Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kemprus kempret kepres kempes keppra
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
78 — 13
  • Kewenanganmasingmasing (TUPOKSI) agar pengelolaankeuangan dilakukan secara tertib dan efisien ;Bahwa Seluruh kelembagaan tersebut dikenaldengan TUPOKSI ; Dalam Pasal 5Permendagri No.13 tahun 2006 adakelembagaan yang menyangkut pengelolaankeuangan Daerah ; Penguasa KeuanganDaerah dikuasai oleh Kepala Daerah ;Kekuasaan tersebut bida didelegasikankepada dan Sekretaris Daerah danBendahara Umum Daerah ; Pendelegasianpada prinsifnya ada pemisahan Pejabat yangmemerintah, menguji dan mengeluarkanUang Daerah dan dalam Keppres
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
199 — 96
  • Rp850.000.000,00 (delapan ratuslima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison aliasSon dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimanaseharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkankarena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama denganspesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak, perbuatan tersebutbertentangan dengan Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Juni 2020 — Penuntut Umum: ARIS SOPHIAN, SH Terdakwa: TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO
377 — 79
  • mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perouatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorangdipandang melanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk didalamnya melanggar Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I Made Dwi Swanendra, SP
69 — 27
  • Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpgb) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan : Belanjaatas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelisberkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primairtelah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;ll.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
262 — 301
  • Panitia Pengadaan dijadikan acuandalam pelaksanaan pelelangan proyek pengadaan tersebut.Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI,AHMAD BAZURY dan MAMAK JAMAKSARI untuk menyusun jadwalpelelangan dengan maksud agar pengumuman pelelangan proyek tersebutmenunggu kesiapan Terdakwa menyusun dokumen penawaran dariperusahaanperusahaan yang terafiliasi dengan PTI BPP, kemudianTerdakwa mengarahkan agar jangka waktu pemasukan dokumen penawarandibuat seminimal mungkin sesuai ketentuan Keppres
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
158 — 52
  • materiil dalam fungsinya yang negative, yaitu Suatu perbuatan,meskipun menurut peraturan perundangundangan merupakan perbuatan yangbersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatanHalaman 468 dari 546 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan dimaksud adalah perbuatanyang tidak bersifat melawan hukum, bahwa yang dimaksud peraturan perundangundangan secara hirarki meliputi : UndangUndang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden / Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-12-2019 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 8 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terdakwa:
YANTI MARLEN NIRAHUA, SH alias YANTI
164 — 69
  • pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: (a)menyalangunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Maret 2017 — MOHAMAD SANUSI
157 — 101
  • BB. 175 : 1 (Satu) Buah map kuning merk sakato (-MWS-) yang didalamnya terdapat dokumen :1. tulisan tangan fotokopi,2. 1 bundel surat nomor : 2222/VI/1987 perihal Reklamasi di Muara Karang,3. 1 lembar dokumen berupa kronologis permohonan perizinan reklamasi pulau G,4. 1 (satu) bundel dokumen berupa peta permohonan reklamasi sebelum Keppres 52/1995 tentang reklamasi pantura.BB No. 174 dan No. 175 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
136 — 39
  • tanggal 10 dan 10 malam mengirim nodiskepada menteri pertanian tanggal 11, isi nota dinasdiantaranya adalah agar memperhatikan masukan daripeserta rapat terutama dari LKPP dan BPKP, InspekturJenderal agar merubah frasa dari Membatalkankontrak menjadi Memutuskan kontrak, karena kontraktelah berlangsung, jadi PPK akan memutus kontrakbila Dirjen merubah rekomendasi LHPnya terutamabutir 1 karena katakata batal kontrak (padahal kontraksudah berlangsung, padahal dalam Perpres menurutLKPP dan BPKP, dalam Keppres
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-11-2022 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Maret 2023 — Penuntut Umum:
DICKY HARIS GANDA PERMANA, SH
Terdakwa:
RUDI KUSMANTO
280 — 107
  • No. 09/KTP/V/2004;
    72. Surat Keputusan Pensiun Kepensiunan Terdakwa RUDI KUSMANTO tanggal 12 Maret 2018;
    73. Surat Izin Mengemudi Nomor 48/L III/BI atas nama RUDI KUSMANTO;
    74. Keputusan Presiden RI No. 062/TK/TAHUN 2007 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Naraya untuk RUDI KUSMANTO tanggal 2 Oktober 2007;
    75. Surat Pengangkatan Calon Perwira TNI Angkatan Laut tanggal 13 April 1992;
    76. Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
64 — 26
  • pemeriksaanatas dokumen dokumen/ buktibukti yang mendukung Atas PengelolaanDana Rehabilitasi/ Konstruksi Korban Gempa bumi tanggal 27 Mei 2006Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Tahun 2007 danPertanggungjawabannya, konfirmasi, klarifikasi, dan wawancara denganpihakpihak terkait, serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu sesuaidengan keadaan ;Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalamKeppres No. 103 tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
187 — 132
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
158 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 514 K/Pid.Sus/2016Bahwa kerugian Negara itu Pasal 1 angka 22 PP Nomor 1 Tahun2004 adalah berkurangnya uang, surat berharga, barang yangnyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum dankelalaian;Bahwa di dalam Keppres Nomor 192 Tahun 2014 BPKP tidak adawewenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara, dimana wewenang itu tidak diberikan kepada BPKP tetapi kepadaBPK;Bahwa data Penyidik saja tidak cukup untuk melakukanpenghitungan kerugiaan Negara harus ada assersinya denganpihakpihak
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr
NUR’AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI
57 — 30
  • Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajin kepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke ;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80tahun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
110 — 22
  • PengawasanFungsional Pemerintah (SAAPFP), oleh karenanya meliputi pemeriksaanatas dokumen dokumen/ buktibukti yang mendukung Atas PengelolaanDana Rehabilitas/ Konstruksi Korban Gempa bumi tanggal 27 Mei 2006Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Tahun 2007 danPertanggungjawabannya, konfirmasi, klarifikasii dan wawancara denganpihakpihak terkait, serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu sesuaidengan keadaan;Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan pengawasan sebagaimana diaturdalam Keppres
    No. 103 tahun 2001 yang terakhir kali duubah dengan Keppres No.64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsii Kewenangan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non DepartemenBPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlakuBPKP menyelenggarakan fungsi antara lain:a.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
88 — 14
  • 11 Juni 2013 yangmempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana tertuangdalam Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2013 yaitu Bagian Keuanganmempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi, penata usahaankeuangan, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, evaluasi, pelaporankeuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi yang berkaitan dengan keahliannya dalamprosedur pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu : Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
91 — 42
  • Pegadaian (Persero).e Bahwa wewenang BPKP berdasarkan Keppres RI No. 103Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana terakhir telahdiperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen Pasal 52 menyebutkan bahwaBPKP mempunyai
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
236 — 152
  • ;Selain itu berdasarkan Keppres 80 tahun 2013 Pasal 10 ayat 5 yaitu:a. o9 2 0zaMenyusun jadwal, cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
478 — 232
  • Sikapdemikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal Il ayat3). (Buku Aneka Hukum Arbitrase, Bandung: 1996, halaman 1516).Menurutdoktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untukmengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Buktiobukti danKesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absoluttersebut. f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
187 — 491
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekatpada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambiltindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi,misalnya tercantum dalam Keppres