Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppel
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
436 — 1713
  • Yyk Sertifikat Hak Milik ( atas nama mertua); KK dan KTP yang tertera dalam SHM; Surat Keterangan waris;Bahwa pembayaran ganti rugi sesuai Keppres adalah pihak AngkasaPura melalui Bank BRI;Bahwa pembayaran ganti rugi mengikuti SHM, untuk tanah PAG saksitidak tahu.Terhadap keterangan Ahli di atas, Tim Penasihat Hukum para Terdakwamaupun para Terdakwa tidak menanggapi;5.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
159 — 142
  • Ada pun Terdakwa sebagai Asisten Teknis hanyalahmembantu PPTK apabila diminta dan diperintahkan dan tidakada tanggung jawab ;Bahwa berdasarkan Keppres 80 dan perubahannya yangmenjadi Assiten Teknis adalah PPTK, karena sudah dijabatoleh H.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
280 — 164
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
296 — 177
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — RIZKY RACHMAN HAPSORO.
60 — 18
  • Bambang SuryaDarma, S.T Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan: Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) Belanja atas bebananggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontraktetapi dilakukan pembayaran 100% senilai Rpo4.045.911.000,00.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 162 dari 214Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (7) PejabatPembuat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
316 — 245
  • Puguk Saksi Permaimelalui pengurus/organ perseroan yang mengajukan pencairan padahalpekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak telah bertentangan denganhukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (8) Keppres No.80 Tahun 2003terhadap:(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yangtertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Putusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2016 — INDRA MAHYUDI,SP., MM Bin H. YUHANIS AHMAD
86 — 49
  • Timursenilai Rp.1.283.594.454, (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga jutalima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empatrupiah) sehingga tidak ada lagi kerugian Negara dalam perkara ini, uangmana telah dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Martapura; Bahwa, benar terhadap pengadaan bantuan alat sadap karet, jelaslahtindakan Indra Barlian, Terdakwa Indra Mahyudi, Slamet Priyono danMangasi Tua Toga Torop telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004, dan Keppres
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1042 — 1989
  • surat biasa yang baru terbit setelah 7 (tujuh)bulan sejak tanggal pengajuan surat permohonan' pertimbanganteknis,sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 18 dari 153 halaman11/2011, tenggang waktu pengajuan surat dengan terbitnya surat tersebutsekitar 7 (tujuh) hari,dan di dalam pertimbangan teknis tersebut jugadisebutkan terdapat kawasan lindung dengan luas sekitar 117 (seratus tujuhbelas) hektar; Bahwa setahu saksi, di dalam Keppres
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
93 — 25
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif ternadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian kKeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
109 — 14
  • dibeli ialah Tanah Syafri dan TanahMursal;Bahwa tanah Syafri dibeli seharga Rp. 250.000, permeter dan tanah MursalRp. 225.000, permeter sedangkan luasnya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari anggota lainnya setelah saksikembali;Bahwa saksi ada menerima honor tapi sudah dikembalikan lagi kepada PPTKatas perintah BPK karena ada surat dari Bawasda setelah disidik olehKajaksaan ;HIm. 105 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.106Bahwa pembentukan panitia itu berdasarkan Keppres
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
SYAFLINDA
188 — 40
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
199 — 59
  • APABILA PERHITUNGAN KERUGIANNEGARA YANG DITULIS TIDAKLAH TEPAT.Bahwa kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa, bahwapenyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikankekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplindan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya,dan para pengelola keuangan pada khususnya ;Bahwa sebagaimana dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada TindakPidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2015 — Ir. H. INDRA BARLIAN., MM Bin H. BARLIAN.
70 — 15
  • Pig Bahwa, benar terhadap pengadaan bantuan alat sadap karet, jelaslahtindakan Terdakwa Indra Barlian, Indra Mahyudi, Slamet Priyono danMangasi Tua Toga Torop telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004, dan Keppres Nomor 54 Tahun2010 dan bertentangan dengan Pasal 132, pasal 184 ayat 2 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Lampiran 1 pada Bab huruf A. poin 1.a Nomor 3 huruf aKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerpresNomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres RINo.80 Tahun 2003 yang menyatakan :Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;2.
    Pada Lampiran 1 pada Bab huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf aKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerpresNomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80Tahun 2003 yang menyatakan :Pengguna barang / jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;2.
    tindakan sumber daya baikyang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa ataukesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untukmenghasilkan keluar (output) dalam bentuk barang/jasa;Bahwa karena biaya makan dan minum rumah tangga dan tamupimpinan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bersumber dari APBDkabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009,sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada Keppres
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
108 — 37
  • 22,25 % min.60 % Memenuhisyarat Ahli menjelaskan faktor penyebab pekerjaan simpang bukit harapan 2Kecamatan Bongan tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitasadalah karena human error pelaksana atau tidak memperhitungkankualitas material yang digunakan dan faktor luar yang menyebabkanberkurangnya kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dikerjakan;Ahli menjelaskan menggunakan acuan Keppres tahun 2007;Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmengenai sand cone dan terkait hasil
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 15 Agustus 2013 — - AROTOTONA MENROFA, Spd
75 — 26
  • Benar cara penerimaan Rp.3,3 Milyar tersebut adalah menyalahiketentuan Keppres No.80 Thn 2003;Bahwa saya menerima dana Rp.3,3 Milyar tersebut tidak melakukanpenolakan, karena uang tunai sudah masuk di transfer ke rekening, karenamenurut saya ada diatur di PERPRES 54 Tahun 2010 pasal 13 yangmenerangkan : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian ataumenandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/JJasa apabila belumtersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapatmengakibakan dilampauinya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah..
    yang pertanggungjawabannya di dukung dengan buktibuktipembayaran kepada pihak ketiga, dan untuk buktibukti pembayarankepada pihak ketiga ahli uji kembali apakah benar seperti itu adanya atautidak dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yangdisebut didalam pertanggungjawaban.Dasar aturan yang ahli gunakan dalam menilai pertanggungjawabantersebut adalah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPenggelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, UndanguandangNomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Keppres
    Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan DirjenPerbendaharaan Nomor Per66/PB/2005 tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
    Pengelolaan anggaran selalu mengacu kepada APBN, hal ini tertuang dipasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tetapi dalam penatausahaannya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Keppres 42 tahun 2002bahwa di dalam penata usahaannya maka di atur tersendiri dalamperaturan Menteri Keuangan, misalnya alokasi untuk bantuan sosial adapenata usahaannya sendiri di dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) yang mengatur tentang Bantuan Sosial.
    dinas, pengaturan mengenai belanja barang dan jasa sertapembayaran gaji pegawai dikeluarkan PMK sesuai dengan alokasianggarannya, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLU) diatur di dalamPeraturan Pemerintah tersendiri meskipun berasal dari APBNpengaturannya ada diatur tersendiri di luar dari ketentuan yangHalaman. 1163 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1164mengatur mengenai APBN, diatur dengan peraturan dari Otoritas JasaKeuangan (OJk)Didalam penata usahaan keuangan negara berdasarkan Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah..
    yang pertanggungjawabannya di dukung dengan buktibuktipembayaran kepada pihak ketiga, dan untuk buktibukti pembayarankepada pihak ketiga ahli uji kembali apakah benar seperti itu adanya atautidak dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yangdisebut didalam pertanggungjawaban.Dasar aturan yang ahli gunakan dalam menilai pertanggungjawabantersebut adalah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPenggelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, UndanguandangNomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Keppres
    Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan DirjenPerbendaharaan Nomor Per66/PB/2005 tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
    Pengelolaan anggaran selalu mengacu kepada APBN, hal ini tertuang dipasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tetapi dalam penatausahaannya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Keppres 42 tahun 2002bahwa di dalam penata usahaannya maka di atur tersendiri dalamperaturan Menteri Keuangan, misalnya alokasi untuk bantuan sosial adapenata usahaannya sendiri di dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) yang mengatur tentang Bantuan Sosial.
    dinas, pengaturan mengenai belanja barang dan jasa sertapembayaran gaji pegawai dikeluarkan PMK sesuai dengan alokasianggarannya, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLU) diatur di dalamPeraturan Pemerintah tersendiri meskipun berasal dari APBNpengaturannya ada diatur tersendiri di luar dari ketentuan yangHalaman. 1163 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1164mengatur mengenai APBN, diatur dengan peraturan dari Otoritas JasaKeuangan (OJk)Didalam penata usahaan keuangan negara berdasarkan Keppres
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
H.ADRIAN ASRIL Bin ASRIL
656 — 204
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
123 — 226
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakHalaman 128 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.