeeeeeeeeeeeenanees TI4C;13.Fotocopy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasipengadilan, Buku Il, Tehnis Administrasi dan Tehinis Peradilan diPutusan Perk.Reg.No. 137 /Pdt.G/2013/PN.MdnHalaman 78 dari 110 Halaman Lingkungan Peradilan Umum, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RItahun 2006, pada hal 106, mengenai Titik Singgung
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 08-04-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 107
  • Bahwa apa yang di sampaikan pada replik nomor 9 poin 9.3 padaparagraph ke dua terakhir tentang biaya nafkah anak bersama antaraPenggugat dengan Tergugat yang memberi nafkah pada tgl 27 mei dan 25juni Tergugat tidak mengetahui bahwa Penggugat konvensi telah mengirimuang, uang tersebut di kirim setelah Tergugat konvensi singgung dalammediasi dan Jawaban, sehingga Tergugat konvensi tidak mengetahui kalauPenggugat konvensi mengirim uang ke rekening anak, dan uang tersebut digunakan hanya cukup untuk
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
285 — 516
  • Sedangkan,pembuktian hak lama (Konversi) diikuti oleh pengakuan negara atas hak lama(adat/barat) yang dikonversi ke hakhak baru dan jenis hak atas tanah yangdiciptakan oleh UndangUndang Pokok Agraria menghasilkan model Sertipikatyang memiliki karakter Yuridis Deklaratif (menerangkan saja sifatnya);Bahwa, relasi antara perbedaan karakter Instrumen Yuridis alat buktikepemilikan yaitu, karakter Yuridis Konstitutif dan karakter Yuridis Deklaratifdengan titik singgung dualitas Kewenangan Pengadilan dalam
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 03-07-2015 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1497/Pdt.G/2015/PA.Jbg
Tanggal 24 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 41
  • sengketa, atau : Sebagai pedoman para Hakim, hendaknya diperhatikan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 11K/ AG/ 1979 tanggal 13 Desember 1979, yang kaidah hukumnya Suatugugatan tentang keahliwarisan dan pembagian harta waris yang didalamnya masih berkaitan dengan sengketa hak milik, maka perkara inimerupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Umum, dan bukanwewenang dari Hakim Agama; Dalam kasus gugatan yang digelar redaksi di atas, merupakan salahsatu bentuk titik singgung
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
929 — 855
  • dan tidak sedikitpun melibatkan ataubersinggungan dengan ketertiban umum, karena sengketa arbitraseyang diperiksa terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaandalam Perjanjian Subkontrak, yang sama sekali tidak bersinggungandengan ketertiban umum apalagi kesusilaan.Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Padt.G/2020/PN BtmHalaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Padt.G/2020/PN BtmHalaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Padt.G/2020/PN Btm39.40.41.Bahwa sekalipun dalil Pemohon tidak menjelaskan titik singgung
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 05-03-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Utj
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 118
  • Padahal bidang perdatanengenaikebendaandengansegala bentuk sengketaak yang mengikutinya, sejak dari dtitlakpernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.UU No. 7 Tahun 1989 bersikap positif tapi raguragu dalam menyelesaikanpermasalahan titik singgung sengketdik dalam gugatan pembagianharta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegasYurisprudensi MA 13 Desember 1079 No. 11 K/AG/1979.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
974 — 300
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tatausaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusatmaupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratermasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 52/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : SUWARDJI
Pembanding/Penggugat II : SULIYEMIATI Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat III : WARSONO Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat IV : ADE REZA ISKANDAR Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat V : ABD RASYID Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat VI : KUSNANDAR Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat VII : NILA SUSILAWATI Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat VIII : BERLIN SITORUS Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat IX : RUMINTANG RUMAHORBO Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat XI : MARIANA Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Terbanding/Tergugat I : H. KARMIN
Terbanding/Tergugat II : CHANDRA DARMAWAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq WALIKOTA BALIKPAPAN Cq KE
52 — 26
  • Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 Tentang titik singgung kKewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang kaidahhukumnya adalah bahwa sengketa tentang hak kepaemilikan atastanah adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri; Jo.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Ranny Kusumawardhani
2.Virna Maulina, S.H
Tergugat:
1.Pramadi Kusumo
2.Bugianto
3.Anindita Aliyah Utami
Turut Tergugat:
NotarIs Sanovi Setiawan, S.H., M.Kn.
218 — 52
  • gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokokperkara, berdasarkan hal tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahuludalildalil eksepsi tersebut satu persatu dalam hubungannya dengan gugatanpenggugat sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa terhadap keenam poin dalil eksepsi dimaksuddiatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan atas poinpoin dalil eksepsi pertama, poin dalil ekspesi kedua, poin dalil eksepsi kelima,terdapat titik singgung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2015 — Ir. CARSA SUHENDA bin H. IMAM SAROJI
86 — 14
  • Adi Gunawankemudian dilanjutkan dengan pembagian stiker, dalam pertemuantersebut ada di singgung masalah pipanisasi, namun Ssaksimengikuti sosialisasi tersebut hanya sebentar ;69Bahwa benar saksi pernah mengantarkan terdakwa ke DaerahCiater, dan setelah itu langsung ke Rumah Makan Abah untukmelakukan pertemuan dengan para Kepala Desa, namun saksi tidakmengetahui tentang adanya penyerahan uang dalam pertemuantersebut ; Bahwa saksi sudah sering mengantar terdakwa ke rumahnya AdiGunawan namun saksi
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 14/PDT.G/2011/PN.DUM
Tanggal 17 Oktober 2011 — PENGGUGAT : Abdul Muluk VS TERGUGAT : Devina
94 — 16
  • konsepsual dan normanorma yang terkaitdengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugatsemula; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti suratgugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan,maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 841/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Imam Ramdhoni, S.H.
Terdakwa:
Zainal Tayeb
408 — 230
  • persidangan tidak dilakukanpengujian atau perlu diuji kKebenarannya terlebih dahulu melalui ahli IT yangbersertifikasi, sedangkan alat bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan adalahbersifat prima factie karenanya patutlah untuk di kesampingan;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa apabila dalam hal mengadili perkara pada waktubersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimanaantara perkara pidana dan perkara perdata bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 21-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — I. H. SYAMSUL SYAH ALAM, DKK VS 1. PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO),, DKK
456 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekalikarena persoalannya sulit umpamanya;Jo.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Ny. OEY HUEI BENG LAWAN Nelson Gunawan, DKK
272 — 78
  • Bahwa sebagaimana yang di singgung oleh PENGGUGAT dalam Positaangka 3 huruf c yang mana dalil penggugat dalam posita angka 3 huruf cmendalilkan berdasarkan pada Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yangmendalilkan bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi danhak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenangoleh siapapun.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
232 — 190
  • dengan unsurunsur Pasal yang didakwakan;Kedua, bahwa beberapa dalildalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwajuga didasarkan pada sekedar keterangan Terdakwa, yang seharusnyadidukung alat bukti lain untuk meneguhkan dalildalilnya sebagai fakta hukum.Oleh karena keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tidak dapat disimpulkansebagai fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menguji unsurunsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Ketiga, bahwa dalam praktek senantiasa dijumpai titik singgung