Ditemukan 6228 data
100 — 47
Explar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS DAN HARGA Nomor : 04
Examplar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;m 1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;n 1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;o 1 (satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS DAN HARGA Nomor
) Examplar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;1516171819202122,232421 ( satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS
Explar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor: 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS DAN HARGA Nomor : 04
193 — 115
(anggota)Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan No.810 / 0256.D / Dinkes / II / 2010 tgl 26 Maret 2010 tentang RevisiPenetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBD Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. Asep Sopari, SKM. MM. diangkatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan TA.2010;Bahwa dalam penyusunan HPS ketua panitia pengadaan barang sdri.
Dadang M, EpiddiSerang sekitar bulan Juni 2010 tanpa melibatkan anggota panitia pengadaanyang lain untuk mengamankan pemenangan bagi penyedia barang/jasa yangada dibawah koordinasi Terdakwa;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasa mengumumkanhasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakan 3 perusahaan yangHalaman 17 dari 150 Putusan No. 19/Pid.SusTPK2016/PN.Srgberada dalam kendali terdakwa yaitu PT Cakra Buana, CV.
(anggota)Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan No.810 / 0256.D / Dinkes / II / 2010 tgl 26 Maret 2010 tentang RevisiPenetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBD Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. Asep Sopari, SKM. MM diangkatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan TA.2010;Bahwa dalam penyusunan HPS ketua panitia pengadaan barang sdri.
Dadang M, EpiddiSerang sekitar bulan Juni 2010 tanpa melibatkan anggota panitia pengadaanyang lain untuk mengamankan pemenangan bagi penyedia barang/jasa yangada dibawah koordinasi Terdakwa;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasa mengumumkanhasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakan 3 perusahaan yangHalaman 28 dari 150 Putusan No. 19/Pid.SusTPK2016/PN.Srgberada dalam kendali terdakwa yaitu PT Cakra Buana, CV. Aria Cipta Fortunadan CV.
Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
119 — 158
. ;3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 5.175.000. ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000. ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl.
Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)46.3 (tiga) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)47.3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl.
Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)48.4 (empat) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)49.2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan PerencanaanPengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA. Salmun sebesarRp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember2014.
Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
128 — 121
MA Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl. MA Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Appraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asll)3 (tiga) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)4 (empat) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan PerencanaanPengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp.1.600.000, tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
141 — 98
Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi
Tentang Tata Cara PelaksanaanPemanfaatan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang adalah pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan danpedoman serta melakukan pengelolaan BMN (barang milik Negara) jo.Pasal 157 Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 bagianpengelolaan barang milik Negara mempunyai tugas melaksanakananalisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunanpetunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barang milik Negaradibidang penggunaan, pemanfaatan,
133 — 146
Sulaiman yaitu bahwapekerjaan ini secara tekhnis Terdakwa BUDI RAHMADI, S, SI yangmengerjakan sedangkan segala urusan proses lelang, penawaranmerupakan tanggung jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksiH. Sulaiman sudah berteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjungselaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan mengenaipembiayaan keuangan untuk proyek ini merupakan urusan dantanggung jawab dari saksi H.
162 — 45
berdasarkan SKWalikota Bontang; Bahwa berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun2015 nomor 1.20.1.20.03.02.34.5.2 terdapat pagu dana untukkegiatan pelaksanaan Eskalator sebesar Rp3.000.000.000 (tigamilyar rupiah), dan untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitusebesar Rp. 2.979.792.000;Bahwa berdasarkan Dokumen yang diterima dari SKPD dalam hal iniSekretariat DPRD, bahwa yang ditunjuk sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs.Fahmi Rizal, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
SKWalikota Bontang; Bahwa berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun2015 nomor 1.20.1.20.03.02.34.5.2 terdapat pagu dana untukkegiatan pelaksanaan Eskalator sebesar Rp. 3.000.000.000 (tigamilyar rupiah), dan untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitusebesar Rp2.979.792.000;= Bahwa berdasarkan Dokumen yang diterima dari SKPD dalam hal iniSekretariat DPRD, bahwa yang ditunjuk sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs.Fahmi Rizal , selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
berdasarkan SKWalikota Bontang; Bahwa berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun2015 nomor 1.20.1.20.03.02.34.5.2 terdapat pagu dana untukkegiatan pelaksanaan Eskalator sebesar Rp3.000.000.000 (tigamilyar rupiah), dan untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitusebesar Rp2.979.792.000;= Bahwa berdasarkan Dokumen yang diterima dari SKPD dalam hal iniSekretariat DPRD, bahwa yang ditunjuk sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs.Fahmi Rizal , selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Anggaran/Pengguna Barang TahunAnggaran 2015;Bahwa Pagu Anggaran yang disediakan untuk Paket PengadaanEskalator pada Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk tahun 2015adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yangbersumber dari APBD Kota Bontang tahun anggaran 2015 dan untukHarga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah senilai Rp.2.979.792.000,(dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratussembilan puluh dua ribu rupiah);Bahwa saksi menugaskan saksi KAMIL, SE selaku PejabatPelaksana Tekhnis
Etika Sejahtera untuk seluruh kegiatanpekerjaan dari mulai awal hingga akhir yaitu mulai dari persiapandokumen lelang, kemudian mengikuti klarifikasi baik tekhnis maupunkomersil, mempersiapkan pengadaan barang, persiapan dilapangan, pengiriman barang, yang bertanggung jawab untukpekerjaan sipil, elektrikal dan mengkoordinasikan pemasangan,comisioning tes / ujicoba barang sampai serah terima pekerjaandengan pihak pengguna barang dan penagihan pembayaran ;Bahwa dokumendokumen lelang tersebut di upload
52 — 44
Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,b. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 15.750.000,c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 4.500.000,d. Kec. Wawo Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,a. Kec.
Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,Zeb. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 15.750.000,c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 4.500.000,d. Kec. Wawo 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 6.750.000,3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,a. Kec.
173 — 59
sebenarnya secara teknis tentu bentuk yang harus dilakukandalam rangka kehati hatian terkait dengan barang bukti adabeberapa hal, bahkan harus dilakukan pemotretan katakanlahmenggunakan alat potret itu untuk mengabadikan TKP antara korbanHal 51 dari 89 hal Put.No.646/Pdt.G/20 14/PN.Tng.dan barang bukti pada saat ditemukan pertama ini tidak boleh berubahkarena kalau tanpa itu bisa berubah, kedua kadang obyek pemotretansebagai upaya agar TKP atau barang bukti tersebut tidak berubah, tadidikatakan tekhnis
tidak adadi ruangan ;Bahwa setelah saksi membawa visum saksi berangkat bersama sama kemudian kurang lebih jam 15.00 WIB sudah tanggal 15 Maret2009, saksi melihat mayat korban ditutup dengan kain putih saksimengambil gambar dan setelah dari rumah sakit Cipto dibawa lagiuntuk di autopsi di rumah sakit Gatot Subroto (RSPAD) dan ruanganautopsi oleh dokter Mumin, kain putih yang menutupi mayat korbandibuka dan saksi menyaksikan dan korban tersebut sama sekali tidakmemakai apa apa, karena saksi bantuan tekhnis
206 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pos Indonesia(Persero) , dan juga berdasarkan Surat Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh BUDHI SETYAWAN selaku SVPTeknologi Informasi, saksi Muhajirin ditunjuk sebagai PenanggungjawabSatuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel DataTerminal tahun 2013.Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke IIl dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang
Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal;Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke IIl dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundanghadir 4 perusahaan yaitu :PT. Astra Graphia IT;PT. Adhisakti Solusi Komputindo;PT. Datindo Infonet Prima;PT.
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
65 — 27
modaluntuk melaksanakan Pembangunan Pasar Desa Medaeng besertasegala fasilitas lainnya dan akan melakukan pengurusan segalaperijinansebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku denganbeban pembiayaan dan segala resiko yang akan timbul sepenuhnyaditanggung oleh Tergugat, dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa ( TKD) Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesuai denganBlock plan dan atau site plan, Desain grafis, Batas Ketinggian, kontruksidan struktur, yang sudah disetujui oleh instansi tekhnis
83 — 14
Bahwa dengan dilanggarnya aturan hukum yang berada di atasnya olehTergugat yakni Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 69 Tahun2015 tanggal 9 November 2015, berikut lampirannya Nomor: 9038312015 tanggal 16 November 2015, maka Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kemudian melakukanpemeriksaan dan berpendapat bahwa Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015Romawi IV tentang tekhnis Penyusunan APBD angka 12 ditujukankepada pemberi
1.Yoza Pramadanta, S.H., M.H.
2.HERI JOKO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
1.Andralin Alias Fajar Bin Marwan Efendi
2.Hartono Bin Abu Bakar Sidik
101 — 10
terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Andralin Alias FajarBin Marwan Efendi dan Terdakwa II Hartono Bin Abu Bakar Sidiksebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani:;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis
20 — 5
Meskipun anak III tinggal bersamaibu Penggugat, namun hal tersebut hanya merupakan tekhnis pengasuhan danbukan merupakan halangan yang memberikan pengaruh yang buruk terhadapperkembangan anak tersebut mengingat perhatian dan tanggung jawab terhadapanak tersebut sepenuhnya dibawah Penggugat.Menimbang bahwa Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak menyatakan bahwa Penetapan pengadilan terkait pencabutan hak asuhsekurangkurangnya memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antaraHal
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO
29 — 3
praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusiatau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi ;(1) Tanahtanah bekas Hak Guna Usaha yang digarap/ Diduki PihakLain sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No.51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbangan/pertimbangan Tekhnis TataGuna Tanah serta rencana pembangunan di daerah yangbersangkutan dapat dijadikan tempat pemukiman penduduk atauusaha pertanian, akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepadamereka yang memenuhi sarat menurut Peraturan PerundangUndangan Agraria yang berlaku, sepanjang tanah yangbersangkutan tidak
54 — 6
Azrai,, Alzam, Deri dan Linda Andriani, Sekretaris dan seluruhanggota KPU Swl/Sijunjung.Bahwa proses pengembalian ijazah asli para caleg yang lolos dan tidak lolospada tahun 2004 tersebut adalah dikembalikan secara bersamaan kepada ketuapartai atau sekretaris partai, secara tehnis yang berhak mengembalikan ijazahasli para caleg yang lolos maupun yang tidak lolos pada tahun 2004 adalahbagian divisi tekhnis Pemilu yaitu N.Riyaldi, SH namun dalam pelaksanaannyayang menyerahkan ijazah asli para caleg
SAIFAN, ST SELAKU DIREKTUR CV KARANG KELUMIT
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah
244 — 132
Barang dan Jasa (UKPBJ)Kabupaten Aceh Tengah adalah badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Tender Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Pegasing(DAK Reguler) diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta dan hanya 3 (tiga) pesertayang memasuki penawaran dengan dengan kualifikasi usaha perusahaankecil dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis
147 — 33
Bahwa tunjangan dengan fasilitas adalah berbeda karena fasilitas diberikanperusahaan dalam bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti fasilitaskendaraan dan fasilitas kesehatan/pengobatan;Bahwa Peraturan Pemerintah secara tata urutan perundangan lebih tinggi dariSurat Edaran Menteri, karena Surat Edaran Menteri bukan norma yang dapatmenjadi acuan melainkan hanya pedoman untuk mengisi kekosongan hukum(tidak mengikat sanksi), sedangkan Peraturan Pemerintah adalah produkhukum sebagai petunjuk tekhnis
RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
Terdakwa:
ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN
51 — 19
sepatu.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 1(satu) unit mobil dump trukjenis DUTRO warna hijau dengan nomor polisi BA 8186 BF dengan NokaMJEC1JG43A505014381Nosin WO4DTTRJ22088, serta 4 (empat) tongetah/karet basah tersebut adalah milik PT WANA PERINTIS.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 4 (empat) ton getah/karetbasah dibawa didalam mobil yang dikemudikan oleh sdr MASRI tersebutdiambil/dimuat dari gudang, kemudian saat getah/karet tersebut keluarpengeluaran tersebut diketahui oleh tenaga tekhnis