Ditemukan 1933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar cautsal causar causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PN TABANAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-05-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN TABANAN Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Tab
Tanggal 16 Nopember 2016 — PENGGUGAT: 1.I GUSTI PUTU MANUABA 2.I GUSTI NYOMAN SUITRANAYA TERGUGAT: I GUSTI MADE RETANA, BA.
91 — 25
  • Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukandengan kerugian yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa terhadap syaratsyarat atau unsurunsur PerbuatanHalaman 58 dari 77 halaman Putusan No : 68/Pdt.G/2016/PN. TabMelawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;1.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 23-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 22 Juni 2017 — AMSAR, DKK - berlawanan dengan - YULIATAR, DKK
92 — 15
  • Adanya kesalahan ;4 Terdapat hubungan' sebab akibat (hubungan causal) antaraperbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yangdiderita ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik KaumPenggugat I/ Kaum Para Penggugat, maka Tergugat A tidak mempunyai hakuntuk mengajukan permohonan mensertifikatkan kepada Tergugat B agarTergugat B menerbitkan atau mengelurkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 162tahun 2015 (VideBukti TA.1, bukti P6) ;Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah milik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
YANYAN WAHDANIMAR
Tergugat:
1.WALI KOTA BANDUNG
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
162 — 105
  • kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusanyang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaltuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang palingpokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.Iffatul Intan
2.Vina Khoirunnisa
Tergugat:
1.Setyo Irianto
2.Palgunadi
3.Adriana Else Meoko, SH
65 — 38
  • Dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukumyaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud denganperbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesiaadalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 31/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H. Mahrudin Diwakili Oleh : Suyandi
Terbanding/Tergugat I : PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Gawi Makmur Kalimantan
Terbanding/Tergugat III : PT. Duta Darma Utama, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Terbanding/Turut Tergugat IV : DInas Taman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
154 — 169
  • Adanya Hubungan yang causal antara Onrechtmatige Daadtersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat.(Darwan Prinst, S.H., Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996).68.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 470/PDT.G/2014/PN. TNG
Tanggal 6 Agustus 2015 — Drs. H. AKHMAD HARIS Lawan 1. PT. SILOAM HOSPITALS, Tbk Cq SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE 2. dr. ANASTINA TAHJOO 3. dr. P. SUGIANTORO 4. dr. SOELISTIOWATI TJAHJONO ,SPAN 5. dr. BUDHI ADDIWIJAYA SPBTKV
493 — 262
  • yang dijanjikan, disepakatimaupun pembicaraan awal, disertai segala kesalahan dan kelalaianyang dilakukan oleh TERGUGAT Ill sehingga mengakibatkansdr.Dasril Ramadhan yaitu anak kandung PENGGUGAT mengalamipenderitaan yang berkepanjangan, yang berakibat secara otomatismerugikan PENGGUGAT dengan kerugian yang sangat besar sekali,tak terhitung dan tak dapat diprediksi sama sekali, maka hubunganhukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT Il DAN TERGGUGAT Illsangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PanitiaPembebasan Tanah sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyardua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belasribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UUTipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmempunyai hubungan causal dengan kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta enam ratus lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — JONATAN, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
267 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2013, Mahkamah Agung telahberpendirian bahwa pengujian Legal Standing PemohonHak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:a. adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatuPeraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
94 — 53
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
324 — 364
  • dengan demikian, maka batasan seseorang / badanhukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
IVANNA SULISTIO
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
2.WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Turut Tergugat:
CV.PRIMA ANGKASA RAYA
167 — 36
  • SmrMenimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat sebagai dalam gugatannya perihal Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata (posita 20);Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata disyaratkan adanya Kesalahan, Kerugian dan hubungan causal;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsiyang menyatakan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
765 — 966 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 P/HUM/2021c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (Knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan' sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;3.
Pengadilan PN BATAM Perdata Tanah
Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 20 Juni 2017 — - PT SINAR SURYA GRAHATAMA MELAWAN -PT KARTIKA DHARMA GRAHA -Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ANLY CENGGANA S.H -Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan -Pelabuhan Bebas Batam -Badan Pertanahan Nasional Kota Batam -PT Protechnik Karya Alam
138 — 121
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:Tiap perouatan melawan hukum yang membave kerugian kepada orang lainmevayibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut,Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapatlahdiketahui bahwa unsurunsur yang terkandung dalam perbuatan melawanhukum adalah adanya unsur perbuatan (atau tidak berbuat) melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 179/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ROSOADI, dkk (10 Orang)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
MEILIANAWATI
151 — 111
  • Lebih lanjut disebutkanpula dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 joUndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 bahwa dasar untukmenggugat harus mensyaratkan adanya kepentingan yangdirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengandemikian maka harus ada hubungan causal antara Keputusan TataUsaha Negara dengan Kepentingan yang dirugikan, sebagaimanaadagium bila ada kepentingan,maka baru boleh berproses (point'dinterest, point'd action).Halaman 24 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 179/G/2018
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Pembunuhan
Upload : 05-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Pdl.
SUHRAN Bin JASIDI
109 — 13
  • orang lain.Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu,tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebutharus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapatmengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syaratyang harus dipenuhi yaitu:1.2.3.Adanya wujud perbuatanAdanya suatu kematian (orang lain)Adanya hubungan sebab dan akibat (causal
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
120 — 72
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Register : 20-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/PDT.G/2015/ PN.Psp
Tanggal 19 September 2016 — Hj. ISTANA LISNAWATI LUBIS (Penggugat) SUDIRMAN NASUTION (Tergugat I) ABDURRAHIM HASIBUAN (Tergugat II) GUNTUR HASIBUAN (Tergugat III) M. SOLEH HASIBUAN (Tergugat IV) HASAN BASYRI HASIBUAN Tergugat V) SAHMADAN HASIBUAN (Tergugat VI) JANNA NASUTION (Tergugat VII) SOPIAN HASIBUAN (Tergugat VIII) MARA TOGU SIREGAR (Tergugat IX) NAGORI HASIBUAN (Tergugat X) ANJAR (Tergugat XI) NASIR (Tergugat XII) TIMUN (Tergugat XIII) HARYONO (Tergugat XIV) SUTAN HASIBUAN (Tergugat XV)
100 — 30
  • Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan yangmelawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawanhukum, terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yangmengatakan bahwa TJiaptiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugianpada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itumengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga)
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 145
  • mendengarkan keterangan para pihakdalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalahsubjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (vide Bukti P2 = Bukti T9);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi, dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaMajelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaraHalaman 101 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGlangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
295 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Para Pemohona.Sebagaimana telah Termohon sampaikan pada angka 1 hurufa dalam eksepsi di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimanadimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yangmenganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan (asas causal verband).Dengan demikian hanya pihakpihak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 230/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY
Tanggal 28 April 2016 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
129 — 8
  • Maksud yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalahkewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yangdipangku seseorang, jadi antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan saranadengan jabatan atau kedudukan haruslah ada hubungan sebabakibat (causal), olehkarena memangku jabatan atau kedudukan, mengakibatkan seseorang mempuyalkewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukantersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas maka kewenangan