Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
118 — 21
118 — 21
laporan tertulis Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindakpidana korupsi dalam pemberian kredit investasi kepada PT SarasPerkasa di BPD Riau Cabang Batam sesuai dengan suratpengantar laporan nomor : SR1236/D6/02/2011tanggal 19Oktober 2011 mencantumkan kerugian Negara cq BPD Riausebesar Rp. 35.200.000.000,(tiga puluh lima milyar dua ratus jutarupiah) sebagaimna terlampir dalam berkas perkara ;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian negara ahli sebagaipengendali tekhnis
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi :
- SELVIANA WANMA
219 — 89
219 — 89
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang menyatakan dalam butir (1) berbunyi : dalam pemilihanpenyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukanmelalui metode pelelangan umum, dan dalam butir (5) berbunyi : dalam keadaantertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukandengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengancara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yangwajar dan secara tekhnis
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
SANDRA, SE Binti SURULLAH.
189 — 74
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
SANDRA, SE Binti SURULLAH.
189 — 74
yaitu pertama Rp. 10.000.000,(sepupuh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,(lima jutarupiah)Bahwa dana yang terelasisai sebesar Rp 23.400.000 (dua puluhtiga juta empat ratus ribu rupiah) namun yang saksi terima hanyaRp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) sehingga sisa dana yangsaksi belum terima adalah Rp.8.400.000, (delapan juta empatratus ribu rupiah).Bahwa saksi terima langsung dari bendahara yaitu terdakwaSandra.Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai pelatinanatau bimbingan tekhnis
Register : 15-04-2010 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 55/PID.B/2010/PN.KBR Tanggal 2 September 2010 — NASPI, SH.,MM
177 — 59
177 — 59
Bahwa persyaratan yang harus' dipenuhi/dilengkapi untukpenerbitan SP 2 D yang harus dipenuhi oleh Dinas terkaityaitue Kontrake Berita Acara Pemeriksaan barange Berita Acara Serah Terimae Berita Acara Pembayarane Surat Penyetoran pajakKemudian diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) dan dibuat Kuitansi Pembayaranbermaterai Rp. 6.000. yang ditandatangani oleh rekanan(pinak ketiga), PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)dan disetujui oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran
Register : 12-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
176 — 98
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
176 — 98
sebagai pejabat pengadaan barang danjasa, kemudian di satuan polisi pamong praja tidak ada yang memiliki sertifikattersebut, setelah itu saksi di SK kan oleh KPA.Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasapada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, yaitu : Menyiapkan dan menetapkan dokumen pemilinan barang dan jasa; Mengundang calon penyedia; Memberikan penjelasan tentang pekerjaan dan metode ewaluasi; Mengewaluasi dokumen penawaran penyedia; Melakukan klarifikasi tekhnis
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi
- Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
199 — 21
199 — 21
Banten,Paket 3 untuk Jawa Tengah dan DIY, Paket 4 untuk Jawa Timur, Paket 5untuk Bali NTB,NTT, Paket 6 untuk Kalimantan, Paket 7 Sulawesi;Bahwa pada saat menyerahkan HPS tidak ada pesan dari AgungWradsongko;Bahwa saksi tidak tahu kapan dibentuknya HPS;Bahwa pada saat pembukaan penawaran yang ada surat dari BPMA;Bahwa pada saat aanwijzing Sertifikat Lulus Uji disamakan dengan TesReport;Bahwa yang berinisiatif menyamakan Tes Report dengan Sertifikasi lulus ujiadalah ranahnya tim teknis;Bahwa Tim Tekhnis
titiktitik manayang rusak disitu sebetulnya kita dengan PT Harif berkomunikasi untukmemperbaiki, tapi dengan biaya penyedia yang tanggung;Bahwa penyedianya adalah PT Andalan;Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa PenuntutUmum untuk memperlihatkan bukti terhadap saksi Ir Trisna Supriyadi laluPenuntut Umum menunjukkan barang bukti yang berupa := Barang bukti No.335 s/d 339, Saksi mengetahui ;= Barang bukti No.340 s/d 350, Saksi mengetahui ;= Barang bukti No.656 surat pernyataan dukungan tekhnis
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi
- HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
209 — 55
209 — 55
TUTUNG BUDIKARYA, MA :e Bahwa ahli selaku Kasubdit Impor Direktorat TekhnisKepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saksimempunyai Tugas dan fungsi melaksanakan penyiapanrumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan tekhnis, danevaluasi pelaksanaan dibidang impor, tempat penimbunansementara dan tempat penimbunan pabean, barang tidakdikuasai negara, barang milik negara serta pelaksanaandibidang penangguhan pembayaran bea masuk.e Bahwa tugas dan fungsi tersebut diatur dalam PeraturanMenteri
Keuangan No : 168/PMK.04/2012, tanggal 6November 2012 dan dasar pengangkatan saksi sebagaiKasubdit Impor Direktorat Tekhnis Kepabeanan DirektoratBea dan Cukai yakni sesuai Keputusan KementerianKeuangan RI namun untuk nomor dan tanggalnya tidak ingat.e Bahwa Ahli tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemuserta tidak memiliki hubungan keluarga dengan HERRYLIWOTO alias HERRY Bin BASUKI RAHMAT dan saksi kenalorang yang bernama HENDRIANUS LANGEN PROJO, SHselaku Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Bea dan
Register : 17-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 47/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SULTA D SITOHANG, SH
Terbanding/Terdakwa : RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
97 — 62
Terbanding/Terdakwa : RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
97 — 62
TITAN MEGA PRAMESTIE mengajukan suratpenawaran/proposal kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaCimahi untuk memfasilitasi perjalanan Dinas kepada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi kemudian Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Cimahi menyetujui penawaran tersebut melalui saksiDrs.NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RancanganPeraturan Daerah dan Saksi ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos sebagai PejabatPelaksana Tekhnis KegiatanRapatrapat Alat Kelengkapan
Register : 29-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH.,
Terdakwa:
SUMONO, S.Pd.I, M.Si Bin H. ABDUL LATIF
164 — 33
SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH.,
Terdakwa:
SUMONO, S.Pd.I, M.Si Bin H. ABDUL LATIF
164 — 33
S.Pd.I. yang mana untuk Perencanaan selama 1,5 Bulan danuntuk Pengawasan selama 5 Bulan.Bahwa saksi membuat gambar kerja pada bangunan sekolah tersebutdengan menggunakan program aplikasi Auto CAD yang digambarkanmelalui computer/Laptop.Bahwa saksi selaku Tim Perencana mengikuti bimbing tekhnis dankonsultasi master plan, saksi ikut berangkat ke Jakarta bersama denganKepala Sekolah a.n. SUMONO.
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Dede Suhandi
96 — 9
96 — 9
DedeSuhandi menyanggupinya ;Bahwa cara kerja mengawasi pekerjaan, mengontrol mutu, mengontrolbiaya, mengontrol waktu, rapatrapat lapangan, teguranteguran, saksitidak tahu karena bersifat tekhnis lapangan dan yang tahu adalahPengawas Lapangan (DEDE SUHANDI dan ACEP) dan tindakantindakanseperti melakukan teguranteguran, rapatrapat dengan pihak PPK danKontraktor saksi serahkan kepada Dede Suhandi ;Bahwa secara pasti saksi tidak tahu namun berdasarkan hasil laporanlisan pak DEDE setelah lewat akhir tahun
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg Tanggal 6 Nopember 2017 — Eko Saputra, Amd Bin Romzi
258 — 87
258 — 87
lingkungan Pemerintah Kab.OKU TA. 2015 tanggal 15 Desember 2014 ;8. 4(Empat) Lembar Copy Legalisir Rencana umum Pengadaan (RUP) Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 ;9. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS) pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD Kab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;10. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis
Register : 27-11-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2013/PT BDG Tanggal 13 Januari 2014 — Pembanding/Terdakwa : Drs H Adam Wahid Iskandar , MH Bin Iskandar
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ubaidilah, SH
68 — 0
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ubaidilah, SH
68 — 0
Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Plg Tanggal 6 Nopember 2017 — Drs. Wibisono, MM. Bin Puji Harjo
166 — 99
166 — 99
lingkungan Pemerintah Kab.OKU TA. 2015 tanggal 15 Desember 2014;11. 4(Empat) Lembar Copy Legalisir Rencana umum Pengadaan (RUP) Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 ;12. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS) pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD Kab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;13. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna Tanggal 13 April 2017 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
ELISA FITRIA, SE. Binti Drs. EFFENDI
150 — 28
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
ELISA FITRIA, SE. Binti Drs. EFFENDI
150 — 28
Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll tanggal 29 September 2015;
1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli tekhnis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri edisi I tanggal 16 September 2013;
Dipergunakan dalam berkas Asnah Binti Ponijo
Upload : 09-11-2017Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
619 — 207Nilai taginan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannyadengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi tekhnis yangtercantum dalam kontrak);c. Jadual waktu pembayaran.5.
Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai denganindikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atauspesifikasi tekhnis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;Bahwa saksi mengetahui sumber anggaran untuk kegiatan PekerjaanPengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset Dan AlihTeknologi Vaksin Flu Burung pada Tahun Anggran 2009 dan 2010, yaitu:1.
Rp. 4.389.000.300;Bahwa saksi tidak mengetahui barangbarang tersebut diperuntukkan/dikirimkan secara pastinya kemana, sepengetahuan saksi dikirimkan ke BioFarma, Bandung dan yang lebih mengetahui adalah SUKMAWATI selakupemengang tekhnis proyek tersebut, MINARSIH sebagai Direktur Marketingyang menangani proyek tersebut;Bahwa berdasarkan kontrak No. PI.01.09/1.1/911/VII/2010 tanggal 5 Juli2010 Bahwa kewajiban PT.
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-11-2016Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid. Sus - Tpk/2016/PN Dps.
Tanggal 13 Juni 2016 — I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST.
117 — 66dan mebeulair olehRektor ke Bagian Perencanaan ;Saat itu baru usulan saja jadi tidak ada data pendukung hanya ada lokasisaja yaitu di Jineng Dalem dan belum ditentukan lokasi tepatnya dimanadan juga tidak ada besaran anggaran ;Dipilih lokasi di Jineng Dalem karena luasan tanah yang dibutuhkanmasih tersedia di Jineng Dalem ;Saksi tidak ada menghubungi Kepala Desa Jineng Dalem untuk memintasurat keterangan dari Kepala Desa Jineng Dalem mengenai harga tanahdi Desa Jineng Dalem karena yang mengurusi tekhnis
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
419 — 365Dalampengalaman saksi nilai SPM dengan SPP tidak pernah berbeda karenasudah dicek oleh Sekretaris Desa;Bahwa benar dana diberikan kepada pelaksana kegiatan walaupun dalamBen.26 yang menerima dan yang bertandatangan pihak ke3 namun yangmelaksanakan tekhnis di lapangan adalah pelaksana kegiatan ;Bahwa saksi pernah menerima pencairan dana, periode saksi yang palingbesar pengurugan kios desa saksi mengatakan tidak benar alasannyakarena mendesak harus memindahkan pasar desa;Bahwa terkait pengurukan kios
keluar dari negara dan hal tersebut menjadi kerugiannegara;Bahwa tata kelola aset tanah terkalit dengan Sultan Ground/Pakualamanyaitu apabila akan memanfaatkan harus ada izin baik dari Kesultanan pakualaman dan sifatnya mutlak, apabila tidak izin berartimelanggar/bertentangan dengan aturan yang ada;Bahwa untuk memanfaatkan aset desa yagn berupa tanah merupakan hakkelola pmerintah desa jadi tidak perlu mengeluarkan biaya;Bahwa kegiatan yang tertuang dalam APBDes dapat dilaksanakan olehpelaksana tekhnis
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 04-04-2014Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 7 September 2012 — EKA DHARMA PUTRA.
101 — 19Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya ; 178) BB 193: 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 ; 179) BB 194: 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya ; 183) BB 198: 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 29-09-2017Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS
Tanggal 13 Juni 2016 — DEWA KOMANG INDRA, SH.
120 — 54dan mebeulair oleh Rektorke Bagian Perencanaan ;Saat itu baru usulan saja jadi tidak ada data pendukung hanya ada lokasisaja yaitu di Jineng Dalem dan belum ditentukan lokasi tepatnya dimanadan juga tidak ada besaran anggaran ;Dipilin lokasi di Jineng Dalem karena luasan tanah yang dibutuhkan masihtersedia di Jineng Dalem ;Saksi tidak ada menghubungi Kepala Desa Jineng Dalem untuk memintasurat keterangan dari Kepala Desa Jineng Dalem mengenai harga tanah diDesa Jineng Dalem karena yang mengurusi tekhnis
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 22-09-2016Putusan PN BANDUNG Nomor 21 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
100 — 37Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :spesifikasi teknis, HPS,rancangan kontrakMenerbitkan SPP BJMenandatangani KontrakMelaksanakan kontrak dengan penyedia jasaMelaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranMelaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna AnggaranMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaaanpengadaan barang/jasaBahwa tugas dan Kewenangan Perjabat Pelaksana Tekhnis