Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutsebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untukMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesarRp.1.318.071.499,(satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuhpuluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) danMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.1.511.130.694,(satu milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluhribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)dengan totalRp.2.829.202.193,

Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutsebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untukMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesarRp.1.318.071.499,(satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuhpuluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) danMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.1.511.130.694,(satu milyar lima ratus sebelas juta seratus tigapuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)dengan totalRp.2.829.202.193,

Tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II yang setelah majelis rangkumadalah sebagai berikut; Eksepsi Daluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata :gugatan Daluarsaterhadap kepemilikan tanah dengan sertifikat hakatas tanah adalah masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atastuntutan hukum, baik yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hakatas tanah adalah selama 20 tahun apabila ada suatu alas hak (bezit) danmasa

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI alias ONDOL aliasDIONDOL Bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan)Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulanPenjara.3.

Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPersyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya

Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadaprumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy

Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu. untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPutusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 81 dari 220Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30

Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasiterhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada bukti (T22, T23, T24, T25,T26 dan T27 PKWT antara para Penggugat yang namanya disebut di atas, danpara Penggugat tersebut ikut dalam melaksanakan mogok kerja yang tidak sah dan80Tergugat meminta agar hubungan kerja antara para Penggugat tersebut denganTergugat diakhiri, dan atas fakta hukum yang terungkap di persidanganpermohonan pegakhiran hubungan kerja tersebut dapat diterima oleh MajelisHakim;Menimbang, bahwa karena para Penggugat masih terikat dengan PKWT danmasa

Benar, jarang menemani Pemohondikarenakan Pemohon tidak boleh Termohon ikut/turut Pemohon danmasa studi Termohon tinggal sedikit sehingga Termohon kembalimelanjutkan/menyelesaikan studi/kuliah 6 bulan/satu semester lagi.Selama menyelesaikan pendidikan tersebut masih ada jugaTermohon mendapat kabar/informasi lagi kalau Pemohonberselingkuh kembali.

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa

tersebut.Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukanadanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baikalasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukanterdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannyadan mohon untuk diberikan keringanan pidana, terhadap hal tersebut Majelismemberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis danmasa

berpolemik terus menerus, berkepanjanganbahkan tidak berkesudahan mengenai penyebab ketidak harmonisan rumahtangga antara penggugat dengan tergugat; yang pasti dari jawaban yangdikemukakan tergugat, kedua belah pihak memang samasama tidak inginlagi memperbaiki kKeadaan rumah tangga yang retak dan tidak harmonis ini;HIm 20 dari 71 hilm Putusan No. 1188/Pdt.G/2021/PA.Smd10.Bahwa oleh karenanya penggugat hanya ingin fokus membahas tentangkesanggupan tergugat dalam hal tanggung jawab terhadap pemeliharaan danmasa

MedicalHalaman 16 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN BdgSertificate PENGGUGAT sudah habis masa berlakunya, dan perbuatanTERGUGAT sangat bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor: KP 572 TAHUN 2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67(CivilAviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan DanSertifikasi Personel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA

ketentuan hukum yangHalaman 20 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdgberlaku sebagaimana terdapat dalam aturan yang akan di jelaskansebagai berikut:a)b)Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 572TAHUN 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 Tentang PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation SafetyRegulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan Dan SertifikasiPersonel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA

berskala kecil= Pengadaan barang /jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1(satu) peserta yang memenuhi syarat2930= Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuandari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen / Gubernur /Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang / jasatunggalterdakwa, bersama saksi Ir.Budi santoso dan saksi Norman Hairullah telah bersamasamamerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100 % danmasa

berskala kecil= Pengadaan barang /jasa yang setelah dilakukan pelelalangan ulang hanyaI (satu) peserta yang memenuhi syarat= Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuandari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen / Gubernur /Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang / jasatunggalterdakwa, bersama saksi Ir.Budi santoso dan saksi Norman Hairullah telah bersamasamamerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100 % danmasa

jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam ,bilamana perkawinan putus karena talak,bekassuami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikannafkah,maskan,dan kiswan kepada bekas istri ;Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yangmempunyai kaidah hukum Bahwa apabila telah terjadi peceraian, makaakibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimumberdasarkan kepatutan da keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa

Pembayaran untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa

Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2019/PT PLGe) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.Peraturan

Dalam hal iniyang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah(pemeliharaan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan danperkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajardemi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian keduaorangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan danmasa depan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan TergugatRekonvensi yang bernama Anak 2 selama Penggugat dan TergugatRekonvensi

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkankalau Terdakwa mempunyai sifat atau perilaku yangsangat tidak pantas karena hanya ingin bersenangsenang dan hanya ingin melampiaskan nafsu sahwat,Terdakwa tidak mempunyai rasa belas kasih dansangat egois, tidak peduli dengan penderitaan danmasa depan Saksi1 yang hancur akibat dariperbuatan Terdakwa, Terdakwa juga mempunyai sifatsemaunya dan tidak mau bertanggungjawab atasperbuatannya.

Jurusan Informatika pada semester 13 (tiga belas) yang telah lalai untukmembayar SPP semester 14 (empat belas) sehingga tidak berhakmendapatkan pelayanan akademik dan ditetapbkan sebagai mahasiswaAlfa Studi, dan konsekwesi hukum bagi mahasiwa yang Alfa Studi danmasa Studinya telah habis drop out (DO).Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan hukum tersebutmajelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan denganasasasas umum pemerintahan

sendiri haruslan bersifat mendidikTerdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkoba pemerintahtelah menyatakan perang terhadap peredaran Narkoba, karena akibat yangditimbulkan akan merusak kehidupan generasi baik sekarang maupun yangakan datang;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa

Beberapa saat kemudian, masa dimintauntuk membubarkan diri karena kegiatan yang dilakukan tersebuttidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hal tersebutdisampaikan oleh Kabag Ops Polres Sorong Kota dan KapolsekSorong Kota, namun masa menolak sehingga sekitar pukul 09.30WIT Kapolres memerintahkan untuk membubarkan masa danmasa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparansehingga diamankan beberapa orang.Bahwa jumlah orang/ masa yang mengikuti kegiatan tersebutsekitar + 30 orang.Putusan

., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara A Quo Telah Melanggar Pasal 39 Ayat (1)Juncto Pasal 43 Ayat (1) Juncto Pasal 43 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5/1999Juncto (II) Pasal 49 Ayat (2) Juncto Pasal 57 Ayat (2) Peraturan KPPU Nomor1/2010;25262Bahwa apabila

tetap menghormati hak asasi manusia dankepentingan masyarakat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sertaTerdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan pasal21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4),pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa