Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PA Lasusua Perdata Agama
Register : 08-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA Lasusua Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Lss
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 28
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secarajelas tidak disebabkan hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisahtempat tinggal, Pemohon tetap tinggal diwilayan Kecamatan Lasusua,sementara Termohon tinggal dirumah kediaman keluarganya yang beradadiwilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, karena Pemohon danTermohon masih berdomisili dalam satu wilayah, dapat dipastikan bahwaPemohon dan Termohon sering bertemu, namun tidak saling komunikasi lagi.maka Majelis Hakim
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 878/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Emelia Raski,SH
Terdakwa:
JAJANG HOERU NURJAMAN
65 — 23
  • BAMBANG SURYAMAN ( Staff Saksi Seksi Tekhnis )dan berjalan pekerjaan proyek tersebut. Bahwa untuk proses pembayarn paket 5 pekerjaan yangdimenangkan oleh PT. MANDALA BAKTI UTAMA adalah sebagai berikutsesual Termen :1. Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.908.617.000, X 20 % = 581.723.400, dibayarkan setelan adajaminan Asuransi (Surenty Bond).2. Tahap 1 sebesar 35 % sebesar Rp. 814.412.760,3.
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2010 — Putus : 04-11-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 22-K/PM I-06/AD/X/2010
Tanggal 4 Nopember 2011 — Serka Maksum
76 — 33
  • Mahdalena, Apt, M.Si NIP. 140237098,Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan obatKomplemen dengan hasil pengujian terdapat kandunganmetamfetamina yang termasuk Golongan UU RI No. 35Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikianbarang bukti yang di uji tersebut adalah positifshabu shabu..
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Tanah
Putus : 20-03-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 20/Pdt.G/2013/PN-SBG
Tanggal 20 Maret 2014 — MATHIAS HUTAPEA VS GAMEL PURBA ; BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
131 — 41
  • PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa Pemberian dan Penerbitan Sertifikat bidang tanah sebagaiakses jalan menuju Asrama Polisi baik yang digunakan oleh Penggugatmaupun masyarakat disekitarnya, menurut Penggugat merupakanbahagian dari Sertifikat Hak Milik No. 90 yang telah diberikanTergugat II kepada Tergugat I adalah tidak benar, karena BadanPertanahan Nasional memperhatikan, mempertimbangkan semua25aspek Tekhnis dalam pemberian dan penerbitan Tanah, semua hak atastanah
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-10-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 058/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 14 Februari 2017 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM Melawan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah
137 — 68
  • prinsipnyamenghendaki setiap keputusan badanbadan pemerintahan harusmempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalammenerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itutercantum dalam keputusan, Motivasi atau alasan ini harus benar danjelas sehingga pihak administrabele memperoleh pengertian yang cukupjelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya (Literature HukumAdiministrasi Negara Ridwan HR) ; Menimbang, bahwa terkait prosedur formal pemberhentianNazhir perseorangan itu sendiri secara tekhnis
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0925/Pdt.G/2019/PA.Mjl
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 2
  • Bahwa jawaban Tergugat sangat tidak sistematis, tidak sesuai denganHukum Acara dan tuntutan tekhnis peradilan, serta membingungkan dalammenjawab Dalam Pokok Perkara ;2. Bahwa Tergugat dalam jawaban nya telah melakukan upayapencemaran nama baik, tuduhan/fitnah, penghinaan denganmenyerang kehormatan Penggugat (Pasal 310 ayat (1) KUHP), denganmenyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan sertamerespon ajakan maksiat dari setiap laki laki melalui media sosial.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
162 — 79
  • Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan,keryasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan sertakehumasan.Ayat (2) : seksi pengelolahaan Taman Nasional Wilayah mempunyaitugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasidan pelaporan, bimbingan tekhnis
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
1.TULIS GINTING
2.ARIFIN EDI GINTING
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.Kepala KEPOLISIAN RESORT BINJAI
172 — 96
  • Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pembayaran gantikerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa kedudukan hukumMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangansebagaimana disebut dalam peraturan perundangundangan a quo adalahmasalah tekhnis
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im
Tanggal 15 Maret 2011 — MOCHAMAD SYAFEI bin M.FADIL
169 — 22
  • dariAPBD ;Bahwa robohnya atap' gedungAkper saksi tahu, yaitutanggal 31 Desember 2009dan yang menjadi penyebabrobohnya atap tersebutsaksi tidak tahu ;Bahwa saksi pernah menjabatPelaksana Direktur ( PLH )Akper Indramayu dari tgl 28Nopember 2009 s/d tgl 29Desember 2009 karenaDirekturnya waktu itusedang berangkat Haji ;Bahwa pembangunan tahap Isudah diserahterimakan ;Ir.SURYONO bin H.KUNDANG ALIREJA, dibawahmenerangkan26yang pada pokoknya sebagai2727Bahwa saksi dalam proyekAkper Pemda Indramayusebagai Tim Tekhnis
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Umum
Register : 23-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Srp
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
Terdakwa:
I KOMANG SETIADI
47 — 28
  • :DD 5675 MB secara tekhnis (lampu,rem,ban,speedometerdll) sudah berfungsi secaranormal/baik; Bahwa saksi menyita sebagai pengendara Spm Suzuki Shogun No.Pol:DK 8715 AG tidak membawa SIM C dan memakai helm sedangkanpengendara Spm Vespa No.Pol.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 30 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
Terbanding/Terdakwa : ZULMAN ZAST, SH
114 — 49
  • Oktober 2006, NilaiPenawaran Rp. 1.215.540.000, (Satu milyar dua ratus lima belas juta limaratus empat puluh ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 04 Oktober 2006 s/d tanggal22 Desember 2006 yang terletak/berlokasi di daerah Batu Rijal seluas 120Ha dan didaerah Polak Pisang seluas 80 Ha ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaanKebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasing lokasi dimaksudberdasarkan Petunjuk Tekhnis
    Riau) selakupengguna Anggaran/Barang memerintahkan Raja Zahedi,SP untuk membuatperingatan dan penegasan agar mempercepat pekerjaan di lapangan ;Bahwa hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet RakyatT.A 2006 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang dilaksankan olehTerdakwa pada Kabupaten Kampar dan kabupaten Kuansing tidak selesai100%, karena belum tersedianya lahan yang serta terkendala cuaca danketerbatasan persediaan bibit, begitu juga kegiatan tanaman selasebagaimana Petunjuk Tekhnis
    Kencana Bergema Luas.Hal. 32 dari 238 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2013/PTRSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 Oktober 2006, NilaiPenawaran Rp. 1.215.540.0000, dengan masa pelaksannan pekerjaanselama 80 hari kalender dari tanggal 03 Oktober 2006 s/d tanggal 21Desember 2006 ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaanKebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasing lokasi dimaksudberdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan sesuai dengan PerjanjianKontraknya masingmasing adalah
    memerintahkan Raja Zahedi,SPHal. 36 dari 238 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2013/PTRuntuk membuat peringatan dan penegasan agar mempercepat pekerjaan dilapangan ;Bahwa hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet RakyatT.A 2006 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang dilaksankan olehTerdakwa pada Kabupaten Kampar dan kabupaten Kuansing tidak selesai100%, karena belum tersedianya lahan yang serta terkendala cuaca danketerbatasan persediaan bibit, begitu juga kegiatan tanaman selasebagaimana Petunjuk Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — Drs. MS HADI SUTRISNANTO, S.E vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi ;(1) Tanahtanah bekas Hak Guna Usaha yang digarap/ Diduki PihakLain sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No.51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbangan/pertimbangan Tekhnis TataGuna Tanah serta rencana pembangunan di daerah yangbersangkutan dapat dijadikan tempat pemukiman penduduk atauusaha pertanian, akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepadamereka yang memenuhi sarat menurut Peraturan PerundangUndangan Agraria yang berlaku, sepanjang tanah yangbersangkutan tidak
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjp
Tanggal 28 Desember 2016 — ZONDRA MADRIS lawan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
85 — 14
  • Bahwa dengan dilanggarnya aturan hukum yang berada di atasnya olehTergugat yakni Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 69 Tahun2015 tanggal 9 November 2015, berikut lampirannya Nomor: 9038312015 tanggal 16 November 2015, maka Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kemudian melakukanpemeriksaan dan berpendapat bahwa Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015Romawi IV tentang tekhnis Penyusunan APBD angka 12 ditujukankepada pemberi
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 12-02-2013 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN MUARO Nomor 30/PID.B/2013/PN.MR
Tanggal 1 Mei 2013 — LINDA ANDRIANI, SE Pgl LINDA
55 — 6
  • Azrai,, Alzam, Deri dan Linda Andriani, Sekretaris dan seluruhanggota KPU Swl/Sijunjung.Bahwa proses pengembalian ijazah asli para caleg yang lolos dan tidak lolospada tahun 2004 tersebut adalah dikembalikan secara bersamaan kepada ketuapartai atau sekretaris partai, secara tehnis yang berhak mengembalikan ijazahasli para caleg yang lolos maupun yang tidak lolos pada tahun 2004 adalahbagian divisi tekhnis Pemilu yaitu N.Riyaldi, SH namun dalam pelaksanaannyayang menyerahkan ijazah asli para caleg
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA MADIUN Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Mn
Tanggal 22 September 2015 — Penggugat dengan Tergugat
21 — 5
  • Meskipun anak III tinggal bersamaibu Penggugat, namun hal tersebut hanya merupakan tekhnis pengasuhan danbukan merupakan halangan yang memberikan pengaruh yang buruk terhadapperkembangan anak tersebut mengingat perhatian dan tanggung jawab terhadapanak tersebut sepenuhnya dibawah Penggugat.Menimbang bahwa Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak menyatakan bahwa Penetapan pengadilan terkait pencabutan hak asuhsekurangkurangnya memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antaraHal
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 22-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 13/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk
Tanggal 22 Nopember 2016 — SUWANDI, Dkk (11 Orang) Vs PT. ARTAWA INDONESIA
147 — 33
  • Bahwa tunjangan dengan fasilitas adalah berbeda karena fasilitas diberikanperusahaan dalam bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti fasilitaskendaraan dan fasilitas kesehatan/pengobatan;Bahwa Peraturan Pemerintah secara tata urutan perundangan lebih tinggi dariSurat Edaran Menteri, karena Surat Edaran Menteri bukan norma yang dapatmenjadi acuan melainkan hanya pedoman untuk mengisi kekosongan hukum(tidak mengikat sanksi), sedangkan Peraturan Pemerintah adalah produkhukum sebagai petunjuk tekhnis
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 11-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.Yoza Pramadanta, S.H., M.H.
2.HERI JOKO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
1.Andralin Alias Fajar Bin Marwan Efendi
2.Hartono Bin Abu Bakar Sidik
102 — 10
  • terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Andralin Alias FajarBin Marwan Efendi dan Terdakwa II Hartono Bin Abu Bakar Sidiksebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani:;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 09-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Pwd
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO
30 — 3
  • praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusiatau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum
Register : 16-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 155/Pid.B/2019/PN SRL
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
Terdakwa:
ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN
51 — 19
  • sepatu.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 1(satu) unit mobil dump trukjenis DUTRO warna hijau dengan nomor polisi BA 8186 BF dengan NokaMJEC1JG43A505014381Nosin WO4DTTRJ22088, serta 4 (empat) tongetah/karet basah tersebut adalah milik PT WANA PERINTIS.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 4 (empat) ton getah/karetbasah dibawa didalam mobil yang dikemudikan oleh sdr MASRI tersebutdiambil/dimuat dari gudang, kemudian saat getah/karet tersebut keluarpengeluaran tersebut diketahui oleh tenaga tekhnis
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 27-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
SAIFAN, ST SELAKU DIREKTUR CV KARANG KELUMIT
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah
251 — 137
  • Barang dan Jasa (UKPBJ)Kabupaten Aceh Tengah adalah badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Tender Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Pegasing(DAK Reguler) diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta dan hanya 3 (tiga) pesertayang memasuki penawaran dengan dengan kualifikasi usaha perusahaankecil dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis