Ditemukan 1575 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : takaran tanaman tarakan tahanan tamanan tataaran tatarat tatanan tatakan taparan tawaran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
91 — 56
  • Sus / TPK / 2015 / PN Amb).memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan bebas atau dinyatakan dilepaskandari segala tuntutan hukum (istilah hukum), demikian.Sepanjang pengetahuan Saksi mengenai Deskresi atau kebijakan kewenanganitu berada dalam kewenangan Pimpinan sedangkan dalam tataran unsurpelaksana lapisan dibawahnya adalah Unsur Pelaksana Kebijakan yang telahditetapkan oleh Pimpinan sehingga oleh Pejabat tertentu itu dia hanya dalamfungsi menjalankan perintah atasan.Terkait Pasal 51 KUHPidana, mengatur
    telah dijelaskan, ketika seseorang melaksanakan suatu tugasberdasarkan perintah jabatan, dimana perintah itu datangnya dari pejabat yangsah, maka tentu kepada pihak tersebut tidak dapat dipidana kalau hal inidikaitkan dengan kasus ini sepanjang Surat Dakwaan yang saksi baca dandokumen berkas perkara terkait bahwa disitu kebijakan atau perintah atasanyang ada adalah persetujuan antara Sekda kota Tual dan bersama PimpinanDPRD yang kemudian menambah penggunaan biaya umum/penembahan uangdan lalu dalam tataran
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).ditanya oleh Jamwas (Jaksa Pengawas) pasti bapak Jaksa akan menjawab inadalah soal disiplin dan loyalitas atas perintah dari atasan , demikian.Terkait kesepakatan itu adalah bahwa ada kesepakatan antara Sekda denganPimpinan DPRD dalam hal penambahan biaya Anggaran walau tidak adanomenklaturnya, maka dapat terlinat dalam tataran implementasinya, misalnyadalam hal permintaan anggaran kalau terjadi penambahan anggaran olehBanggar DPRD Menambahkan itu sebagai perubahan APBD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
165 — 43
  • Megenai unsur adanya satu niat ini, dalampraktek cukup sulit membuktikannya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh GuseHal 205 dari 229 halaman, Putusan No. 90/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Prayudi lebih lanjut, bahwa dalam tataran praktek, untuk membuktikan adanya satuniat ini cukup Sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162.K.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
278 — 213
  • Bahwa sesuai fakta persidangan diketahui bahwaterdakwaDrs.Agustinus CH Dula adalah Wakil Bupati pertama sejak adanyapemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai menjadi KabupatenManggarai Barat.Bahwa benar didalam UU Otonomi Daerah adanya pemisahanpenyelenggaraan pemerintahan antara Bupati dan Wakil Bupati akantetapi dalam tataran penyelenggaraan Pemerintahan terdakwa selakuWakil Bupati adalah membantu Bupati dalam pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bar terbentuk dalamberbagai aspek
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-09-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013
Tanggal 5 September 2013 — UCOK TIGOR SIMBOLON CS 2 ORANG / Serda / 31960350790677
1966 — 1024
  • Bahwa ketika Undangundang dalam tataran teksnya, apalagidalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai intrumenuntuk melakukan transfomasi politik daan hukum, maka sesungguhnyakita masih berharap kepada Hakim (M. Busyro Moqodas).532Menimbang :Menimbang :9.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
256 — 111
  • Dengan mengacu pada polapembagian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dan juga tataran akuntabilitasHalaman 301 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.yang dimilikinya, peran dan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan dapatterukur dengan jelas.Bahwa KPA sebagai Kepala Satker, pada hakekatnya hanya memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang bersifat manajerial.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
288 — 88
  • Tri Adji Bawono hanya menjalankan pekerjaan administratif saja,tidak pada tataran strategis atau kebijakan. Sementara untuk pekerjaanlelang yang bersifat kebijakan merupakan tanggungjawab Sdr.Muhammad Noval dan Sri Kandiyati;Bahwa atas keterangan tersebut saksi menanggap!
    TRI ADJI BAWONO hanya menjalankan pekernaanadministratif saja, tidak pada tataran strategis atau kebijakan.Sementara untuk pekerjaan lelang yang bersifat kebijakan merupakantanggungjawab Sdr. MUHAMAD NOVAL dan SRI KANDIYATI ;Bahwa atas keterangan tersebut saksi menanggap!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1627 — 1230
  • (fertawa) 00:13:08ong Ha mungkin, mungkin Nursyam yang ikut ngonsep. 00:13:082458 Saged, tapi tataran, tatarantataran golongane Injen, golongane sing nopa, RES?Iwan Si Kasubagkasubag niku. Sing bagian ngetik niku. oeon83 lyo, iyo kan yo... 00:13:232158 Miku. 00:13:249603 ...fwan itu melok sopo kuwi?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
308 — 111
  • Bisa terjadi siapapun yang memiliki wewenang dan jabatan, kemudianwewenang tersebut disalahngunakan termasuk pada Panitia Pengadaan dan timteknis juga memiliki peluang yang sama;Bahwa delegasi dan mandat adalah dalam tataran teori akan tetapi dalamUU di dalamnya ada bahasa penunjukkan atau penugasan, seperti tersebutdalam UU Perbendaharaan Negara ada katakata dikuasakan maka menurut ahlidiartikan lebin dekat ke delegasi karena dalam katakata dikuasakan tersebutterjadi pelimpahan tanggung jawab kepada
    KPA dan kuasa yang dimaksud adalahkuasa umum karena hal tersebut dalam tataran pemerintahan walaupun dalam UUtidak dijelaskan mengenai hal tersebut termasuk jenis kuasa apa dan tidak adaaturan yang menjelaskannya, oleh karena itu ahli menerangkan berdasarkanpengetahuan ahli;Bahwa kewenangan Menteri dilimpahkan kepada KPA dalam kegiatantertentu sehingga banyak KPA di setiap kementerian;Bahwa bagan organisasi pengelolaan APBN Departemen ESDM padaSatker Lisdes TA 2007 tidak salah, tetapi bisa jadi
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer Subordinasi
Register : 18-04-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 18-K/PMU/BDG/AD/IV/2023
Tanggal 15 Juni 2023 — TERDAKWA: MAYOR ARH GEDE HENRY WIDYASTANA, S.IP.
819 — 174
  • Bahwa berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/868/IX/2022 tanggal 15 September 2022, tentang Petunjuk Refrensi Tata Tulis Militer di Lingkungan TNI menjelaskan tentang Surat Telegram yang masuk pada Tataran Tulisan Dinas Tingkat Kelima yang digunakan sebagai alat komunikasi, penekanan, pemberitahuan, usul/saran, permohonan yang berkaitan dengan kedinasan.Bahwa pada Surat Telegram akan diberikan Klasifikasi dengan tujuan pengamanan dari isi Surat Telegram tersebut.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
176 — 35
  • SP2D tapi adaSPHL yang didasarkan kepada SP2HL yang ditandatangani oleh KabagKeuangan, kemudian dana langsung ditransfer ke rekening rekananselaku pelaksana kegiatan; Bahwa pada dasarnya SPHL diterbitkan untuk 1 kegiatan, tapiadakalanya untuk beberapa kegiatan, namun sbeenarnya saksi tidakmengerti tentang SPHL; Bahwa SP2HL dan SPHL dikeluarkan setelah pekerjaan dilaksanakan,sehingga SPHL dibuat/diterbitkan setelah dana dikeluarkan, demikianyang saksi buat; Bahwa memang ada adendum NPHD mengenai tataran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2782 — 4788 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun, jika membahas hal ini tentunyasudah masuk pada tataran masalah politik, dan perluperdebatan panjang untuk mengulasnya. Oleh sebab itu, JudexFacti jelas telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumHal. 1350 dari 1717 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2014untuk memperberat hukuman bagi PEMOHON KASASI(TERDAKWA IRJEN POL. DRS. DJOKO SUSILO, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
248 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam tataran teoritas, teori Conditio Sine Quo Non yang dilengkapiteori kesalahan sepertinya sangat logis, namun dalampenerapannya akan berbenturan dengan sendisendi keadilan danasasasas yang bersifat fundamental serta pelanggaran terhadaphakhak asasi manusia. Dapat dibayangkan akibatnya bilamanaterjadi contoh kasus sebagai berikut : isteri A yang bernama Bbersamasama anaknya (C) pergi membeli pisau dapur di pasarSenen (Toko milik si D) untuk keperluan rumah tangga.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
474 — 2300
  • Didalam sub bidang fiskal itu secarakonsep dan teori kKeuangan daerah itu tidak ada, yang ada adalah keuanganNegara oleh sebab itu didalam penerapan keseharian maka undang undangkeuangan Negara itu menyatakan bahwa tidak ada bedanya antara keuanganNegara dengan keuangan daerah;Saudara mengetahui tentang aturanaturan tentang pengelolaan keuangan didaerah bukan dalam tataran secara teori tidak ada keuangan daerah tetapisecara aturan ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangandaerah, dimana