Ditemukan 1382 data
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan,dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor401/D/CDI/ VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepadaCV. Utama Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran,Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012Nomor 400/D/ CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepadaPT.
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
607 — 316
Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor401/PID.SUS/ 2020/PT. DKI tanggal 8 September 2020 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;3.
83 — 45
atasnama Yunardi, (fotokopi stempel basah diNotaris);: Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU) DiPasar Regional Tanah Abang Blok F Nomortertanggal 12 Agustus 2011 atas nama Yunardi,(sesuai dengan asili);Hal 95 dari 138 hal Putusan Nomor: 199/G/201 7/PTUNJKT.22.Bukti T.LIl 2223.Bukti T.LIl 2324.Bukti T.LIl 2425.Bukti T.LIl 2526.Bukti T.L.Il 2627.Bukti T.LIl 2728.Bukti T.LIl 2829.Bukti T.LIl 29: Surat Perintah Pembayaran (SPP) HargaPerpanjangan Hak Pemakaian Tempat UsahaPasar Tanah Abang Blok F Nomor401
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin
62 — 49
Prinsipnya, pemenang lelang tidak bisadikalahkan,Halaman 25 dari 95 Putusan No.39/PDT/2020/PT SMRSebagai pembeli yang beritikad baik, Tergugat dalamKonvensimengetahul adanya informasi lelang terhadap objekberupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Katamso, RT. 24,RW.04 Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor,Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sesuai denganSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 64, Surat Ukur Nomor401/1993 tanggal 29 Juni 1993 atas nama Hwaliani dengan luas2.160
Hwaliani
Tergugat:
1.Irwan Pribady
2.Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
3.Datu Kerama Wijaya SE
4.Anau Edy Sumarlin
127 — 288
Prinsipnya, pemenang lelang tidak bisa dikalahkan;Sebagai pembeli yang beritikad baik, Tergugat dalamKonvensimengetahui adanya informasi lelang terhadap objekHalaman 25 dari 95 Putusan No.39/PDT/2020/PT SMRberupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Katamso, RT. 24,RW.04 Kelurahan Tanjung Selor llir, Kecamatan Tanjung Selor,Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sesuai denganSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 64, Surat Ukur Nomor401/1993 tanggal 29 Juni 1993 atas nama Hwaliani dengan luas2.160
100 — 46
Kesambi,Kertalangu Denpasar TimurBali berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 3 Oktober 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acarasidang Pengadilan Negeri Singaraja semua surat surat yang diajukan dimukapersidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 10Agustus 2017, Nomor401/Pdt.G/2016/PN.Sgr serta surat lainnya yangberhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang
100 — 31
XXVI ;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;Setelah memperhatikan buktibukti tertulis di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17Nopember 2014 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaTimur pada tanggal 17 Nopember 2014, dengan register perkara nomor401
229 — 58
obyek sengketa cacat yuridis baik prosedur maupunsubstansinya,sehingga kemudian dalam Amar putusan Dalam Pokokperkara telah Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/LebungGajah tanggal 19 Desember 2013 Surat Ukur Nomor 401/LebungGajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 luas 64385 m2 atas nama EdyChandra, Misianna dan Tjahja Kailani, dan Pinak Kantor Pertanahan KotaPalembang (Tergugat) telah dihukum untuk mencabut Sertifikat Hak MilikNomor. 1497 / Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013,Surat Ukur Nomor401
43 — 28
Sohelait tertanggal 21 September 2016,alat bukti surat Tl, Il, Ill5 tentang Surat Keterangan Nomor401/113/2017tertanggal 18 Oktober 2017, alat bukti surat Tl, ll, IIL6 tentang SuratKeberatan dari Daniel Sohelait dkk tertanggal 9 Oktober 2017, alat bukti suratTI, Il, lllL7 tentang Perkara Engketa Tanah Antara Saudara Daniel SohelaitMelawan Saudara Wellem Sohelait tertanggal 15 Juni 2016, alat bukti suratTI8 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTHINUS SOHELAITtertanggal 31 Oktober 2017, alat
355 — 116
Askrindo (persero) Nomor401/MEMO/KA tanggal 20 Oktober 2006. 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Reliance Asset Management Tentang Pengelolaan Portfolio InvestasiNomor. RAM03610.06KPAI tanggal 27 Oktober 2006 yangditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. Askrindo DR. RENESETYAWAN, MA dan Direktur PT. Reliance Asset Management ERFANFAJAR MANDALA.1 (satu) lembar Memo Intem PT.
108 — 29
RSUD Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara dan 1(satu)lembar lampiran asli.15) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur RSUD GunungtuaKabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 445.005/SK/RSUD/2012 tentangPenghunjukan Panitia Pemeriksa Barang Pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) RSUD Gunungtua Kabupaten Padang Lawas UtaraHal 132Putusan Pengadilan TIPIKORNo.06/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnTahun Anggaran 2012 tanggal 10 Januari 2012 dan 1(satu) lembarlampiran legalisasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor401
133 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan Cerenti,Kabupaten Kuansing, tanggal 24 Mei 2007;Dokumen Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK), KecamatanCerenti, Kabupaten Kuansing Tahun 2007, tanggal 31 Desember2007;Barang bukti berupa :113.114.115.116.117.118.119.120.Surat Penetapan Camat (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor :412.6/PMD/II/2013/114, tanggal 19 Februari 2013, besertalampiran 1 lembar;Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor/CRT/DOK /PMD/IV/2013, tanggal 09 Februari 2013;Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor401
Barang bukti berupa :113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.Surat Penetapan Camat (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor :412.6/PMD/II/2013/114, tanggal 19 Februari 2013, besertalampiran 1 lembar;Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor/CRT/DOK /PMD/IV/2013, tanggal 09 Februari 2013;Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor401/CRT/DOK PERENCANAAN/PMD/II/2012, tanggal 11 April2012;Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 410/CRTPMD/IV/2012/193, tanggal 27
284 — 391 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELYDA APOTH yang terletak di Kelurahan PancoranMas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor401/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A.
242 — 239
BMS), beralamat di JalanPembangunan 1 No. 30 Petojo Utara, Gambir JakartaPusat untuk sementara menetap di Batam denganalamat Apartemen Batam City CondotelLantai 4 Nomor401, Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Baloi Kusuma, KotaBatam,No.Hp:0817731198 & 083899055056,sebagai Tergugat lll;Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM4. Tn. Jauhari, kewarganegaraan Indonesia, selaku Pribadimaupun dalam jabatan illegal sebagai Direktur UtamaPT. Bangun Megah Semesta (PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. Diwakili Oleh : HASNIA,S.HI.,M.H.,M.A.,CLA.,CPLC.CPCLE
183 — 92
HAQII Paraf Halaman 155 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO70)2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor8767/BKAD/SPDLS/X1/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November2018 (2 Lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor401/PERTANIAN/SPPLS/X1/2018 tanggal 13 November 2018 (8Lembar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan JasaNomor : 401/PERTANIAN/SPPLS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal13 November 2018 (2 Lembar);Lembar Kontrol Nomor SPP: 401/PERTANIAN/SPPLS/XI/2018yang diterima pada tanggal 13
151 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inisebagaimana Penggugat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.Tergugat Il Intervensi 26 membantah dalil Penggugat yang menyatakanbahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap KeputusanKeputusan Tergugat dalam perkara a quo termasuk Kepmenkominfo Nomor401/2013 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 juncto SEMANomor 2/1991 (vide halaman 1415 surat gugatan), dengan alasan sebagaiberikut:1.
saluran siaran atau slot dalam kanalfrekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkanmengembalikannya kepada negara.Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yangdiselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kemkominfosecara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap PMNomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tenderyang telah dijalankan dan dimenangi oleh industriindustri penyiarannasional (catatan: termasuk didalamnya Kepmenkominfo Nomor401
Putusan Nomor 120 K/TUN/2016(iil) Tahap Kedua pada tanggal 14 Mei 2013 (Kepmenkominfo Nomor401/2013 dan Kepmenkominfo Nomor 407/2013);Sedangkan Putusan MARI Nomor 38 P/HUM/2012 baru diterima olehTergugat Awal pada tanggal 30 September 2013 dan Putusan MARINomor 40 P/HUM/2012 baru diterima oleh Tergugat Awal pada tanggal14 Januari 2014;Dengan demikian maka penerbitan 33 buah KTUN tersebut masih berdasarpada peraturan yang sah karena PM Nomor 22 tersebut masih berlaku sahsecara hukum pada saat penerbitan
1.Hery Susanto
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
Hj. NURMINA, S.Pd. SD. Binti BAHTIAR
112 — 67
Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler ditetapkan pada tanggal 22Mei 2019, berikut dengan Salinan Lampiran Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor401
145 — 149
Nuri Utama Sanjaya, Nomor401/SPP/NUSFNC/XV2011, perihal: Permohonan Pembayaran UangMuka 20 %, tertanggal (tanpa tanggal) November 2011;2) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Nomor: 620UN44/KUBAP/2011, tertanggal 25 November 2011;3) Kwitansi LS untuk pembayaran: Angsuran 20% atas pelaksanaanpekerjaan Pengembangan Laboratorium Fak.
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
268 — 151
BNI Cabang Singapura dengan nilai USD 524,813.01 (lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus tiga belas Dolar Amerika dan satu sen)dengan menggunakan dokumen Commercial Invoice fiktif Nomor401/AAACPCI/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani olehTerdakwa PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT.
465 — 2300
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor401/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor S.09SDH/DPD AWINDO SUMSEL/IV/2013tanggal 17 April 2013 665.02/05/2013 02616/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LSM Peduli untuk biayaKegiatan. Berdasarkan PerjanjianHibah Nomor 209BAN.KBP/IIV/2013 dan Nomor 033B/B/LSMP/III/2013 tanggal 13Maret 2013 666.02/05/2013 0261 7/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LSM FKLPS (Forum Komunikasi Lintas Pemuda Sriwijay a)Sumsel untuk biaya Kegiatan.
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor401/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor S.09SDH/DPD AWINDO SUMSEL/IV/2013tanggal 17 April 2013 665.02/05/2013 02616/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LSM Peduli untuk biayaKegiatan. Berdasarkan PerjanjianHibah Nomor 209BAN.KBP/IIV/2013 dan Nomor 033B/B/LSMP/III/2013 tanggal 13Maret 2013 666.02/05/2013 02617/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LSM FKLPS (Forum Komunikasi Lintas Pemuda Sriwijay a)Sumsel untuk biaya Kegiatan.
Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor. 900/00699/DPKAD/I/2012 Tanggal 7 September 2012tentang Penyampaian Dokumen tentangperubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012 (Legalisir).1 (Satu)