Ditemukan 4199 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-06-2015 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 C/PK/PJK/2015
Tanggal 20 April 2017 — PT. AGRO WANA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terhadap kewajiban PPN untuk masa pajak sebelum danmasa pajak setelah PKP melakukan pemusatan tempatterutang PPN, dapat dilakukan pemeriksaan;b.
Register : 02-10-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 5/Pid.B/2013/PN.Bi
Tanggal 21 Maret 2013 — - SURYO ANGGORO ADI SEWANDO Bin SURASMO PRIYANDONO - SITI MULYANI Als. Bu SITA Als. Ny. SURYO ANGGORO ADI SEWANDONO Bin SARTO UTOMO
3626
  • Meringankan ;e Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya;e Para Terdakwa belum pernah di Pidana;e Ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk mengembalikan uang parakorban;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Para terdakwa berada dalamtahanan dan masa pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa lebih lama darimasa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para terdakwa, maka terhadapPage 53 of 66pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan danmasa
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN BLORA Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bla
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
HANGRENGGA BERLIAN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.BUDI WIBOWO Als BUDEK Bin KANDAR
2.SUISMAN Als MANPUNG Bin SARBAN
3.BUDHI SETYAWAN Als BAHO Bin SUKIRNO
6415
  • Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Budi Wibowo Als Budek BinKandar, terdakwa Suisman Als Manpung Bin Sarban dan Terdakwa BudhiSetyawan Als Baho Bin Sukirno selama 1 (Satu) Tahun dan memerintahkanpara terdakwa untuk menjalani pidana tersebut di Rehabilitasi Sosial IPWL(Institusi Penerima Wajib Lapor) Pesantren Pelajar AlMaLaa sesuai SKMenteri Sosial RI Nomor: 40/HUK/2015 bertempat di Kabupaten Grobogandengan biaya terdakwa sendiri dengan menetapkan masa penangkapan danmasa penahanan yang telah dijalani
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 37-K/PM.II-11/AU/X/2021
Tanggal 9 Desember 2021 — Oditur:
Agung Setyo Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Eko Wahono
331200
  • Bahwa Terdakwa mengakui perbuatanya, merasabersalah, meyesal, dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatanya di kemudian hari,bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup danmasa depan anak hasil hubungan dengan Saksi3(Saksi3) sampai dewasa dan mandiri;g. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernahdihukum baik disiplin maupun pidana.h. Bahwa dalam perkara ini Saksi1 (istriTerdakwa) tidak menuntut atau) = mengadukanTerdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukumyang berlaku dan telah memaafkan.i.
Register : 22-10-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3720
  • Pemohon danTermohon memang tidak menetap di rumah kediaman bersama sejaktahun 2000, dengan alasan pekerjaan Pemohon sebagai salah seorangASN di BPN di Kabupaten Karimun, dan kebutuhan akan pendidikan danmasa depan anakanak yang lebih terjamin di Pekanbaru. Dan Pemohonmasih pulang ke Pekanbaru saat ada kesempatan.
Register : 27-09-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2013/PTUN-BNA
Tanggal 18 Desember 2013 — 1. RUHDI SARA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Alamat : Nunang Antara, Kecamatan : Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ; 2. IR. H. NASARUDDIN, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Golkar Aceh Tengah, Alamat : Jalan Leube Kader No. 02 Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ; 3. SYIRAJUDDIN, AB., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Tengah Alamat : Jalan Leube Kader, Blang Kolak I, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ; 4. SAMSUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Blang Mersa Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ; 5. SAFRIAN BINTANG, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Jalan Lembaga No. 122, Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ; 6. IBNU SADDAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Nasional Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ; 7. MUHAMMAD RIDWAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Partai Persatuan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Jln. Telege Dumen Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ; 8. KAMAL BAHAGIA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Kampung Mongal, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah ; 9. IR. DJUMHUR, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ; M E LA W A N, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ;
27173
  • penyelenggara pemilihanGubernur/Wakil Gubernur ;4Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikanoleh Gubernur ;SAnggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dandiresmikan oleh Bupati/Walikota ;6Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untukmelakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP ;7Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, danmasa
Register : 28-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN
3927
  • antara pidana penjara dan pidanadenda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebihHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kditepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana dendadan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan digantidengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amarputusan dibawah iniMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlakuberdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
Upload : 11-09-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.
WIDODO Bin YOSO SUMARTO (alm).
8020
  • untuk masasewa selama 3 (tiga) tahun mulai 2 Pebruari 2012 s/d 3 Pebruari 2015,sebesar Rp.2.000.000,;Dari JUMALI, uang sewa tanah makam seluas 1/8 Ha selama 1 tahun(2012), sebesar Rp.700.000,;Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;.
    Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;. Dari saksi SUKINO/Juminten, uang sewa tanah bondo deso yang terletakdi Kelurahan Langenharjo seluas 7.867 M?
Register : 11-10-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2016
Tanggal 20 Februari 2017 — HJ. EMMA YOHANA, DKK VS DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI;
7857 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016tentang Tatib adalah bertentangan dengan Pasal 260 Ayat (5)UndangUndang MD3 serta konvensi praktek ketatanegaraan yangterpelinara sejak periode pertama DPD RI dibentuk;Bahwa Pimpinan Lembaga Negara yang mengacu pada siklus pemiluyang dipilin secara langsung oleh rakyat khususnya lembagaLegislatif seperti Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, sertaPimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa jabatanPimpinan lembaganya adalah sama dengan masa siklus pemilu danmasa
    Maka, susunan, pembentukankeanggotaan, dan masa jabatan Pimpinan BAP, BKSP, dan BPKKsesuai konvensi telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraanyang terpelihara adalah 1 (satu) tahun, masa jabatan mana samadengan masa jabatan pimpinan Komitekomite, PPUU, PURT danBK yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap,sehingga dalam prakteknya masa jabatan alat kelengkapan lain danmasa jabatan yang bersifat tetap seyogyanya sama dengan masajabatan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap
Register : 15-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HARMIANTO, S.H., M.H
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
340197
  • . ;> Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun2014 tentang Desa :Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenaipengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BadanPermusyawaratan Desa ;> Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian danMasa Jabatan
    Kepala Desa:Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari BPD.;> Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian danMasa Jabatan Kepala Desa: Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan KepalaDesa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasilpemilihan dari BPD.;18.
Register : 23-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SAIFUDDIN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa I : T. MAHYUDDIN
Terbanding/Terdakwa II : NAZARUDDIN, A.Md
7640
  • Bahwa respon pemerintah Kabupaten Bireuen atas terjadinya bencanabanjir tersebut adalah dengan menetapkan status keadaaan DaruratBencana melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor :360/69/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen yang kemudianmenetapkan status bencana dan masa tanggap darurat denganmenerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tanggal 10Februari 2016 tentang Penetapan Status Bencana Banjir, Longsor, danMasa Tanggap Darurat di Kabupaten Bireuen dengan masa
    kabupaten bireuen termasuk di wilayah Kecamatan Samalanga.Bahwa respon pemerintah Kabupaten Bireuen atas terjadinya bencanabanjir tersebut adalah dengan menetapkan status keadaaan DaruratBencana melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor :360/69/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen yang kemudianmenetapkan status bencana dan masa tanggap darurat denganmenerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tanggal 10Februari 2016 tentang Penetapan Status Bencana Banjir, Longsor, danMasa
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG
6519
  • yang terbukti pidanayang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidanadenda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebihtepat dijatuhnkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana dendadan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan digantidengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlakuberdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
Register : 02-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020
Tanggal 22 Juli 2020 —
648177
  • Bahwa upaya Saksi1 yang melaporkan Terdakwa dengan tuduhanpenelantaran rumah tangga adalah upaya untuk menghancurkan karier danmasa depan Terdakwa. Formalitas perkawinan Terdakwa dengan Saksi1, yangsecara hukum memang masih tercatat, sebenarnya tidak dapat dijadikan dasarbahwa antara Terdakwa memiliki tanggung jawab hu kum untuk menafkahi Saksi1 yang sudah pergi dari rumah Terdakwa, apalagi secara ekonomi Saksi1memiliki kemampuan yang lebih daripada Terdakwa.g.
Register : 23-07-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
RENALDY RESTAYUDA, SH
Terdakwa:
GERALD GOH ZHENG DAO
16360
  • UndangundangNomor : 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapatdibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaipengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masapenahanan yang telah djalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkanpenahanan terhadap Terdakwa sementara Terdakwa masih dalam status ditahan danmasa
Upload : 11-09-2015
Putusan PN KUTACANE Nomor 63/PID.B/2006/PN-KC
- DURANI BIN KIK
926
  • BUKIT HARAPANdengan Kuasa Direktumya terdakwa DURAIT'JIBIN KIK (berkas terpisah); Bahwa setahu saksi kontrak Proyek Peningkatan alan Kampung Bakti Dusun Pakpak Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dimulai pada tanggal21 Oktober 2002 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/03/P2JKKPJBP/2002 danmasa kontrak selama 2 (dua) bulan jadi berakhir kontrak tanggal 21 Desember2002; 222 = 92222 222 22 Bahwa saksi tidak pernah mengawasi langsung ke lapangan namun berdasarkanketerangan terdakwa DURANI BIN KIK
Register : 27-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 21 Juni 2017 — IBNU SETIAWAN, dkk., Melawan; PT. TPR ENPLA INDONESIA;
11936
  • September 2013 dimana paraPenggugat diangkat menjadi karyawan tetap oleh Tergugat terhitungkaryawan mulai bekerja, dan dalam dalil gugatan para Pengugat yang tidakdibantah oleh Tergugat yang menerangkan upah para Penggugat sebulanberkisar antara Rp. 3.597.446, sampai dengan Rp.4.596.521, (bukti P9)dari buktibukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa status hubungankerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap, masakerja para Penggugat dihitung sejak mulai bekerja sejak tahun 1996 danmasa
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — AHMADI, dkk Melawan: DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
16827
  • PT.Panca Harta Persada tidak adaKaryawan Harian Lepas (KHL) semuanya karyawan tetap;e Bahwa mulai ada KHL setelah menjadi PT.DeltaNusantara;e Bahwa di bagian saksi ada 4 orang KHL, yang menggugat,yaitu :Budi, Siti Yulaikah,Miyanti dan Sri Partini ;e Bahwa saksi tahu jika saksi adalah karyawan tetap,sewaktu ada pertemuan di Disnaker dengan Pak Dani,SPN dan SBDI, dan waktu itu Pak Dani (Wakil Direktur)menyatakan secara lisan, bahwa karyawan limpahan dariPT.Panca Harta Persada dianggap karyawan tetap, danmasa
Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Smr
Tanggal 26 April 2021 — Fuad Iana Tutolibin Alias Fuad Bin H. Tumar
557
  • Pasal 132 ayat(1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selama ini dalam praktek penegakan hukum selaludianut paham, bahwa yang menjadi acuan pengadilan untuk menjatuhkanputusan adalah surat dakwaan Penuntut Umum;Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN SmrMenimbang, bahwa yang menjadi permasalahannya adalah apakahMajelis tidak dapat menggunakan dakwaan diluar apa yang didakwakan PenuntutUmum sebagai konsekwensinya apabila tidak akan membebaskan Terdakwa danmasa
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SJJ
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
585
  • yang harus Termohon bersyukur nikmatyang diberikan oleh Allah;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Pemohon mengirimkan uangkepada Termohon sesuai dengan No resi Transfer 2336000008, mengirimuang sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus rupiah) untukkebutuhan Termohon membeli perhiasan begitu perhatian Pemohonkepada Termohon dan Pemohon selalu mengikuti Kemauan Termohonsupaya lebih harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon karenaPemohon selalu keluar kota mencari uang hanya untuk kebahagian danmasa
Register : 23-02-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 123/Pid.B/2017/PN Trg
Tanggal 27 Juli 2017 — ANWAR, S.Pd BIN H. HERI
16263
  • benih adalah tanaman ataubagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan ataumengembangkanbiakkan tanaman;Pasal 1 angka 7 PPRI No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanamandisebutkan bahwa yang dimaksud dengan benih bina adalah benih darivarietas yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi;Berdasarkan Kepmentan Nomor 321/Kpts/KB.020/10/2015 tanggal30 Oktober 2015 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan label adalahketerangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih danmasa