Ditemukan 6228 data
70 — 17
*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili
61 — 13
empat puluh lima juta empat ratus riburupiah) yang disita Penyidik dan dititipnkan dalam Rekening Titipan pada BRITemanggung sebagaimana Rekening Koran tertanggal 13 Desember 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Ahli,keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnyasaling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:Bahwa Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) KartiniTemanggung adalah Unit Pelaksana Tekhnis
68 — 52
Nuataus tersebut; bahwa saksi tidak ingat kapan tanda tangan berita acara PHO tersebut karena saat tandatangan banyak berkas yang disodorkan kepada saksi; bahwa berita acara tersebut sudah ditandatnagni oleh terdakwa dan ketua tim pemeriksadan konsultan pengawas, sebelum saksi tanda tangan; bahwa saksi tanda tangan berita acara tanpa melakukan pemeriksaan; bahwa tanggal 29 November 2006 saksi yang membuat laporan tanggal 30 November 2006perihal pekerjaan yang baru mencapai 70% sesuai perhitungan tim tekhnis
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
391 — 792
keadanbaikdan tidak dalam keadaan kadaluarsa Kemudian dalamevaluasi administrasi terdapat satu peserta yang gugur yaituCV Tritec Mas karena tidak menyampaikan daftar identitasbarang, tidak menyampaikan dukungan pabrik/distributor,Halaman 50 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrtidak menyampaikan surat kesanggupan barang dalamkeadaan baik dan tidak dalam keadaan kadaluarsa.o Evaluasi teknis tanggal 10 Juli 2014 meliputi; Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; Spesifikasi tekhnis
Menyiapkan petunjuk Tekhnis pelaksanaan = sistempenerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
255 — 168
dan menemui Terdakwa dan membicarakanterkait harga, paket dan bonusbonus yang dijanjikan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Isnaini Mulyafif dan saksi Efan Nurakbar serta saksi Bayu Budi Santoso dan saksi Putri Nurul Madaniyah, saksiJacob willem Octaviano dan saksi Pricillia Erry Alethah serta saksi Anjar susilodan saksi Ika Kumiasih selaku pasangan calon Pengantin yang saat itu datangke tempat Galery Pandamanda, menerangkan seluruh pembicaraan mengenaipaket, harga dan bonus serta Tekhnis
141 — 113
Namun untukpengawasan secara tekhnis pekerjaan tersebut merupakan wewenang dariKonsultan pengawas.Bahwa saksi menerangkan Adapun hasil pengawasan fisik pekerjaanPembangunan Kios Mini Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautandan Perikanan Kota Bandar Lampung TA. 2012 yang dilakukan tim pengawasintern bahwa pekerjaaan tersebut telah dilaksanakan dan Saksi tidakmelakukan penilaian fisik pekerjaaan sesuai dengan kontrak, saksi hanyamengecek apakah pekerjaaan tersebut dikerjakan atau tidak.Atas keterangan
583 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
SinarBarito Global oleh Bupati Barut, Saksi ANTON melakukan koordinasidengan Tekhnis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barut untukminta petunjuk terhadap apa yang seharusnya saksi ANTON lakukanberkaitan dengan penghentian sementara agar saksi ANTON selakukepala teknik tambang tidak melanggar prosedur dan saksi ANTON diberisaran agar mengikuti isi surat penghentian sementara dan melakukankegiatan sesuai dengan prosedur dan hanya diperbolehkan melakukanHal. 39 dari 71 hal. Put.
243 — 328
./10/BJ/2015 TentangPenunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD),Pelaksana Tekhnis, Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa diDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi TahunAnggaran 2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang)selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
Bahwa saksi dalam kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes2015 adalah sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Beringin Jaya Nomor : Kpts./10/BJ/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentangPenunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desadi Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan SingingiTahun Anggaran 2015 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :e Melaksanakan pemungutan
dilaksanakanKementerian Dalam Negeri tahun 2015Bahwa ahli mengenal terdakwa atas nama BUDI PURNOMO sebagai KepalaDesa Beringin Jaya karena sesuai dengan jabatan ahli ada hubungan kerjadengan terdakwa namun ahli tidak memiliki hubungan kekerabatan denganterdakwa.Bahwa jabatan ahli dikantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai KasubbidPengembangan Kelembagaan Desa dan Kelurahan dengan tugas yaituPenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis
104 — 53
olehketua Tim Pembina.Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi, saksi tidakpernah melaksanakan tugas selaku Tim Pembina pada RSUD M.Yunus Bengkulu.Bahwa saksi ada mengesahkan DPA BLUD untuk RSUD M.Yunus Bengkulu tahun 2012 adalah senilai Rp.59.400.000.000,0 dan sumber dana secara keseluruhan masihmerupakan APBD Propinsi Bengkulu.Bahwa tahun 2011 saksi juga menjabat selaku DewanPengawas dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugasselaku Dewan Pengawas adalah Permendagri No. 61 Tahun2007 tentang pedoman tekhnis
Yunus Bengkulu telahmenjadi PPK BLUD penuh, dimana pembayaran honor padapengelola Manajemen BLUD adalah tidak sah;Bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2010tanggal 31 Desember 2010 tentang petunjuk pengelolaankeuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) RSUDadalah tidak dianggap sebagai dasar pedoman untukmemberikan Remunerasi kepada pejabat atau pegawai BLUD;Bahwa mengenai Surat Keputusan Direktur RSUD BengkuluNomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tentang Penetapanhonorarium pemimpin, pejabat tekhnis
XXXVIII tahun 2009 makadengan otomatis aturan yang digunakan adalah PermendagriNomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Tekhnis pengelolaamkeuangan BLUD, sehingga surat Keputusan Gubernur BengkuluNomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi;Bahwa setelah ditetapbkan BLUD penuh pada tahun 2010 pihakRSUD M. Yunus Bengkulu tidak boleh melakukan pembayaranhonor Tim Pembina Manajemen karena Surat KeputusanHal 193dari 68 hal, Put.
75 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rajawali Nusindo Cabang Pontianak dalammenjalankan usahanya wajib mempekerjakan seorang Apoteker/Asisten,Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis yang mempunyai Surat Izin Kerja,yang bertanggung jawab atas pekerjaan tekhnis seperti Pengadaan, Penyimpanandan Pendistribusian, dengan menyampaikan laporan secara berkala sekali 3 bulanke Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Dinas KesehatanProvinsi, dengan demikian bukanlah tanggungjawab Kepala Cabangsebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 2337
133 — 80
UTAKAESSA Konsultan dalam80pekerjaan pembangunanjaringan informasi terpadu8 Kabupaten 1 Kota DinasInfokom Propinsi BengkuluTA. 2007 ; (satu) bundel SuratKeputusan Kepala DinasInfokom Propinsi Bengkuluselaku Pengguna AnggaranNomor 37.A tahun 2007tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatandi lingkungan Dinas InfokomPropinsi Bengkulu TA. 2007tanggal 1 Februari 2007 ; (satu) bundel SuratKeputusan Kepala DinasInfokom Propinsi BengkuluNomor 207.A/INFOKOM/2007tanggal 21 Agustus 2007tentang Penunjukan
158 — 116
pemantau, beradapada 1 Surat Keputusan (Sk);Bahwa saksi tidak tahu Tim Pemantau adalah peserta yang tidak lulustes CPNS;Bahwa saksi dalam Tim Verifikasi ada 4 (empat) Tim Kecil, dan saksiada di Tim yang memeriksa berkas atas nama Haryono, AMKL;Bahwa verifikasi dilakukan di aula Polres Dompu pada April 2014;Bahwa saat saksi bekerja dalam Tim Verifikasi ada yang mengawasipekerjaan saksi, yaitu Tim Pemantau;Bahwa sebelum Tim Verifikasi bekerja, pernah ada briefing darikoordinator yang membahasa TOR dan tekhnis
111 — 17
ASEPSAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penunitut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I.ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS ADITMOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
JOHANES MAKANDI KUTANGGAS
100 — 35
pembayaran tagihan 70 % dan 100 % saksi tidak tau dan saksitidak pernah menandatangani dokumen tersebut;Bahwa saksi mengetahui pada saat setelah proses lelang dan saksi diberitahu oleh PPK saudara ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangdi tunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan padasaat itu sempat saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menangdalam proses pelelangan tersebut karna menurut saya CV,MAMUR JAYAtidak memiliki perlengkapan tekhnis
1.FERRY DARMAWAN BIN H.ANWAR
2.VERA DHARMAWAT BINTI H.ANWAR
3.CHAIRIL BIN H.ANWAR
4.MANFALUTHI BIN H.ANWAR
5.CITRA BINTI H.ANWAR
Tergugat:
1.Drs. M.SULTAN SALIM ALIAS MUHAMAD SULTAN SALIM
2.H.ABDARAB M.SALEH
3.H.GAZALI
4.H.ANWAR H.A.KARIM
5.BANK NEGARA INDONESIA CABANG BIMA
6.MASRIL
105 — 118
Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor86/PDT/2015/PT.MTR, tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Nomor780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 dimohonkan kiranya yangmulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mengeluarkanPenetapan Sita Eksekusi atas permohonan dari Terbantah denganPutusan Provisional berdasarkan Gugatan Bantahan dari ParaPembantah, dimana dasar pedoman hukum para Pembantah yaitu:sesuai dengan Pasal 206 ayat 6 R.Bg dan juga diperkuat olehMahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Tekhnis
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
109 — 122
Hitungan tekhnis RAB/EE;c. Rencana Kerja dan syaratsyarat;d. Dokumen pengadaan Barang dan Jasa.Softcopy digunakan Panitia Pengadaan untuk di Uploaddi LPSE dalam rangka pelaksanaan proses lelang,sedangkan dokumen hardcopy digunakan kelengkapandokumen.Bahwa saksi kenal dengan Sdra. EMRALD BALAPUTRA sejaktahun 2013 saat menjadi staf saya di Dinas PU Kota Bengkulu dantidak memiliki hubungan keluarga.Bahwa saski kenal dengan Sdra.
Seluma adalahsebesar Rp.490.461.000, (empat ratus sembilan puluh juta empatratus enam puluh satu ribu rupiah).Bahwa produk yang dihasilkan atau yang dibuat oleh konsultanperencana atas perencanaan kegiatan tersebut adalah : Gambar Rencana; RAB EE; Spesifikasi tekhnis; Bill Of Quantity (BQ); Laporan Pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.Sepengetahuan saya pelaksanaan perencanaan atas kegiatanpeningkatantersebut telah selesai dilaksanakan' sekira bulanSeptember 2013 dan saya tidak mengetahui
Seluma T.A.2013 tersebut adalah dilaksanakan denganfull EProc, dimana pengumuman dilaksanakan melalui website/portal pengadaan nasional di LPSE, sedangkan proses pendaftaran,pemasukan dokumen penawaran dan sistem evaluasi dilaksanakanmenggunakan LPSE, dimana berdasarkan dokumen penawaranyang masuk selanjutnya dilakukan koreksi aritmatik, evaluasiadministrasi, evaluasi tekhnis, dan evaluasi harga, biaya kemudiandilanjutkan dengan evaluasi isian dokumen kualifikasi, dimanaperusahaan yang memenuhi syarat
704 — 631
Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
107 — 24
HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
66 — 15
melakukan audit investigative terhadap Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi kabupaten Madiun dari tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012,dengan Alokasi dana DBHCHT tersebut totalnya sebesar Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluhlima juta rupiah) untuk beberapa kegiatan dan dikelola oleh Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)yang mempunyai alokasi dana masingmasing, Tim audit memperoleh temuan, a.l : adanyapenyimpangan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pejabat selaku pejabat pelaksana Tekhnis
71 — 36
tekhniskepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jual beliudang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukan pembeliansarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potongan harga yangditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis