Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan kredit ke Bank BRIKantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, Jakarta Pusatsebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);e Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank

No.1216 K/Pid/2012Pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Persero Komanditer (Komisaris) CV.Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit ke BankBRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, JakartaPusat sebesar Rp 5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;Bahwa

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit keBank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Jakarta Pusat sebesar Rp 10.000.000. 000,00 (sepuluh milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan kredit keBank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Jakarta Pusat, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);e Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank

SumberMakmur Lestari;Permohonan Kredit Kedua :Pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Persero Komanditer (Komisaris) CVSumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit ke BankBRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, JakartaPusat sebesar Rp5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening

dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa akun yang diperhitungkanPemohon Banding dalam perhitungan premi reasuransi sudah benar;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujukarena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan faktapembuktian yang

Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamputusan a quo pada halaman 30 alinea ke6 dan ke7 yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon Banding Laporan Keuangan Pemohon Bandingtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumardji &Dadang sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2007 dengan pendapatwajar tanoa pengecualian termasuk didalamnya pengujian arus kas;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding

Bahwa meskipun Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah di audit oleh Akuntan Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohondan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusanmajelis dibacakan ;Menghukum apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan KantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah magjelismemperoleh laporan dari salah satu pihak yang

Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbitersebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalahhalhal sebagai benkut .........Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohonmelalui Surat Ref.

Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non10.executable) berdasarkan faktafakta yang terjadi dan berkembangsampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaituyang berbunyi sebagai berikut :Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untukmelakukan verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah :Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohondalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak putusan majelisdibacakan

berusaha melaksanakan isi putusan yaitumenunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut :(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon Il melalui kuasa hukumnya dengan Surat No 097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal PengajuanKantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP)Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai AkuntanPublik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isiputusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (bukti P8) ;(6) Menanggapi surat Termohon Il tersebut

:DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan AtasPengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujuipenunjukan KAP DBS & D yang diajukan Termohon Il (bukti P9);Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010(c) Pemohon dan Termohon Il bersamasama kemudian pada tanggal23 Oktober 2009 melalui Surat Ref.

Penunjukan auditor eksternal independen Kantor Akuntan Publik Chatim,Atjeng, Jusuf & Rekan Cabang Medan;Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Penggugat dan Tergugat melakukan rapatdengan kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:a. Atas persetujuan dan kesepakatan bersama, maka perjanjian KSO yang termuatdalam Akta Perjanjian Nomor32 tanggal 30 Juni 2007 yang dibuat di hadapanNotaris Erwin Wahyu Putranto diakhiri sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009;b.

Untuk memperoleh data yang definitif tentang hak dan kewajiban Penggugat danTergugat, maka kedua belah pihak akan menunjuk Auditor Independen dan atauKantor Akuntan Publik untuk melakukan audit pada masa Perjanjian KSOdimaksud;c.

No. 47 PK/Pdt/201516.dan pengukuhan di Notaris Erwin Wahyu Purwantoro, SH dengan Akta Nomor 74tertanggal 2 Oktober 2009;Bahwa berdasarkan laporan Audit Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf &Rekan cabang Medan, masing masing pihak mempunyai Hak dan Kewajibansebagai berikut:a.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal: MemorandumAudit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja sama Operasi (KSO) PT.Perkebunan Nusantara I (Persero) dengan PT.

Publik Independen untuk menghitung hak dankewajiban kedua belah pihak, maka hasil perhitungannya mengikat bagi keduabelah pihak;Bahwa kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana dikemukakan di atas, yang kemudian memperlihatkan pertimbanganhukum Judex Juris tersebut terkesan diskriminatif dan sepihak, adalah:a) Dengan mengakui dan menyatakan hasil kerja dari Akuntan Publik Independenmempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Terbanding

Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

publik adalah para pihakyang berkepentingan untuk itu;Bahwa kriterianya adalah auditor/akuntan publik tersebut sudah mempunyaisertifikat/lisensi/ijjin oleh pemerintah untuk melakukan audit;Bahwa untuk pemberhentian direktur dilakukan dalam RUPS namun untukmengetahui keadaan dalam perseroan perlu dilakukan audit yang mana hasilaudit tersebut akan dibahas dalam RUPS dengan kata lain audit duludilakukan baru RUPS;Bahwa Berdasarkan asas kepatutan batas pelaksanaan audit dilaksanakan 6(enam) bulan sampai

Chiringuito DelKabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasakepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Sri Marmo Djogosarkoro besertadengan tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan audit publik TurutHalaman 40 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsTermohon (PT.

Publik TerdaftarDrs.

Sri Marmo Djogosarkoro telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan penggantianterhadap Akuntan Publik Drs.

, sehinggadapat diketahui secara jelas dasar acuan Tim Kurator PT Metro Batavia(Dalam Pailit) dalam menetapkan besarnya biayabiaya Kepailitan tersebut;Bahwa demikian pentingnya pelaksanaan Audit tersebut maka dengan iniPemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danperkara ini menunjuk Auditor/Akuntan Publik Independen yang ditunjukberdasarkan kesepakatan para Kreditur dan telah memperoleh izin dariKementrian Keuangan untuk melakukan Audit terhadap seluruh pemasukandan pengeluaran

Publik Independen yang berkedudukan diJakarta, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit tersebut;Bahwa pentingnya hasil Audit perlu diketahui oleh pihak PemohonKeberatan, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim juga menetapkan agarKantor Akuntan Publik Independen harus menyelesaikan Audit terhadapDaftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalamwaktu 2 (dua bulan) sejak ditetapbkan dan menyerahkan hasil Audit kepadaMajelis Hakim dan juga kepada Pemohon Keberatan;Halaman 7 dari

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Auditterhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk, untukmenyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap Il PTMetro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan danditunjuk dan harus menyampaikan hasil Laporan Audit kepada MajelisHakim dan kepada Pemohon Keberatan;5.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menangguhkan Daftar RencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), sampai ada hasil Auditfinal dari Auditor/Akuntan publik Independent:e Membebankan biaya Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan PublikIndependen kepada Boedel Pailit;e Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Pemohon Keberatan II:Bahwa adapun dasar hukum diajukannya surat permohonan keberatan iniadalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan:Pasal 193

Publik,dibebankan kepada Boedel Pailit;6.

KONDANG MURAH, NPWP: 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik karenalaporan keuangan tersebut tidak disertai pernyataan pendapat akuntan publik.Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan wajib pajak CV.KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007 adalaporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik dan berbeda dengan laporankeuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Kondang Murah untuktahun 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmat Wahyudi,karena salah satu Pengurus (oleh Saksi HM. Himawan Salim Harjo yang merupakanorang tua Terdakwa Dra Budiati) telah menandatangani kontrak kerja audit atauSurat Perikatan Audit (SPA) namun Laporan Keuangan hasil Audit tersebut tidakdilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)tahun Pajak 2007 CV.

Sesuai dengan Laporan Auditor indenpenden nomor :L.AU.54.04.08 tanggal 7 April 2008 dari Kantor Akuntan Publik Drs. RahmatWahyudi. Sehingga perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan ; IBahwa laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT tahunan PPh wajib Pajak Badan(pembetulhn) tahun pajak 2007 atas nama CV. Kondang Murah tidak sama isinyadengan Laporan Keuangan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Termohon melalui Turut Termohon (in casu Tergugat Il) serta TurutTermohon Il dan jajarannya menghalanghalangi/tidak maubekerjasama dengan Akuntan Publik yang Pemohon hadirkan untukmelakukan Audit Internai pada Termohon.Bahwa karena posita/dalil Permohonan Pemohon dalam perkara No.152/Pdt.P/2017/PN.Jkt/Utr sama dengan posita/dalil gugatan Penggugatdalam perkara a quo, yaitu := Tergugat Il telah mengambil kendali pengurusan atas karyawan TurutTergugat I.

(DN):DN 210981600656,tertanggal 29 Agustus 2016.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 07 Februari 2017,tentang Pemberitahuan Akan Dimulainya Proses Audit.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Februari 2017,tentang Penunjukan Auditor.Surat Tugas Kantor Akuntan Publik "ERIC SENTOSAHADIWINATA" No.OOI/C/ST/ESH/2017 kepadaBULIHER FRESLY MANURUNGdan ADE ISKANDAR,tertanggal 23 Februari 2017.Notulen Rapat Kantor Akuntan Publik"ERIC SENTOSAHalaman 44 Putusan No.140/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

Pst.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40.a :Bukti P40.b :Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45.a :Bukti P45.b :Bukti P46Bukti P47HADIW1NATA" di PT Tirta Amarta dengan agendaPengenalan Indutri Klien, tertanggal 23 Februari 2017.Daftar Hadir Rapat Audit Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" di PT Tirta Amarta,tertanggal 23 Februari 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal

23 Februari 2017Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 02 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 02 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 02 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 06 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA

HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 06 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 06 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 08 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 08 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Maret2017.Surat dari Kantor Akuntan Publik "ERIC SANTOSAHADIWINATA" No. 01/A.LPA

Abubakar Sidik, MS, AK, CPA:Laki laki, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 10 Mei 1948, AgamaIslam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik padaKantor Akuntan Publik DJOKO SIDIK & INDRA, bertempat tinggal diJalan Pulomas Raya No. 7 RT 014 RW 012 Kelurahan Kayu PutihKecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam tingkat banding diwakilioleh Kuasa Hukumnya dan memilih tempat kediaman hukum padaKantor Kuasa Hukumnya Eka Purnama Sari, S.H., dan DIYAHSTIAWATY, SH, FENTI, S.H., adalah Advokat

sertamemperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehkuasa Pembanding /semula Pengugat tertanggal 28 Januari 2019;Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/ dahuluPenggugat, melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan pada pokoknya hal halsebagai berikut: Bahwa Donald Sianturi dan Mufty Sutisna bukan merupakan pihak yangdapat dimasukkan sebagai Tergugat; Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna hanya dapat diposisikansebagai saksi, karena keduanya bagian yang tidak terpisahkan denganKantor Akuntan

Publik Djoko Sidik dan Indra; Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna, telah hadir ke PengadilanNegeri Sungailiat namun tidak jadi diperiksa sebagai saksi karenaMajelis Hakim menunda persidangan (terjadi dua kali penundaanHalaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT.BBLpemeriksaan saksi), karena domisili para saksi di Jakarta maka padajadwal yang telah ditetapkan berikutnya saksi tidak bisa hadir lagi; Bahwa Pembanding sudah melaporkan Donald Sianturi dan MuftySutisna Kepolisian Polres Metro

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.

Nomor 9 K/Pdt./2017mempunyai kerugian sesuai perhitungan KAP Subandi, Rudolf Ritonga& Rekan sebesar Rp15.504.506.374,00 + SGD 268.255,34 dan kaskecil Rp1.520.456.600,00, padahal Penggugat mengakui dalam dalilgugatannya angka 11 bahwa General Audit dan Audit Khusus yangdikerjakan oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Subandi,Rudolf Ritonga & Rekan, belum selesai.

Penggugat juga harus dapat membuktikan dalilgugatannya dengan akta otentik, sementara dasar perhitungan Audityang dilakukan Kantor Akuntan Publik Subandi.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perhitunganKantor Akuntan Publik "Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan" denganmenyatakan Penggugat mempunyai kerugian yang tidak sedikit, yaituHalaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt./2017belum diselesaikannya hutanghutang pribadi Penggugat oleh PTBangun Megah Semesta sesuai perhitungan KAP "Subandi, RudolfRitonga & Rekan" sebesar Rp15.504.506.374,00 + SGD 268.255,34dan kas kecil Rp1.520.456.600,00;5.2.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat inimasih premature, karena masih harus menunggu hasil audit dariKantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan.

Publik PriceHal. 17 dari 28 hal.

Rusnadi tersebut tidak diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik;f. Bukti T5 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantaholeh Kuasa Hukum Penggugat itu telan membuat sangat terangmengenai Khairil Anwar yang telah menandatangani sebagai"saksi" di Bukti P3 itu telah menarik diri atas dasar Khairil Anwartelah menyadari bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 /Bukti P3 tersebut dibuat berdasarkan itikad tidak baik;.

Publik Price Water House Cooper atau diauditlagi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young atau diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya;Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, telahmenjatuhnkan Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayarkerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun itu didasarkan pada:a.

Bukti T6 yang berupa Surat tertanggal 15 April 2013 dan Surattertanggal 14 Mei 2013 yang inti isi surat tersebut adalah HajjahJuairiah (Acil Tergugat) memohon Klarifikasi kepada Haji Rusnadi(Penggugat) dan Hajjah Juairiah (Acil Tergugat) menyatakan bersediamembayar kewajiban Maulidah jika hasil audit Haji Rusnadi tersebutberdasarkan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik;b.

Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa Jika Hasil Audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst and Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj. Juairian bersediamembayar sisa pembayaran Maulidah yang sebesarRp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal. 21 dari 28 hal.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor : S 737/MDU/11/2014 tanggal 27 November 2014tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S Manan, Ardiansyah &Rekan untuk penyajian ulang atas laporan keuangan tahun buku 2013dan General Audit tahun 2014;B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara :Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2015/PTUNJKT.1.

Publik (KAP) S.

Bambang Tjahyono sebagai Direktur Utama PerumLembaga Penyelenggara Pelayanan Penerbangan Indonesia;Menyatakan sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara TentangPenetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Bukti P.29Surat dari Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas kepadaMenteri BUMN Nomor: S059/DW/X/2014, tanggal Oktober2014, Perihal: Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: S737/MD/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014,Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasankeuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama3 (tiga) tahun berturutturut, danHalaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/PJK/2017d.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak;c Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut;dand. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 2(1) Tepat waktu) dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ameliputi :Halaman 9 dari 21 halaman.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telahdisampaikan tidak lewat dari bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya;(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahunsebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasukutang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerinta sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long formreport) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskalbagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikanSurat PemberitahuanTahunan;(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit olehAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalampembinaan lembagapemerintah pengawas Akuntan Publik;Pasal 3(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib

Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ; Pekerjaan : Akuntan Publik ;2. Nama : Ir. Doli Siregar ; Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, JI. H.R. Rasuna Said Kay. B-4, Jakarta Selatan 12920 ; Pekerjaan : Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ; Alamat : JI. Brawijaya IX No. 3B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Pekerjaan : Advokat ;4. Menyatakan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT.

International Islamic Boarding School yang dimintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh Para Ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini, wajib untuk memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga dan benda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh akuntan publik

publik dan tenagaahli profesional tersebut.7.

Fotokopi dari fotokopi Keputusan menteri Keuangan RI No. 395/MK.1/2014tentang Izin Akuntan Publik kepada Mimando, SE.,AK.,CPA ( Bukti P5 ) ;8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 910/MK.1/2008Tentang Izin Penilai Publik di bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisniskepada Ir. Doli Diapari Siregar, M.Sc.( Bukti P6 ) ;9.

Erimurni ( Bukti T11A ) ;12.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Auditor Independen, yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy ( Bukti T11 B ) ;Hal 23 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen,yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Ak., CA, CPA;.Alamat : Komp Cibubur Times Square, Ruko Madison Blok C2 No. 21, Jl.Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ;Pekerjaan: Akuntan Publik ;2. Nama : lr. Doli Siregar;Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. B4, JakartaSelatan 12920 ;Pekerjaan: Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ;Hal 26 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Alamat : Jl.

(termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatanperseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga danbenda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yangdiperlukan oleh akuntan publik dan tenaga ahli profesional tersebut ;7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasilpemeriksaan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini8.

Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 (Enam)tentang Akuntan Publik Drs.

LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER Tergugat II/Terbanding tertanggal 17 Maret 2017. dimanapada Pasal 4 Jangka Waktu penyelesaian tugas Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng adalah Juni 2017 (bukti T.IT.1Il26)2. Surat Pernyataan Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng menerimadata tertanggal Yogyakarta 17 Maret 2017 (bukti T.IT.II34)3. Kemudian mengeluarkan Surat tertanggal Yogyakarta 20 Juni2017 nomor SK.10/2017/VI/20/PST.

Yang ditujukan kepada Kasubdit Unit IV yang isinya pada tanggal tersebut Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng TIDAK BISA MENYELESAIKAN LAPORAN AUDIT. (buktiT.ITHI35)4. Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan kepada Waseso, ST Direktur PT. MANIRA ARTA RAMA tertanggal 18 September 2017 .Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT SMG5.

Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan nomor SK10/2017/VIII/29/PST tertanggal 29 Agustus2017 yang ditujukan kepada Sudarmianto, SH.

Bahwa dengan adanya permainan antara Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng dengan Penggugat/Terbanding mengakibatkan kerugianpada diri Tergugat I/Pembanding;Berdasarkan halhal diatas Tergugat I/Pembanding mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Semarang, agar berkenan memeriksa permohonanbanding ini, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Tergugat DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING2.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHON dari tahun 2007 s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

dibalas oleh TERMOHONberdasarkan suratnya tertanggal 21 Januari 2013 perihal:"Somasi/Peringatan", yang mana TERMOHON kembali mengelak danberupaya menutupnutupi Laporan Keuangan Tahunanperseroan(TERMOHON) tahun 2007 sampai dengantahun 2012, dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan ditambahdalam kurung) :Sahwa Bapak (Baca: PEMOHON) telah kellru dalam meminta Laporankepada Perseroan, karena selama Ini Laporan Keuangan TahunanPerseroan itu adalah Laporan Pajak Perseroan, dansudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Independen sejak tahun 2007sid 2011.Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON di atas, jelas merupakanpengakuan mutlak bahwa TERMOHON tidak pernah membuat LaporanKeuangan Tahunan sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 2007dan Anggaran Dasar perseroan;Halaman 7 dari halaman 21D.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 80 Ayat (3) Undangundang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maks PEMOHONdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk:Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan agendarapat:a)b)Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikan LaporanKeuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan

Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHONdari tahun 2007 s/d tahun 2015;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan = sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh)harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal

PUTERA DAYA PERKASA, cukupberalasan dan wajar oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabuikannya permohonan Pemohonmaka berdasarkan Pasal 139 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun2007tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dan diangkat untukmelakukan pemeriksaan untuk memdapatkan data atau keteranganyang diperiukan, dan sehubungan dengan itu ditetapkan dan dianggkatKantor Akuntan Publik, untuk memeriksa dan mengaudit PT.

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapHal. 4 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.dokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1.Bidang usaha yang dijalankan PT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapdokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1. Bidang usaha yang dijalankan PT.

Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr.

BuktiPH3 : Lembar terakhir Proposal audit/ due diligenceyang diberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;. BuktiPH4 : Putusan Perkara Perdata Nomor395/Pdt.G/2015/PN. JktSel.Hal. 18 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.7. Bukti PH5A : Surat Kesepakatan Pengembalian DanaInvestasi tanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B : Surat Somasi pertama Ref. No: 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C : Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.