Ditemukan 6225 data
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
174 — 92
masih menjadi UPTD yang berada di bawah Dinas PekerjaanUmum dan saksi nanti setelah UPTD Damkar masuk di Sat Pol PP baru kemudiansaksi masuk dan menjabat sebagai Bendahara waktu itu;Bahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis
84 — 427
dari dana ADD;Bahwa saksi selaku camat juga pernah ditunjuk sebagai TimPendamping pelaksaaan dana ADD di Kecamatan dankedudukan didalam Tim sebagai Ketua;Bahwa Tugas sebagai Ketua Tim Pendamping adalahmemberikan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaanADD dalam wilayah kecamatan dan keanggotaan TimPendamping adalah:Camat selaku Ketua.Sekcam selaku Sekretaris.Kepala seksi Pemerintahan selaku Anggota.Kepala Seksi pembangunan selaku anggota.Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis
97 — 36
Srqg.Perencanaan Tekhnis mengenai kondisi lokasi dimana yang layak itu sesuaikeilmuan bangunan yang paling cocok adalah di desa pulo.Terkait hasil surfey, saksi tidak memberikan laporan khusus ke pihak DinasPendidikan Kab. Serang dan pihak dinas sendiri juga tidak ada memintalaporan kepada saksi selaku perwakilan dari unsur DTRB Kab. Serang.Bahwa Setelah survey ke lapangan saksi tidak pernah terlibat lagi dalamkegiatan pengadaan lahan SMKN Ciruas.
78 — 9
Mahyuni.Pencairan Bantuan Sosial Tahap , Il, Ill tidak sesuai dengan PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2013, yaitu penetapan kelompok penerimamanfaat bantuan sosial dilakukan tanpa melalui seleksi dan verifikasi calonpenerima dan calon lokasi oleh tim Tekhnis Bantuan Sosial KegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahanrawa Pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan SelatanTahun Anggaran 2013
201 — 26
Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
76 — 17
September 2015.99. 1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.100. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : POKJA-III-LU-2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 beserta lampiran;101. 2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Nomor : 35/SP-FSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.102. 1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga beserta lampirannya;103. 1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
502 — 341
Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kehilangan beras milik Perum Bulogdi Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre XII Madura di wilayah KabupatenPamekasan ; Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD270/DS102/10/2014 tanggal30 Oktober 2014, Kepala Divre mempunyai tugas, sesuai KD421/DS200/11/2007tanggal 15 Nopember 2007 :a Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkanketentuan yang berlaku ;b Membina sumber daya Perum Bulog dilingkungan Divre ;c Melaksanakan kebijakan tekhnis
Dan seleksi mitrabenar benar dilakukan dan seleksi dilakukan seluruh madura ;Bahwa syarat menjadi mitra adalah : Memenuhi syarat tehnis dan administrasi.Syarat Tekhnis maksudnya mempunyai Lantai jemur, Penggilingan dan lainlain.Syarat Administrasi : HO dan perijinan perijinan yang harus ditemul ;Bahwa Marsuki mempunyai gudang yang disewa oleh Sub Divre.
pengadaan yangditujukan kepada Sub Divre yang dilampiri foto copy SIlUP(Surat jinUsaha Penggilingan) tjin gangguan (HO), TDP (Tanda daftar Perusahaan),NPWP serta surat kuasa bermaterai dari pemilik penggilingan bagi yangtidak memiliki tapi menguasai sarana penggilingan sesuai SOP06/D0203/2/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 ;e Selanjutnya pihak Bulog melakukan ferivikasi dokumen dan peninjauanlapangan, dan baru ditetapkan sebagai mitra kerja pengadaan bagi yangmemenuhi syarat administrasi dan syarat tekhnis
102 — 20
Via Kontruksi ;Dengan hasil lulus administrasi seluruhnya ;a ee BrEvaluasi Tekhnis terhadap 11 Penawar tersebut diataslulus seluruhnya;. Evaluasi Biaya terhadap 11 Penawar tersebut diatas lulusseluruhnya ;Evaluasi Kualifikasi terhadap 11 Penawar tersebut diatasLulus 7 Penawar dan tidak lulus empat penawar ;Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara EvaluasiPenawaran Terhadap dokumen penawaran kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi D.l Bendung Penggung DesaKarangjati Kec. Wonosegoro Kab.
Kebersihan KabupatenBoyolali berdasarkan Surat Keputusan Boyolali Nomor : 821.2/5990 Tahun 2010tanggal 25 September 2010, yang berdasarkan berdasarkan Peraturan BupatiBoyolali Nomor : 13 Tahun 2008, dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :346o Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penyediasaran dan prasarana umum, pertambangan, perhubungan dan kebersihan,dengan penjabaran sebagai berikut :a. merumuskan kebijakan tekhnis
450 — 96
No. 11/Pdt.G/2016/PNLbpa) Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk UsahaPerkebunan dengan jenis tanaman perkebunan yang telah mendapatpersetujuan dari Instansi Teknis;b) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan inisecara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yangditetapkan oleh instansi tekhnis;c) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memeliharaprasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;d
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E.
138 — 95
- 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, pejabata Penatausahaan dan bendahara-bendahara di lingkungan Pemerintah Kab.Kaimana.
190 — 162
SHS selaku avalis berarti PT.SHS bertanggung jawab penuh untuk menjamin untuk penyaluran dankeberhasilan program kemitraan sesuai dengan isi perjanjian;Bahwa untuk pelaksanaan perjanjian secara operasional tekhnis ada yangbertanggung jawab secara berjenjang, Harry Subagja langsung di bawah saksi,dibawahnyaa ada Yoke Syamsidar, dibawahnya lagi ada Pak Imam;Bahwa yang menandatangani perjanjian dengan PT.
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFRIZAL Bin TARLIAN
83 — 29
Aceh Selatantahun 2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menyusun jadwal tentatif pelelangan;e Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;e Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;e Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
154 — 78
ASLAH REAL dimana yang mengerjakan secara tekhnis atau pelaksanapekerjaan adalah terdakwa.Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait perkembangan pengadaan TransmisiPemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit, T.A. 2019di LPP RRI Tual, namun pada sekitar bulan Juli tahun 2020 ketika pengadaantersebut bermasalah, saksi baru mengetahui bahwa pengadaan tersebut belumselesai dari Kepala RRI Tual, yakni Saudara SYAEFUDDIN, S.Sos.
171 — 149
pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
156 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
134 — 57
Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
154 — 58
GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
75 — 17
Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
116 — 18
2013.soeceenene Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAwonnnnn Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
1.WAHYUDDIN,SH
2.ROMADU NOVELINO, SH
Terdakwa:
dr. AMRY ADY HARIS
606 — 758
Dan tekhnis pemberian diskonnya saksi sama sekali tidak tahu menahudan boleh dikroschek kepada saudara IMEL ANITYA. Adapun buktitransfer kepada pihak PT. SMK saksi sama sekali tidak mengetahuibahwa itu adalah cover untuk pengiriman diskon dan mengapa saksitandatangani karena saya pikir itu transaksi biasa dengan perusahaanswasta;Halaman 87 dari 146 halaman, Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi5.