Ditemukan 1497 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adalam andalas andalan adalah andala a.salam a.alam assalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2016 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, Lawan 1. STELLA ELVIRE ANWAR SANI, 2. ENNY YULIATI SUKAMTO, 3. HERRY SUNARDI, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcq.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTAcq.PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN CILANDAK,
154 — 106
  • Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia,karena alasanalasan sebagai berikut :a.Dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan buktibukti, baik bukti tertulis maupun buktibukti lainnya, yang dapatmembuktikan secara tegas tentang adanya kesepakatan pinjam namatersebut;Merujuk pada dalil Penggugat pada butir 5 paragraf (1), halaman 14, yangmenyatakan : Penggugat tidak pernah merasa membuat kerjasama, jugatidak pernah menjanjikan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2012 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2012/PN.JKT BAR
Tanggal 19 Nopember 2014 — LILI SOEMANTRI; 1.PT. CABOT INDONESIA 2.CABOT CORPORATION 3.CABOT SPAIN S.A 4.PERMODALAN NASIONAL 5.PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI ( PERSERO ) 6.CABOT MALAYSIA SDN.BHD 7.AULIA TAUFANI, SH 8.ARYANTI ARTISARI
222 — 365
  • Bagaimana mungkin alasan batalnya transaksi jualbelitersebutkarena sahammilik Penggugat adalah saham kelas Bpadahal faktanya Tergugat telah meyakinkan bahwa saham kelas Btersebut akan segera diubah menjadi saham kelas A.Dalam hal ini, Para Tergugat menjadi bertanyatanya, apakah Penggugat telahmengemukakan fakta yang benar kepada pihak ketiga calon pembeli tersebutbahwa saham milik Penggugat akan segera diubah menjadi saham kelas A?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
222 — 144
  • Koordinator Sekretaris Pimpinan, Kepala Sekretariat dan kepala Bagiansetara jabatan struktural eselon Ill a.Dalam peraturan tersebut tidak ada penyetaraan kepangkatan eselon untukjabatan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal dimana Penggugat IIditempatkan dan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi dimana PenggugatIll ditempatkan oleh Tergugat.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
371 — 255
  • Menghukum Penggugat untuk membebankan semua biaya yang timbuldalam perkara ini kepada Penggugat:;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat IIIntervensi dalam persidangan elektronik tanggal 15 Desember 2020 telahmengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020, yangpada pokoknya sebagai berikut :A.DALAM KONPENSI SEBAGAI EKSEPSI :.GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA :Bahwa berdasarkan akan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesianomr 5 tahun 1986 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
1274 — 2575 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan kesatu subsidair;Oleh karenanya, Terdakwa / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, memohonkepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini untukmenyatakan bahwa Terdakwa / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair ;Bahwa dari seluruh penjelasan / uraian sebagaimana tersebut di atas, makadapatlah disimpulkan bahwa :a.Dalam
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
NURIAH
Tergugat:
1.SUDERMAN ALIAS DIRMAN ALIAS DERMAN
2.SUBURYATI
Intervensi:
1.SUPARDI
2.SUBANDI
3.NURIADI
127 — 34
  • Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Nietonvankelijk Verklaard/ NO).A.DALAM KONPENSI:Dalam Pokok Perkara.1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnyaatau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapatditerima (Niet onvankelijk Verklaard/ NO).DALAM REKONPENSI:1. Menyatakan Gugatan Rekonpensi Intervensi/ Intervenien I, Il dan Ill Dk/ Penggugat Ill, IV dan V Dr dikabulkan untukseluruhnya.2.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
850 — 408
  • PETITUM ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut :A.Dalam Penundaan ;1. Mengabulkan Permohonan Penundaan = yang diajukanPENGGUGAT ;Hal. 40 dari 237 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
413 — 474
  • UtrKhusus ("SEMA No. 6/1994"), dimana dalam SEMA tersebutsecara tegas dan jelas dinyatakan sebagai berikut:"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut UndangUndang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa ituhanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a.Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara Asebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalamperkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.15.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
102 — 19
  • Adapun perbedaannnya adalah :Pendapatan Daerah adalah hak pemeritah daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih.f.78Pembayaran Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
417 — 737
  • guna bangunan sepanjanguntuk keperluan pribadi dan/atau mendukung usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atauc.Melakukan perbuatan hukum yang bermaksudmelepaskan, mengalihkan dan mengubahpenggunaannya serta membebankan dengan = haktanggungan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.c.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan tahun20122023 berdasarkan Peraturan Daerah Kota TarakanNomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKota Tarakan tahun 20122023 :a.Dalam
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mjl
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
112 — 32
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono)Tergugat II bahwa :A.DALAM EKSEPSIA.1.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2015 — - NINA FITRIATI,S,T.
153 — 91
  • TPK/2015/PN.Mtr.terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranakarena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :a.Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secarasalah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum ataukebiasan ;Dalam
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 15-01-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RICKI RIONART PANGGABEAN, SH.,MH.,Li
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD ARIFIN
102 — 41
  • Kapuas Hulu sebagai anggota), IGNATIUS MARTIN, BA(Alm) (Kepala Seksi Hakhak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab.Kapuas Hulu sebagai sekretaris Il bukan anggota), telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukannya yaitu sebagai berikut :A.Dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umumdalam hal ini pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas PemdaKab.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
99 — 57
  • Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat DalamKonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukanpembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli warisutama dari Drs.Hamat Yusuf, Tergugat Tergugat in casu.Permohonan :Tergugat I,IlI,V,VI, IX dan XI, Memohon agar Hakim Majelis MenjatuhkanPutusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat , IIl.V,VI.IX, dan Tergugat Xl,untuk seluruhnya ; Menyatakan gugatan penggugat
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 28 Agustus 2019 — Perdata : Muhammad Gamso melawan Pimpinan PT Raja Ampat Divers Dan PT Raja Dive Island, dkk
71 — 34
  • menolak dengan tegas seluruh dalildalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap daiildalil yang secara tegasdiakuinya kebenarannya oleh Tergugat ;A.DALAM EKSEPSI1.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
160 — 11
  • Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tanganpada tanggal 02 Februari 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk DinasHal 85 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg302) a.303) a.dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten.Kampar Propinsi.
    Jambi oleh atas nama DALISMAN bertandatangan pada tanggal 27 Juni 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRDPS /2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DALISMAN, untuk DinasHal 151 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg451) a.452) a.dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kabupaten.Kerinci Propinsi. jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangandan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan
    (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya PerjalananDinas atas nama AMRIZAL selama 4 ( Empat ) hari ke KotaMakassar oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal26 Juli 2011.. 1 ( Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRDPS /2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AMRIZAL, untuk DinasHal 208 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg562) a.dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenaiTugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi
    (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama SAKBAN selama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta olehSAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRDPS /2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk DinasHal 228 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg596) a.Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokokdan Peran Fungsi ( Tupoksi ) DPRD Tahun 2011 berdasarkanPermendagri No.
    Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tanganpada tanggal 02 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk DinasHal 824 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg302) a.303) a.dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten.Kampar Propinsi.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
288 — 202
  • Ukur14122017 dengan luas 254 m2, atas nama HANS MANGOPO.55)Sertifikat Hak Milik (SHM) No 02738, Desa/Kelurahan Girimukti,tanggal penerbitan 24012018, Nomor Induk Bidang (NIB)02547, Surat Ukur Nomor 01665/GIRIMUKTI/2017, tanggal Ukur17122017 dengan luas 254 m2, atas nama ABDUL CHOLIK.4.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 21 April 2021, denganmengemukakan halhal sebagai berikut ;A.Dalam
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
72 — 15
  • Tahun 2003, tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Lampiran Bab II Bagian D angka 1 huruf g angka 2 hurufa) yang mengatur : (Bukti T22)Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan padasaat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalamdokumenkontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyediabarang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antaralain : menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantumdalam kontrak;Cc)a.dalam
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 16-03-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
380 — 128
  • Sahabat (SHM 2055 dan 5609) pada tanggal22092015.Menimbang, bahw jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugatdan Penggugat II posita nomor 5 (5.a, 5.6) yang isinya pada pokoknyasebagai berikut:TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT 1 DANPENGGUGAT II dalam Gugatan pada butir 5 (a) dan (b) yang pada intinyamenyatakan objek yang diperjualbelikan dalam AKAD QARDH WALMURABAHAH NOMOR 122 tidak jelas serta terdapat unsur gharar dan haramyang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dengan alasan :a.Dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1339 — 962 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seluruh pihak Tergugat dalam perkaraperkara lain Para Penggugatadalah institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah,sedangkandalam perkara ini, selain menggugat institusiinstitusi pemerintah, ParaPenggugat juga melibatkan 2 pihak nonpemerintah atau pihak swasta,in casu Turut Tergugat (Palyja) dan Turut Tergugat II (Aetra), sebagaibagian dari pihak Tergugat;Untuk jelasnya, berikut Turut Tergugat (Palyja) uraikan namanamaTergugat dalam perkaraperkara lain;a.Dalam perkara penanganan buruh migran Indonesia