Ditemukan 1270 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah ularan urasan ulisan unasan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
476 — 607
  • Berkaca pada ulasan di atas, maka jelas bahwa dalam Perkaraa quo, PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidakmemiliki kepentingan hukumsebagai dasar Gugatan yangdiajukannya terutama mengingat bahwa permasalahan tidakditerimanya pembayaran uang sewa KBC Ill oleh PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak seharusnya dantidak sepatutnya melibatkan TERGUGAT IKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak yang telahmemenuhi kewajibannya sebagai penyewa KBC Ill.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — H. Cecep Miharja, vs H. SUPENDI, dk
89 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendasarkan kepada alasanalasan Yuridis.Mohon dipedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/1974, menyatakan:Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangansatu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaiandalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusanPengadilan yang bersangkutan di tingkat KasasiOleh karena Judex Facti sama sekali tidak memberikan ulasan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
140 — 63
  • Kota, sedangkan Izin Lokasi yangdimohon oleh PT Hasil Karya Kita Bersama berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bandar Lampung Nomor KPBL.07/460IL/2009adalah untuk Pembangunan Perkantoran dan Pasar Modern Tradisional.Dengan demikian Permohonan izin Lokasi tidak sesuai dengan RencanaDetail Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 2015;5 Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan perkara PTUN No. 354K/TUN/2012 Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menyampaikan lebihlanjut dalil sebagai ulasan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
FERRY POSUMA
Tergugat:
1.PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
2.Firman SETIA KAWAN
3.EDDIE POSUMA
4.YENI PUDJAWATI, SH.
Turut Tergugat:
1.CHRISTINE POSUMA
2.ERVINA POSUMA
3.GRACE POSUMA
249 — 87
  • Berkaca pada ulasan di atas, maka jelas bahwa dalam Perkaraa quo, PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSItidakmemiliki kepentingan hukum sebagai dasar Gugatanyang diajukannya terutama mengingat bahwa permasalahantidak diterimanya pembayaran uang sewa KBC Ill olehPENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidakseharusnya dan tidak sepatutnya melibatkan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak yangtelah memenuhi kewajibannya sebagai penyewa KBC III.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2946 — 3820
  • Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dengan ulasan sebagai berikut:1) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tidak melanggar AsasKepastian Hukum, sebagaimana yang didalilkan PenggugatKarena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal inikeputusan DKPP telah mendasarkan pada ketentuan peraturanperundangundangan dan kepatutan sebagaimana dalampenjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014.Bahwa dalil penggungat yang menyatakan DKPP telah salahmenerapkan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 98/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat II : EDDY ROSTANDY (dahulu bernama TAN THIANG TJIAP) Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Pembanding/Tergugat III : ANTHONY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TIANG LIU) Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat : ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN)
Terbanding/Turut Tergugat III : JOSEPH TEDY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TI IANG TANG)
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOSMAS ROSTANDY TAN (dahulu bernama TAN TIANG MOUW)
Terbanding/Turut Tergugat V : TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat I : THOMAS TANDEAN (dahulu bernama TAN THIAM PHENG)
279 — 149
  • Ketika Para PEMBHalaman 110 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTKANDING mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum atau argumentasi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkaraa quo harus disertai dengan penjelasan, alasan, bukti, dan ulasan objektif,nyata, fakta faktual, valid dan kuat.PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA TERBANDING BERHAK, BERKEDUDUKAN DAN BERKEPENTINGAN
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — - Terdakwa-I Suhemi, Koptu NRP 31950342140474 - Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195,
397 — 131
  • Putusan Nomor 1K/PM.I02/AD/I/2021Barang siapa atau setiap orang, pada dasarnyabukanlah unsur akan tetapi dalam perkembanganpraktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orangmenjadi bahasan serta ulasan baik oleh oditur militermaupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapapada dasarnya mengandung oprinsip persamaankedudukan di muka hukum (equality befor the law)sebagai suatu asas hukum yang berlaku secarauniversal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
215 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeuanganNegara) sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputiseluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara (vide Pasal 3 Ayat (1) UndangUndangNomor 15 tahun 2004;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan seluruh biayasertifikasi tanah Prona dan lintas sektoral pertanian dibebaskankecuali biaya meterai, patok, BPHTB dan PPh menurutPenasihat Hukum Terdakwa memberikan ulasan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
155 — 101
  • Bahwa dari seluruh rangkaian ulasan oleh Tergugat II diatas, gugatan para penggugat dalam perkara a quo terlihat jelasHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 239 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021
    Bahwa dari selurunh rangkaian ulasan diatas oleh Tergugat Ildiatas, gugatan para penggugat dalam perkara a quo terlihat jelastelah melekat unsur nebis in idem, sehingga dengan adanya putusanyang bersifat positif dan memiliki Kekuatan hukum tetap atas perkaraa quo, mengakibatkan apa yang sekarang disengketakan oleh paraPenggugat sudah bersifat litis finiri oppertet, dalam artian bahwagugatan para Penggugat mengenai Akta Kuasa No. 07 tertanggal 4Februari maupun SHM No. 4380 yang disengketakan TELAHHalaman
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
546 — 1515
  • dapat meminimalkan kejutankejutan terkaitkredit macet;(ii) Peluang mengidentifikasi peluang danmengumpulkan potensi yang diberikan oleh bisnis dan profilkeuangan pelanggan;Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai denganprofil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);Memastikanpelanggaranterhadapkebijakankebijakan kredit,standarunderwriting, program produk disorot dengan diskusi yang tepatterkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;Memastikan tidak ada ulasan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 19 Januari 2016 — MARDJUKI, MS, BE
175 — 131
  • Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak bolehdilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPKHalaman 75 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGC.Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyediadengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atauspesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahanPPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil intimenurut
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
194 — 150
  • Penanggung jawab Usaha/kegiatan (Pemrakarsa) ataupemilik usaha/kegiatan, yang memiliki kriteria sebagai berikut :Telah memiliki izin usaha/kegiatan;Telah melaksanakan usaha/kegiatan;Lokasi Usaha/kegiatan sesuai Rencana tata ruang;Tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau memiliki dokumen lingkunganhidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.Muatan DPLH, minimal terdiri dari :Memuat identitas penanggungjawab usaha/kegiatan secara lengkap dalam DPLHMemuat ulasan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
177 — 126
  • Muatan DPLH, minimal terdiri dari : Memuat identitas penanggungjawab usaha/kegiatan secara lengkap dalam DPLH Memuat ulasan usaha/kegiatan yang telah berjalan Memuat dan menuliskan dampak lingkungan yang telah terjadi serta pengelolaandan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan Memuat jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yangdibutuhkan/ sudah dimiliki.
Pengadilan PN JAMBI
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
126 — 59
  • dengan kata Setiap Orang pada perumusan ketentuan TentangTindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya alasanpenuntut umum pada unsur Setiap Orang ini dalam dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dimana juga telahmempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dengan membuat ulasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Totok Suharto,SE
Tanggal 7 Januari 2019 — TOTOK SUHARTO, SE
257 — 91
  • TABC yang direstrukturisasi adalahMacet Kolektabilitas 5 sejak bulan Agustus 2016 ;Bahwa yang menjadi data ulasan/ lampiran nota analisa adalahLaporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggaltanggal31 Desember 2014 dan 2013 dan laporan Auditor Independen PT.Tirta Amarta Bottling Company dari Anwar, Sugiharto & Rekantertanggal 5 Juni 2015 ;Bahwa saksi tidak akan mengusulkan atau memberikan perpanjanganfasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 apabila saksimengetahui data asset
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
564 — 854
  • TABC yang direstrukturisasi adalahMacet Kolektabilitas 5 sejak bulan Agustus 2016 ;Bahwa yang menjadi data ulasan/ lampiran nota analisa adalahLaporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggaltanggal31 Desember 2014 dan 2013 dan laporan Auditor Independen PT.Tirta Amarta Bottling Company dari Anwar, Sugiharto & Rekantertanggal 5 Juni 2015 ;Bahwa saksi tidak akan mengusulkan atau memberikan perpanjanganfasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 apabila saksimengetahui data asset
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
625 — 658
  • TABC yang direstrukturisasi adalahMacet Kolektabilitas 5 sejak bulan Agustus 2016 ;Bahwa yang menjadi data ulasan/ lampiran nota analisa adalahLaporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggaltanggal31 Desember 2014 dan 2013 dan laporan Auditor Independen PT.Tirta Amarta Bottling Company dari Anwar, Sugiharto & Rekantertanggal 5 Juni 2015 ;Bahwa saksi tidak akan mengusulkan atau memberikan perpanjanganfasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 apabila saksiHalaman 115 dari 330 halaman
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
483 — 187
  • TABC yang direstrukturisasi adalahMacet Kolektabilitas 5 sejak bulan Agustus 2016 ;Bahwa yang menjadi data ulasan/ lampiran nota analisa adalahLaporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggaltanggal31 Desember 2014 dan 2013 dan laporan Auditor Independen PT.Tirta Amarta Bottling Company dari Anwar, Sugiharto & Rekantertanggal 5 Juni 2015 ;Bahwa saksi tidak akan mengusulkan atau memberikan perpanjanganfasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 apabila saksimengetahui data asset
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
460 — 205
  • TABC yang direstrukturisasi adalahMacet Kolektabilitas 5 sejak bulan Agustus 2016 ;Bahwa yang menjadi data ulasan/ lampiran nota analisa adalahLaporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggaltanggal31 Desember 2014 dan 2013 dan laporan Auditor Independen PT.Halaman 129 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgTirta Amarta Bottling Company dari Anwar, Sugiharto & Rekantertanggal 5 Juni 2015 ; Bahwa saksi tidak akan mengusulkan atau memberikan perpanjanganfasilitas kredit sampai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
446 — 105
  • TABC yang direstrukturisasi adalahMacet Kolektabilitas 5 sejak bulan Agustus 2016 ;Bahwa yang menjadi data ulasan/ lampiran nota analisa adalahLaporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggaltanggal31 Desember 2014 dan 2013 dan laporan Auditor Independen PT.Tirta Amarta Bottling Company dari Anwar, Sugiharto & Rekantertanggal 5 Juni 2015 ;Halaman 127 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa saksi tidak akan mengusulkan atau memberikan perpanjanganfasilitas kredit sampai