Ditemukan 1366 data
56 — 12
;Bahwa apabila laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya, makamerupakan pelanggaran hukum karena merupakan pemalsuan dokumen khusus untukpemeriksaan administrasi dan karena yang dipertanggungjawabkan adalah uangnegara yaitu dana hibah dari APBD Propinsi Jatim tahun anggaran 2013, makaapabila rekayasa laporan tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka hal itumerupakan tindak pidana korupsi ;Bahwa jika yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah penyedia barang danjasa, maka yang
1.I Wayan Sudana
2.I Nyoman Ardika
3.I Nyoman Wirta
4.I Wayan Tekul
5.I Made Londis
6.I Nyoman Jirna
7.I Made Balik
8.Ni Wayan Wati
9.I Nyoman Sumadi
10.I Made Suwenda
11.Ni Wayan Kasni
12.I Nyoman Saba
13.I Ketut Narya
14.Ni Luh Kopi
15.I Wayan Sepel Parta
16.I Made Nadia
17.Drs. Dewa Made Suwanda
18.I Wayan Rame
19.Dewa Made Musna
20.Dewa Gede Jaya
21.I Wayan Sudiarsa
22.I Made Cekeg
23.I Ketut Surat
24.I Wayan Lecir
25.I Wayan Tegeg
26.I Wayan Ruji
27.I Ketut Nuaja
28.I Wayan Waneng
29.I Made Artha
Tergugat:
1.PT. Sharandy Land
2.Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
150 — 92
.* Bahwa tidak ada bukti proses penerbitan SHM atas namaDuwe Pura Taman Kemuda Saraswati didasarkan pada tindakpidana penipuan, pemalsuan dokumen dan atau tindakan lainnyayang bertentangan dengan hukum / melawan hukum, sehinggapenerbitannya sah. Bahwa sejak awal Para Penggugat tidak memiliki alas hak /dasar hukum yang sah untuk mempersoalkan kelengkapanadministrasi dari penerbitan sertipikat atas tanahtanah Duwe PuraTaman Kemuda Saraswati (tidak berhak ngurusin sertipikat tanahorang).
WINDHU SWONDY, SH, MH
Terdakwa:
BAINURRAHMAN ALAMSYAH
450 — 209
Pencatatan yang tidakbenar dan terdakwa tidak melaksanakan prisip kehatihatian;Bahwa terdakwa melakukan pencatatan tidak benar memerintahkankepada karyawan Kabag Marketing yang kordinasikan dengan pegawailainnya seperti Ali RamadhanBahwa riil pencatatan tidak benar adalah misalnya Pembiyaan atasnama debitru a seharusnya dinikmati oleh a, apabila Debitur atas tidakdinikamti oleh a maka itu pencatatan tidak benar dan dalam prosesnyapegawaipegawai tidak melakukan surveil ;Bahwa saksi tidak melihat pemalsuan
dokumen dalam prosespemberian kredit tapi saksi mendapat keterangan apabila terdapatdokumen yang tidak ditandatangani diminta pegawaipegawai Bank untukmenyelesaikan ; Bahwa saksi membaca dari laporan dilapangan ada dokumendokumenyang tidak ditandatangani, ada beberapa nasabah yang tandatangan,tapi ada yang tidak dan yang tandatangan tidak paham apa yangtandatangan tersebut ;Bahwa pada saat OJK melakukan Investigasi datang ke Bank SariahRamadhan pada saat on the spot kelapangan didampingi oleh karyawanBank
51 — 16
DESSARATU yangdiajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa dari Penggugat jugamengajukan bukti surat tertanda P 2 yaitu tentang Berita Acara PemeriksaanSaksi a/n BULUPUANG TANGKELANGI yang dibuat oleh STEVEN (PangkatBRIPDA, Nrp 83030341, selaku Penyidik Pembantu Polres Mamasa) pada hariSabtu, tanggal 13 Maret 2000;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P 2 tersebut diatas, yang mana merupakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n BULUPUANGTANGKELANGI sebagai saksi korban (pelapor) tentang pemalsuan
dokumen(surat jual beli tanah antara BULUPUANG TANGKELANGI sebagai pihakpenjual dengan JAMARU sebagai pihak pembeli, sebagaimana bukti surattertanda T.
131 — 40
AMIR FAUZI).Ada dokumen SPP Nomor : 06/SPPLS/BAPP/2009 tanggal 17 April2009, dengan nilai Rp. 125.200.000, (seratus dua puluh lima juta duaratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji tenaga honorer bulan Januari2009 s/d April 2009 yang pada kolom tanda tangan ada nama Terdakwatapi tanda tangan kosong, dokumen dibuat oleh Saudara IDRUS, A.md(Bendahara Pengeluaran) terjadi pemalsuan dokumen.
40 — 5
;Apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen / data yang dilakukan olehcalon pemenang / peserta pelelangan maka terhadap pemenang dalam halini CV. SABILI UTAMA atau yang lainnya akan digugurkan dan dimasukkanke dalam daftar hitam. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang / jasa pemerintah pada Pasal 118.;Bahwa Dokumen hasil upload penawaran peserta pengadaan dengandokumen asli yang diserahkan kepada panitia pengadaan saat pembuktiankualifikasi untuk Surat jaminan supllay CV.
73 — 16
Cornelis Dullahtanggal 22 September 1987.Bahwa BENAR penggugat dan saya sendiri juga melakukan pengaduantindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terguggat dantergugat Il yang hingga saat ini masih dilakukan penyidikan oleh pihakReskrimum POLDA Kalteng dan sudah dilakukan pemanggilan terhadapsdr. ARTANI. Pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ternyata tidakmengakui atau tidak pernah melihat dan tidak pernah menanda tanganiSurat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari sdr. ABE S.
187 — 1405
menjadi seolaholah sah ;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang itu harus ada tindak pidana asal ataupredikat crime sebagaimana dimaksud didalam pasal 2 Undangundang No.15 Tahun 2002 seagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 25Tahun 2003 disitu dikatakan bahwa didalam pasal 2 sebagai predikat crimeatau tindak pidana asal ada 24 jenis Tindak Pidana ditambah 1 yangmempunyai ancaman pidana lebih dari 4 Tahun jadi disitu dirumuskandiantaranya dari 24 jenis itu ada Tindak Pidana Korupsi, penyuapan,Pemalsuan
dokumen dan lain sebagainya, sehingga berdasarkan pasal 2tersebut tidak harus bahwa uang yang dijadikan objek tindak pidanapencucian uang adalah yang berasal dari keuangan negara artinya bisa sajatindak pidana lain yang bukan merupakan hasil dari uang yang berasal darikeuangan negara ;Bahwa dalam konteks ini yang harus dipahami bahwa didalam tindak pidanapencucian uang harus ada predikat crime sebagaimana dimaksud didalampasal 2 tadi, apabila uang dari hasil tindak pidana yang sudah disebutkan tadikemudian
59 — 19
PLS pada saat itu. melaporkan Tomsihar Silaen kePolda Sumatera Utara atas dasar pemalsuan dokumen PT.
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
375 — 487
Penggugatjuga menyatakan adanya dugaan pemalsuan dokumen serta keteranganpalsu yang dituangkan dalam akta otentik (vide gugatan halaman 29) sertameragukan keabsahan Rapat Perubahan Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud dalam Akta Nomor 5 Tanggal 27 Februari 2019;Bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Tanggal 19 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumYayasan Pengusaha Banyumas Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun2019 dengan jenis perubahan persetujuan perubahan
564 — 1342
Artinya bahwapatut diduga pula adanya suatu perbuatan pemalsuan dokumen yangdilakukan pihak Bekangdam XVI/Ptm.Pemeriksaan secara mendalam terhadap barang bukti, untuk dapatdijadikan alat bukti dan menjadi bagian dari fakta hukum, seyogyanyadapat menjadi bagian pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkanputusan yang seadiladilnya.
174 — 54
Sidik diduga telah melakukan tindak pidana mengirim anakke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkananak tersebut tereksploitasi dan Tindak pidana mengekploitasi anaksecara ekonomi dan Tindak Pidana menempatkan TKI keluar negerisecara unprosedural dan Tindak pidana pemalsuan dokumen dan tindakpidana menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 UURI No. 21 tahun 2007 dan pasal 88 UURINo. 23 tahun 2002 dan pasal 103 UURI No. 39 tahun 2004 dan
37 — 4
., Disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut85Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian ;Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi di Berita Acara Kepolisianadalah benar ;Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di Berita Acara Kepolisian ;Bahwa saksi bekerja di Bank Niaga sejak tahun tahun 1989 ;Bahwa jabatan saksi di Bank CIMB Niaga adalah sebagai Kepala DivisiUKM ;Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini terkait adanyaindikasi pemalsuan dokumen antara yang
95 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pemohon Kasasi/PemohonBanding/ Terdakwa, apa yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim TingkatBanding dalam menilai nilai kKerugian Negara sebesar Rp6.227.000,00 denganpemidanaan 2 tahun menjadi 4 tahun penjara sehingga hal itu dinilai sepadandan telah tepat memenuhi rasa keadilan , yang mana keadilan tersebut tidakhanya menurut hukum namun juga mempertimbangkan keadilan bagi individu(pelaku) sebagai pemohon keadilan.Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa terbuktimerencanakan pemalsuan
dokumen pelaksanaan proyek dan mengambil untukdimiliki secara sendiri dana proyek.
197 — 328
Ditemukan pula dalamunsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambar dalam BAPPada berkas permohonan pembuatan paspor yaitu PERDIM 11 atasnama MELINDA SAPAY tertera bahwa paspor diambil oleh MELINDAHalaman 97 dari 166 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN KpgSAPAY pada tanggal 7 September 2015 sedangkan dalam pasporMELINDA SAPAY sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAYkeluar dari pintu Imigrasi Bengkalis dan masuk di Imigrasi Malaysia padatanggal 7 September 2015.
241 — 81
Para Penggugat padahalaman 23 dan halaman 24 angka 1 dan angka 2 Gugatan, halaman 28 angka 4Gugatan, halaman 31 angka 10 Gugatan serta halaman 39 angka 2 Gugatan padaintinya menyatakan bahwa semua Dokumen Kepemilikan Tanah adalah cacathukum karena diterbitkan dengan menggunakan data yang dengan sengaja telahdipalsukan.7.1.Dalil Para Penggugat pada halaman 23 angka 1 Gugatanmenunjukkan bahwa pemalsuan Dokumen Kepemilikan Tanahtersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebagai berikut:(dikutip
1215 — 1008
., Ph.D.Bahwa sesuai dengan pasal 70 undangundang Nomor 30 tahun1999 putusan arbitrase bisa dibatalkan Apabila ada 3 (tiga) kKeadaanpertama ada pemalsuan dokumen setelah diputus ternyata adadokumen atau surat yang dinyatakan palsu atau diakui palsu yangkedua ada penyembunyian dokumen yang menentukan setelahdiputus ternyata ada penyembunyian dokumen yang disembunyikanoleh salah satu pihak yang ketiga terjadi tipu muslihat jadi hasil dariPutusan Arbitrase dihasilkan karena adanyatipu muslihatsalah
148 — 1224
Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Perbuatan Terdakwa1dijanjikan bisa mengurus pindah adik Saksi namun setelahdiserahkan uang sesuai permintaannya dan sampai sekarang jugabelum berhasil pindah, sedangkan sekarang Terdakwa1 sudahdalam proses hukum perkara pemalsuan dokumen danpenyalahgunaan jabatan, Saksi berharap semua uang yang telahSaksi berikan kepadanya agar dikembalikan kepada Saksi.8.
71 — 34
.; e Bahwa benar saksi melaporkan pemalsuan dokumen oleh Ir. Gatot Suharto kepadapihak berwajib pada tanggal 15 Oktober 2010 dikarenakan saksi merasa dirugikanatas ulah Ir. Gatot Suharto setelah tidak ada penyelesaian dari para pihak dansetelah dilaporkan kepada yang berwajib kemudian di mediasi oleh INKINDOProv. Jawa Timur pada tanggal 21 Oktober 2010 kemudian terjadi kesepakatanperdamaian antara saksi dengan Ir.
179 — 115
Boleng, desa Batu TigaBahwa masyarakat Pasir Panjang tidak pernah mengurus administrasikependudukan dan sebagainya di desa Tanjung Boleng;Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ruslin yang memiliki tanah di Lohmasado yanglainnya Saksi tidak tahu;Bahwa Kampung Pisang masuk wilayah administrasi Tanjung Boleng;Bahwa Saksi tidak ada melayani warga kampung Pisang dan Lohmasado;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melayani administrasi warga kampung Pisangdan Lohmasado;Bahwa saksi pemah diperiksa dikepolisian terkait pemalsuan
dokumen sertifikattanah, namun untuk yang memelasukannya saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Ruslin di kampung Lohmasado;Bahwa saksi tahu penyerahan tanah adat kepada Rikard Bagun seluas 264hektar, dari stafnya Rikard Bagun yang bemama Yanio;Bahwa penyerahan tanah adat kepada Rikard Bagun dengan cara Kapuk ManukLele Tuak;Bahwa prosesi Kapuk Manuk Lele Tuak tersebut dinilai dengan harga 10 miliar;Bahwa Saksi tidak tahu semuanya siapa saja yang masuk Ame Lima, yang Saksitahu