Adanya suatu sebab (oorzak) yang halal;Menimbang, bahwa kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untukSuatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadikarena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipun (bedrog);Menimbang, bahwa selain adanya paksaan, kekhilafan, atau penipun,maka berdasarkan doktrin hukum yang berkembang, sebagaimana pendapatHalaman 11 dari 20Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pat.G.S./2020/PN SkhDr.

Rosa Agustina, dan juga Putusan Mahkamah RI Nomor 2356 K/Pdt/2008,tanggal 18 Pebruari 2009, maka penyalahgunaan kedaan atau (Misbruik Vanomstadigheden) juga bisa dijadikan suatu hal untuk membatalkan suatuperjanjian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan jugasepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti atau suatu keadaanadanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipun (bedrog) maupunpenyalahgunaan kedaan atau (Misbruik Van omstadigheden) dalam perjanjianjual

Nomor 3169 K/Pdt/201610.Bahwa mencermati awal terjadinya Risalah Lelang yang telah diuraikan diatas, maka Rislah Lelang tersebut terjadi karena adanya bujuk rayu (bedrog)dari Tergugat sehingga mengakibatkan adanya cacat kehendak yang berupakekhilafan (dwaling) dilakukan oleh Turut Tergugatl, sehingga menurut hukumRisalah Lelang Nomor 540/2008, tanggal 19 September 2008 yang dibuatTurut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;11.Bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor 540/2008, tanggal 19 September2008

tidakdibebankan pihak ketiga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriSemarang melakukan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) terhadapsertifikat tersebut;14.Bahwa apabila Tergugat dan Tergugat II tidak menyerahkan Sertifikat SHMNomor 3146, agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak keterlambatan melaksanakan putusanPengadilan Negeri Semarang;15.Bahwa tanpa bujuk rayu (bedrog) dari Tergugat sangat tidak mungkin TurutTergugat melakukan kekhilafan (dwaling

Timurmemiliki wewenang untuk membatalkan atau mencabut keputusan yangdikeluarkannya;Menimbang bahwa, selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum dalamsengketa in casu, apakah keluarnya obyek sengketa oleh Tergugat telah secaratepat dan teliti mempertimbangkan adanya kecacatan pada Surat KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang PenyelesaianPerselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten KediriYang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, baikberupa dwaling

Kabupaten BlitarDengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud DiProvinsi Jawa Timur, oleh kalangan masyarakat tertentu dimaknai sebagaiputusan batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yangbersifat final, sehingga menutup dialog untuk musyawarah mufakatterhadap penyelesaian batas daerah Kabupaten Kediri dengan KabupatenMenimbang, bahwa terhadap kedua alasan pertimbangan pencabutanoleh Tergugat tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum sehinggatermasuk ke dalam unsur dwaling

2012 Tentang Penyelesaian Perselisinan BatasDaerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak PadaKawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, mengenai keabsahan obyeksengketa baik dari segi syarat formil (prosedur/cara pembuatan keputusan,bentuk keputusan, dan pemberitahuan keputusan) maupun syarat materiilnya(badan/pejabat yang membuat keputusan harus berwenang menurut hukum;keputusan harus dibuat tanoa ada kekurangan yuridis dalam proses maupundalam penerbitannya baik berupa dwaling

dalam kapasitas melaksanakanfungsi pembentukan peraturan perundangundangan (wetgeving) dan fungsimengadili (rechtspraak) sehingga pada kedudukan yang demikian itu GubernurJawa Timur dapat didudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraberdasar Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha negara; Menimbang, bahwa apabila kedudukan dalam pertimbangan hukumyang demikian itu ditafsirkan sebagai unsur dwaling

Blitar dari sejak dilakukannya kegiatan fasilitasi sampaidengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah AntaraKabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada KawasanGunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Pebruari 2012;Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan sebagaimanatersebut di atas, maka alasan pertimbangan sebagaimana huruf b obyeksengketa menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai unsur dwaling

10/2018, Perihal Tunggakan Pinjaman, tertanggal surat,Denpasar 30 Oktober 2018.Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Skt21.22.23.Bahwa setelah menerima dan membaca isi SURAT PERINGATAN NomorB.5833KWXI/RPK/10/2018, Perihal Tunggakan Pinjaman, tertanggal surat,Denpasar 30 Oktober 2018, tersebut, Penggugat membaca danmempelajari dengan seksama isi Akta Addendum Perpanjangan PerjanjianKredit dan Penurunan Plafond Nomor 56, tanggal 21062017 danmenemukan klausul yang mengandung Kekhilafan (dwaling

PerjanjianKredit dan Penurunan Plafond Nomor 56, yang dibuat oleh dan dihadapanNotaris Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar,yang menyatakan Bahwa:Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Skt Bahwa sampai saat ini peminjam telan membayar pinjaman tersebuthingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehinggadengan demikian sisa pinjaman yang terhutang sejumlah Rp.15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah)Adalah klausul yang mengandung kekhilafan (dwaling

Menyatakan Klausul Bahwa sampai saat ini peminjam telah membayarpinjaman tersebut hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah) sehingga dengan demikian sisa pinjaman yang terhutangsejumlah Rp. 15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus jutarupiah) yang dimuat dalam Addendum Perpanjangan Perjanjian Kreditdan Penurunan Plafond Nomor 56, tanggal 21062017, adalah klausulyang mengandung Kekhilafan (dwaling) dan Kebohongan;3.

pokoknya sebagai berikut:e Bahwa amar putusan Judex Factie dalam perkara ini sangat tidak tepat dantidak relevan serta sangat keliru (in praper) karena di dalam amar putusantersebut banyak terdapat bertentangan (Kontradiktif) antara buktibuktihukum atau keadaan hukum yang menjadi sebab sebagai syarat terjadinyaperkara pidana in casu, sehingga amar putusan Judex factie PengadilanNegeri Medan tersebut mengandung kekeliruan mengenai hukum ( Rechtsdwaling) dan kekeliruan mengenai fakta hukum ( Feitelijke dwaling

Hukum Terdakwa antara lain amarputusan Judex Factie dalam perkara ini sangat tidak tepat dan tidak relevan serta sangatkeliru (in praper) karena di dalam amar putusan tersebut banyak terdapat bertentangan(Kontradiktif) antara buktibukti hukum atau keadaan hukum yang menjadi sebabsebagai syarat terjadinya perkara pidana in casu, sehingga amar putusan Judex factiePengadilan Negeri Medan tersebut mengandung kekeliruan mengenai hukum ( Rechtsdwaling) dan kekeliruan mengenai fakta hukum ( Feitelijke dwaling

., akan tetapi perludiketahui proses terjadinya Akta Jual Beli tersebut mengandung CacadYuridis, Karena didasari adanya Etikad Tidak Baik yaitu didasarkanadanya dwaling (kesesatan) dan bedrog (kebohongan) yang dilakukanoleh Suami Penggugat, dan yang seharusnya dibuat adalah AktaPerjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Sertifikat HGB No.1484/Kel.

pada saatpendatanganan Akte tersebut, Para Penggugat samasekali tidakmenerima uang pembelian dari Suami Tergugat Rekonvensi , meskipundalam Akte tersebut telah ditulis seolah olah telah dibayar lunas;Bahwa perlu dicermati, proses peralihan jual beli yang tertuang didalamAkta JualBeli No: 53/2002, tanggal 23 Juli 2002 , yang dibuat dihadapanPejabat Notaris/PPAT H.M Soetjipto, SH., mengandung Cacat Yuridiskarena Akta JualBeli tersebut didasari adanya Etikad Tidak Baik sertayaitu didasarkan adanya dwaling

Berdasarkan fakta hukum mana, jelaskiranya dahl tersebut hanya dalil PENGGUGAT yang bermaksudmelakukan tipu muslihat (dwaling) dan mengadaada untuk berbuatcurang (bedrog) terhadap TERGUGAT ;Bahwa fakta hukum lain, bahwa PENGGUGAT sesungguhnyamengetahui, bahwa akta yang ditandangani PENGGUGAT padatanggal 26 Februari 2014 dihadapan TERGUGAT II adalah AktaPengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014 dan bukan aktahutang piutang serta pula telah ada tulisannya dan tidak dalamkeadaan blanko kosong

Dan demikian pula tidak benar Surat Pernyataan,tertanggal 26 Juli 2014 dibuat PENGGUGAT karena rasa takut dantertekan, karena bagaimana mungkin dikatakan PENGGUGAT dalamSurat pernyataan a quo dalam kondisi rasa takut dan tertekan,padahal dalam membuat surat pernyataan mana selalu didampingiKuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Jefri Sinaga, SH. dan Associates ;Bahwa oleh karena tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuatcurang (bedrog) kepada TERGUGAT dengan menggunakan cekkosong telah diketahui,

Nomor : 84/Kelurahan Sukagahli dengan hargaRp.1.500.000.000,sesungguhnya hanya merupakan tipu muslihat(dwaling) PENGGUGAT untuk berbuat curang (bedrog) kepadaTERGUGAT sebagai upaya untuk menghindari SHGB a quo dilelangoleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk guna membayar utang kreditPENGGUGAT yang telah macet.

Seandainya dari awal TERGUGAT dapat mengetahui niat buruk PENGGUGAT untuk melakukan tipuhalaman 15 dari 40 halaman perkara No46/Pdt/2017/PT.BDG.16.17.muslihat (dwaling) dan berbuat curang (bedrog), tentunya TERGUGAT tidak akan bersedia membeli SHGB a quo yang nyatanyata padatanggal 27 Februari 2014 akan dilelang oleh PT.

materiil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52UU No. 13 Tahun 2008, dibuat atas dasar antara lain :kesepakatan kedua belah pihak ;Sepakat yang dimaksudkan adalah adanya kesepakatan antara pihak pihak yang melakukan perjanjian, di dalam hubungan kerja yangdijadikan dasar adalah perjanjian kerja, maka pihakpihaknya adalahburuh dan majikan, kesepakatan yang terjadi antar buruh dan majikansecara yuridis haruslah bebas, dalam arti tidak terdapat cacatkehendak yang meliputi adanya dwang, dwaling

menguatkan putusan Pengadilan NegeriBantul, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat V1)dan Pemohon Kasasi II (Tergugat VII) tidak dapat dibenarkan oleh karenaJudex facti tidak salah menerapkan hukum;Bahwa pada saat Penggugat mendatangi Kantor Tergugat VI atasperintah almarhum Budi Chandra (orang tua Tergugat Il, Ill, IV, V dan isteriTergugat I) untuk menandatangani akta, ternyata telah terjadi kekeliruan/kesesatan/salah kira (dwaling

Nomor 2982 K/PDT/2010;Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalahpermohonan eksekusi yang perolehannya didasarkan adanya dwaling/penyesatan, karena Terlawan untuk memperoleh hak yang telah diputusdalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2008/PN.Sda., ternyata telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1911 K/Pid/2008/tanggal 20 Maret 2009, yangamarnya: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan

Semplak/1990 tanggal 27 Juni 1990 a quo dariPenggugat kepada Tergugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat danTergugat Il untuk untuk jual beli pada tanggal 19 Desember 1991berdasarkan Akta Jual Beli No. 372/14/Semplak/1991 dan Turut TergugatIl untuk memproses dan menerbitkan serta membaliknamakan SertifikatSertifikat Hak Milik No. 312/Desa Cibadak tahun 1989 atas nama TergugatIll adalan cacat hukum karena berdasarkan kepada suatu surat atau AktaHibah yang dibuat terdapat adanya unsur kekeliruan (dwaling

,oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknyamenyatakan Bahwa Akta Hibah tersebut dibuat/diterbitkan seizin dariKanwil Departemen Koperasi Jawa Barat dan KakandepkopKabupaten Bogor dan Pengurus Koperasi Angkutan Bogor periode19901994 sehingga Akta Hibah tersebut tidak dibuat karena adanyakekeliruan (dwaling)/tipuan (bedrog) ataupun ancaman/tekanan/paksaan (dwang), hal tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal1321 Kitab Undangundang Hukum Perdata (Vide hal 41 Putusanperkara Nomor 41/Pdt

) yang saat itu menjabat sebagai Kakandepkop KabupatenBogor dengan Akta Hibah No. 191/9/Semplak/1990;Bahwa dalam buktibukti serta pertimbangan Hukum oleh MajelisHakim yang memeriksa dalam Perkara Nomor 41/Pdt/G/1997/PN.Bgr,menyatakan pada pokoknya Akta Hibah a quo, tersebut dibuat/diterbitkan atas seizin dari Kanwil Departemen Koperasi Jawa Baratdan Kakandepkop Kabupaten Bogor dan Pengurus KoperasiAngkutan Bogor periode 19901994 sehingga Akta Hibah tersebuttidak dibuat karena adanya kekeliruan (dwaling

tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban dengan mengemukakakan halhal sebagaiberikut:Bahwa benar tergugat dan Il ada mengikatkan diri dalam perjanjiankerjasama dalam bentuk usaha;Bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat dan II ternyata didasariada mengandung unsur cacat tersembunyi berupa dwang, dwaling

yangseharusnya dibayarkan per tanggal 25 setiap bulannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa telahbeberapa kali melakukan teguran/somasi kepada Para Tergugat akan tetapitetap tidak dipenuhi kewajiban/prestasi tersebut;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telahmenyangkal dengan menyatakan menolak dalildalil dari Penggugat tersebutoleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugatada mengandung unsur cacat tersembunyi dwang, dwaling

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua pihak yang memberikan kesepakatanitu harus diberikan secara bebas; Dalam Hukum Perjanjian dikenal tiga sebab alternatifyang dapat mengakibatkan suatu kesepakatan tidak bebas, yaitu: paksaan (dwang),kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog); Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari tiga sebab alternatif a quo sebagaiberikut: e Paksaan (dwang) adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaanbadan (fisik), yang diancamkan harus suatu perbuatan yang

terlarang, kalau yangdiancamkan itu suatu tindakan yang memang diijinkan oleh Undangundangmaka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu paksaan;e Kekhilafan (dwaling) atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaftentang halhal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifatsifatyang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenaiorang dengan siapa diadakan perjanjian itu; e Penipuan (bedog) terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikanketeranganketerangan

sebagamanadalam perkara a quo (vide: bukti surat bertanda P.6 dan T.1.9), pihak Tergugat IImenyangkal dan mendalilkan bahwa kesepakatan tersebut tidak sah, maka Tergugat IItersebut wajib untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II baikberupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta fakta hukum lain yang ditemukan dalampersidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya Tergugat II tidak dapat membuktikanadanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling

padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenapertimbangan hukum dan putusan judex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepatdan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanyakekhilafan/dwaling

Nomor 176 PK/Pdt/2020Bahwa tidak ada penyalahgunaan keadaan pada perjanjianperjanjian tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan(dwang), kesesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog) karena perjanjianperjanjian dibuat dengan memenuhi unsurunsur Pasal 1320KUHPerdata, maka perjanjian itu mengikat para pembuatnya dan berlakusebagai undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali: PT KASIH

yaitu bagianTerlawan dan bagian milik lain yang telah dijual oleh alin waris lain kepadaHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMBPara Pelawan jauh sebelum adanya PutusanPutusan Pengadilansebelumnya, sesungguhnya menunjukan bahwa BuktiBukti surat yangdiajukan oleh Para Pelawan memiliki relevansinya dengan perkara a quo,sehingga pertimbangan judex facti Tingkat Pertama merupakan suatu bentukkekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena disebabkan adanyakesesatan fakta (fietelijke dwaling

Bahwa akibat pertimbangan judex facti Tingkat Pertama yang merupakansuatu. bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karenadisebabkan adanya kesesatan fakta (fietelijkke dwaling) maupun kesesatanhukumnya (dwaling omtrent het recht), maka kiranya Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Ambon, kiranya memberikan putusan yang seadiladilnyadalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula ParaPelawan selanjutnya Terbanding semula Terlawan telah pula mengemukakankontra

tidak memiliki lisensiuntuk melakukan pekerjaan pengelolaan limbah yangmengandung bahan berbahaya dan beracun;Bahwa Penggugat juga tidak didukung oleh tokoh masyarakatdan Pemerintah Desa Parungmulya, padahal hal tersebutmerupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaan pengelolaanlimbah industry; Bahwa dengan demikian, jelas Penggugat bukan merupakansubyek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukumperjanjian pengelolaan limbah industry ;Bahwa oleh karena itu, jelas selain mengandung unsur dwang,dwaling

Yorozu AutomotiveIndonesia, maka hal tersebut justru semakin membuktikanadanya clausula yang tidak sah dalam suatu perjanjian (dwang/dwaling), dimana Pengguat telah menempuh berbagai macamcara yang bertentangan dengan azas kepatutan untukmendapatkan hak atas pengelolaan limbah industry milikTergugat I, padahal Tergugat tidak pernah berniat melakukanZL22.23.24.25.26.kerjasama dengan Penggugat;Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat hasilperubahan posita point 5 (lima) dan 6 (enam) adalah

Adanya unsur dwang, dwaling dan bedrog ;Hal. 25 dari 83 hal. Putusan No. 50/PDT.G/2013/PN.KRW.b. Adanya cacat subyekto ;Sehingga sejak awal dibuatnya surat perjanjian penunjukanpengelolaan limbah tertanggal 22 Maret 2013 adalah cacat hukum,oleh karena itu batal demi hukum ; 5.

Bahwa unsur dwang, dwaling dan bedrog yang melatarbelakangi penerbitan/oembuatan/penandatanganan suratperjanjian penunjukan pengelolaan limbah tertanggal 22Maret 2013 tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan cara mengerahkan massayang menekan/mengintimidasi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam keadaan tak berdaya, sehinggaterpaksa melakukan penandatanganan sebuah surat yangdisodorkan oleh salah seorang pegawai Penggugat

Parungmulya telah menimbulkan keresahanbagi Tergugat akibat protes dan demo yang dilakukan olehkelompok masyarakat yang memprotes keberadaan Penggugatselaku pengelola limbah industry padahal Tergugat sama sekalitidak pernah menghendaki dan tidak pernah berniat untukmelakukan kerjasama dengan Penggugat dalam hal pengolahanlimbah industry milik Tergugat ;24.Bahwa oleh karena itu maka jelas surat perjanjian penunjukandan pengangkatan pengolahan limbah tertanggal 22 Maret 2013selain mengandung unsure dwang, dwaling

Penandatanganan Aktaperjanjian jual beli Nomor: 04 tanggal 02 juli 2010 dan akta kuasa menjualNomor: : 05 tanggal 02 juli 2010didasarkan atas kekhilafan(dwaling) danpenipuan (dwang) dan penipuan(bedrog) sebagaimana diatur dalam pasal1321 KUH Perdata. Suatu perjanjian harus diikuti dengan itukat baik(goodfaith) (vide pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

jual beliNomor : 04 tanggal 02 Juli 2010 dan akta kuasa menjual Nomor : 05 tanggal 02Juli 2010 sehingga dari 2 akta tersebut ditindak lanjuti dengan akta jual beli No.884/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dibuat di kantor Turut Tergugat II ;Bahwa proses jual beli Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuangdalam akta jual beli No. 884/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dibuat dandihadapan Turut Tergugat II adalah tidak sah karena tidak dilakukan atas dasarsepakat, didasarkan atas kekhilafan (dwaling

tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2018yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa PenggugatKonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi telah menerima pembayaranatas objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Tidak terjadi dwang, dwaling

Kekurangan yuridis dalam pembentukan dapatterjadi karena kesesatan/kekhilafan (dwaling), penipuan (berdrog),atau paksaan (dwang);Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu kKeputusan PejabatTata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusan tersebut cacatyuridis maka Keputusan tersebut menjadi batal demi hukum ataukeputusan tersebut menjadi tidak sah;Bahwa terbitnya Keputusan Nomor 131.531324 dan KeputusanNomor 131.531325 oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiilsuatu keputusan Pejabat Tata Usaha

ditujukanKepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, danDitembuskan kepada Tergugat;b) Surat Nomor 006/03/DPRD/SBD/I/2014, tanggal 24Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 131.53/237/SJ tanggal 13Januari 2014 perihal : Pengesahan PengangkatanBupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yangditujukan Kepada Tergugat dan Gubernur NusaTenggara Timur;Sehingga dengan demikian kedua Keputusan a quo tidakmemenuhi syarat materiill karena didasarkan padakesesatan/kekhilafan (dwaling

Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sehinggadengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPUKab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, tentangPenetapan pasangan Calon Terpilin Bupati dan WakilBupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sejak tanggal 26September 2013 sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengandemikian jelas terbitnya Keputusan Nomor 131.531324dan Keputusan Nomor 131.531325 tidak memenuhi syaratmateriil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan(dwaling

Kekurangan yuridisdalam pembentukan dapat terjadi karena kesesatan/kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), atau paksaan(dwang),Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu keputusanPejabat Tata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusantersebut cacat yuridis maka Keputusan tersebut menjadi bataldemi hukum atau keputusan tersebut menjadi tidak sah;Bahwa terbitnya Kep. Nomor 131.531324 Tahun 2014 danKep.

Nomor 131.531324 Tahun 2014 dan Kep.Nomor 131.531325 Tahun 2014 tidak memenuhisyarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog), karenasurat Nomor 170/KPUKab/018.964761/1X/2013tanggal 02 September 2013 perihal : PenyampaianKelengkapan Administrasi Pasangan Calon TerpilihBupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tidakditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten SumbaBarat Daya (Drs.Yohanes Bili Kil), tetapiditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md.