Ditemukan 1493 data
102 — 50
TENTANG ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSANPENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.80/PDT.G/ 2013/PN.PLG :A.DALAM EKSEPSI :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkaraperdata No / 20 / Pdt.G / 2016 / PN Kag, pada halaman 8081 telah salahmenerapkan hukum acara perdata tentang para pihak yang harus digugat yang mana dalam pertimbangannya yang dikutip sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik sebagaitergugat mauupun turut tergugat adalah prinsip kebebasan atau haksepenuhnya
272 — 286
Pasal 18 ayat (1) huruf c ayat(3) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.Bahwa pelanggaranpelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan diatas yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupaSurat Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan a quo sebagaimanamenjadi objek sengketa a quo dapat dilihat secara jelas dari uraian sebagaiberikut :A.Dalam Penerbitan Surat Penetapan Tergugat dan Lampiran SuratPenetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih
Legiman Pranata
Tergugat:
1.Sihar Sitorus
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
153 — 78
Ketua Pengadilan Negeri Medan c.qKetua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untukberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :A.DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI :Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;. DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijkeverklaard) ;. DALAM PROVISI :Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;. DALAM REKONPENSI :.
Sigit Suroso
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Intervensi:
1.Titi Suliani / Tan Kie ie
2.SRI HARTATI
225 — 227
.02.02/1201.64.72/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020,Perihal : Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral ;4.Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk MemprosesPermohonan Penggugat untuk Menerbitkan Surat KeputusanPemberian Hak Milik perorangan (Penggugat) ;5.Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 10 Februari 2021,dengan mengemukakan halhal sebagai berikut ;A.DALAM
70 — 24
Posita dan Petitum saling bertentangan;00000 200002000 20 220 0n==a.Dalam posita halaman 6 angka 5, pada prinsipnya Penggugat menyatakantelah mengetahui bahwa SK Nomor: BKD.49 Tahun 2015 telah dicabutdengan SK Nomor :BKD. 71 Tahun 2015 namun pada Petitum dalam PokokPerkara pada halaman 14 angka 2 dan angka 3 tetap saja Tergugat menuntutuntuk menyatakan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : BKD.49 TahunHalaman 64 dari 96 halaman Putusan No.23/G/2015/PT UNPDG2015 batal atau tidak sah serta mewajibkan
123 — 36
Hal 21 dari 113.22menurut ketentuan perundangundangan, maka TERGUGAT VII dan VIII dianggap tidakmempergunakan hak nya untuk membela kepentingannya;Menimbang, bahwa atas gugatan PARA PENGGUGAT, pihak TERGUGAT I, II, HI, IV,V, dan VI, TERGUGAT IX dan PARA TURUT TERGUGAT, masingmasing menyampaikanjawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:e Jawaban dari TERGUGAT I, I, Tl, IV, V dan VI;A.DALAM EKSEPSL:1.
160 — 78
SEMA No. 3 Tahun 2000, meskipun ada upaya Perlawanan,Banding ataupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarsemua biaya yang timbul dalam Perkara ini.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surattertanggal 5 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :a.DALAM EKSEPSIEksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur
431 — 552
Bahwa agar faktafakta yang terurai diatas dapat menjadi dalil yang kuatdan memiliki landasan hukum yang kuat maka TERGUGAT akanmenguraikandalildalil Jawaban dalam perkara a quo yang akan terurai sebagaiberikut: A.Dalam EksepsiEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSADAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenanganmengadili perkara a quo, adapun alasan tentang tidak berwenangnyaPengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa
72 — 45
HANODA & CO.Maka, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat III mohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sebagai berikut :A.DALAM EKSEPSI1.2.Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;Menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet onvankelijk verkiraad);DALAM POKOK PERKARAPrimair1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Risalah Lelang No.76 Tahun 1983 tanggal 27 Juni 1983adalah sah dan mengikat.3.
Pembanding/Penggugat II : AJUAN DE FUCA selaku Sekretaris III Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PAPAN PERMATA,
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat III : Drs. ISMET BAKRI
76 — 66
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar seluruhbiaya perkara ini;ATAU apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru,berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya menurut Hukum (ExAequo Et Bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melaluikuasanya telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 04 Juli2018 sebagai berikut :A.DALAM EKSEPSI :GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUURLIBEL).1.
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada BupatiSumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukanserah terima awal dan serah terima akhir;TANGGUNG JAWAB :a.Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawabkepada Bupati Sumba Barat;Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paketpekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
997 — 1036
;Menghukum TERGUGAT , Il, Ill, IV, V, VI, Vil, VII, IX, X, XI danTURUT TERGUGAT , Il, Ill, IV, V, VI, VIl untuk membayar biayaperkara;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (etaequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugattelah mengajukan jawaban tertanggal 08 Nopember 2016, sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT :A.DALAM EKSEPSI1.
Pembanding/Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk memudahkan selanjutnya disebut Dinas PUPR Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Pembanding/Tergugat III : Kuasa Pengguna Anggaran KPA Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Pembanding/Tergugat IV : Kuasa Pengguna Anggaran KPA Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Terbanding/Penggugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lingga cq Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lingga
87 — 42
Kesimpulan PEMBANDING 1,11, III,IV dan V/Tergugat1,1 dan Turut Tergugat serahkan pada tanggal 06 Desember 2018).SUBSIDAIRApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusanyang seadiladilnya ( ex aequo et bono)Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBRMenimbang bawa atas Memori Banding dari Para Pembanding semulaTergugat , Il, Ill, IV dan Turut Tergugat tersebut, oleh Terbanding semulaPenggugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknyasebagai berikut :A.DALAM
123 — 78
Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untukmenanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutusperkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa turut tergugat melalui para kuasanya telah mengajukan eksepsidan jawaban secara tertulis bertanggal 06 September 2021 yaitu sebagaiberikut :A.DALAM EKSEPSI :.
131 — 26
KN, M.Hum namun upaya perdamaian tersebuttidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karenanya maka pemeriksaan dilanjutkandengan pembacaan perlawanan oleh Kuasa Hukum Pelawan dan ataspertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Pelawan menyatakan bahwa tidak2ada perubahan terhadap perlawanannya dan menyatakan tetap padaperlawanannya;Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut diatas,kuasa Para Terlawan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Mei 2015dan antara lain mengemukakan sebagai berikut :A.DALAM
41 — 12
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang bahwa Tergugat 3 memberikan jawabannya yang padapokoknya berisi tentang :A.Dalam Eksepsi. Bahwa TERGUGAT IIl membantah dalildalil yang diajukanPENGGUGAT kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas olehTERGUGAT III;.
882 — 738
PENGGUGATTentang Tuntutan Provisional Agar Diletakannya Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) Atas Areal Lahan Dan Pabrik Perkebunan KelapaSawit TERGUGAT, Karena Tidak Jelas Perihal ldentitas Objek YangAkan Dimintakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tersebut, ApakahTerhadap Semua Lahan HGU Atas Nama TERGUGAT Atau HanyaSebatas Lahan Yang Terbakar.Berdasarkan dailildalil yang diajukan oleh TERGUGAT diatas, makaTERGUGAT mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksaperkara tersebut berkenan memutuskan :A.Dalam
230 — 76
termuat dan turutdipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I danTURUT TERGUGAT II mengajukan kesimpulannya masingmasing tanggal 21 Peberuari2013 ;Menimbang, bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I danTURUT TERGUGAT II menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimanatersebut di atas ;A.DALAM
NURAINI ZAITUN KAMARUKMI
Tergugat:
1.NY ROSA MARINA TIDAJOH
2.ANGELIQUE MAGDALENA PONGOH
3.CHRISTIN JULIANA PONGOH
4.LUSYE FRANCISKA PONGOH
Turut Tergugat:
1.PT. KARYA JASA UTAMA
2.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BITUNG
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
95 — 50
Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 35, 36, 37 dan 38 adalah benarbahwa kuasa hukum Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat I.Akan tetapi dalam pertemuan itu Tergugat tidak pernah mengatakanakan menandatangani dokumen apapun terkait permasalahan ini.Selain dan selebihnya dalil gugatan tersebut secara tegas Tergugat tolak.16.Bahwa dalil gugatan Penggugatan angka 39 dan 40 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada dan secara tegas Tergugat tolak.Mengingat selama ini yang Tergugat ketahui bahwa :a.Dalam
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Kewenangan tersebut dilakukan dengan cara:*a.Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asalusul atau keberadaan asettindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umumdapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan.